Tag: MoU

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Investasi Susu melalui Kerja Sama dengan Al-Ain Farms dari Uni Emirat Arab

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Al-Ain Farms for Livestock Production dari Persatuan Emirat Arab (PEA) terkait investasi dalam produksi susu di Indonesia.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada tanggal 9 April 2025 di Abu Dhabi, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke PEA. Kesepakatan investasi produksi susu di Indonesia tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif setiap komitmen investasi dan menegaskan bahwa Kementan akan mengawal penuh prosesnya agar dapat segera direalisasikan.

⁠“Jika ingin menarik investor, maka yang utama adalah kenyamanan. Pemerintah hadir untuk mengawal agar proses investasi tidak berbelit,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan investor di Jakarta.

Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses implementasi investasi di lapangan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyampaikan bahwa kerja sama dengan Al-Ain Farms ini difokuskan pada pengembangan sektor susu nasional, termasuk peningkatan produksi dan kualitas susu, serta penguatan ekosistem industri peternakan yang berkelanjutan.

“Kami menyambut baik minat investasi dari Al-Ain Farms yang akan menjadi bagian dari upaya mempercepat swasembada susu. Kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal melalui kemitraan,” ujar Agung di Kantor Kementan Jakarta (10/4/2025).

Agung menambahkan, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas susu, namun juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam nota kesepahaman tersebut, Kementan menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi Al Ain Farms. Salah satunya melalui program pengembangan sapi perah di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan akses lahan dan juga insentif diberikan, termasuk pembebasan bea masuk impor ternak dan peralatan industri, skema pembiayaan berbunga rendah, serta program asuransi peternakan.

Kementan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran kerja sama ini, termasuk fasilitasi regulasi dan koordinasi lintas sektor demi memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.

“Kami percaya bahwa kerja sama ini akan menjadi contoh model investasi strategis yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkas Agung. (*)

Categories
Megapolitan

Penandatanganan Nota Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Penandatanganan itu dilakukan Mendagri bersama Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).

Penandatanganan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan perizinan di daerah. Selain itu, untuk mengatasi hambatan birokrasi, membangun koordinasi antarpihak dalam pencegahan tindak pidana, serta memastikan standar biaya dan waktu perizinan sesuai ketentuan.

Dalam arahannya, Mendagri Tito berharap penandatanganan kerja sama ini membuat pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah menjadi lebih baik.

“Kita harapkan kerja sama ini [membuat] pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan,” ujar Tito.

Langkah tersebut juga untuk mempermudah dunia usaha dalam mengurus perizinan. Terlebih, perizinan yang mudah merupakan salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar penyelenggaraan perizinan berjalan lebih baik.

“Memang salah satu atensi Bapak Presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” jelas Tito.

Mendagri Tito menyadari, meski telah ada Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan terpadu satu pintu di daerah, tapi tak sedikit pelayanan perizinan yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan risiko pungutan liar, gratifikasi, dan suap sehingga perlu diawasi.

Karena itu, selain memperkuat sistem perizinan, Mendagri Tito menekankan pentingnya pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengawasan eksternal oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BPPIK.

“Kemudian untuk itulah pada pagi hari ini akan melaksanakan MoU (nota kesepahaman), yang nanti mungkin bisa dibacakan [isinya],” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memperbaiki sistem perizinan di daerah serta mempermudah investasi.

“Harapannya bahwa sistem atau investasi, kemudian usaha, industri, dan sebagainya akan lebih mudah,” ucap Setyo.(*/rls)

Categories
TNI

Perkuat Sinergi Antar Lembaga, KSAL Tandatangani PKS dengan BRIN 

Koran Jurnal, Jakarta – Sebagai tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara dua lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan bangsa, TNI AL melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penandatangan PKS ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dengan Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. bertempat di Selasar Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/8/2024).

KSAL dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai institusi militer yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara di laut, TNI AL memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berkolaborasi serta bersinergi mendukung BRIN dalam menyelenggarakan kegiatannya di seluruh wilayah Perairan Indonesia.

“Kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan TNI Angkatan Laut, akan membuka peluang secara optimal dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi data atau informasi riset dan inovasi, pemanfaatan bersama informasi geoportal, pemanfaatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta publikasi dan diseminasi,” terang KSAL.

KSAL berharap melalui PKS ini, akan terjalin kerja sama yang lebih erat dalam pengembangan riset dan teknologi yang mendukung kapasitas operasional TNI AL serta kemajuan inovasi di bidang pertahanan matra laut yang berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan nasional.

“Dengan adanya kerja sama ini, baik TNI AL maupun BRIN dapat saling melengkapi dan memperkuat peran masing-masing dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, serta memajukan inovasi dan teknologi nasional diantaranya peningkatan kapasitas teknologi dan riset, peningkatan keamanan dan kedaulatan maritim, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi dan sinergi sumber daya, dan penguatan kedaulatan serta kepentingan nasional,” pesan KSAL.

Kedatangan Kepala BRIN di Mabesal didampingi oleh Wakil Kepala BRIN Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng., Sekretaris Utama BRIN Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A., Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Dr. Mego Pinandito, M.Eng., Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si., Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset Dr. Nugroho Dwi Hananto, M.Si., dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama BRIN Mila Kencana, S.IP., M.A.

Sementara itu, pejabat yang hadir dari TNI AL antara lain, Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, serta Pejabat Utama Mabesal, dan Pejabat Kotama TNI AL.(disp)

Categories
Megapolitan TNI

KSAU dan Gubernur DIY Tandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Potensi Kedirgantaraan dan Pembangunan Yogyakarta

Koran Jurnal, Yogyakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menandatangani Nota Kesepakatan antara TNI dan Pemerintah Daerah DIY di Ruang VIP Sutoyo, Akademi Angkatan Udara (AAU), Yogyakarta, Senin (29/7/2024). Nota kesepakatan berisi tentang pendayagunaan sumber daya dalam rangka pengembangan potensi kedirgantaraan dan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Persetujuan Pendelegasian Panglima TNI Nomor B/3044./VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang mendelegasikan wewenang kepada Kasau untuk menandatangani Nota Kesepakatan tersebut.

Nota Kesepakatan mencakup beberapa rencana kerja sama, termasuk pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh kedua pihak untuk meningkatkan potensi kedirgantaraan di Yogyakarta. Selain itu, nota ini juga mengatur pertukaran data dan informasi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan daerah serta membuka peluang baru dalam bidang kedirgantaraan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Yogyakarta.(disp)

Categories
Kesehatan Megapolitan TNI

Panglima TNI dan Menkes RI Teken MoU Sinergitas Penyelenggaraan Kerjasama Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/11/2023).

Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan antara TNI dan Kemenkes yang ditandai dengan penandatangan MoU ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan memiliki ruang lingkup sebagai berikut : Pertama, Pelayanan kesehatan; Kedua, Penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Ketiga, Penanggulangan krisis kesehatan; Keempat, Kesehatan masyarakat; Kelima, Sosialisasi dan pelaksanaan program kesehatan; Keenam, Pendidikan dan pelatihan SDM bidang kesehatan; Ketujuh, Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta logistik kesehatan; Kedelapan, Riset bidang kesehatan; Kesembilan, Kerja sama luar negeri bidang kesehatan; dan Kesepuluh, Kegiatan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas TNI selain Operasi Militer Perang (OMP) juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yakni menjaga kedaulatan keutuhan NKRI dan menjaga keselamatan bangsa dan negara. Salah satu dari 14 tugas pokok TNI dalam OMSP diantaranya membantu Polri dan Pemerintah Daerah serta melindungi bangsa dan negara dari segala macam ancaman yang ada, baik bencana alam atau pun bencana non alam seperti penyakit, “Bencana dari virus yang telah kita lalui bersama yaitu Covid-19 yang tidak pernah kita duga,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa di Papua saat ini ada bencana kelaparan, dan banyak Puskesmas yang dibakar yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan penanganan dokter, dan tenaga kesehatan sangat minim karena diganggu KSTP, “Kita memiliki tenaga dokter di seluruh jajaran TNI dari Sabang sampai Merauke, Kapuskes sebagai leading sektor rumah sakit yang tersebar dari kelas A, B maupun C di seluruh wilayah kita punya, tentunya kita berdayakan ruma sakit di daerah-daerah tersebut,” katanya.
Panglima TNI berharap MoU dengan Kemenkes ini, ke depan harus lebih bisa membantu masyarakat di daerah-daerah yang tidak terjangkau atau daerah-daerah yang terancam keamanannya terutama daerah terpencil yang sangat membutuhkan untuk dilaksanakan perawatan dan pengobatan.
Turut hadir pada acara tersebut, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han), para Asisten Panglima TNI, para Kabalakpus TNI dan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono.(Pusp)

Categories
Polhukam

Bakamla RI Teken MoU dengan Singapore Police Coast Guard

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam agenda lawatannya ke Singapura, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia turut melakukan Pertemuan Tingkat Tinggi dengan Komandan Singapore Police Coast Guard (SPCG) SAC Cheang Keng Keong. Pertemuan ini berlangsung di Markas SPCG, Singapura, beberapa hari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pucuk pimpinan instansi sepakat untuk saling mendukung kegiatan pengamanan laut. Tidak hanya di wilayah perairan masing-masing negara, namun juga tindak pengamanan di area perairan perbatasan. Komitmen ini dikukuhkan dalam penandatanganan MoU antara Bakamla RI dengan SPCG di ranah Keamanan dan Keselamatan Laut.

Hal ini sebagai respon atas peningkatan tren tindak pelanggaran di laut yang semakin beragam, dan mayoritas tindak pelanggaran yang terjadi di Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan. Oleh karena itu, kolaborasi erat dan berkesinambungan sangat perlu dijalin antara Bakamla RI dengan SPCG.

Selain itu, kedua instansi Coast Guard ini juga sepakat untuk terus melakukan kerja sama di ranah peningkatan kapasitas personel, dan pertukaran informasi. Tidak menutup kemungkinan, kegiatan muhibah kapal juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Teken MoU Hilirisasi Peternakan dengan Kemenkop UKM

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendatangani kesepakatan kerjasama dalam usaha pengembangan peternakan.

Menurut Mentan SYL, momen penandatanganan MoU ini merupakan simbol komitmen Kementan dan Kemenkop UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Pandemi COVID mengajarkan kita bahwa pertanian menjanjikan dalam kondisi apapun. Saya harap hari ini akan menjadi sebuah simbol penting. Jangan ragu-ragu kerjasama dengan kami. Kami sudah siap bersama membangun pertanian dengan koperasi,” ucap Mentan SYL pada hari Selasa, 9 Mei 2023.

Kesepakatan Bersama Kementan dan Kemenkop UKM ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang peternakan.

Menkop UMK Teten Masduki mengatakan bahwa kerjasama antara Kementan dan Kemenkop UKM sebenarnya sudah terjalin sejak lama di lapangan. Sebab banyak pekerja sektor pertanian yang termasuk ke dalam pengusaha mikro hingga menengah.

“Tantangan yang kita hadapi yaitu 13,4 juta pelaku usaha di sektor peternakan masih kecil-kecil dan perorangan. Sekitar 90% dari pelaku usaha perunggasan di tanah air merupakan peternak unggas mandiri dan perorangan sehingga sulit menghadapi konglomerasi,” ucap Menkop UKM Teten Masduki.

“Kerjasama ini saya kira dalam upaya untuk bagaimana mengembangkan modal bisnis peternakan dan pertanian. Dari petani-petani perorangan dalam skala kecil kita konsolidasi dengan koperasi sehingga skala ekonominya bisa meningkat,” lanjutnya lagi.

Dalam kesempatan ini, Mentan SYL kembali menekankan pentingnya koperasi dalam sektor pertanian. Dengan adanya KUR, peternak akan mampu menggunakan teknologi hilirisasi baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan olahan yang memiliki daya saing dan daya jual yang baik di dalam dan luar negeri.

Model bisnis dan perencanaan pasar dari koprasi juga dapat membantu peternak untuk menyalurkan komoditas peternakan dengan lebih sustainable dan efisien sehingga pendapatan dan taraf hidup peternak yang tergabung dalam koperasi dan UMKM dapat meningkat.

“Kementan akan bermain dibudidaya. Dan tentu saja kami berharap Kementerian Koperasi dan UMKM akan fasilitasi bisnis plan hingga marketnya dengan baik,” tutup Mentan SYL.(hum)

Categories
Bisnis Ekonomi

Mentan SYL Gandeng Japfa Tingkatkan Pemberdayaan Peternakan Rakyat

Koran Jurnal, Jawa Tengah – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan kerjasama dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan peternakan rakyat dan akselerasi ekspor. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pihak Kementan dan PT Japfa yang disaksikan Menteri SYL.

“Hari ini saya bersama ibu Bupati Grobogan, Presiden dan Direksi PT Japfa dalam rangka mencoba memantapkan lagi langkah-langkah yang makin intensif antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama PT. Japfa untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan-kebutuhan. Dan tentu saja kita ketahui bahwa pakan ternak menjadi bagian penting untuk bisa mempertahankan akselerasi atau peningkatan ternak ayam kita khususnya DOC kita maupun berbagai bagian yang bisa ditumbuhkan,” demikian dikatakan Mentan SYL pada kunjungan tersebut, Jum’at (22/7/2022) kemarin.

Menurut SYL, penguatan sinergitas dengan PT. Japfa sangat penting sebagai sebuah perusahaan nasional yang sangat besar memperhatikan semua kegiatan peternakan rakyat dan sekaligus sebagai pelaku ekspor. Selain itu, bagi Kementan, eksistensi PT Japfa pun sangat penting untuk menyerap semua jagung petani yang ada di seluruh Indonesia khususnya yang ada di Grobogan.

“Oleh karena itu tadi ada penandatangan memorandum of understanding yang kesekian kalinya dengan PT Japfa. Pertama, bertujuan agar siap menerima jagung rakyat terutama di kabupaten Grobogan,” ujarnya.

Kedua, SYL menambahkan penandatanganan nota kesepahaman bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh inflasi atau penurunan atau kenaikan inflasi dari ternak ayam dan telur. Ketiga, untuk melakukan substitusi impor misalnya bahan baku impor untuk pakan ternak itu bisa dilakukan dalam negeri.

“PT Japfa tadi sudah setuju untuk kita persiapkan, seperti bungkil kedelai selama ini impor dan lain-lain, tapi ini bisa kita penuhi sendiri dan ini tentu membuat suatu proses-proses yang baik bagi kemajuan pertanian dan perekonomian kita,” jelasnya.

“Keempat, kita sepakat untuk mengakselerasi ekspor. Katakanlah produksi ayam yang selama ini dilakukan akhir setiap tahun kurang lebih 3 miliar ekor lebih, itu harus bisa kita jadikan ayam karkas yang bisa diekspor. Tentu kalau sudah melebihi kebutuhan secara nasional,” pinta SYL.

Sementara itu, Presiden Komisaris JAPFA, Syamsir Siregar mengatakan sebagai perusahaan perunggasan yang menawarkan solusi total dan sudah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, PT Japfa terus berkomitmen dan berkontribusi pada pengembangan peternakan nasional. Nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen untuk pemberdayaan peternakan rakyat, di mana saat ini JAPFA pun telah bermitra dengan lebih dari 13 ribu peternak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, JAPFA akan memberikan pendampingan dalam pengembangan peternakan modern termasuk di dalamnya pengembangan peternakan ayam dengan metode closed loop dan memberikan dukungan dan fasilitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di industri peternakan,” sebutnya.

“Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi peternak melalui jejaring kemitraan usaha dan pemasaran dan melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan informasi pasar bagi produk yang dihasilkan peternak,” sambung Syamsir.(hum)

Categories
BP2MI Megapolitan

BP2MI dan Pemda Kota Padang Panjang Teken MoU Soal Peningkatan Kualitas Pelayanan Pekerja Migran

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengadakan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bertempat di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta Selatan, Jum’at (11/06/2021).

Perjanjian kerjasama itu ditandatangani langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Walikota Padang Panjang Fadly Amran. Turut hadir dan menyaksikan momen tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Suir Syam, jajaran Pemkot Padang Panjang dan beberapa mitra kerja.

Benny Rhamdani mengungkapkan, nota kesepakatan dibuat dengan tujuan memberikan dan meningkatkan pelayanan serta perlindungan kepada para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan PMI asal Sumatera Barat, khususnya warga Minang di Kota Padang Panjang.

“Ini sebagai bentuk menghadirkan negara. Dan menurut UU No 18 tahun 2017 tegas bahwa penanganan masalah pekerja migran baik terkait tata kelola penempatan, perlindungan dan kepulangan PMI tidak hanya tanggung jawab kita (BP2MI) tetapi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Benny.

Ia menjelaskan, UU No 18 tahun 2017 pasal 40, 41 dan 42 sangat tegas kewenangan diberikan mandat kepada pemerintah provinsi, daerah dan kabupaten/kota.

“MoU ini akan memperkuat komitmen kebangsaan kita dan membuktikan keberpihakan kita terhadap pejuang devisa (PMI),” ujarnya.

Langkah penandatanganan ini juga memastikan para PMI dapat bekerja dengan selamat dari awal berangkat sampai kembali ke Tanah Air.

“Kolaborasi ini menjadi kunci, karena diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam upaya memberikan perlindungan kepada PMI,” bebernya.

Sementara itu Fadly Amran menuturkan, dengan keterbatasan lapangan kerja di Kota Padang Panjang, bekerja di luar negeri (PMI) bisa dijadikan alternatif yang peluangnya justru lebih besar dalam meningkatkan kehidupan ekonomi pencari kerja.

“Dengan gaji yang besar, bekerja di luar negeri akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi kota dari penghasilan yang dikirimkan pekerja ke kampung halamannya. Para pekerja inilah pahlawan devisa kita,” tuturnya.

Lanjut Fadly menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BP2MI atas penandatanganan MoU dalam upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan CPMI dan PMI.

“Terimakasih kepada Kepala BP2MI. Kerjasama ini tentunya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita untuk mencari pekerjaan ke luar negeri,” ucapnya.(red)

Categories
Ekonomi Ragam

BP2MI dan BUMN Tandatangani MoU Pengembangan Pekerja Migran Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk turut serta memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penandatangan dilakukan Kepala BP2MI Benny Ramdhani dan Menteri BUMN Erick Thohir, di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (18/08/2020).

Dalam kerja sama tersebut, terdapat 4 komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Adapun komitmen tersebut, antara lain Kementerian BUMN turut memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, keberangkatan dan kepulangan PMI, remitansi bagi PMI, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.

Menteri BUMN, Erick dalam sambutannya mengatakan, MoU yang ditandatangani hari ini adalah bukti keberpihakan dan kolaborasi instansi pemerintah untuk meningkatkan hidup para pekerja migran. MoU akan menjadi payung dan ditindaklanjuti dengan perjanjian-perjanjian kerja sama yang konkrit sesuai dengan 4 komitmen yang telah disepakati.

“Keberadaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu sangat penting. Selain menjadi diaspora kita di luar negeri, mereka juga berkontribusi dalam menambah devisa negara sehingga pemerintah harus hadir untuk melindungi dan memberikan bantuan agar para pekerja migran dapat hidup dan bekerja dengan tenang di negara lain,” ujar Erick.

Erick menambahkan, bentuk dukungan BUMN terhadap PMI, diantaranya fasilitas pengiriman uang yang disediakan oleh PT POS Indonesia, dan penyediaan help desk keberangkatan dan kepulangan PMI dari PT Angkasa Pura I dan II. “ Saya berharap kerja sama antara BP2MI dan BUMN dapat berjalan dengan baik dan dapat diperluas di kemudian hari untuk membantu para pekerja migran, baik ketika mereka merantau maupun sekembalinya ke tanah air,” lanjut Erick.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, “PMI telah berkontribusi penting memperkuat perekonomian Indonesia. Remitansi Pekerja Migran kita 159,7 Triliun, hampir setara dengan sumbangan migas kita. Dan PMI juga mencari nafkah hingga ke negeri orang untuk memastikan pendidikan generasi penerus tidak terputus. Maka sudah sepantasnya mereka dimerdekakan, dijadikan warga negara VVIP (very very important person) karena kontribusi dan pengorbanan yang telah diberikan kepada kita”.

Tentu, lanjut Benny, upaya perlindungan PMI dan keluarganya tidak akan berhasil, tanpa dukungan dan sinergi serta kemitraan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah hingga ke tingkat Desa, dan sinergi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, NGO, Swasta, dan yang terpenting dukungan dari BUMN.

Di samping penandatangan MoU dengan Kementerian BUMN, dilaksanakan juga Tiga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dengan BUMN.

Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan Perbankan, Sosialisasi Bersama, dan Pemberdayaan PMI dan Keluarga PMI. Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara PT Pegadaian (Persero) dan BP2MI tentang Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Ketiga, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP2MI dan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Layanan PT Pos Indonesia (Persero) bagi PMI dan Keluarga PMI.

Kerja sama perlindungan PMI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari penerbitan Kartu Edisi PMI untuk seluruh Calon PMI dan PMI yang berada dalam proses persiapan keberangkatan maupun yang sudah di negara penempatan. Kartu Edisi PMI akan terhubung dengan rekening BNI Taplus yang dapat digunakan sebagai rekening untuk bertransaksi, tabungan, dan menerima pencairan KUR selama di negara penempatan maupun setelah kembali ke daerah asal. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga akan turut memberikan fasilitas pemberdayaan bagi PMI berupa edukasi literasi keuangan.

“Kami juga akan memberikan layanan remitansi (pengiriman uang dari luar negeri) bagi pegawai dan PMI melalui kantor cabang luar negeri, anak usaha, dan bank koresponden/mitra penyedia remitansi resmi yang bekerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” ucap Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Herry Sidharta.

Fasilitasi pemberdayaan juga diberikan oleh PT Pegadaian (Persero). Perusahaan pelat merah tersebut akan memberikan layanan edukasi pengelolaan keuangan dan investasi emas, serta layanan pembukaan rekening tabungan emas bagi calon PMI.

“Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan para calon PMI mampu mengelola keuangannya sejak sebelum bekerja sehingga berdaya ketika pulang ke Tanah Air,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto.

PT Pos Indonesia (Persero) juga turut berpartisipasi dalam memberikan kemudahan layanan bagi PMI dan keluarganya. Adapun kerja sama yang akan diberikan PT Pos Indonesia (Persero) untuk perlindungan PMI dan keluarganya, antara lain fasilitas layanan transaksi keuangan terpadu bagi PMI melalui Giroku, pemanfaatan Kantor Pos sebagai sarana layanan pendataan calon PMI, pertukaran data PMI dan data transaksi keuangan PMI melalui Giroku, layanan kurir dan logistik bagi PMI dan keluarganya, serta sosialisasi dan pemberdayaan PMI dan keluarganya melalui program Agen pos dan program lainnya.

Penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilakukan oleh Sekretaris Utama BP2MI, Tatang Budie Utama Razak dan Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sis Apik Wijayanto. Sementara itu, penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Pegadaian (Persero) dilakukan oleh Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Anjar Prihantoro dan Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan. Penandatanganan PKS antara BP2MI dan PT Pos Indonesia (Persero) dilakukan oleh Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Teguh Hendro Cahyono dan Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Ihwan Sutardiyanta.(rls/red)