Tag: Kementan

Categories
Ekonomi

Pemerintah Jamin Stok Daging Jabodetabek Aman Jelang Lebaran

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah menjamin pasokan dan ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman dan terkendali, baik secara nasional maupun di tingkat daerah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan berdasarkan data Neraca Pangan dan proyeksi produksi hingga April 2026, mayoritas komoditas strategis berada dalam posisi surplus.

“InsyaAllah, jelang Lebaran 2026 kebutuhan pokok aman. Data neraca pangan menunjukkan kita dalam posisi surplus  untuk komoditas utama,” ujarnya, di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Daging Skala UKM dan Rumah Tangga (Aspedata Indonesia), Diana Dewi, memastikan stok daging di wilayah Jabodetabek menjelang Lebaran berada dalam kondisi aman.

Ia mengatakan, para pelaku usaha siap memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian.

“Kami sudah berkomunikasi dengan para pengusaha agar stok daging memiliki kecukupan bagi masyarakat jelang Lebaran mendatang,” kata Diana.

Diana yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin DKI Jakarta menyebutkan, saat ini stok daging yang tersimpan di gudang miliknya mencapai sekitar 50.000 ton yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena masih terdapat gudang pengusaha lain di berbagai wilayah.

“InsyaAllah para pengusaha siap membantu pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan daging bagi masyarakat,” katanya.(hum)

Categories
Polhukam

DPR RI: Pergeseran Anggaran Kementan untuk Bencana Patut Dicontoh Kementerian Lain

Koran Jurnal, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengelola dan menggeser anggaran untuk pemulihan pascabencana di Sumatra patut menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana (lokasi bencana) dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang dianggap mungkin untuk memenuhi sementara kebutuhan yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain,” kata Dasco dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

Dalam paparannya, Mentan Amran sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa bantuan untuk wilayah terdampak terdiri dari bantuan reguler melalui Bapanas sekitar Rp1 triliun serta bantuan nonreguler melalui mitra dan program Kementan Peduli sebesar Rp75,8 miliar.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan langkah strategis dengan menggeser anggaran reguler guna mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementan telah menggeser anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun.

“Izin pimpinan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan juga Menteri Keuangan. Anggaran reguler kami gunakan Rp1,49 triliun pada 2025, kemudian 2026 kami geser, dan masih membutuhkan tambahan 2026 Rp2,1 triliun serta 2027 Rp1,1 triliun. Total Rp4,7 triliun, tetapi kami sudah geser anggaran Rp1,4 triliun anggaran reguler dari Kementerian Pertanian,” jelas Mentan Amran.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Tercatat stok beras untuk wilayah terdampak mencapai sekitar 100 ribu ton atau setara tiga bulan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Perlu kami sampaikan stok beras di lapangan kurang lebih 100rb ton atau untuk tiga bulan kebutuhan di lapangan. Insyaallah sektor pertanian khususnya ketersediaan pangan di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan,” ungkapnya.

Mentan Amran juga melaporkan progres pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumatra. Dari total 94 ribu hektare lahan sawah rusak, sebesar 39 ribu hektare telah dilakukan penanaman kembali.

“Tingkat kerusakan sawah yang terdampak ada 94 ribu hektare. Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39 ribu hektare,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa progres pemulihan menunjukkan hasil yang baik. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lahan yang tertimbun justru mengandung humus yang subur sehingga hanya memerlukan perbaikan irigasi.

“Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman,” terangnya.

Mentan Amran menekankan bahwa dengan percepatan rehabilitasi dan dukungan anggaran yang fleksibel, sektor pertanian khususnya pangan dipastikan tetap aman. Apalagi stok pangan nasional dalam kondisi kuat yaitu mencapai 3,5 juta ton.

Langkah cepat dan terukur Kementerian Pertanian dalam memastikan ketersediaan pangan sekaligus mempercepat pemulihan lahan terdampak menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional di tengah situasi darurat. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan, Bapanas dan Satgas Intensifkan Pengawasan Pangan Jelang Ramadhan 2026 

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan untuk melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan nasional, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (4/2/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi ajang penyamaan langkah lintas instansi dalam mengantisipasi potensi pelanggaran harga, distribusi, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Pengawasan difokuskan pada komoditas strategis seperti telur ayam ras, daging ayam ras, serta daging sapi dan kerbau, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah menilai pengawasan terpadu diperlukan agar stabilitas pangan terjaga tanpa mengganggu iklim usaha yang sehat.

Dari sisi penegakan hukum, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Syahardiantono menegaskan kesiapan jajarannya untuk bersinergi aktif dalam Satgas Sapu Bersih. Menurut dia, pengawasan tidak hanya menyasar stabilitas harga, tetapi juga keamanan dan mutu pangan yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

“Menjaga keamanan dan mutu pangan adalah amanah besar karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kami akan turun langsung ke lapangan, mengawasi distribusi, dan menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk praktik yang mengarah pada mafia pangan,” ujar Syahardiantono.

Meskipun demikian, proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan proporsional agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap fluktuasi harga pangan yang berpotensi memicu inflasi. Menurut dia, penguatan Satgas menjadi instrumen penting untuk memastikan harga pangan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Satgas ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga sekaligus melindungi masyarakat agar memperoleh pangan yang aman dikonsumsi. Pengawasan dilakukan terhadap pangan strategis dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum,” katanya.

Sarwo menambahkan, Badan Pangan Nasional juga terus menjalankan berbagai langkah stabilisasi, seperti penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di seluruh provinsi untuk menjaga pasokan dan harga tetap terkendali.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan menegaskan penguatan Satgas Sapu Bersih merupakan bagian dari arahan pimpinan untuk memastikan kebijakan pangan dijalankan secara tegas, konsisten, dan akuntabel.

“Pengawasan ini menjadi atensi serius. Arahan pimpinan jelas, jika ditemukan pelanggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian, sanksi administratif hingga pencabutan perizinan akan diterapkan. Tidak ada toleransi terhadap praktik yang merugikan masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.

Ia menambahkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan terus mengawal kebijakan pangan dengan memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga peredaran di pasar, agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sejalan dengan penguatan pengawasan tersebut, sebelumnya di hadapan Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pengamanan untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terkendali, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan early warning system untuk memantau pergerakan harga harian, penguatan koordinasi dengan pelaku usaha agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta pelaksanaan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama Satgas Pangan guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi.

Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran.

“Operasi pasar akan terus kami lakukan dengan pengawasan bersama Satgas Pangan. Tahun ini, jika ditemukan pelanggaran, tidak lagi sebatas imbauan, tetapi langsung dilakukan penindakan,” tegasnya.

Melalui penguatan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026, pemerintah berharap stabilitas harga, keamanan, dan mutu pangan nasional tetap terjaga serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat.(hum)

Categories
Polhukam

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Ingatkan Pentingnya Lindungi Peternak Rakyat

Koran Jurnal, Yogyakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jum’at (30/1/2026), yang difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.

Ia menekankan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang perlu terus diwaspadai. Pengalaman kejadian PMK sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting akan perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.

“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.

Dalam konteks penguatan sistem kesehatan hewan, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia. Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.

“Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan nasional.

“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai bahwa keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Di kesempatan berbeda Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret dalam mengendalikan wabah penyakit tersebut di berbagai daerah.

“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.

Mentan Amran menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, menurutnya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan: Harga Daging Sapi Disepakati Rp 55 Ribu per Kilogram Berlaku hingga Idul Fitri 2026

Koran Jurnal, Jakarta – Aksi mogok pedagang daging sapi resmi berakhir. Pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha sepakat menjaga stabilitas harga dan pasokan daging sapi menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian, Kamis (22/1/2026), yang dihadiri Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedlotter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan negara tidak akan membiarkan gangguan distribusi maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah terus melakukan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat, peternak, dan pelaku usaha yang taat aturan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati harga timbang hidup sapi di tingkat feedlot sebesar Rp 55.000 per kilogram dan berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Wahyu Purnama memastikan seluruh pedagang di bawah naungan APDI kembali berjualan.

“Mulai malam Jumat, 23 Januari 2026, pedagang daging kembali beraktivitas dan RPH siap memotong sapi,” kata Wahyu.

Ia menegaskan, jika ditemukan harga di atas kesepakatan tersebut, pedagang diminta segera melapor.

“Kalau ada yang melanggar, laporkan ke saya dan akan langsung kami teruskan ke pemerintah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) H Asnawi. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi aksi mogok berjualan setelah kesepakatan ini.

“Kalau ada pengusaha feedlot menjual di atas Rp 55 ribu per kilogram, silakan laporkan dengan bukti untuk diteruskan ke Menteri Pertanian,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan pasokan sapi aman. Kuota impor sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor per tahun telah disiapkan dan dialokasikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan sapi. Selain itu, BUMN Pangan ditugaskan sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan di tingkat konsumen.

Pemerintah menegaskan akan terus mengawal agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadhan dan Lebaran.(hum)

Categories
Bencana

Kementan Akan Kirim Bantuan Tahap III untuk Korban Bencana Sumatera Gunakan KRI Makassar 590

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat melalui program Kementan Peduli. Hingga saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

Pada pengiriman Tahap II, bantuan Kementan Peduli telah diberangkatkan menggunakan KRI Surabaya-936 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh bantuan dikirim untuk mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di wilayah tujuan.

Seiring dengan itu, penyaluran Tahap III juga tengah disiapkan melalui KRI Makassar-590. Hingga laporan terakhir, telah dilakukan pemuatan sebanyak 22 unit kendaraan. Adapun sisa bantuan yang masih dalam proses pemuatan terdiri dari 19 unit kendaraan, beserta 153 paket bantuan yang masih berada di gudang. Proses pemuatan direncanakan rampung secepatnya, sebelum KRI Makassar siap diberangkatkan menuju lokasi bencana.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyaluran Tahap III merupakan kelanjutan dari upaya percepatan yang telah dilakukan sejak Tahap I dan II, baik melalui jalur udara maupun laut. Seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan armada dan kondisi teknis pelabuhan.

“Bantuan ini adalah amanah. Prinsip kami jelas, distribusi harus cepat, tepat sasaran, dan dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat terdampak. Tahap III ini adalah lanjutan dari percepatan yang terus kami lakukan,” tegas Amran.

Seluruh bantuan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat yang telah disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Amran juga menegaskan bahwa pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan. Setiap pengiriman disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

“Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami, karena bantuan ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang menitipkan amanahnya,” ujar Amran.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, BNPB, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak.

“Kita bekerja bersama. Negara hadir melalui kolaborasi semua pihak. Yang terpenting, masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan bebannya bisa berkurang,” pungkasnya.(hum)

Categories
Ekonomi

Indonesia Buka Peluang Tingkatkan Ekspor Pertanian ke Brazil

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia dan Brasil memperkuat hubungan strategis untuk memperluas kolaborasi ekonomi, perdagangan, energi, riset, statistik, dan pengembangan sektor pertanian dari kedua negara bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ke Indonesia, Kamis (23/10/2025)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Brasil sudah terbangun lama dan kini memasuki fase yang lebih konkret. Menurutnya, kedua negara memiliki potensi besar untuk saling melengkapi. Indonesia unggul dalam komoditas tropis seperti kelapa sawit, kopi, kakao dan kelapa.

“Kami kan sudah tiga kali ketemu ke Menteri Pertanian Brazil. Kami dua kali kunjungan ke Brasil. Menteri Brasil tiga kali kunjung ke Indonesia. Yang kita bahas adalah bagaimana saling menguntungkan. Yang pertama, yang surplus di Indonesia CPO. Kopi, kakao, yang kita ekspor ke sana. Ada kelapa,” kata Mentan Amran di Istana Presiden.

Sementara Brazil yang memiliki kekuatan di komoditi sapi, daging, dan gandum, yang untuk dikembangkan melalui pola investasi.

“Kemudian (dari) mereka, sapi, gandum, daging, dan yang terpenting, kami undang investasi di Indonesia untuk pengembangan sapi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran memandang kemitraan dengan Brazil adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia.

Kerja sama dengan negara yang berhasil menjadikan pertanian sebagai kekuatan ekonomi seperti Brazil menjadi wujud nyata arah kebijakan tersebut.

“Presiden selalu menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa ditawar. Karena itu, setiap kerja sama harus memberi manfaat langsung bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani kita,” tutur Amran.

Sebelum pertemuan tingkat tinggi hari ini, kedua negara telah menandatangani beberapa nota kesepahaman penting di sektor pertanian. Pada 30 Oktober 2023, Mentan Amran telah mengajak Brazil untuk berinvestasi dan melakukan transfer teknologi di sektor gula, dengan tujuan mempercepat target swasembada gula nasional. Upaya tersebut disambut positif oleh pemerintah Brasil yang dikenal memiliki sistem industri gula modern dan efisien.

Selanjutnya, 12 September 2024 Indonesia–Brazil melakukan kerjasama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. Investasi diperkirakan bernilai Rp 4,5 Triliun.

Kerja sama Indonesia – Brazil kali ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi antar dua negara di belahan dunia berbeda, tetapi juga menjadi simbol solidaritas antara sesama kekuatan agraris global. Melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun sektor pertanian yang berdaulat, modern, dan berdaya saing di tingkat internasional.(disp)

Categories
Bisnis Ekonomi

Kementan Sebut PT Indojaya Agrinusa Ekspor Ayam Hidup ke Singapura Senilai Rp 1,8 Miliar 

Koran Jurnal, Tanjung Pinang – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mencatat capaian membanggakan melalui pelepasan ekspor ayam hidup sebanyak 28.512 ekor atau setara 57 ton ke Singapura, senilai SGD 141.000 atau sekitar Rp1,8 miliar. Ekspor yang dilakukan oleh PT Indojaya Agrinusa, anak perusahaan dari PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, berlangsung di Pelabuhan Sri Payung, Tanjung Pinang, pada 6 Oktober 2025, dan menjadi pengiriman kedua dari tiga tahap ekspor yang dilakukan pada tahun 2025.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan mengekspor ayam hidup ke Singapura. Menurutnya, kegiatan ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi pangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengapresiasi atas upayanya menjaga keberlanjutan ekspor. Kehadiran industri perunggasan ini tidak hanya memperkuat ekspor, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga ayam dan telur di daerah,” ujarnya.

Ansar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penataan tata ruang dan pengembangan kemitraan peternakan rakyat.

“Kami berkomitmen memastikan ekosistem industri peternakan di Bintan berkembang secara berkelanjutan dan menjadi model kolaborasi terbaik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa keberhasilan ini menegaskan kemampuan Indonesia dalam memenuhi standar kesehatan hewan dan mutu produk yang ketat dari Singapore Food Agency (SFA).

“Ekspor ini bukan sekadar pengiriman komoditas, tetapi bukti bahwa unggas Indonesia diakui dunia karena kualitasnya yang tinggi dan bebas dari penyakit. Kami akan terus memastikan pengawasan dan sertifikasi kompartemen bebas Avian Influenza diterapkan secara konsisten,” ujar Agung.

Agung juga menyoroti bahwa keberhasilan Indonesia mengekspor ayam hidup ke Singapura merupakan pencapaian yang sangat langka, bahkan di tingkat Asia. Ia menyebut, saat ini hanya Indonesia yang mampu mengirim ayam hidup lintas negara dengan memenuhi seluruh standar kesehatan hewan dan keamanan pangan yang sangat ketat dari SFA.

“Ekspor ayam hidup ini bukan hal biasa. Di Asia, mungkin hanya Indonesia yang mampu melakukannya. Negara-negara lain umumnya mengekspor dalam bentuk karkas atau olahan. Ini menunjukkan bahwa sistem produksi dan pengendalian penyakit di peternakan kita sudah diakui dunia. Ini bukti kemampuan kita dalam menerapkan standar kesejahteraan hewan dan manajemen logistik yang sangat baik,” ujar Agung.

Sejak kembali dibuka pada 2023, ekspor ayam hidup ke Singapura mencapai total 148 ribu ekor. Tahun ini, targetnya akan dilakukan pengiriman 85.536 ekor dari empat unit peternakan di Bintan yang telah tersertifikasi bebas Avian Influenza, yaitu Gunung Kijang 1, Gunung Kijang 2, Toapaya Asri, dan Tirta Madu 1.

Chief Operating Officer PT Japfa Comfeed Indonesia, Arif Widjaja, menyampaikan bahwa ekspor dari Kepulauan Riau merupakan hasil implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura di bidang perdagangan produk peternakan. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga standar mutu dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Ekspor ini sudah ketujuh kalinya kami lakukan dari Pulau Bintan sebagai bagian dari perjanjian bilateral Indonesia–Singapura. Kami memastikan seluruh proses memenuhi standar internasional, sambil tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal di Kepulauan Riau,” ujar Arif.

Arif juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah agar ekspor dapat berkembang dan memberi manfaat luas bagi peternak lokal.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha terus diperkuat agar industri peternakan nasional semakin maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan daerah, sektor peternakan diharapkan semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Ekspor ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan diri sebagai sumber pangan dunia. Dari Kepulauan Riau, kita buktikan bahwa unggas Indonesia mampu bersaing di pasar global,” tutup Agung.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Kembangkan Layanan Digital untuk Kesehatan Hewan

Koran Jurnal, Wates — Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Wates terus mendorong penguatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran sistem layanan digital yang mendukung upaya deteksi dini dan penanggulangan penyakit hewan.

“Inovasi layanan digital ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat, dan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana penguatan sinergi BBV Wates dengan masyarakat,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Mohammad Arief Cahyono, saat membuka forum tersebut, Senin (8/7/2025).

Menurut Arief, kehadiran teknologi dalam pelayanan laboratorium kesehatan hewan akan membantu memperkuat sistem peringatan dini sekaligus mendukung program kemandirian pangan nasional.

BBV Wates memperkenalkan dua sistem baru, yaitu SiDARA (Sistem Informasi dan Analisis Laboratorium) serta SIAP-PAK (Sistem Informasi dan Pemetaan Penyakit Hewan Konfirmatif). Keduanya mempermudah akses data hasil uji laboratorium dari berbagai daerah secara daring dan real-time.

“Sistem ini memungkinkan pemantauan kesehatan hewan lebih akurat dan efisien, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi wabah,” ujar Kepala BBV Wates, Hendra Wibawa.

Langkah ini mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DI Yogyakarta. Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan, Muhammad Rifki Taufikurrahman, menilai bahwa pendekatan digital dalam pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk menjawab tantangan transparansi dan efisiensi.

“Informasi harus mudah diakses, tidak hanya secara manual tetapi juga digital. Itu kunci pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Forum ini juga menjadi ajang penguatan integritas layanan publik. BBV Wates mensosialisasikan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada triwulan kedua 2025 menunjukkan capaian 3,775 dari skala 4, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian tersebut, menurut Arief, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BBV Wates.

Sebagai bentuk apresiasi, BBV Wates memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra layanan seperti Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo, serta perusahaan swasta PT Dagsap Endura Eatore yang dinilai turut aktif dalam mendorong pelayanan yang lebih baik.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pelayanan publik di bidang kesehatan hewan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut komitmen bersama untuk melindungi peternak dan menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang berkelanjutan.(hum)

Categories
Ekonomi

Ombudsman Apresiasi Kementan Stabilkan Harga Ayam Hidup

Koran Jurnal, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki tata niaga peternakan nasional. Pimpinan Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menilai langkah-langkah yang diambil Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat dalam melindungi kepentingan peternak dan masyarakat luas.

“Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,” ujar Yeka pada keterangan persnya di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Yeka menyampaikan bahwa Ombudsman mengapresiasi ketegasan Kementan dalam mengendalikan pasokan unggas. Ia juga optimis bahwa perbaikan tata niaga serta pengendalian impor pakan dan grand parent stock (GPS) dapat terus disempurnakan ke depan untuk memperkuat sektor perunggasan nasional.

“Kami mendorong pelaku industri dengan populasi lebih dari 60.000 ekor ayam per minggu untuk memiliki atau menguasai rumah potong (RPHU) sendiri, demi memperkuat rantai pasok dan menjaga keseimbangan pasar,” tegas Yeka.

Yeka juga menyoroti harga produk peternakan (bibit sapi) yang dijual melalui balai-balai Ditjen PKH yang dinilai masih sangat terjangkau. Kondisi ini memicu tingginya permintaan, sehingga Ombudsman mendorong evaluasi tarif demi meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pendapatan negara.

“Kami mendukung agar balai terus meningkatkan pelayanan sambil tetap mengutamakan akses bagi peternak,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa sebagian besar rekomendasi Ombudsman telah dijalankan, meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap penyempurnaan.

“Kami terus memperbaiki layanan dan memastikan rekomendasi Ombudsman dapat diimplementasikan sebaik mungkin,” ungkap Agung.

Agung menjelaskan, harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp18.000 per kg yang disepakati bersama oleh peternak, mampu menjaga stabilitas harga dan membatasi peran perantara yang selama ini mendominasi rantai distribusi. “Pendekatan HPP ini membantu peternak agar bisa lebih sejahtera dan mandiri,” jelasnya.

Kementan bersama Ombudsman akan terus bersinergi untuk memperkuat tata kelola peternakan nasional secara menyeluruh. Sinergi ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan industri peternakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak.(hum)