Tag: BNPP

Categories
Daerah

7 Bulan Jabat Pj Gubernur Sulbar, Sekretaris BNPP Raih 23 Penghargaan

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) patut berbangga, pasalnya salah seorang pejabat pimpinan tinggi madya, yakni Prof Zudan Arief Fakhrulloh selaku Sekretaris BNPP mampu membuktikan kepiawaiannya dalam memimpin Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam tempo 7 bulan, prestasinya melesat dengan meraih 23 penghargaan dari berbagai bidang, membuat Pemprov Sulbar bangga atas pencapaiannya. “Pencapaian ini tak lepas dari kerjasama solid semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar,” ujar Prof Zudan, Kamis (4/1/2024) kemarin.

Untuk diketahui, pada Desember 2023, Pemprov Sulbar mencatatkan inflasi terbaik ketiga nasional dengan angka 1,82 YoY. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari kolaborasi yang efektif di tingkat daerah.

Prestasi Pemprov Sulbar mencakup berbagai aspek, termasuk transformatif pembelajaran, penerapan SPBE Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik II di Wilayah Sulawesi, pemenuhan standar layanan kesehatan, dan percepatan pengembangan kawasan transmigrasi. Di bidang olahraga, 12 cabang olahraga meraih tiket menuju PON Aceh-Sumatera.

Berbagai Penghargaan di Bidang Kesehatan

Pemprov Sulbar juga meraih sejumlah penghargaan di bidang kesehatan, termasuk penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan rekomendasi terbaik.

Selain itu, pengakuan terbaik diberikan oleh Kementerian Kesehatan atas kewaspadaan dini dan respons terhadap penyakit yang menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.

Kontribusi Sinergis di Bidang Hukum dan HAM

Pj Gubernur Sulbar juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas kontribusinya dalam sinergitas layanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapas, rutan, dan LPKA di lingkungan Kemenkumham Sulbar.

Dorongan SDM dan SDA Menuju Digitalisasi

Asosiasi Big Data dan AI memberikan penghargaan kepada Pemprov Sulbar atas prestasinya dalam mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) menuju era digitalisasi. Prof. Zudan, juga mendapat pengakuan sebagai pemimpin yang sukses dalam menginspirasi transformasi digital.

Penghargaan dari Berbagai Instansi

Pj Gubernur Sulbar menerima penghargaan dari berbagai instansi, termasuk Kementrian Hukum dan HAM, Badan Pangan Nasional, dan Ombudsman RI. Pengakuan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pengendalian inflasi daerah, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penilaian kepatuhan pelayanan publik.

Prestasi Keamanan Tingkat Tinggi

Menariknya, Provinsi Sulbar menduduki posisi ke-2 sebagai Provinsi Teraman di Indonesia menurut rilis terbaru BPS. Dengan angka 0,30%, Sulbar hanya berada di bawah Provinsi Bali (0,20%), menjadikannya salah satu dari 10 provinsi dengan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan terendah nasional pada tahun 2022.

Pencapaian luar biasa Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bersama seluruh tim Pemprov Sulbar, memperkuat posisi provinsi ini di berbagai sektor.

Dengan 23 penghargaan dalam waktu singkat, Sulawesi Barat menunjukkan komitmen dan kemampuan untuk mencapai prestasi luar biasa di berbagai bidang. Prestasi ini tak hanya membanggakan Pj Gubernur Sulbar dan timnya tetapi juga meningkatkan citra positif Sulawesi Barat di mata masyarakat Indonesia.***

Categories
Megapolitan

Rakorbangtas 2023, BNPP Bersama Kementerian dan Lembaga Fokus Bahas Prioritas Nasional Pembangunan Perbatasan

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakorbangtas) Tahun 2023 di Jakarta, Senin, (11/12/2023).

Dalam rapat ini, BNPP terus membangun sinergitas dan keselarasan komunikasi dengan 27 kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi anggota BNPP, bersama Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di 18 provinsi dan 54 kabupaten/kota.

Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin membuka Rakorbangtas Tahun 2023 mewakili Pelaksana harian (Plh). Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.

Dalam kata sambutannya, Jeffry menjelaskan komunikasi bersama K/L dan BPPD sangat dibutuhkan agar pengelolaan batas negara tetap fokus pada sasaran prioritas pembangunan nasional.

Target wilayah pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara terdiri atas 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 54 Kabupaten/Kota pada 15 Provinsi, 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Selain itu pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk.

“Dalam Rakorbangtas, kita ingin mengontrol program dan kegiatan yang sudah terlaksana pada Tahun 2023, program dan kegiatan yang masih dikerjakan atau tertunda karena menemui kendala dan hambatan,” jelas Jeffry.

Jeffry menerangkan, pembangunan perbatasan negara sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang dioperasionalkan ke dalam visi BNPP, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong di Perbatasan Negara”.

Pada tahun 2023, Pemerintahan Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,717 triliun dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp4,114 triliun.

“Forum Rakorbangtas ini mempunyai arti penting dalam rangka penyusunan perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan,” tambah Jeffry.

Ia juga menegasakan, BNPP telah melakukan upaya-upaya peningkatan layanan sosial dasar dan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, dengan dukungan infrastruktur strategis yang diperluas.

Antara lain dengan pembangunan jalan paralel perbatasan, jalur tol laut, bandara, dan pelabuhan/dermaga.

BNPP juga telah mengubah wajah beranda negara Indonesia dengan dukungan infrastruktur penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara yang ditandai dengan telah dibangunnya 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu

“Di mana 8 PLBN telah beroperasi dan 5 PLBN akan segera beroperasi,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, BNPP, Farida Kurnianingrum selaku ketua panitia menjelaskan bahwa, tujuan dari pelaksanaan Rakorbangtas Tahun 2023 adalah untuk memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pembangunan perbatasan negara secara terpadu dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Republik Indonesia.

“Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” ungkap Farida

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pengelolaan BWN-KP, lanjut Farida, berdasarkan fokus pada Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan BWN-KP tiap tahunnya, diperlukan dukungan pendanaan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tetap fokus pada pengelolaan batas wilayah negara, lintas batas negara, pembangunan kawasan perbatasan.

“Dan yang terakhir tentunya sistem tata kelola perbatasan negara yang berkelanjutan,” pungkasnya.(hum)

Categories
TNI

Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kps Terima Kunjungan Tim dari BNPP

Koran Jurnal, Kalbar – Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kps menerima kunjungan kerja dari Tim Survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Pos Bantan, Desa Bungkang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Kalbar, Kamis (29/04/2021).

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kps Letkol Inf Alim Mustofa mengatakan bahwa kunjungan Tim Survei Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara tersebut dilaksanakan dalam rangka rencana melaksanakan survei dan identifikasi di wilayah perbatasan pada bulan Agustus mendatang.

“Dalam hal ini BNPP akan melaksanakan Survei Sarana Prasarana Pertahanan, Identifikasi Pilar Batas Wilayah Darat dan Jalur Tikus di Daerah Prioritas Pertahanan Kodam XII/Tpr termasuk di Pos Bantan ini,” ujarnya.

Selanjutnya Dansatgas menambahkan bahwa seluruh jajaran Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kps akan mendukung penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPP di wilayah pertahanan Kodam XII/Tpr, khususnya di wilayah perbatasan RI-Malaysia Sektor Barat.

“Jika sesuai rencana, pada bulan Agustus nanti, sudah bukan Satuan Yonif 642/Kps yang melaksanakan tugas perbatasan ini, namun selama kami masih disini, kami akan mendukung penuh seluruh kegiatan yang dilaksanakan BNPP di wilayah perbatasan RI-Malaysia khususnya di sektor barat ini,” tutur Dansatgas.

Tim Survei BNPP tersebut terdiri dari 6 orang yang berasal dari BNPP Pusat di Jakarta, selanjutnya, selesai melaksanakan kunjungan di Pos Bantan Satgas Yonif 642/Kps, Tim langsung melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kab. Sanggau.(pen/red)