Tag: Inflasi

Categories
Ekonomi

Situasi Global Masih Dinamis, Mendagri: Upaya Pengendalian Inflasi Bakal Terus Dilakukan

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, upaya pengendalian inflasi bakal terus dilakukan mengingat situasi global masih dinamis. Hal ini ditandai dengan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina dan adanya fenomena El Nino.

“Jadi kita akan terus kendalikan (inflasi) secara ketat, terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan pemerintah daerah yang telah berkontribusi,” ujar Mendagri di hadapan awak media setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8/2023) lalu. Rakornas tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh jajaran kepala daerah.

Lebih lanjut, Mendagri meminta masyarakat agar tetap tenang karena inflasi secara nasional berada di angka 3,08 persen pada Juli 2023. Kondisi ini menunjukkan tersedianya barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga terus melakukan berbagai gerakan pengendalian harga, seperti gerakan menanam cabai dan gerakan pasar murah.

Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan arahan kepada pemerintah daerah (Pemda) sekaligus masukan kepada kementerian/lembaga terkait mengenai pengendalian inflasi.

“Kemudian Bapak Presiden juga memberikan arahan kepada kami semua agar menangani inflasi ini seperti zaman Covid, dilakukan secara intens, detail, dan betul-betul terpetakan,” ujarnya.

Berdasarkan arahan tersebut, lanjut Mendagri, pemerintah pusat dan Pemda memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang rutin setiap minggu melakukan survei terhadap proksi inflasi. Dari data tersebut, bakal terlihat daerah mana yang inflasinya tinggi maupun rendah. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga dapat mengetahui komoditas apa yang menyumbang tingginya inflasi di suatu daerah.

“Dengan demikian intervensinya akan betul-betul tepat, jadi diagnosanya tepat, terapinya akan tepat,” jelas Mendagri.

Selain itu, tambah Mendagri, pihaknya rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah setiap minggu yang merupakan arahan dari Presiden Jokowi. “Kita lanjutkan terus tiap minggu dengan seluruh kepala daerah dan data-datanya disampaikan,” ujarnya.

Mendagri mengatakan, meski inflasi secara nasional terkendali, kondisi di masing-masing daerah masih bervariasi. Ada daerah yang angka inflasinya di bawah rerata nasional, ada pula yang di atas capaian nasional. Data tersebut terus disampaikan kepada daerah agar terbangun iklim kompetitif antardaerah.

“Tiap minggu kita bacain 10 (daerah) tertinggi [inflasinya] 10 (daerah) terendah (inflasinya), dan kemudian Pak Menko Ekonomi dan Ibu Menkeu memberikan hadiah, yaitu dalam bentuk dana insentif daerah,” terangnya.(pen)

Categories
Ekonomi Nasional

Kementan Kerja Sama dengan BI dan Pemprov Kepri untuk Tingkatkan Ekspor dan Tekan Inflasi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam upaya meningkatkan ekspor, dan pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

“Bersama Pemprov Kepri dan Bank Indonesia, Kementan juga akan melakukan verifikasi usaha pertanian yang dapat mendorong peningkatan investasi, ekspor pertanian, dan pengendalian inflasi,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatanganinya bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Gusti Raizal Eka Putra di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (02/10/2018).

Amran menjelaskan, dalam kerja sama ini Kementan berperan dalam kebijakan pengembangan usaha pertanian, serta melakukan percepatan investasi dan ekspor komoditas pertanian. Selain itu, Kementan menyediakan data dan informasi mengenai produksi dan penawaran dan permintaan komoditas pertanian.

Saat ini, Kementan sedang menggenjot produktivitas sektor pertanian dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.

“Dalam upaya mencapai misi tersebut, Kementan tentu tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang sudah menjadi sentra produksi pertanian, tapi juga mengembangkan wilayah yang belum tergali potensinya. Salah satu wilayah suboptimal yang menjadi fokus Kementan sekarang adalah Provinsi Kepri,” kata Amran.

Potensi pertanian di propinsi ini memang belum tergali secara maksimal. Hal ini tercermin dari kontribusi pertanian terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 0.012 persen, relatif kecil dibandingkan kontribusi tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi antara 14,3 hingga 39 persen.

Tapi pembangunan pertanian di Kepulauan Riau perlu dikuatkan karena memiliki nilai strategis, yaitu: pertama, agribisnis pertanian memiliki potensi besar meningkatkan penghasilan daerah karena memiliki pangsa pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri; kedua, kemandirian pangan harus diupayakan di Kepulauan Riau karena masa tertentu terjadi kekurangan pasokan produk pertanian dari luar daerah karena kondisi cuaca yang buruk; serta ketiga, pengembangan komoditas tertentu mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai pertanian berbasis pariwisata.

“Kepulauan Riau sendiri memiliki kelebihan tersendiri dalam perdagangan internasional karena kawasan Batam, Bintan, dan Karimun masuk ke dalam kawasan free trade zone, yaitu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kementan membidik Kabupaten Lingga untuk dikembangkan menjadi Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memasok ke Kepulauan Kepri maupun untuk pasar internasional,” beber Amran.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota Batam, Tanjungpinang, kabupaten lain dan dari pendatang menyebabkan ketergantungan yang tinggi kebutuhan akan tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini pasokan pangan dan hortikultura sangat terbatas dan dijual di pasar dengan harga yang tinggi dalam kondisi tertentu. Hal ini terjadi antara lain disebabkan cuaca yang kurang baik, distribusi kurang lancar, maupun gagal panen yang terjadi di Pulau Jawa/Sumatera.

Untuk pasokan kebutuhan internasional, Provinsi Kepri bisa menjadi hub untuk ekspor. Salah satu negara yang berpotensi menjadi pasar produk pertanian Indonesia adalah Singapura yang setiap harinya membutuhkan 2.500 ton komoditas hortikultura. Selama ini, Indonesia hanya bisa memasok 6 persen dari total kebutuhan mereka.

Mencermati potensi pasar dan kebijakan pengembangan hortikultura di Propinsi Kepulauan Riau, peluang yang akan dikembangkan melalui kerja sama ini antara lain budidaya tanaman pangan pokok, membuka lahan pengembangan pertanian hortikultura pada beberapa kawasan unggulan hortikultura, membuka lahan agrobisnis untuk pertanian hortikultura, serta pembangunan industri/pabrik pengolahan produk tanaman hortikultura guna memenuhi permintaan pasar di tingkat domestik, nasional, dan luar negeri.

Kendalikan Inflasi Melalui Peningkatan Produksi Pangan

Selain akselerasi ekspor pertanian, kerja sama antara tiga lembaga ini juga ditujukan untuk pengendalian inflasi. Salah satu ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah peningkatan kapasitas usaha bidang pertanian, khususnya komoditas penyumbang inflasi, seperti beras, cabai, dan bawang.

Keterlibatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dalam kerja sama ini diharapkan dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah, khususnya untuk mendukung pengendalian inflasi, penggunaan layanan keuangan non tunai, dan akses keuangan di sektor pertanian.

“Bank Indonesia juga akan melakukan kegiatan pengembangan sumber pembiayaan dalam rangka mendorong peningkatan usaha pertanian, serta melakukan edukasi keuangan terhadap pelaku usaha tani dalam rangka meningkatkan akses keuangan,” ungkap Amran.

Saat ini, pengendalian inflasi khususnya untuk sektor pangan cukup baik, terbukti pada bulan September lalu, Indonesia deflasi sebesar 0.18 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia menyebutkan deflasi bersumber dari koreksi harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras.

“Belakangan ini, harga tiga komoditas ini mengalami penurunan harga karena produksinya yang berlimpah. Untuk itu, Kementan sedang mengupayakan agar daging dan telur ayam ras, serta bawang merah lokal dapat terserap tidak hanya di pasar domestik, tapi juga pasar internasional,” pungkas Amran.(ton/Hum)

Categories
Ekonomi Nasional

Dibawah 4 Persen, Presiden Jokowi Apresiasi Tim Pengendali Inflasi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada seluruh Tim Pengendali Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah atas pencapaian inflasi di bawah 4 persen dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kinerja semua pihak termasuk kepala daerah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah atas capaian inflasi yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, segenap anggota tim pengendali inflasi baik di tingkat pusat dan daerah karena selama 4 tahun ini kita betul-betul bisa menekan inflasi pada angka di bawah 4 persen,” ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/07/2018).

Presiden merinci tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir yaitu 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017. Hal ini menurut Presiden bisa terjadi karena ada sinergi yang baik antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

“Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Ada satgas pangan yang juga ada di pusat maupun daerah juga bekerja dengan baik,” lanjutnya.

Walaupun demikian, Presiden berharap inflasi bisa terus diturunkan hingga menyentuh angka antara 1 atau 2 persen.

“Saya kira kalau ini kita teruskan kita akan memiliki inflasi yang stabil yang kita harapkan semakin tahun semakin turun dan kita harapkan nanti antara 1 atau 2 persen, itu target kita, sehingga seperti negara-negara yang maju, stabilitas harga itu betul-betul bisa kita jaga,” ucap Kepala Negara.

*Investasi Berorientasi Ekspor dan Substitusi Impor*

Pada kesempatan yang sama, Presiden menuturkan dua problem besar yang menjadi kewajiban bersama yang masih harus dicarikan jalan keluarnya bagi negara kita, yaitu problem defisit transaksi berjalan dan problem defisit neraca perdagangan. Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia.

“Neraca perdagangan, saya titip meski sudah berkali-kali saya sampaikan, ini urusan ekspor dan impor. Kita sekarang ini defisit, impornya banyak ekspornya lebih sedikit. Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden pun berpesan kepada para kepala daerah agar memprioritaskan pemberian izin untuk investasi yang berorientasi ekspor dan investasi yang berkaitan dengan substitusi barang-barang impor.

“Sekali lagi, yang namanya investasi yang orientasinya ekpor, buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar. Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga, hari itu juga. Biar besok dia langsung bisa bangun. Ini pelayanan, kecepatan,” kata Presiden.

Presiden pun menuturkan bahwa di pusat sudah ada sistem perizinan terintegrasi berupa _Online Single Submission_ (OSS). Nantinya, Presiden melanjutkan, _OSS_ ini bisa diterapkan juga di daerah.

“Ini mau kita urus yang pusat dulu. Tapi ini nanti bisa masuk ke provinsi, kabupaten, kota. Bisa ditelusuri di mana berhentinya izin-izin itu,” imbuhnya.(red/DBPers)