Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Berkeyakinan Positif, Ketum GSBI Percaya UMP 2024 Hadirkan Keadilan

Koran Jurnal, Jakarta – Jelang penghujung tahun 2023 kalangan buruh dihadapkan pada momen penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman menjelaskan bahwa mengenai pengupahan masih menjadi isu perburuhan terkini.

Meski begitu dalam perjalannya, dia yakin jika para buruh di tanah air paham mekanisme yang ada dalam menyuarakan harapannya.

Seperti dengan menggelar aksi damai soal UU Ciptaker dan sebagainya.

“Kami tak henti-hentinya mengajak kawan-kawan buruh dimana saja berada untuk kedepankan sikap taat aturan ketika kemukakan aspirasi mulai dari soal Ciptaker, PP 51/2023 sampai pada permohonan agar Ibu Menkeu terbitkan aturan diskresi perihal pengupahan tahun 2023,” kata Rudi, Kamis (9/11/2023).

Ia bilang buruh terkhusus yang tergabung pada GSBI tetap berpikir positif menyangkut UMP 2024.

Sebab diyakini apa yang nanti diputuskan akan membawa kebaikan untuk kedua belah pihak baik itu pengusaha maupun pekerja.

“Kenaikan upah pasti memenuhi aspek keadilan yang tentunya bermartabat,” tegasnya.

Selanjutnya, di lain hal berkaitan tahun politik yang juga akan segera berlangsung harus dimanfaatkan sebagai ajang untuk lebih merekatkan kebersamaan.

“Walau perbedaan pilihan itu pasti terjadi namun kekompakan tetap jadi yang utama dalam mendukung pemerintah mulai dari TNI-Polri hingga jajaran pemerintah daerah terkait penyelenggaraan konstelasi politik lima tahunan tersebut,” pungkasnya.(*)

Categories
Polhukam

Soal Penetapan UMP dan Pemilu 2024, Presiden FSPMI Bilang Kedamaian di Atas Segalanya!

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz, menegaskan kalangan buruh di mana saja wajib menghormati proses yang tengah berlangsung dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Menurutnya, jangan sampai buruh justru bertindak di luar ketentuan dalam menunggu kebijakan yang akan diputuskan nanti.

“Mari kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain untuk eratkan kebersamaan dengan penuh adab,” kata Riden, Jum’at (10/11/2023).

Dia menyebut langkah-langkah dalam menyikapi hal tersebut sudah ada saluran yang disediakan.

“Koridornya jelas diatur oleh berbagai ketentuan, kita sebagai warga negara yang baik tentu taat aturan adalah keharusan,” ujarnya.

Di sisi lain, penetapan UMP 2024 yang beriringan dengan momen tahun politik yakni Pemilu juga harus jadi perhatian bersama.

“Semua pihak sekarang berlomba-lomba dalam menyerukan komitmen menjaga perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Tentu saja buruh pasti bersikap serupa,” tutur Riden.

Dengan suhu politik yang meningkat patut diimbangi dukungan seluruh lapisan masyarakat terkhusus buruh untuk menjadikan Pemilu sebagai ajang pesta demokrasi yang riang dan gembira.

“Kedamaian harus di atas segalanya. Ayo kita semua mendukung pemerintah mulai TNI-Polri sampai jajaran pemerintahan daerah biar Pemilu bisa terselenggara lancar sesuai harapan kita bersama,” jelasnya.(*)

Categories
Polhukam

Ketum SPN Ajak Buruh Bijak Sikapi Tahapan Penetapan UMP 2024

Koran Jurnal, Jakarta – Kalangan buruh dimana pun berada diharapkan mengikuti proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 dengan penuh kebijaksanaan.

Demikian imbauan yang disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Heriyono.

“Buruh harus jadi pelopor pergerakan yang patuh pada regulasi berlaku,” kata Joko, Jum’at (10/11/2023).

Pihaknya meyakini para pihak terkait akan mengupayakan yang terbaik dalam setiap prosesnya.

“Kami optimis pada saatnya nanti diputuskan angka yang tepat baik dari sisi pekerja maupun pengusaha,” ujar Joko.

Karena itu, para buruh diimbau tidak usah bereaksi keras apalagi sampai berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Cukup dengan aksi damai tanpa unsur anarkis sehingga tak merugikan banyak pihak,” tegasnya.

Joko menambahkan, pada dasarnya buruh juga menghormati pemerintah mulai tingkat pusat serta jajaran TNI-Polri yang sudah dengan baik menghadirkan situasi aman dan damai di kehidupan sehari-hari.

“Kita hargai kerja keras aparatur negara dalam menciptakan kedamaian sehingga rakyat bisa beraktivitas tanpa hambatan apapun,” jelasnya.(*)

Categories
Polhukam

Presiden KSBSI Optimis Penetapan UMP dan Pemilu Terlaksana dengan Lancar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, menegaskan agenda besar terkait 2024 yakni penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP serta Pemilu, harus disikapi dengan beradab oleh semua pihak.

Terkhusus buat kalangan buruh diharapkan dua momentum tersebut dilalui tanpa ada hal-hal yang menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Para pihak terkait patut kita dukung dalam proses tetapkan UMP, semuanya punya kredibilitas dan kompetensi sehingga kita para buruh yakin akan putusan yang terbaik,” kata Elly, Jum’at (10/11/2023).

Pihaknya optimis angka yang nanti diputuskan menjadi jalan tengah buat para pekerja maupun pengusaha.

“Kami yakin dengan sikap kebijaksanaan para unsur pengambil keputusan bakal diterima baik oleh kedua belah pihak,” ujar Elly.

Lalu menyangkut pesta demokrasi lima tahunan di Februari 2024 nanti pihaknya juga berharap jangan malah jadi ajang perpecahan di kalangan buruh itu sendiri.

“Justru kita harus saling bergandengan tangan agar memastikan pelaksanaan pemilu bisa lancar, aman dan damai tanpa kendala apapun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Elly bilang secara umum rekan-rekan buruh di tanah air mendukung penuh pihak KPU, Bawaslu, TNI-Polri sampai jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan jalannya pesta demokrasi ini.

“Sebagai warga negara yang baik kita harus menguatkan aparat terkait dalam memastikan Pemilu terlaksana sebaik mungkin sebagaimana harapan seluruh masyarakat,” pungkasnya.(*)

Categories
Polhukam

Ketum FSP LEM SPSI Yakin Penetapan UMP 2024 Tanpa Hambatan & Pemilu Aman, Jujur, Adil!

Koran Jurnal, Jakarta – Kalangan buruh memilki keyakinan jika hajat besar di tahun 2024 mendatang yaitu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) kemudian gelaran Pemilu dapat berlangsung lancar sebagaimana harapan bersama.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Arif Minardi.

“Di 2024 nanti khususnya teman-teman buruh punya konsen besar pada penetapan UMP serta Pemilu. Kami optimis semuanya terlaksana dengan kepatuhan pada aturan,” ujar Arif, Jum’at (3/11/2023).

Mengenai UMP, dia bilang apa yang diputuskan nanti pasti telah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan banyak hal.

“Akan mencerahkan baik dari sisi pekerja maupun penguasaha,” katanya.

Lalu berkaitan dengan pesta demokrasi lima tahunan kepada semua pihak diharapkan tak perlu saling hujat apalagi hingga berbuat melawan hukum.

“Kita hanya perlu melaluinya dengan hati yang riang dan gembira demi keutuhan bangsa,” ucap Arif.

Apalagi bagi para buruh momen ini harus dimanfaatkan untuk lebih merekatkan kebersamaan.

“Walau perbedaan pilihan itu pasti terjadi namun kekompakan tetap jadi yang utama dalam mendukung pemerintah mulai dari TNI-Polri hingga jajaran pemerintah daerah terkait penyelenggaraan konstelasi politik lima tahunan tersebut aman, jujur dan adil,” tegasnya.(*)

Categories
Polhukam

Kepala Bakamla RI Courtesy Call dengan JICA di Tokyo 

Koran Jurnal, Tokyo – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., melakukan rangkaian Kunjungan Kerja ke Jepang pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2023. Kegiatan pertamanya yaitu melaksanakan Courtesy Call dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), di Kantor Pusat JICA, Tokyo, pada Senin (30/10/2023).

Kehadiran Kepala Bakamla RI disambut hangat oleh Vice President bidang Program Pengembaangan Kepemimpinan Global Prof. Narushige Michisita. Tujuan Courtesy Call tersebut adalah menindaklanjuti Rencana Hibah Kapal Patroli Pemerintah Jepang untuk Bakamla RI yang sudah memasuki tahapan Pembahasan Naskah Grant Agreement (GA). Diharapkan naskah GA ini dapat ditandatangani pada pertengahan Desember 2023 sebelum pelaksanaan JAPAN – ASEAN Special Summit di Jepang.

Poin pembahasan lainnya meliputi implementasi long term expert, peningkatan peserta capacity building, peningkatan short training, rencana kunjungan Survei JICA ke Indonesia, serta asistensi terhadap rencana pembuatan Coast Guard Academy di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, pertemuan juga dihadiri oleh Tenaga Ahli JICA Wilayah Asia Tenggara Prof. Yusuke Takagi, beserta jajaran. Sedangkan Kepala Bakamla RI didampingi oleh Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla RI Laksda Bakamla Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA., Analis Kebijakan Ahli Madya Kolonel Bakamla Franciscus Asisi Mahendra W.H., S.T., M.M.D.S., beserta jajaran.(hum)

Categories
Polhukam

KSPSI Jabar Percaya Penetapan UMP 2024 dan Pemilu Hasilkan yang Terbaik!

Koran Jurnal, Bandung – Menyikapi akan ditetapkannya Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024, kalangan buruh di Provinsi Jawa Barat meyakini keputusan terbaik akan dihasilkan lewat prosedur tersebut.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jabar, Roy Jinto Ferianto, pun optimis akan hal itu.

“Para pengambil kebijakan bersama stakeholder terkait pasti penuh kebijaksanaan dalam memutuskannya agar win-win solution dirasakan pengusaha maupun pekerja,” kata Roy, Minggu 29 Oktober 2023.

Dalam menantikan penetapannya kalangan buruh diharapkan tetap menghormati proses yang ada.

“Jangan malah memperkeruh suasana dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan. Dampaknya bisa kemana-mana,” ujarnya.

Apalagi keputusan yang akan diambil itu dalam suasana menjelang tahun politik.

Karenanya, menjadi kewajiban semua pihak terlebih buruh turut menciptakan iklim kondusif di tengah kehidupan sehari-hari.

“Tak dapat dipungkiri kalau penetapan UMP 2024 ini beriringan dengan momentum Pemilu. Sehingga perlu penguatan sikap bersama untuk tetap patuhi ketentuan berlaku demi keadaan bangsa senantiasa damai dan aman. Juga sebagai perwujudan mendukung pemerintah dalam hal ini TNI-Polri sampai jajaran Pemda demi pastikan Pemilu lancar tanpa rintangan berarti,” jelas Roy.

Tak lupa pihaknya mengimbau dalam pesta demokrasi lima tahunan nanti tetap menomorsatukan persaudaraan walau punya pilihan yang berbeda.

“Intinya kita sesama anak bangsa harus tetap rukun dan bersahabat, jangan cuma karena Pemilu malah hubungannya jadi renggang,” tandasnya.(*)

Categories
Polhukam

Menuju Tahun Politik, Ketua KSPSI Banten Ingin Kondisi Keamanan Senantiasa Baik

Koran Jurnal, Banten – Tak lama lagi bangsa ini akan memasuki tahun politik di mana berlangsungnya gelaran Pemilu pada Februari 2024 mendatang.

Berbagai kalangan pun menyuarakan agar dalam momen pesta demokrasi lima tahunan tersebut keadaan keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten, Dedi Sudrajat, menegaskan pentingnya setiap anak bangsa untuk menyukseskan hajat politik tersebut semata-mata demi kemajuan bangsa.

“Saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, mari sama-sama kita berjuang, karena perjuangan ini tidak bisa kita titipkan kepada orang lain. Harus dari diri kita sendiri, bagaimana kaum buruh bisa sejahtera kalau bukan dari kita sendiri,” ujar Dedi, Minggu (29/10/2023).

Terkhusus untuk kalangan buruh demi kelancaran Pemilu diharapkan tidak bersikap yang menyimpang dari aturan berlaku.

“Contohnya dalam menyampaikan aspirasi soal UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker agar dengan bijaksana melihat situasi terkini. Pantang untuk anarkis apalagi timbul kerugian di masyarakat,” kata Dedi.

Selain itu, pihaknya menekankan sikap saling menghormati sesama jangan sampai terabaikan walau berbeda pilihan kerukunan tetap menjadi nomor satu.

“Seluruh elemen termasuk buruh agar tidak terprovokasi dan terpancing oleh oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dan bersama-sama membantu kepolisian menjaga situasi yang aman dan kondusif menjelang Pemilu 2024, pilihan boleh beda tetapi kondusivitas harus tetap terjaga. Kedamaian wajib dijunjung tinggi. Hidup buruh….Hidup KSPSI,” bebernya.(*)

Categories
Polhukam

Terbukti Bermanfaat Pendampingan Walhi pada Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Masyarakat pada berbagai daerah di Indonesia merasakan manfaat dengan hadirnya pendampingan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Rakyat yang pada umumnya area lingkungan bermukim maupun usahanya terancam karena bakal tergusur oleh proyek swasta maupun pemerintah akhirnya ditinjau ulang salah satunya berkat Walhi yang mengadvokasi.

Contohnya yang dilakukan Walhi Papua dengan kajian mengenai kerusakan hutan di Timika seluas 38 ribu hektare.

Pada akhirnya mediasi yang diinisiasi mereka menghasilkan keputusan bahwa pemda setempat bersama unsur swasta terkait segera memberikan ganti rugi sesuai yang diinginkan masyarakat.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Wengki Purwanto menegaskan pihaknya membersamai 1500 warga Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumbar, untuk menyamakan persepsi mengenai rencana dimulainya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sana.

Hal hampir serupa juga ditempuh Walhi Kepulauan Riau dengan mengedukasi warga untuk bersikap soal rencana proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Begitu juga pada menyangkut Rempang Eco City. Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Walhi Indonesia, Satrio Manggala, memaparkan sejumlah temuannya.

“Jika akhirnya Xinyi menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara, maka tindakan itu tidak ramah lingkungan. Abu dari asap pabrik dari produksi kaca dan PLTU dekat dengan pemukiman warga. Ancaman degradasi lingkungan dikarenakan adanya potensi eksploitasi pasir menjadi bahan baku dasar produksi. Ancaman limbah padat dan berbahaya lainnya. Tawaran pemerintah terkait relokasi warga terdampak yang tetap tinggal di Pulau Rempang akan sangat mengkhawatirkan,” ujar Satrio.

Manager Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Indonesia, Parid Ridwanuddin, mengatakan dampak sosial yang menyasar langsung masyarakat harus lebih diperhatikan lagi oleh para stakeholder terkait mengenai wacana itu.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, juga buka suara mengenai PSN di Rempang ini.”Masyarakat sipil di Riau, masyarakat sipil nasional dan 28 Kantor Eksekutif Daerah Walhi meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program yang mengakibatkan bentrokan dan berpotensi menghilangkan hak atas tanah dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua,” jelas Suhadi.

Sementara itu, di Provinsi Kalteng, Walhi pun menyoroti persoalan yang terjadi di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng pada 7 Oktober 2023, lalu.

Bersama belasan organisasi masyarakat sipil lainnya, mereka membebaskan puluhan warga yang sempat diamankan aparat kala melakukan aksi di PT Hamparan Masawit Bangun Persada.(disp)

Categories
Polhukam

Demi Pemilu Aman dan Kondusif, SBMI Imbau Semua Pihak Patuhi Hukum

Koran Jurnal, Jakarta – Pelaksanaan pemilu pada Februari 2024 mendatang diharapkan bisa berlangsung dengan situasi aman serta tetap kondusif.

Oleh karenanya, berbagai kalangan masyarakat pun telah menyatakan sikap untuk mendukung pesta demokrasi itu bisa terlaksana penuh kedamaian.

“Patut kita sambut dengan suasana hati yang adem gelaran Pemilu nanti,” ujar Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto, Sabtu (28/10/2023).

Dia menjelaskan, pentingnya seluruh lapisan masyarakat saling menopang guna mewujudkan konstelasi politik lima tahunan tersebut dengan lancar.

“Bukan hanya tugas aparat TNI-Polri dan jajaran pemerintah daerah semata namun warga dalam hal ini pekerja/buruh juga punya peran dalam wujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat,” kata Hariyanto.

Secara khusus pihaknya mengimbau untuk sesama unsur buruh yang sekarang memang tengah konsen pada isu putusan MK terkait UU Ciptaker lalu penetapan UMP tahun 2024, agar senantiasa taati ketentuan yang ada.

“Sebagai warga negara yang baik tentunya menghormati aturan hukum adalah suatu keharusan. Misalnya pun ketika menyuarakan aspirasi ya dilakukan dengan tetap berpedoman dengan ketentuan berlaku. Jangan sampai anarkis sehingga timbulkan kerugian banyak pihak. Hidup buruh….hidup SBMI,” tegasnya.(**)