Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai Indonesia perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan nasional dengan kembali menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai orientasi utama. Menurutnya, pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun besarnya proyek, tetapi harus dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Hardjuno mengatakan Indonesia dapat mengambil pelajaran dari perjalanan panjang pembangunan Tiongkok. Berdekatannya tiga momentum besar dalam politik Tiongkok tahun ini—peringatan 100 tahun kelahiran Jiang Zemin, wafatnya mantan Perdana Menteri Zhu Rongji, serta Sidang Pleno Kelima Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok—menunjukkan pentingnya membaca kembali perjalanan dan arah pembangunan sebuah negara.
“Yang perlu kita pelajari bukan sistem politik Tiongkok, tetapi keberanian sebuah bangsa untuk terus mengevaluasi arah pembangunannya. Indonesia juga harus berani bertanya: pembangunan yang kita jalankan selama ini sebenarnya hendak membawa rakyat ke mana?” kata Hardjuno, Senin (17/8/2026).
Menurut Hardjuno, salah satu persoalan Indonesia saat ini adalah pembangunan yang terlalu mudah diterjemahkan menjadi pertumbuhan angka-angka ekonomi. Padahal, konstitusi telah memberikan arah yang jelas bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Pertumbuhan penting, investasi penting, industrialisasi juga penting. Tetapi semuanya adalah alat. Tujuan akhirnya adalah rakyat semakin produktif, memiliki aset, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mempunyai kesempatan untuk naik kelas. Kalau ekonomi tumbuh tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mengatakan ada yang harus diperbaiki dari arah pembangunan kita,” ujarnya.
Karena itu, Hardjuno mendorong pemerintah kembali memperkuat ekonomi kerakyatan melalui keberpihakan kepada sektor produktif, UMKM, koperasi, pertanian, industri nasional, serta penciptaan kesempatan kerja. Menurutnya, ekonomi kerakyatan tidak berarti menolak investasi atau mekanisme pasar, tetapi memastikan negara memiliki keberpihakan agar manfaat pertumbuhan tidak berhenti pada kelompok yang memiliki modal besar.
Ia menilai persoalan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari agenda tersebut. Kepastian hukum, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, hingga pengembalian aset hasil kejahatan harus ditempatkan dalam satu kerangka besar pembangunan. Kekayaan negara yang hilang akibat korupsi, menurutnya, pada hakikatnya merupakan sumber daya pembangunan yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu saya selalu melihat asset recovery bukan semata persoalan menghukum pelaku kejahatan. Aset yang berhasil dikembalikan harus kembali menjadi modal pembangunan. Di situlah hukum bertemu dengan pembangunan dan keadilan ekonomi,” katanya.
Hardjuno mengatakan pengalaman negara lain, termasuk Tiongkok, menunjukkan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan konsistensi arah dalam jangka panjang. Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi tersebut dalam konstitusi dan prinsip ekonomi kerakyatan, sehingga tantangannya bukan mencari model pembangunan baru, melainkan memastikan kebijakan ekonomi kembali berjalan sesuai tujuan bernegara.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tidak kekurangan manusia yang mampu, dan tidak kekurangan modal sosial. Yang harus kita pastikan adalah arahnya. Pembangunan harus kembali mempunyai ukuran yang sederhana: apakah rakyat semakin berdaya, semakin sejahtera, dan semakin memiliki bagian dalam kemajuan ekonomi negaranya sendiri,” ujar Hardjuno.(***)
