Purnawirawan TNI-Polri Archives

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Gapura Nusantara (RGN) menggelar acara ‘Ngopi Bareng Ganjar Pranowo’ bersama Purnawirawan TNI-Polri, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023).

Pantauan pewarta, bakal calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo hadir dalam acara yang digelar pukul 09.00 WIB itu. Kehadiran Ganjar Pranowo pun disambut hangat oleh ratusan Jenderal dan Purnawirawan TNI-Polri berseragam batik dengan gambar wajah calon pemimpin bangsa tersebut.

Dalam acara Ngopi Bareng, Ganjar berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para mantan petinggi TNI dan Polri. Seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar, dan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Roesmanhadi.

Serta, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya (Purn) Agus Setiaji, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna, mantan Sekretaris Militer Mayjen (Purn) TB Hassanudin. Dan hadir juga, Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh, Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Marsdya (Purn) Dede Rusamsi, Laksdya (Purn) Mudjito, dan Jenderal-jenderal Purnawirawan lainnya.

Dari informasi yang didapat, dalam kegiatan itu Ganjar Pranowo berdiskusi serta tanya jawab seputar isu strategis nasional seperti pertahanan dan keamanan negara hingga tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia jika dirinya terpilih menjadi presiden.

“Banyak sekali tadi cerita. Cerita proyeksi, cerita SDM, cerita proyeksi soal hankam (pertahanan-keamanan) ke depan seperti apa. Karena ada masalah yang mesti kita bereskan dari sisi perkembangan dunia teknologi, dan ada bio science,” beber Ganjar kepada media usai acara tersebut.

“Beliau-beliau (para purnawirawan TNI Polri) tadi juga memberikan informasi dan masukan, secara detail,” tambahnya.

Sebagai informasi, Relawan Gapura Nusantara (RGN) dipimpin oleh Laksdya (Purn) Agus Setiaji sebagai Ketua Umum. Gapura Nusantara yang dibentuk oleh para purnawirawan TNI dan Polri ini berkomitmen untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden RI periode 2024-2029. Melalui acara ini, mereka berupaya membangun dukungan yang kuat dan solid bagi Ganjar Pranowo dari berbagai kalangan, termasuk para purnawirawan TNI dan Polri.(*)

Koran Jurnal, Jakarta – Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri meminta Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan dan mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal ini sebagai salah satu poin pernyataan sikap FK Purnawirawan TNI-Polri terhadap situasi yang belakangan ramai diperbincangkan ditengah masyarakat, khususnya terkait dinamika idelogi berbangsa.

Mereka (purnawirawan TNI-Polri) menilai pembahasan RUU HIP sangat tendensius. Lanjut menurut mereka, pembahasan RUU HIP seakan ada upaya menciptakan kekacauan dan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Pengangkatan RUU HIP ini sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI,” ungkap Mayjen TNI (Purn) Soekarno, didampingi Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, dalam konferensi pers pernyataan sikap FK Purnawirawan TNI-Polri menyikapi situasi bangsa saat ini, di Gedung Veteran RI, Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Jum’at (12/06/2020).

Pihaknya mengindikasi adanya upaya terus-menerus dari sisa-sisa PKI untuk bangkit dengan menyusup kepada partai-partai politik yang ada.

“Manuver politik mereka yang terkini adalah mengangkat RUU HIP dan menolak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966 sebagai konsideran,” katanya.

Lanjut Soekarno, diaturnya penjabaran Pancasila yang merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) dalam UU merupakan suatu kekeliruan yang sangat mendasar.

“Penjabaran Pancasila di bidang politik-pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan, serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945. Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang-tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan,” tandasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan berapa pengurus PPAD lainnya.

Berikut 4 poin penting pernyataan lengkap FK Purnawirawan TNI-Polri menyikapi situasi tersebut;

Pertama, mendesak pemerintah untuk membongkar tuntas, menghentikan dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham Khilafahisme yang telah memiliki basis di kampus-kampus baik PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Selain itu membersihkan birokrat dari anasir-anasir kelompok radikal.

Kedua, mendesak DPR RI untuk mencabut RUU HIP, dan mendesak pemerintah untuk menolaknya. Adalah staatsfuntalnorm atau landasan sebagai pembentukan UUD (Hans Nawiasky) justru diatur dalam UU. Bahwa penjabaran Pancasila di bidang ciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.

Keberadaan Undang-Undang HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Pengangkatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.

Ketiga, mengajak segenap komponen bangsa khususnya kelompok elit untuk fokus pada upaya memerangi covid-19 menempatkan kepentingan bangsa bangsa diatas segalanya serta tidak memanfaatkan situasi baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. kepada aparat yang berwenang agar mengambil tindakan hukum secara tegas terhadap mereka yang melanggar.

Keempat, mendesak MPR RI, DPR RI dan Pemerintah serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional ”Kaji Ulang” UUD 1945.(red)