Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Pemuda Nusantara Sinergi Pengawasan Jaga Laut

Koran Jurnal, Jakarta – Penguatan pengawasan wilayah laut menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus memastikan potensi ekonomi biru Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Kebangsaan “Kedaulatan Biru” bertema “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Ekonomi Biru Indonesia Berkelanjutan” yang digelar Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Direktorat Jenderal Imigrasi di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Seminar tersebut mempertemukan unsur pemerintah, aparat pengawasan, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan untuk membahas tantangan pengelolaan dan pengawasan laut Indonesia, termasuk illegal fishing, pelanggaran wilayah perairan, aktivitas kapal asing, hingga potensi tindak pidana lintas negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang melibatkan kalangan pemuda dalam isu kelautan dan perikanan.

Menurut Pung, keterlibatan generasi muda dalam sektor kelautan merupakan langkah penting karena laut tidak hanya berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi biru KKP menempatkan aspek ekologi sebagai fondasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Kerangka tersebut antara lain mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut.

“Laut adalah masa depan kita. Laut sebagai sumber daya kehidupan sekarang dan masa depan,” pesan Pung dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keberhasilan ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari sistem pengawasan yang kuat. Tantangan seperti illegal fishing, pencemaran perairan, pelanggaran wilayah, serta berbagai praktik perikanan yang merusak membutuhkan pengawasan yang adaptif dan terintegrasi.

Karena itu, pengawasan tidak hanya mengandalkan kapal patroli, tetapi juga memanfaatkan teknologi, sistem pemantauan, satelit, patroli udara, serta keterlibatan kelompok masyarakat pengawas.

“Kelompok masyarakat pengawas menjadi mata dan telinga kami ketika menemukan dugaan pelanggaran di laut,” ujarnya.

Arah tersebut sejalan dengan strategi Ditjen PSDKP yang menempatkan penguatan pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, dan sinergi antarpemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Pengawasan Harus Terintegrasi
Dalam paparannya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP KKP Sahono Budianto menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan berlangsung sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, konsep Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada prinsipnya mengatur agar kegiatan penangkapan tidak dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan zonasi, kuota, maupun daya dukung sumber daya ikan.
“Intinya semua harus diatur. Kapal tidak boleh menangkap di seluruh wilayah,” kata Sahono.

Menurut dia, pengaturan tersebut penting bukan hanya untuk menjaga sumber daya ikan dari praktik overfishing, tetapi juga mengurangi potensi konflik antarpelaku usaha perikanan.

Selain pengawasan penangkapan ikan, KKP juga mendorong pengembangan budi daya dan peningkatan kapasitas nelayan. Modernisasi armada dan peningkatan kualitas hasil tangkapan dinilai menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan nelayan.

Di sisi pengawasan, Sahono mengatakan KKP menerapkan pendekatan terintegrasi dengan memanfaatkan kapal pengawas, patroli udara, teknologi pemantauan, serta dukungan masyarakat.

Pemantauan dilakukan sejak kapal akan berangkat, saat berada di laut, hingga ketika kembali mendarat. Pemeriksaan mencakup kelengkapan perizinan, kesesuaian alat tangkap, wilayah operasi, hingga hasil tangkapan.

“Prinsipnya dalam pengawasan adalah memastikan kepatuhan para pelaku usaha untuk keberlanjutan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Sahono juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan berbagai institusi dalam menghadapi aktivitas kapal asing dan dugaan pelanggaran lintas wilayah. Menurutnya, persoalan kelautan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.

Imigrasi Perkuat Pengawasan Mobilitas Orang Asing

Sementara itu, Sahrir yang mewakili Direktorat Jenderal Imigrasi menekankan bahwa pengawasan laut juga memiliki dimensi keimigrasian, khususnya berkaitan dengan mobilitas warga negara asing dan anak buah kapal (ABK) asing.

Menurutnya, Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas sehingga pengawasan membutuhkan dukungan sumber daya manusia, teknologi, informasi, serta kolaborasi antarlembaga.

Dalam konteks tersebut, Imigrasi memiliki peran dalam memastikan keberadaan dan pergerakan orang asing di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan keimigrasian.
“Kami adalah satu tim. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dibutuhkan informasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor untuk membangun negeri kita,” ujar Sahrir.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap kru kapal dilakukan sejak sebelum kedatangan, saat kapal berada di wilayah Indonesia, hingga keberangkatan. Pemeriksaan mencakup dokumen perjalanan, visa, manifest, serta kesesuaian aktivitas orang asing dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sahrir, koordinasi antara Imigrasi, KKP, TNI, Polri, Bakamla, serta lembaga terkait lainnya menjadi penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, termasuk penyelundupan manusia, tindak pidana transnasional, maupun aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur laut.

Ia juga menekankan pentingnya pertukaran informasi dan penguatan sistem data dalam mendukung pengawasan.

“Informasi sekecil apa pun bagi kami sangat dibutuhkan. Tanpa informasi, pengawasan tidak akan memberikan dampak yang maksimal,” tegasnya.

Pemuda Didorong Jadi Bagian dari Kedaulatan Laut

Sementara itu, Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) menempatkan keterlibatan generasi muda sebagai bagian penting dalam membangun kesadaran mengenai kedaulatan laut.

Seminar “Kedaulatan Biru” diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi kepemudaan.

Melalui sinergi tersebut, pengawasan laut diharapkan semakin mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran, melindungi sumber daya kelautan, serta menciptakan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara sesuai aturan.

Pada akhirnya, kedaulatan laut tidak semata-mata berbicara mengenai batas wilayah, tetapi juga tentang kemampuan Indonesia menjaga sumber daya, melindungi ekosistem, memastikan kepatuhan hukum, dan mengelola kekayaan laut untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kedaulatan Biru” pun menjadi pesan bahwa laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan aset strategis bangsa yang harus dijaga bersama untuk generasi sekarang dan masa depan. (***)

Categories
Polhukam

Amerika Serikat Serahkan Kendaraan Amfibi Serbu AAV kepada Korps Marinir TNI AL

Koran Jurnal, Jakarta – Amerika Serikat menyerahkan Kendaraan Amfibi Serbu (Assault Amphibious Vehicles/AAV) kepada Korps Marinir Indonesia (KORMAR). Momen penyerahan dilakukan dalam Upacara Penyambutan yang berlangsung di lapangan apel Markas Batalyon Infanteri ke-6 di Cilandak, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).

Penyerahan tersebut menandai tonggak penting dalam kemitraan pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia.

Penjabat Wakil Duta Besar AS Aqueelah T. Johnson turut hadir bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah Kepala Staf Angkatan TNI dalam upacara yang menandai keberhasilan pengiriman peralatan sekaligus mencerminkan kuatnya kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

“Pengadaan Assault Amphibious Vehicles oleh Indonesia menunjukkan komitmen bersama kita untuk meningkatkan keamanan dan kesiapan di seluruh kawasan Indo-Pasifik melalui modernisasi peralatan pertahanan,” ujar Penjabat Wakil Duta Besar AS Aqueelah T. Johnson, dalam siaran pers.

“Saya bangga melihat kemitraan yang terus kita bangun semakin memperkuat keamanan kawasan melalui penggunaan platform buatan Amerika Serikat yang telah teruji dalam pertempuran,” ucapnya.

Dalam tahap awal ini, TNI Angkatan Laut (TNI-AL) mengadakan 35 unit AAV dengan nilai lebih dari 23 juta dolar AS, yang merupakan pembelian dalam skala besar pertama oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melalui skema Foreign Military Sales (FMS) dengan Amerika Serikat.

Sebanyak 12 kendaraan pertama tiba pada 22 September, terdiri dari 11 unit varian AAVP7 sebagai kendaraan pengangkut personel dan satu unit varian AAVC7 untuk keperluan komando.

Korps Marinir Indonesia dan Korps Marinir Amerika Serikat sama-sama mengakui kinerja teruji dalam pertempuran dari generasi AAV ini, yang akan memberikan kemampuan baru dan lebih kuat bagi TNI-AL untuk mendukung operasi dari laut menuju daratan. Indonesia berencana untuk mengakuisisi 70 unit AAV tambahan guna memperkuat kemampuan operasional di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Amerika Serikat menantikan kelanjutan kemitraan dengan Indonesia seiring Indonesia mempertimbangkan berbagai peluang untuk semakin memperkuat kemampuan Korps Marinir Indonesia.

Amerika Serikat tetap berkomitmen mendukung upaya modernisasi pertahanan Indonesia dan memajukan kemitraan keamanan yang kuat dan berkelanjutan guna mendukung perdamaian, stabilitas, dan kesiapan di kawasan Indo-Pasifik.(**)

Categories
Polhukam

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Bertemu Elbridge Colby: Perkuat Kerja Sama Indonesia – Amerika Serikat 

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kerja Elbridge A. Colby, Under Secretary of War for Policy, United States Department of War, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis dan implementasi kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kunjungan Elbridge A. Colby dan menekankan pentingnya kerja sama pertahanan yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia. Kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan hubungan bilateral serta implementasi berbagai program dalam kerangka Major Defense Cooperation Partnership.

Di samping itu, Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting di kawasan. Hubungan kedua negara juga dibangun dengan penghormatan terhadap tradisi dan sejarah Indonesia, sejalan dengan komitmen untuk memperkuat kerangka Major Defense Cooperation Partnership yang menjadi salah satu landasan pengembangan hubungan pertahanan kedua negara.

Menhan Sjafrie menegaskan bahwa salah satu fokus penting kerja sama ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan. Kesempatan bagi personel TNI untuk mengikuti pendidikan dan latihan di Amerika Serikat akan terus didorong dengan mengedepankan profesionalisme dan prinsip merit, sehingga personel yang memperoleh kesempatan merupakan mereka yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi.

Selain pengembangan SDM, kedua pihak membahas peningkatan latihan bersama, termasuk latihan gabungan pasukan khusus, serta kerja sama yang mendukung peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI. Menhan menekankan bahwa penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-AS tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional serta diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia agar semakin mandiri dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Menhan Sjafrie juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang industri pertahanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan Indonesia. Kerja sama industri pertahanan diarahkan untuk mendukung pengembangan kemampuan nasional serta memperkuat kemandirian pertahanan Indonesia melalui kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme sebagai fondasi hubungan pertahanan. Amerika Serikat menghormati nasionalisme dan patriotisme Indonesia serta mendukung upaya peningkatan profesionalisme pertahanan Indonesia. Prinsip saling menghormati tersebut menjadi landasan penting agar kerja sama kedua negara berkembang secara konstruktif dan setara.

Menhan Sjafrie turut menegaskan bahwa pengembangan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat tidak diarahkan pada pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia. Kerja sama difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pertahanan nasional, khususnya pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan personel, serta penguatan interoperabilitas sesuai kebutuhan dan kepentingan Indonesia.

Pertemuan juga menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara kedua negara dalam menyelesaikan berbagai aspek teknis kerja sama. Indonesia tetap mengedepankan ketentuan dan prosedur nasional dalam setiap bentuk kerja sama pertahanan, termasuk dengan memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan secara aman, tertib, dan tetap menghormati kedaulatan Indonesia.

Menutup pertemuan, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas diskusi yang terbuka dan produktif. Indonesia berkomitmen melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui pendekatan yang saling menghormati, saling menguntungkan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas serta profesionalisme pertahanan Indonesia.

Kemitraan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat diharapkan terus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemampuan pertahanan kedua negara sekaligus mendukung keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan.(hum)

Categories
Polhukam

Pimpinan Lembaga Negara, TNI dan Polri Perkuat Kebersamaan Tugas Negara

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan berlangsung bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala BIN RI, Wakil Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU. Kapolri didampingi Kabaintelkam Polri dan Kabareskrim Polri.

Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan para pimpinan institusi negara sekaligus memperkuat hubungan kerja yang selama ini terbangun dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Interaksi antarpimpinan menjadi penting untuk menjaga keterhubungan dan keselarasan dalam merespons berbagai kepentingan strategis nasional.

Dalam menghadapi perkembangan situasi yang semakin dinamis, keterpaduan antarunsur negara dibutuhkan agar pelaksanaan tugas di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan intelijen dapat saling mendukung. Hubungan kelembagaan yang kuat juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan nasional.

Bagi Polri, kebersamaan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kerja sama yang semakin efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap institusi memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kepentingan bangsa serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya semangat kolektif dalam menghadapi setiap tantangan bangsa. Dengan komunikasi yang terpelihara dan kerja sama yang semakin erat, seluruh unsur negara diharapkan mampu memberikan pengabdian terbaik serta menghadirkan manfaat yang nyata, sehingga kehadiran negara semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.(***)

Categories
Polhukam

Mayjen Edwin: Ribuan Personel Paspampres Siap Amankan Rangkaian Dirgahayu Ke 81 Republik Indonesia 

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayjen TNI Dr. Edwin Adrian Sumantha memimpin Apel Gelar Kesiapan Pasukan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP untuk memastikan kesiapan sejumlah 1.147 personel berikut alat utama sistem persenjataan Paspampres yang bertugas mengamankan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Senin (10/8/2026)

Apel tersebut menjadi tahapan penting untuk menjamin kesiapan seluruh personel, materiil, serta sistem dan perangkat operasional pengamanan VVIP secara optimal dalam rangkaian agenda kenegaraan peringatan HUT RI.

Ribuan personel Paspampres yang diterjunkan ke dalam beberapa Satgaspam yang terdiri dari: Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) sebanyak 151 personel yang bertugas pada 14 Agustus, Sidang DPR/MPR pada 15 Agustus sebanyak 277 personel, dan pada 17 Agustus dalam Upacara Penaikan dan Penurunan Sang Merah Putih sebanyak 294 personel, Acara Pesta Rakyat 205 personel, Tim Paskibraka 70 personel, serta Tim Pasukan Upacara 150 personel.

Kesiapan Satgaspam VVIP tersebut juga didukung oleh berbagai Alutsista termutakhir, materiil dan kendaraan operasional modern yang dimiliki oleh Paspampers, diantaranya meliputi: senapan Caracal dan senapan Dasan, ⁠SS1 V3 Croom, MP 7, berbagai macam pistol (G2 Combat, HK, Glock 17, Glock 19, Glock 43X, dan Sig Sauer), dan senjata Sniper SPR 3 Pindad serta Sniper AW. Selain itu, turut disiapkan satu kendaraan anti-drone Koopsudnas dan satu kendaraan Maung Arteleri Pertahanan Udara.

Kendaraan taktis yang turut disiagakan diantaranya yaitu: kendaraan CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive), kendaraan jammer, kendaraan kawal G500, kendaraan security G500, kendaraan P2 Komando, kendaraan Maung, serta motor kawal Goldwing.

Gelar Alutsista canggih tersebut sejalan dengan perkembangan karakteristik ancaman terkini yang tidak lagi hanya berupa tindakan fisik secara langsung, tetapi juga telah menggunakan teknologi drone, serangan siber, dan penyebaran informasi yang dapat memicu gangguan keamanan, hingga aksi individu maupun kelompok yang bergerak cepat dan sulit diprediksi. Menurut Mayjen Edwin, pengamanan VVIP harus dilakukan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini.

“Bagi Paspampres, keberhasilan bukan hanya ketika kita berhasil melumpuhkan ancaman, tetapi ketika ancaman itu sama sekali tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Itulah hakikat tugas pengamanan VVIP yang sesungguhnya,” tegasnya.

“Keberhasilan kita sering kali tidak terlihat oleh masyarakat, namun justru di situlah profesionalisme Paspampres diuji. Kita bekerja dalam senyap, penuh kewaspadaan, dengan ketelitian, kecepatan, disiplin, dan koordinasi yang solid,” sambungnya.

Mayjen Edwin juga menekankan bahwa seluruh personel harus memahami bahwa pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI merupakan tugas sekaligus amanah mulia untuk menjaga martabat institusi, menjamin keselamatan VVIP sekaligus mengawal kehormatan bangsa dan negara.

“Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai kehormatan kita untuk menjaga keselamatan VVIP, menjaga, dan mengawal kehormatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Lebih lanjut Mayjen Edwin meminta seluruh personel menjaga keimanan dan ketakwaan, mempersiapkan kemampuan fisik, mental, serta teknis, meningkatkan kewaspadaan, dan melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, tegas, santun, serta humanis.(penpas)

Categories
Polhukam

DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Bigmo Ajak Anak di Bawah Umur Promosikan Vape

Koran Jurnal, Jakarta – Mantan Wakapolri yang kini menjadi Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum mengusut secara profesional, objektif, dan tuntas dugaan pelibatan anak di bawah umur oleh Bigmo dalam promosi rokok elektronik (vape).Ia menegaskan, anak-anak tidak boleh dijadikan objek promosi produk yang mengandung zat adiktif.

Bila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya unsur pidana, Adang mendesak polisi untuk menegakkan hukum secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan, negara punya tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.

“Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang dapat membahayakan tumbuh kembang mereka. Apabila terdapat unsur pidana, tentu harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Adang dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (6/8/2026).

Dia menilai, perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka ruang promosi yang semakin luas. Untuk itu, ia mengimbau para kreator konten harus memahami kebebasan berekspresi tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab hukum dan moral, terutama ketika melibatkan anak di bawah umur.

Adang berkata, anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari berbagai bentuk paparan yang berpotensi membahayakan kesehatan maupun masa depan mereka. Oleh sebab itu, ia menilai, setiap bentuk promosi produk yang ditujukan kepada anak atau melibatkan anak harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Media sosial bukan ruang tanpa aturan. Siapa pun yang membuat konten harus memahami batas-batas hukum dan etika. Jangan sampai mengejar popularitas atau keuntungan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PKS itu juga mengajak platform digital, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Selain itu, ia mendorong peningkatan literasi digital agar anak tidak menjadi sasaran eksploitasi maupun promosi produk yang tidak layak bagi usia mereka. Adang menegaskan, terus mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ia juga mendorong penguatan sistem perlindungan anak di ruang digital agar kasus serupa tidak kembali terulang.

“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan pernah menjadikan anak sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak harus menjadi prioritas di atas segalanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo mengakui telah mempromosikan produk rokok elektrik atau vape yang diperuntukkan bagi orang dewasa di hadapan anak-anak saat siaran langsung di YouTube.

Dalam video klarifikasi yang diunggah di media sosial, ia menyebut tindakannya terjadi karena terbawa suasana dan adrenalin saat live berlangsung. Bigmo menegaskan, tidak ada maksud mengeksploitasi anak dalam aksi viralnya tersebut.

Pengakuan tersebut disampaikan Bigmo ketika meminta maaf secara langsung kepada para orang tua dan anak-anak yang ada di momen saat dirinya mempromosikan vape saat live streaming Youtube.

“Dengan hadirnya aku di sini, aku ingin minta maaf ke adik-adik dan juga ke ibu-ibunya atas kegaduhan dan perilaku aku kemarin yang mempromosikan produk yang seharusnya buat dewasa dan tidak diperuntungkan buat anak-anak kecil atau anak-anak di bawah umur,” kata Bigmo, pada Minggu (2/8/2026).(***)

Categories
Polhukam

Kapolri Terima Audiensi Direktur FBI, Bahas Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menerima audiensi Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI), Mr. Kash Patel, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama antara Polri dan FBI dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks, khususnya di bidang kontra terorisme, kejahatan siber, narkotika, serta penipuan daring lintas negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Polri dan FBI sejak tahun 2014, terutama dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap berbagai upaya penegakan hukum.

Audiensi juga membahas sejumlah isu strategis, antara lain perkembangan ancaman peredaran fentanyl dan bahan prekursor, penanganan jaringan scam compounds dan cyber-enabled fraud, penguatan kerja sama investigasi dan pertukaran informasi intelijen, serta pengembangan kapasitas personel melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan FBI seperti pada FBI Academy.

“Di tengah dinamika global, berbagai jenis kejahatan terus berkembang, seperti kejahatan siber, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum.” kata Sigit.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat penanganan buronan yang menjadi subjek Interpol Red Notice serta mekanisme kerja sama dalam proses penegakan hukum lintas negara.

Kapolri menegaskan bahwa penguatan kerja sama internasional menjadi salah satu kunci dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan melintasi batas yurisdiksi negara. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan FBI melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas personel, serta pelaksanaan operasi bersama sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur FBI menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin dengan Polri dan menegaskan komitmen FBI untuk terus memperkuat kerja sama dalam pemberantasan terorisme, narkotika, kejahatan siber, serta berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya melalui pendekatan yang lebih erat, konkret, dan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, diawali dengan penyambutan Direktur FBI di Gedung Utama Mabes Polri, penandatanganan buku tamu, diskusi bilateral, pertukaran cinderamata, dan diakhiri dengan sesi foto bersama.(**)

Categories
Polhukam

Kemendagri Rusia dan BNN RI Sepakati Tiga Poin Kerja Sama Pemberantasan Narkotika 

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, memimpin delegasi Indonesia melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Federasi Rusia pada 22 s.d. 23 Juni 2026. Agenda ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama pemberantasan narkotika lintas negara, sekaligus sebagai respon terhadap tren peredaran gelap narkotika yang melibatkan Warga Negara Rusia di Bali.

Dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia yang digelar pada Senin (22/6/2026), Delegasi RI diterima oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Federasi Rusia, Igor Zubov dan Kepala Direktur Utama Drug Control Kemendagri Federasi Rusia, Ivan Valentinovich Gorbunov.

Kedua negara dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama strategis pemberantasan narkotika yang merupakan kejahatan transnasional selama periode 2026-2027 dalam tiga poin kesepakatan.

Tiga Poin Utama Kesepakatan

1. Penguatan pengawasan di wilayah rawan

Fokus operasional diarahkan pada pengetatan pengawasan arus migrasi di titik rawan seperti Bali. Kesepakatan ini didasarkan pada adanya pengungkapan kasus laboratorium mefedron pertama yang melibatkan WN Rusia. Kedua pihak sepakat meningkatkan pertukaran data intelijen secara real-time serta memperkuat sinergi aparat penegak hukum dan otoritas imigrasi. Tindakan tegas, termasuk deportasi, akan diterapkan bagi wisatawan asing yang terbukti terlibat jaringan kriminal narkotika.

2. Kolaborasi menghadapi kejahatan digital

Mengantisipasi modernisasi modus kejahatan, Indonesia dan Rusia menyetujui untuk memperluas kolaborasi dalam peningkatan kapasitas SDM, yakni pada bidang digital forensics, cyber investigation dan pelacakan transaksi aset kripto yang kerap digunakan untuk pencucian uang jaringan narkotika.

3. Respon terhadap NPS dan pendekatan preventif

Kedua pihak berkomitmen melakukan pertukaran informasi terkait peredaran Zat Psikoaktif Baru /NPS yang kini disamarkan dalam rokok elektronik. Penindakan hukum yang tegas juga akan diimbangi dengan integrasi program edukasi pencegahan pada masyarakat.

Rangkaian kegiatan di Moskow tersebut selanjutnya ditutup dengan kunjungan ke fasilitas Safe City System dan Pusat Laboratorium Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia untuk melihat langsung sistem pengawasan dan pengujian forensik yang digunakan.

Kerja sama Indonesia-Rusia ini diharapkan mampu memutus rantai pasok, menutup ruang gerak jaringan internasional, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika, khususnya di kawasan destinasi wisata seperti Bali.(hum)

Categories
Polhukam

Menko Yusril: Pelayanan Publik Merupakan Wajah Negara di Mata Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik yang baik menjadi kunci terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

“Pelayanan publik sesungguhnya merupakan wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Hukum tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi juga harus hadir dalam praktik pemerintahan sehari-hari dan dalam kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” ujar Yusril dalam Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, pada Selasa (23/6/2026).

Menko Yusril menyampaikan bahwa tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dapat diwujudkan hanya melalui perumusan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi harus hadir secara nyata melalui pelayanan yang diberikan negara kepada rakyat.

Ia juga menekankan bahwa tantangan pelayanan publik tidak hanya terletak pada aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga pada dimensi moral dan etika para penyelenggara negara.

“Bangunan negara yang terdiri atas konstitusi, undang-undang, serta berbagai lembaga tidak akan memiliki arti apabila tidak ditopang oleh kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusril menilai keberadaan Ombudsman Republik Indonesia memiliki arti penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan-temuan maladministrasi harus dijadikan bahan evaluasi untuk membenahi sistem, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan kualitas pengawasan.

“Keberhasilan sesungguhnya terletak pada perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra menyampaikan bahwa Hari Pelayanan Publik Internasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Pelayanan publik bukan sekadar fungsi administratif, tetapi ukuran paling nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus dijaga melalui tata kelola yang bersih, akuntabel, profesional, responsif, dan bebas dari maladministrasi,” ujar Rahmadi.

Rahmadi menegaskan bahwa perbaikan pelayanan publik tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan agar manfaat pelayanan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dalam keynote speech, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa Hari Pelayanan Publik Internasional harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh penyelenggara negara.

“Hari Pelayanan Publik Internasional harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh penyelenggara negara untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan,” ujar Rifqinizamy.

Menurutnya, Ombudsman RI juga perlu terus memperkuat fungsi kajian strategis sebagai instrumen pencegahan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Ombudsman jangan hanya terjebak menerima pengaduan setiap hari, tetapi juga harus memperkuat kajian-kajian strategis yang dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan pencegahan berbagai persoalan pelayanan publik,” tambahnya.(hum)

Categories
Polhukam

Wakasau Dampingi Wakil Panglima TNI di Pantukhir Pusat Pa PK TNI Gelombang I TA 2026

Koran Jurnal, Serpong – Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., mendampingi Wakil Panglima TNI (Wapang TNI) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, dalam Sidang Pantukhir Tingkat Pusat Pa PK TNI sumber lulusan perguruan tinggi gelombang-I TA 2026 di Gedung Soebianto Djojohadikusumo, Sepa PK TNI Kodiklat TNI, Serpong, Jumat (1/5/26).Sidang ini menjadi tahap penentu dalam proses seleksi panjang dan ketat untuk menjaring calon prajurit terbaik TNI.

Sebanyak 932 peserta mengikuti sidang akhir ini, dan melalui proses seleksi yang objektif serta komprehensif, 739 peserta dinyatakan lulus sesuai kebutuhan organisasi masing-masing matra. Rinciannya, 440 peserta untuk TNI AD, 205 peserta TNI AL, dan 94 peserta TNI AU. Para peserta yang lulus selanjutnya akan dilantik menjadi prajurit siswa dan menjalani pendidikan dasar kemiliteran di Akademi Militer.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Wakasal Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H., serta sejumlah pejabat TNI dari masing-masing matra TNI.(disp)