Categories
Polhukam Politik

DPC dan PAC Hanura Provinsi DKI Jakarta Protes Soal Pengangkatan Tim Tugas Bacaleg di DPD

Koran Jurnal, Jakarta – Adanya reposisi yang dilakukan oleh DPP Partai Hanura, dimana Jims Charles Kawengian sebagai ketua DPD Hanura DKI Jakarta ditarik ke DPP Partai Hanura. Partai memberikan penunjukan dan pengangkatan Wakil Ketua Umum, Djafar Badjeber sebagai ketua DPD Hanura DKI Jakarta melalui SK DPP Partai Hanura No. 024/B.2/DPP-Hanura/IV/2023.

Walaupun demikian, Ketua DPD Hanura DKI Jakarta sebelumnya, Jims Charles Kawengian menerima reposisi dalam tubuh DPD HANURA DKI JAKARTA.

Menjelang pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) yang diselenggarakan KPU tanggal 1-14 Mei 2023, Ketua DPD DKI Jakarta membuat Surat Tugas Tim untuk mengumpulkan berkas administrasi pencalegan dan pembentukan Tim Administrasi Bacaleg DPD DKI Jakarta, dimana terdapat dua nama yaitu Taufik Peronata dan Marjulis, dimana nama-nama tersebut tidak disetujui oleh DPC-DPC di DKI Jakarta, sesuai kesepakatan bersama dengan ketua DPD DKI Jakarta sekarang.

Ketua DPC Hanura Jakarta Utara, Ahmad Sururi Afif, yang mewakili dari ketua-ketua DPC, mengatakan kepada media, bahwa keputusan mengenai pengangkatan Tim untuk mengumpulkan berkas administrasi pencalegan dan pembentukan Tim Administrasi Bacaleg DPD DKI Jakarta ada penyimpangan.

“Keputusan tertinggi ada di Musdalub. Namun karena ada diskresi dari DPP, bahwa penugasan Ketua DPD dari Jims Charles Kawengian ke Djafar Badjeber. Kita mengikuti keputusan DPP, namun dalam penugasan, ketua DPD sekarang masih mengakomodir dengan memasukkan nama-nama orang yang selama ini dianggap dan diduga menciptakan kekisruhan di DPD Hanura DKI Jakarta. Ada enam nama yang sudah disepakati oleh DPC-DPC agar tidak di masukkan nama-nama tersebut,” ujar Afif.

Afif juga menjelaskan bahwa ketua-ketua DPC ingin agar Ketua DPD mengakomodir permintaan, karena dari penugasan dari DPP ke Ketua DPD agar pembentukan kepengurusan DPD harus di diskusikan kepada Ketua DPC-DPC seperti yang diperintahkan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

“Namun kenyataanya, ketua DPD Hanura DKI Jakarta mengeluarkan Surat Tugas untuk mengumpulkan berkas administrasi pencalegan dan pembentukan Tim Administrasi Bacaleg DPD DKI Jakarta terdapat dua nama yaitu Taufik Peronata dan Marjulis dimana mereka berdua di anggap yang selama ini menjadi aktor sehingga pecahnya struktur Hanura DKI sampai tingkat Ranting. Tentunya itu melanggar kesepakatan dengan para Ketua DPC-DPC di DKI Jakarta,” pungkasnya.

Semua ketua DPC berharap Ketua DPD DKI Jakarta harus bijak dan netral dalam penugasan personil di kepengurusan DPD. “Kalau 6 orang tersebut, masih ada yang di akomodir tentunya tidak fair,” ujarnya.

Hal tersebut juga di dukung oleh beberapa pernyataan dari perwakilan Ketua-ketua PAC se- DKI Jakarta bahwa nama-nam yang sudah bermasalah di DPD DKI sudah seharusnya tidak lagi di akomodir di kepengurusan DPD DKI.

Semua DPC dan PAC Hanura DKI Jakarta berharap kehadiran Djafar Badjeber menjadi Ketua DPD Hanura DKI sesuai keputusan Ketum Hanura melalui diskresi bisa membawa perubahan dan mampu untuk menstabilkan situasi juga kondisi struktur partai dari DPD, DPC, PAC sampai Ranting pasca Jims Charles Kawengian di tarik ke DPP karena tidak bisa di pungkiri bahwa kondisi DPD DKI terjadi gejolak pro dan kontra.

“Terlebih dengan berbaliknya DPC-DPC, PAC-PAC bahkan Ranting dari Forum Penyelamat Hanura DKI yg dikoordinir oleh Moh. Guntur saat mereka tahu bahwa selama ini keberadaan forum tersebut telah memanfaatkan tanda tangan kehadiran mereka seakan-akan mendukung untuk menurunkan Jims Charles Kawengian sebagai Ketua DPD Hanura DKI hasil Musdalub,” pungkas beberapa PAC.(*)

Categories
Polhukam Politik

Politisi Hanura Gelar ‘Open House’ Lebaran 2023, Jaga Soliditas untuk Kejayaan Partai

Koran Jurnal, Jakarta – Politisi Hanura Jims Charles Kawengian sumringah saat menggelar open house di kediamannya tepatnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/4/2023). Ia menyapa para tamu dengan ramah mulai dari Pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting Partai Hanura DKI Jakarta, organisasi kemasyarakatan, wartawan sampai tokoh masyarakat.

Jims Charles memulai open house di Rumah Konsolidasi Jims Charles Kawengian, Jl. Matraman Dalam I No. 1 , Pegangsaan Menteng, Jakarta Timur, Minggu (23/4/2023) sekitar pukul 15.00 WIB. Dia didampingi para pengurus DPD, DPC, PAC dan Ranting Partai Hanura DKI Jakarta.

Satu per satu tamu yang datang dari luar ruangan menyalami Jims Charles. Dengan semangat dan penuh keramahan, politisi Hanura ini merespons salam tersebut.

“Di hari Fitri yang indah dan damai ini kita jaga soliditas, solidaritas, kekompakan, persatuan dan kebersamaan demi kemenangan dan kejayaan Partai Hanura yang kita cintai bersama ini,” kata Jims Charles saat memberi sambutan yang dikutip oleh awak media.

Lebih lanjut, Jims Charles mengingatkan kepada pengurus Hanura yang hadir untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan diputuskan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO.

“Oleh karena itu saya mengharap semuanya pada kondusif dan semuanya pada aman tentram damai Sentosa tepuk tangan dulu kita semua,” ujar Jims Charles.

“Saya juga mengajak kita semua untuk mendoakan ibu Anastasia istri dari Sekum GL PRO 08. Hari ini ibu Anastasia berulang tahun. Saya sudah siapin amplopnya THR nya. Bagi teman-teman siapa yang tidak masuk ke dalam ruang acara tidak akan dapat amplop THR,” ucap Jims Charles sambil bercanda.(*)

Categories
Polhukam Politik

Hanura Dukung Ganjar Pranowo Capres 2024, OSO: Sosok Penerus Kinerja Jokowi

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau akrab disapa OSO menyatakan mendukung dan siap memenangkan calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Saya ikut mendukung Ganjar,” kata OSO di Jakarta, Sabtu (22/4/2023).

OSO mengungkapkan, alasan mendukung Ganjar Pranowo salah satunya karena yakin dapat meneruskan program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, OSO yakin Ganjar Pranowo menjadi satu-satunya sosok penerus kinerja Presiden Jokowi.

Selain itu, OSO menyebut Ganjar Pranowo merupakan sosok representasi golongan nasionalis. Ia mengatakan hal tersebut akan membuatnya dapat menarik simpatik masyarakat karena menjadi sosok yang menyatukan bangsa.

“Dia (Ganjar Pranowo) punya kans yang paling menjanjikan karena nasionalis,” ujar OSO dikutip tempoco.

Ditambahkan OSO, seluruh DPD Partai Hanura se-Indonesia sepakat mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu sebagai capres 2024 dari PDI-P pada pemilihan presiden di Pemilu 2024.

“Kami sudah koordinasi, DPD Partai Hanura serempak menyambut dan setuju mendukung Ganjar Pranowo. Kalau mendukung jangan setengah-setengah, karena harus pakai hati nurani,” tandasnya.

OSO menilai Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan capres 2024 yang berpihak kepada masyarakat.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengumumkan penetapan kadernya, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024, di Batu Tulis, Bogor, Jum’at (21/4).

Dikatakan Megawati Soekarnoputri, penetapan Ganjar Pranowo sebagai Capres dilakukan setelah melalui serangkaian dialog dengan sejumlah petinggi partai, tokoh partai, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Serta dengan melakukan kontemplasi yang panjang dan mencermati harapan rakyat.

“Proses panjang tersebut memikirkan dan mencermati harapan rakyat dan memohon petunjuk Allah SWT,” cetusnya.(*)

Categories
Hukum Nasional Polhukam

Partai Hanura Kubu Daryatmo-Sudding Yakin Presiden Jokowi Ambil Sikap Sesuai Hukum

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ketum dan Sekjen Partai Hanura Hasil Munaslub II Tahun 2018, Daryatmo-Sudding meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil sikap dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum DPP Hanura Kubu Daryatmo, H.Adi Warman SH, MH, MBA dalam konferensi pers terkait “Ketidakpatuhan Menkumham RI terhadap penetapan PTUN Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT Tertanggal 19 Maret 2018”.

Terkait ketidakpatuhan hukum tersebut, Adi Warman melalui suratnya bernomor: 171/AW/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, kepada Presiden Jokowi, menjelaskan mengenai diterbitkannya Surat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, perihal Pengawasan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM terhadap hukum (In casu Penetapan PTUN nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT, tertanggal 19 Maret 2018.

Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Adi Warman menjelaskan, bahwa sifat dari Putusan/Penetapan PTUN berlaku “Asas Erga Omnes” yang artinya Putusan/Penetapan PTUN DKI Jakarta tersebut tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat bagi siapa saja seperti Presiden RI, beserta para Menterinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat pusat maupun kabupaten/kota, termasuk Kepolisian Republik Indonesia serta masyarakat umum.

Adi menyebutkan, akibat Menkumham tidak patuh terhadap penetapan PTUN, pencalonan legislatif (caleg) kader partai Hanura menjadi terganggu dan proses demokrasi politik tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Akibat perbuatan Menkumham, mengakibatkan timbulnya kerugian hak-hak Konstitusi para kader Partai Hanura hasil Munaslub II tahun 2018, yaitu hilangnya hak politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif,” kata Adi.

“Bahkan para kader terpaksa mencalonkan diri (caleg) ke partai lain,” tukasnya.

Partai Hanura Kubu Daryatmo berharap Presiden Jokowi, mengabulkan (surat) permohonan yang sudah diterima oleh pihak Istana.

“Kami sudah mengirimkan surat (ke Presiden Jokowi) dan tanda terima surat sudah diterima,” ujarnya sambil menunjukkan berkas tanda terima surat.

“Hukum harus ditegakkan, karena Indonesia negara hukum. Kita berharap dalam waktu 7×24 jam atau 5 hari kedepan, Presiden Jokowi dapat memberikan keputusan sesuai hukum yang berlaku, tanpa intervensi,” pungkasnya.(ton)