Investasi Pertanian Archives

Koran Jurnal, Hanoi – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berhasil menarik minat Vietnam untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya peternakan sapi. Dalam kunjungan resmi ke Vietnam pada Rabu, 25 Juli 2024, Amran bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian Vietnam dan sejumlah pengusaha.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi, agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk program pemerintahan berikutnya, yaitu penyediaan makan siang bergizi dan minum susu gratis bagi anak sekolah.

“Kami bekerja secara intensif untuk meningkatkan produksi daging sapi dan susu domestik melalui pengembangan industri pembibitan sapi dan meningkatkan kapasitas peternak,” sebut Amran.

Amran menyebutkan Indonesia dan Vietnam telah memiliki MoU kerjasama bidang pertanian yang telah ditandatangani pada 19 Mei lalu. Salah satu fokus utama dari MoU ini adalah promosi investasi dan perdagangan di sektor pertanian antara kedua negara.

“Saya meyakini bahwa pemerintah kedua negara akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama investasi dan perdagangan Indonesia – Vietnam,” ungkap Amran. .

Amran pun mengungkapkan Indonesia bercita-cita menjadi pemasok pangan global pada tahun 2033. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan produksi pangan sangat penting.

“Kami berusaha keras untuk mengurangi kebutuhan impor yang sempat meningkat akibat fenomena El Nino. Indonesia akan segera kembali mencapai swasembada pangan demi kebutuhan 278 juta penduduk Indonesia,” tegas Amran.

Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam Phung Dec Tien menyambut baik kedatangan Amran ke Indonesia. Secara khusus, Ia menghargai perhatian besar pemerintah Indonesia terhadap sektor pertanian, termasuk dalam upaya menyediakan kebutuhan susu dari dalam negeri. Menurutnya, pengembangan peternakan sapi perah di Vietnam juga sempat dihadapkan banyak tantangan di masa lalu.

“Tapi dengan pengembangan industri pembibitan dan penggunaan teknologi yang tepat, pengembangan peternakan sapi perah kami bisa berkembang dengan baik,” sebut Phung Dec.

Dia pun optimistis kerja sama antara Indonesia dan Vietnam di peternakan sapi perah akan berdampak positif pada produksi dan konsumsi susu di Indonesia.

“Susu sangat baik bagi nutrisi anak-anak sehingga fisik mereka pun akan bisa berkembang dengan baik,” tutur Phung Dec.

Salah satu pengusaha yang ditemui oleh Amran adalah Pendiri dan Ketua TH Group Madam Thai Huong. Pengusaha yang terkenal sangat berpengaruh di Vietnam tersebut menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Madam Thai Huong pun membuka peluang untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di bidang peternakan sapi perah dan industri susu. Ia bahkan menyampaikan apresiasinya kepada Presiden RI terpilih yang telah memberikan perhatian besar terhadap kesehatan dan kebutuhan nutrisi anak-anak di Indonesia.

“Saya merasa sangat tersentuh. Saya sudah sampaikan kepada Duta Besar, bahwa kita harus membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan program tersebut,” jelasnya.

Madam Thai Huong menekankan pentingnya target usia yang tepat dalam Program Susu Sekolah agar berhasil. “Dari hasil penelitian yang kami pelajari, target untuk program ini sebaiknya anak-anak usia 2 – 12 tahun,” jelasnya.

Madam Thai Huong pun menyebutkan Indonesia sangat beruntung karena pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dan menyediakan anggaran khusus untuk program makan siang gratis bagi murid sekolah. Sementara di Vietnam, diperlukan kerja sama dengan orang tua ataupun pemanfaatan dana dari Perusahaan swasta sehingga program makan bergizi dan susu bagi anak-anak sekolah bisa berjalan.

“Dengan model seperti itu, kami menghadapi banyak tantangan di lapangan dalam mewujudkan program ini,” ungkapnya.

Dengan semangat kerjasama dan inovasi, Madam Thái Hương dan TH Group pun menyatakan siap mendukung upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia.

“Kami akan secepatnya berkunjung ke Indonesia dan mengajak tim kami untuk melakukan survey Lokasi,” pungkasnya. (*/hum)

Kementan Bahas Kualitas Benih Masa Depan untuk Investasi Pertanian di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Kebutuhan petani akan benih unggul menjadi peluang bagi industri benih. Benih dengan kualitas baik dan seragam akan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan menentukan kualitas mutu komoditas pertanian Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian, Hari Priyono pada acara Focus Group Discussion (FGD) “Sosialisasi Pengembangan Investasi Pertanian” di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

FGD ini dilaksanakan untuk membahas regulasi bidang perbenihan serta menjawab tantangan kebijakan sistem perbenihan saat ini dan yang akan datang. Pada kesempatan tersebut Hari juga menyampaikan bahwa banyak hal penting yang menjadi kendala bidang perbenihan diantaranya minat inovasi industri perbenihan rendah karena adanya inkonsistensi aturan; terbatasnya pengetahuan petani dan keraguan akan benih bersertifikat yang tidak sesuai dengan isinya; serta belum dilakukan deregulasi secara signifikan dalam dunia perbenihan.

Pemerintah mempunyai tugas penting yaitu bagaimana melindungi plasma nutfah. “Tidak semua negara memiliki plasma nutfah seperti Indonesia, itu kelebihan kita, kita memiliki daya saing kompetitif,” ujar Hari.

Pemerintah diharapkan mempermudah akses pada plasma nutfah, agar mempunyai daya saing. “Pemerintah diharapkan terbuka pada inovasi teknologi, membangun kemandirian benih yang ramah investasi, serta memberikan perlindungan terhadap investasi perbenihan” ujar Hari.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, Erizal Jamal menyampaikan bahwa indikator industri perbenihan dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: jumlah varietas yang dihasilkan, jumlah produksi benih, serta luas penyebaran varietas.

Terkait jumlah varietas yang dihasilkan, sampai dengan tahun 2017 jumlah varietas yang dilepas sebanyak 1.672 varietas dengan komoditas antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sorghum, gandum, dan talas.

Untuk jumlah produksi benih padi bersertifikat, sampai dengan tahun 2017 sebanyak 210.561 ton dengan kebutuhan potensial sebanyak 383.348 ton, ini artinya pemenuhan benih tersebut mencapai 54,93 %.

Untuk penyebaran varietas padi, masih didominasi oleh padi jenis Ciherang yaitu sebesar 5.060.783 Ha atau sebesar 35,35%, padi Mekongga sebesar 10,05%, padi IR 64 sebesar 7,96%, padi Situ Bagendit 4,61%, padi Cigeulis 4,44%, padi varietas lain 26,31%, dan varietas lokal sebesar 11,28%.

Untuk penggunaan benih unggul bersertifikat, sampai dengan saat ini masih dibawah 50%. Meyikapi hal tersebut, pemerintah membuat road map industri perbenihan Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Sub Sektor Tanaman Pangan menargetkan benih bersertifikat lebih dari 75% dengan negara acuan China dan India. Sub sektor hortikultura menargetkan impor kurang dari 25% dengan negara acuan Korea dan Thailand. Sub sektor perkebunan atau tanaman buah menargetkan benih bersertifikat lebih dari 75% dengan negara acuan Australia, sub sektor pertanian perkotaan atau hydroponik menargetkan impor kurang dari 50% dengan negara acuan Korea dan Taiwan.

Sementara itu Nana Laksana Ranu selaku Sekjen Asbenindo (Asosiasi Perbenihan Indonesia) menyampaikan bahwa tantangan industri perbenihan saat ini yaitu penyediaan benih tepat varietas, mutu, jumlah, dan waktu.

“Penggunaan benih unggul secara bebas dengan mutu yang baik dapat memotivasi pengguna petani dan memberikan peluang industri benih untuk berinvestasi dalam meningkatkan perannya,” ujar Nana.

Tantangan mendatang, pemerintah diharapkan dapat memberikan alternatif bantuan kepada industri perbenihan. Salah satunya indikator pajak, untuk memacu dan memotivasi industri perbenihan nasional, melalui kompensasi bayar pajak untuk investasi.

Nana berharap, kedepannya perusahaan benih modal dalam negeri mempunyai kemampuan membangun kemandirian benih nasional bahkan untuk ekspor. “Payung regulasi dibutuhkan untuk berkembangnya industri perbenihan. Peraturan perundangan harus berpihak kepada kemajuan industri benih dan petani” pungkas Nana.(ton/Hum)