Categories
TNI

KSAD Terima Sertifikat Tanah Daerah Latihan TNI AD di Kebumen

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penyerahan sertifikat tanah dari Kakanwil BPN Jawa Tengah dan Kakanwil BPN DIY, bertempat di Markas Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, Sabtu (04/09/2021)

Penyerahan sertifikat tanah tersebut, tiada lain untuk memberikan kepastian hukum tanah negara yang dikelola oleh TNI AD, dan sekaligus menyelesaikan permasalahan pertanahan. Secara khusus, tanah TNI AD yang berada di daerah Urut Sewu Kebumen, selama ini dikelola oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD selain digunakan sebagai uji coba Alutsista TNI AD, juga untuk tempat latihan penembakan senjata berat dan latihan lainnya.

Jenderal Andika Perkasa dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “TNI AD akan senantiasa taat hukum”. Sertifikat tanah ini untuk memberikan kepastian penggunaan tanah TNI AD serta tidak akan menyentuh dan mengganggu lahan yang belum ada kepastian hukumnya.

“Lahan yang menjadi hak pakai Angkatan Darat secara sah ini, juga dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar, karena Angkatan Darat juga tidak melaksanakan latihan sepanjang tahun,” ucap Andika.

Kakanwil BPN Jawa Tengah mengatakan, bahwa melalui kebersamaan antara aparat TNI AD dan warga masyarakat setempat, meski berjalan cukup alot namun pada akhirnya sengketa pertanahan mulai dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan Kakanwil DIY menegaskan bahwa kebutuhan TNI pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka membangun keamanan negara Indonesia.

Setelah kegiatan penyerahan sertifikat tanah dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh KSAD didampingi Ibu Hetty Andika Perkasa. Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam IV / Diponegoro, Kapusziad, Danrem 072/Pamungkas, Kakanwil BPN Jateng, Kakanwil BPN DIY, Bupati Gunung Kidul, Bupati Kebumen, Ka BPN Kab Wonosobo, Ka BPN Kab Kebumen, Ka BPN Kab Gunung Kidul.(disp/red)

Categories
Nasional

Presiden Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah Kepada Warga Bogor dan Sukabumi

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo memberikan target kepada jajarannya agar pada tahun 2024 mendatang seluruh bidang tanah yang ada di Jawa Barat telah memiliki sertifikat. Adapun untuk tahun 2019 mendatang, ia juga menginstruksikan agar sebanyak sembilan juta sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

Hal itu disampaikan Presiden saat menyerahkan 4.000 sertifikat kepada masyarakat di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 26 Desember 2018.

“Kita harapkan nanti di Jawa Barat hitungannya 2024 semuanya bersertifikat. Targetnya seperti itu,” ucapnya.

4.000 sertifikat itu diperuntukan untuk 4 wilayah yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data yang ada, di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang semestinya memiliki sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan. Namun, hingga 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat, kurang dari separuhnya yang baru memiliki sertifikat. Padahal, ketiadaan bukti kepemilikan yang berupa sertifikat tersebut sering memunculkan sengketa.

“Sertifikat ini diberikan kepada bapak, ibu, dan saudara sekalian agar tidak lagi ada yang namanya sengketa,” tutur Presiden.

Badan Pertanahan Nasional biasanya hanya menerbitkan sebanyak 500.000 sertifikat setiap tahunnya. Namun, sejak beberapa tahun ke belakang, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras agar dapat menerbitkan jutaan sertifikat tiap tahun.

“Tahun yang lalu target kita seluruh Indonesia 5 juta. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta harus keluar,” ucapnya.

Target percepatan penerbitan sertifikat tersebut tertuang dalam program yang bernama Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas nasional. Untuk pertama kalinya di Indonesia, PTSL ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dalam satu wilayah.

Program ini akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanah yang mereka miliki.

Dalam acara penyerahan kali ini, turut hadir di antaranya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bogor Nurhayanti.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Serahkan 3.000 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Kabupaten Tegal

Koran Jurnal, Tegal – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) laksanakan penyerahan sertifikat tanah untuk 3.000 masyarakat Kabupaten Tegal di GOR Indoor Tri Sanja, Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (09/11/2018). Sertifikat tanah itu diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada 12 perwakilan masyarakat penerima sertifikat tanah.

Sertipikat yang dibagikan pada kesempatan tersebut merupakan hasil pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018.

Banyaknya keluhan kasus sengketa tanah yang dialami oleh masyarakat menjadi salah satu faktor dilaksanakannya program percepatan pendaftaran tanah dan penyertipikatan tanah melalui PTSL oleh Pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN. Saat ini Pemerintah sedang fokus melaksanakan PTSL di seluruh Indonesia guna memberikan jaminan hak atau kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.

“Setiap saya kunjungan ke daerah, banyak keluhan mengenai sengketa tanah yang terjadi di kalangan masyarakat, penyebabnya karena rakyat tidak mempunyai yang namanya sertipikat tanah, tidak punya bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Sertipikat tanah itu bukti hukum atas tanah yang dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah,” ujar Presiden.

“Saat ini ada 80 juta tanah yang belum bersertipikat artinya bahwa banyak sekali sengketa tanah. Maka dari itu saya amanahkan ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pencepatan pendaftaran tanah agar masyarakat bisa memiliki sertipikat tanah tanpa menunggu puluhan tahun,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN diberikan target PTSL setiap tahunnya. Untuk tahun 2018 ini target PTSL di seluruh Indonesia sebanyak 7 juta bidang tanah.

Presiden berpesan, “Kalau punya sertipikat tolong diberi plastik. Kalau gentengnya bocor sertipikatnya aman, juga difotokopi dan ditaruh di lemari yang berbeda. Kalau sertipikatnya hilang ngurusnya ke BPN akan mudah,” pesan Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden mengungkapkan rasa terima kasih kepada jajaran pemerintah yang turut menyukseskan kegiatan ini. “Saya sangat berterima kasih kepada Menteri ATR/BPN, Kanwil BPN, Kantor BPN, Ibu Bupati yang telah membantu sehingga sertipikat ini bisa sampai kepada masyarakat, ” ungkap Presiden.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil melaporkan bahwa pada hari itu hadir bersama bapak Presiden sekitar 3.000 masyarakat Kabupaten Tegal. Jumlah sertipikat yang akan dibagikan di Kabupaten Tegal tahun ini 45.000 bidang.

Pada Tahun 2018 ini Provinsi Jawa Tengah mendapatkan target penyelesaian PTSL sebanyak 1.200.000 bidang tetapi dengan optimalisasi dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah target tersebut menjadi 1.212.979 bidang. “Insya Allah seluruh bidang tanah di Jawa Tengah akan kami selesaikan pada tahun 2023,” ujar Sofyan A. Djalil.(red/GR)