Kemendes Archives - Koran Jurnal

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyakini pengembangan desa wisata di Indonesia akan memberikan dampak yang cukup besar untuk kemajuan desa menjadi lebih mandiri dan berkembang.

“Karena dari pengalaman selama 4 tahun ini, ternyata desa wisata itu mampu memberikan pendapatan yang besar. Bahkan, sejumlah desa-desa wisata ada yang membayar pajaknya lebih besar dari dana desa yang diterimanya,” kata Eko Putro Sandjojo usai meluncurkan Festival Desa Wisata Nusantara, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (13/08/2019).

Menurut Mendes Eko, membangun desa wisata itu sebenarnya sederhana dengan menggali potensi yang ada diwilayah desa tersebut untuk dapat menghadirkan daya tarik bagi pengunjung. Lalu, buat event dan kompetisi atau lomba agar semakin banyak pengunjung yang datang.

“Ada salah satu desa di Gorontalo. ada sebuah desa yang kalau diliat sangat minim infrastrukturnya. Akses jalannya becek, Namun, desa itu menjadikan kekuatan untuk memiliki daya tarik dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan membuat agar pengungunjung bisa tertarik menikmati petualangan dengan naik mobil off road,” katanya.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa dari terbangunnya desa wisata akan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan desa serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

“Dengan pendapatan desa yang secara finansial sudah mandiri diharapkan desa-desa itu bisa mandiri dan pembangunan ini akan terus bisa berkesinambungan dan tentunya program-program pemerintah lainnya diharapkan bisa dibiayai oleh desa-desa yang mandiri tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian terkait seperti Kemendes PDTT, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat dan sejumlah kementerian terkait lainnya mendorong terbentuknya desa-desa wisata dan turut membantu mengembangkan desa-desa wisata tersebut

“Kita kumpulkan semua stakeholder yang berhubungan dengan pembuatan desa wisata ini, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat dan pihak swasta serta perbankan yang turut membantu dalam mempercepat untuk membangun desa wisata. Agar desa-desa tersebut nantinya mampu menciptakan pendapatan diluar dari dana desanya. Jadi, saya harapkan dana desa itu bukan menjadi sumber utama pembangunan desa, tapi dana desa itu bisa menjadi stimulus pembangunan desa dan desa itu nantinya bisa mandiri secara finansial,” kata Eko yang menargetkan pada tahun 2020 akan terdapat sedikitnya 10.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia.(mnt/ton/red)

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi 2019, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2019).

Acara bertemakan “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0” ini resmi dibuka, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dari pantauan jurnalis dilokasi, tampak hadir dalam Rakornas Transmigrasi 2019, sejumlah pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Mendes Eko menyampaikan, sejak transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950, sudah lebih dari dua juta keluarga dan delapan juta penduduk dipindahkan dari pulau yang padat seperti Jawa dan Bali, ke daerah lainnya. Transmigrasi bahkan mampu menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa defitinitf di luar Jawa.

“Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare,” kata Eko dalam sambutannya.

Sementara itu, sambung Eko, transmigrasi mampu menciptakan lahan produktif yang mencakup satu juta hektare sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 ribu hektare perkebunan karet. Sedangkan pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi mencapai Rp17 triliun per tahun.

“Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, transmigrasi telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi sosial budaya serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru,” jelas Eko.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa transmigrasi di masa lalu masih banyak menyisakan masalah, terutama pada persoalan sertifikasi tanah. Dalam kondisi itu, banyak transmigran yang sejak 1971 mengikuti program ini belum mendapat sertifikat tanah sampai 2014.

“Alhamdulillah dengan program pemerintah dengan adanya TORA sebagian besar dari masalah sertifikat tersebut sudah berhasil diberikan pada masyarakat. Sisanya kita masih mendapatkan kesulitan karena tanahnya sudah berpindah tangan dan berganti-ganti, sehingga harus di trace lagi untuk tidak menimbulkan konflik di masa datang,” tutur Eko.

Dalam kesempatan sama, Wapres JK mengatakan transmigrasi merupakan program yang sudah lama dijalankan pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia. Dalam perkembangannya, transmigrasi mempunyai paradigma yang dinamis mengikuti perubahan zaman. Transmigrasi diharapkan mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

“Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberi kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru bisa ada keseimbangan,” tukas Wapres JK.

JK menambahkan, aspek keseimbangan kesejahteraan perlu dicapai dalam program transmigrasi. Jangan sampai transmigrasi menyebabkan kesenjangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah.

“Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal,” pungkas Wapres JK.(okz/red)