Categories
Polhukam Politik

Smart Woman, Yuni Maharani Siap Berlaga di Pileg 2024 Dapil I Karawang

Koran Jurnal, Karawang – Bagi perempuan berparas cantik asal Kabupaten Karawang ini, Yuni Maharani, mengenal ranah politik bukan hal baru. Boleh jadi, darah seorang politikus mengalir dalam tubuhnya mengingat sang ayahanda Tubagus Achmad Darojat adalah seorang politisi senior dan pernah juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karawang.

Yuni Maharani kelahiran tanggal 25 Juni 1995 telah menempuh pendidikan formal di SDN Kertasari 3, SMPN 1 Pebayuran, SMAN 5 Karawang, dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya. Yuni pemimpin muda yang berintegritas telah banyak pengalaman di organisasi walaupun dalam usia muda. Untuk saat ini, Yuni aktif dalam organisasi Pengurus Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PD KPPG) Kabupaten Karawang.

Yuni mengaku siap maju dalam kontestasi Pemilihan Anggota Legislatif 2024 DPRD Dapil 1 Kabupaten Karawang melalui partai yang membesarkannya yakni Partai Golkar.

“Saya siap maju dalam pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Dapil I Kabupaten Karawang melalui Partai Golkar. Karena itu, saya memohon doa restu dari masyarakat agar saya bisa terpilih nanti,” ucapnya dalam keterangan persnya kepada media, Selasa (16/5/2023).

Ada alasan yang dia ungkapkan mengapa dirinya tertarik untuk menjadi anggota DPRD. “Saya sebagai perempuan dan juga mewakili perempuan generasi milenial tertarik maju, karena ingin ikut menyuarakan hak-hak perempuan khususnya di Karawang. Hingga saat ini masih saja melekat pola pikir patriarki yang cenderung meletakkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan diibaratkan sekaligus ditempatkan sebagai pihak yang tak mempunyai otonomi dan kemandirian di berbagai bidang termasuk politik. Perempuan Indonesia dapat menjadi kekuatan politik dan bisa membuat perubahan besar,” kata putri dari Mimi Zamilah yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika nanti diri saya terpilih menjadi anggota Legislatif di DPRD, saya akan ikut membela hak-hak perempuan yang seringkali mengalami perundungan atau perilaku yang tidak menyenangkan secara fisik, verbal atau sosial dalam dunia nyata atau dunia maya,” tegasnya.

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salah satu perundungan juga akan menjadi perhatian untuk Yuni.

“Perempuan jangan ragu atau takut untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi KDRT, walau KDRT merupakan urusan rahasia yang sangat pribadi. Tetapi jika kita mengetahui dan kita diminta untuk membantu tentunya kita harus membantu ikut melaporkan. Begitu juga dengan perempuan yang mengalami pelecehan seksual jangan enggan atau malu untuk melaporkan. Saya siap membantu,” tegasnya.

Yuni juga menegaskan dia dan Partai Golkar peduli dengan persoalan stunting di wilayah Karawang. Berdasarkan data yang didapatkannya bahwa pada 2021, data stunting anak di Karawang mencapai 20,6 persen, kemudian pada 2022 turun menjadi 14 persen.

“Masih tingginya angka stunting tersebut di Karawang tentu saja harus segera ditangani secara bersama- sama. Apabila stunting tidak segera ditangani, maka sumber daya manusia yang sehat dan cerdas di masa depan untuk Karawang akan berkurang,” sebutnya.

Ditambahkan Yuni lagi, dia akan terus mendukung program Satu Hari Satu Telur untuk penanganan stunting. Program ini merupakan gabungan lintas organisasi perangkat daerah dengan dipimpin Tim Percepatan Penurunan Stunting Karawang.

Kesehatan bagi masyarakat Karawang menjadi pusat perhatian dari Yuni. Dia akan ikut mendorong terjadinya peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan di Karawang. Standar pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta supaya ada rasa keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan lapangan pekerjaan untuk perempuan juga tak luput dari perhatian Yuni. Memang persoalan lapangan kerja tidak bisa dilepaskan dari potensi sumber daya manusia. Karena itu Yuni berusaha akan merangkul anak-anak SMA atau SMK agar lebih meningkatkan diri dan keterampilan.

Disamping itu pula dia akan meminta pihak terkait yang konsen pada dunia pendidikan agar lebih memperhatikan kualitas dari siswa dalam menerima pelajaran. Selain itu juga tenaga pengajar agar terus ditingkatkan kemampuan dalam memberi materi pelajaran, yang bukan hanya sebatas teori tapi juga praktek.

“Saya akan bekerjasama dengan pihak terkait bagaimana caranya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia lebih baik lagi dan lebih dimaksimalkan. Kita bisa mengajak anak-anak yang misalkan lulusan SMK SMA itu lebih berpotensi lagi jadi tidak menimbulkan penumpukan pengangguran kedepannya. Misalkan kita akomodasikan mereka dengan usaha mandiri atau wiraswasta,” pungkasnya. (**)

Categories
Polhukam Politik

DPC dan PAC Hanura Provinsi DKI Jakarta Protes Soal Pengangkatan Tim Tugas Bacaleg di DPD

Koran Jurnal, Jakarta – Adanya reposisi yang dilakukan oleh DPP Partai Hanura, dimana Jims Charles Kawengian sebagai ketua DPD Hanura DKI Jakarta ditarik ke DPP Partai Hanura. Partai memberikan penunjukan dan pengangkatan Wakil Ketua Umum, Djafar Badjeber sebagai ketua DPD Hanura DKI Jakarta melalui SK DPP Partai Hanura No. 024/B.2/DPP-Hanura/IV/2023.

Walaupun demikian, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta sebelumnya, Jims Charles Kawengian menerima reposisi dalam tubuh DPD HANURA DKI JAKARTA.

Menjelang pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) yang diselenggarakan KPU tanggal 1-14 Mei 2023, Ketua DPD DKI Jakarta membuat Surat Tugas Tim untuk mengumpulkan berkas administrasi pencalegan dan pembentukan Tim Administrasi Bacaleg DPD DKI Jakarta, dimana terdapat dua nama yaitu Taufik Peronata dan Marjulis, dimana nama-nama tersebut tidak disetujui oleh DPC-DPC di DKI Jakarta, sesuai kesepakatan bersama dengan ketua DPD DKI Jakarta sekarang.

Ketua DPC Hanura Jakarta Utara, Ahmad Sururi Afif, yang mewakili dari ketua-ketua DPC, mengatakan kepada media, bahwa keputusan mengenai pengangkatan Tim untuk mengumpulkan berkas administrasi pencalegan dan pembentukan Tim Administrasi Bacaleg DPD DKI Jakarta ada penyimpangan.

“Keputusan tertinggi ada di Musdalub. Namun karena ada diskresi dari DPP, bahwa penugasan Ketua DPD dari Jims Charles Kawengian ke Djafar Badjeber. Kita mengikuti keputusan DPP, namun dalam penugasan, ketua DPD sekarang masih mengakomodir dengan memasukkan nama-nama orang yang selama ini dianggap dan diduga menciptakan kekisruhan di DPD Hanura DKI Jakarta. Ada enam nama yang sudah disepakati oleh DPC-DPC agar tidak di masukkan nama-nama tersebut,” ujar Afif.

Afif juga menjelaskan bahwa ketua-ketua DPC ingin agar Ketua DPD mengakomodir permintaan, karena dari penugasan dari DPP ke Ketua DPD agar pembentukan kepengurusan DPD harus di diskusikan kepada Ketua DPC-DPC seperti yang diperintahkan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

“Namun kenyataanya, ketua DPD Hanura DKI Jakarta mengeluarkan Surat Tugas untuk mengumpulkan berkas administrasi pencalegan dan pembentukan Tim Administrasi Bacaleg DPD DKI Jakarta terdapat dua nama yaitu Taufik Peronata dan Marjulis dimana mereka berdua di anggap yang selama ini menjadi aktor sehingga pecahnya struktur Hanura DKI sampai tingkat Ranting. Tentunya itu melanggar kesepakatan dengan para Ketua DPC-DPC di DKI Jakarta,” pungkasnya.

Semua ketua DPC berharap Ketua DPD DKI Jakarta harus bijak dan netral dalam penugasan personil di kepengurusan DPD. “Kalau 6 orang tersebut, masih ada yang di akomodir tentunya tidak fair,” ujarnya.

Hal tersebut juga di dukung oleh beberapa pernyataan dari perwakilan Ketua-ketua PAC se- DKI Jakarta bahwa nama-nam yang sudah bermasalah di DPD DKI sudah seharusnya tidak lagi di akomodir di kepengurusan DPD DKI.

Semua DPC dan PAC Hanura DKI Jakarta berharap kehadiran Djafar Badjeber menjadi Ketua DPD Hanura DKI sesuai keputusan Ketum Hanura melalui diskresi bisa membawa perubahan dan mampu untuk menstabilkan situasi juga kondisi struktur partai dari DPD, DPC, PAC sampai Ranting pasca Jims Charles Kawengian di tarik ke DPP karena tidak bisa di pungkiri bahwa kondisi DPD DKI terjadi gejolak pro dan kontra.

“Terlebih dengan berbaliknya DPC-DPC, PAC-PAC bahkan Ranting dari Forum Penyelamat Hanura DKI yg dikoordinir oleh Moh. Guntur saat mereka tahu bahwa selama ini keberadaan forum tersebut telah memanfaatkan tanda tangan kehadiran mereka seakan-akan mendukung untuk menurunkan Jims Charles Kawengian sebagai Ketua DPD Hanura DKI hasil Musdalub,” pungkas beberapa PAC.(*)