Tag: Jusuf Kalla

Categories
Megapolitan

Aksi Donor Darah Serentak Jelang HUT Korpasgat ke 78 Dihadiri Jusuf Kalla dan KSAU

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menghadiri donor darah serentak yang digelar Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) menjelang HUT ke-78 di 14 wilayah Indonesia, Senin (13/10/2025).

Aksi kemanusian yang dipusatkan di Yonko 467 Korpasgat, Jakarta Timur ini diikuti lebih dari 5.000 pendonor dan dihadiri Ketua Umum Palang Merah Indonesia (Ketum PMI) H. Muhammad Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan tersebut, Ketum PMI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Korpasgat atas kegiatan donor darah yang diharapkan memberi manfaat bagi bangsa serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak.

Ketum PMI Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa donor darah merupakan wujud nyata kepedulian kemanusiaan.

“Kita semua memahami bahwa darah adalah sumber kehidupan. Namun sehebat apa pun ilmu pengetahuan manusia saat ini, belum ada satu pun yang mampu menciptakan darah buatan. Karena itu, satu-satunya sumber darah hanyalah dari manusia untuk manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Pangkorpasgat Marsdya TNI Deny Muis, S.E., M.M., menyampaikan bahwa di balik ketangguhan prajurit Baret Jingga tersimpan jiwa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi.

“Semoga kegiatan ini membantu PMI menambah stok darah di rumah sakit seluruh Indonesia sekaligus menumbuhkan empati dan solidaritas sosial di tengah masyarakat,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, Kasau meninjau langsung donor darah serta berinteraksi dengan satuan pelaksana di berbagai daerah melalui video conference. Kasau juga memberikan apresiasi atas semangat dan partisipasi prajurit Korpasgat dalam kegiatan kemanusiaan ini.

Hadir pada kegiatan ini, Ketua Bidang Unit Donor Darah PMI Pusat, para Asisten Kasau, Kapuskesau, Kapusterau, Asops Kaskoopsudnas, Irkodau I, Danlanud Halim Perdanakusuma, para Komandan Divisi Korpasgat, serta pejabat PMI Pusat lainnya.(disp)

Categories
Nasional

Wapres JK: Terima Kasih Atas Dukungan Internasional dalam Penanggulangan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas dukungan internasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Asia Pasifik begitu luas dan kita dapat saling berbagi pengalaman, banyak pengalaman bencana di Indonesia bagaimana membentuk mitigasi, persiapan dalam bencana dan sebagainya. Ada gunung berapi, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya yang sama dengan bencana di negara lain. “Bencana sebabnya ada dua, karena alam dan karena ulah manusia” kata Wapres saat membuka acara Asia Pacific Regional Conference on Localisation of Aid di ruangan Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB (27/08/2019).

Bencana memberikan dampak dan banyak pelajaran, “Contohnya kearifan lokal seperti di Simeleu, kearifan lokal yang berhasil ketika ada gempa, masyarakat langsung lari ke dataran tinggi” ucap Jusuf Kalla. Wapres juga berpesan BNPB mempunyai kantor-kantor di provinsi dan kabupaten kota seperti halnya di BPBD, agar masalah bencana dapat teroganisir lebih baik dari sebelumnya.

Saat bencana gempabumi dan tsunami Aceh, tahun 2004 silam. Ada 55 negara yang membuka bantuan pada musibah bencana saat gempa dan tsunami Aceh. Namun ini jadi pelajaran untuk Indonesia kedepannya, tidak semua bencana terbuka untuk semua dunia internasional. Setelah sekian lama baru dibuka kembali untuk bantuan internasonal seperti halnya bencana gempabumi tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2018.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan kita mengetahui wilayah ASEAN adalah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana di dunia. Lebih dari satu dekade sejak tsunami tahun 2004, tren bencana menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas. Itu menjadi lebih menantang dengan ditemukannya garis patahan baru, yang pada 2010 hanya ada 81 garis patahan yang teridentifikasi dan pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi 295 garis patahan. BNPB sedang melakukan formulasi baru, agar setiap warga negara berkesempatan berlatih dan menerima pengetahun bencana. “Sehingga masyarakat Indonesia semuanya dapat selamat dalam ancaman bencana. Sehingga mendapatkan gambaran dan solusi dari ancaman bencana yang akan terjadi dan menjadi masyarakat tangguh” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Pemerintah Swiss untuk Indonesia, Michael Cottier menyampaikan stakeholders lokal merupakan kunci penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, namun lokalisasi di lapangan membutuhkan pendekatan gabungan. “Oleh karena itu, acara ini diharapkan menjadi wadah bagi kita untuk berbagi praktik baik dan mendiskusikan isu-isu lokalisasi yang berfokus pada level praktis” katanya.

Direktur Eksekutif AHA Centre, Adelina Kamal menjelaskan AHA Centre sebagai lembaga resmi yang mengkoordinasikan bantuan saat bencana di ASEAN. Setiap tahun melakukan project baru. ” Dalam konferensi ini, kita tidak hanya menerima masukan dari negara lain tetapi juga dapat sharing dengan negara lain mengenai bencana yang ada di negara masing-masing” ucapnya.

Acara ini akan berlangsung selama dua hari, 27-28 Agustus 2019 di ruang serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho. Materi diskusi yang disampaikan poinnya adalah pengembangan kapasitas dan penguatan, kemitraan, pendanaan, koordinasi dan masalah gender pada sisi kemanusiaan. Selain itu, hari kedua besok (28/8) akan membahasa tentang penanganan bencana di Palu, Sulawesi Tengah.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Hadiri Rakornas Transmigrasi 2019, Ini Kata Wapres JK Soal Keseimbangan Ekonomi Antara yang Datang dan Didatangi

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi 2019, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2019).

Acara bertemakan “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0” ini resmi dibuka, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dari pantauan jurnalis dilokasi, tampak hadir dalam Rakornas Transmigrasi 2019, sejumlah pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Mendes Eko menyampaikan, sejak transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950, sudah lebih dari dua juta keluarga dan delapan juta penduduk dipindahkan dari pulau yang padat seperti Jawa dan Bali, ke daerah lainnya. Transmigrasi bahkan mampu menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa defitinitf di luar Jawa.

“Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare,” kata Eko dalam sambutannya.

Sementara itu, sambung Eko, transmigrasi mampu menciptakan lahan produktif yang mencakup satu juta hektare sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 ribu hektare perkebunan karet. Sedangkan pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi mencapai Rp17 triliun per tahun.

“Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, transmigrasi telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi sosial budaya serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru,” jelas Eko.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa transmigrasi di masa lalu masih banyak menyisakan masalah, terutama pada persoalan sertifikasi tanah. Dalam kondisi itu, banyak transmigran yang sejak 1971 mengikuti program ini belum mendapat sertifikat tanah sampai 2014.

“Alhamdulillah dengan program pemerintah dengan adanya TORA sebagian besar dari masalah sertifikat tersebut sudah berhasil diberikan pada masyarakat. Sisanya kita masih mendapatkan kesulitan karena tanahnya sudah berpindah tangan dan berganti-ganti, sehingga harus di trace lagi untuk tidak menimbulkan konflik di masa datang,” tutur Eko.

Dalam kesempatan sama, Wapres JK mengatakan transmigrasi merupakan program yang sudah lama dijalankan pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia. Dalam perkembangannya, transmigrasi mempunyai paradigma yang dinamis mengikuti perubahan zaman. Transmigrasi diharapkan mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

“Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberi kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru bisa ada keseimbangan,” tukas Wapres JK.

JK menambahkan, aspek keseimbangan kesejahteraan perlu dicapai dalam program transmigrasi. Jangan sampai transmigrasi menyebabkan kesenjangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah.

“Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal,” pungkas Wapres JK.(okz/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Wapres Jusuf Kalla: Penting Keterlibatan Masyarakat Hingga Akademisi untuk Perangi Narkoba

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019, bertempat di The Opus Grand Ballroom at Tribata, Jalan Dharmawangsa III, Jakarta Selatan, Rabu (26/06/2019).

Peringatan HANI 2019 mengangkat tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas”. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menkumham Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Dalam sambutannya, Wapres RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan keprihatinan terhadap sejumlah kasus narkoba di tanah air. JK juga menuturkan, dari informasi yang diperoleh, jumlah narapidana narkoba cukup signifikan mengisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

“Narkoba merupakan kejahatan extra ordinary, maka Nusakambangan diisi antara lain gembong narkoba hingga teroris. Informasi yang berkembang dari pak Menkumham (Yasonna Laoly) mengatakan 50 persen lapas diisi dari pecandu atau pengedar narkoba,” kata Wapres RI Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan HANI 2019.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengatakan upaya memerangi narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh BNN. Dia menegaskan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam memerangi kejahatan ini.

“Harus ada keterlibatan masyarakat hingga akademisi untuk memerangi narkoba,” tukasnya.

“Di dalam penjara mereka dapat memperdagangkan bahan yang haram ini. Semua pihak harus terlibat, keluarga, masyarakat, sekolah, dan masyarakat keseluruhan dan lembaga hukum kita,” lugasnya.

Jusuf Kalla mengapresiasi BNN telah memerangi narkoba dengan serius. Menurutnya, BNN tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan masyarakat.

“Sehebat apa pun kita, terima kasih ke BNN yang kerja keras. BNN tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan keluarga, masyarakat, dan kita semua,” pungkasnya.(red)

Categories
Nasional Polisi

Polri Raih Penghargaan Predikat Zona Integritas WBK dan WBBM 2018

Koran Jurnal, Jakarta –  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meraih penghargaan sebagai institusi yang telah menerapkan pelayanan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Diketahui bahwa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di akhir tahun ini memberikan penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 kepada instansi pelayanan publik di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Selain Kapolri, beberapa pimpinan tinggi lembaga pemerintahan turut juga memperoleh penghargaan, diantaranya dari pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, dan Jaksa Agung Prasetyo.

 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK danWBBM. Wapres JK mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

“Tapi selain bersih, pelayanan perlu juga cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan,” ucap Jusuf Kalla dalam sambutannya saat menghadiri acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Lebih lanjut, JK mengatakan, “Dilema gaji rendah, ingin dapat pendapatan lain. Jadi selain integritas juga gaji tinggi. Karena itu ada tunjangan kinerja. Itu penyelesaian dilema. Dampak biaya pemerintahan tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar bisa bayar tunjangan. Ini lingkaran yang harus dipecahkan,” tambah Wapres JK

JK juga mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat.

“Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat,” kata Wapres JK, seraya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan.

Di tempat sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol (Purn) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.

“Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemenpan RB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” Syafruddin.

“Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucap Syafruddin.

“Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, dimana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM,” tambahnya.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.

“Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional,” jelasnya.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,” tutup Syafruddin.(red)

Categories
Nasional

Wapres Jusuf Kalla dan Sekjen PBB Kunjungi Warga Pascagempa Sulteng

Koranjurnal.co.id, Palu – Pascagempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Sulawesi Tengah, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres mengunjungi warga di rumah sakit lapangan dan pos penampungan serta beberapa titik terdampak di Kota Palu, pada Jum’at (12/10/2018).

Sebelum berkunjung ke beberapa titik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei menjelaskan mengenai wilayah yang terdampak gempa, tsunami dan likuifaksi, sekaligus penanganan darurat pascagempa di hadapan Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal PBB, dan perwakilan dari Bank Dunia di Bandara Mutiara Al-Jufri, Kota Palu. Willem menyampaikan bahwa penanganan darurat masih berlangsung dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memperpanjang status tanggap darurat hingga 26 Oktober 2018.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sangat terkesan dengan penanganan bencana oleh Pemerintah Indonesia karena pemerintah sangat tanggap terhadap penanganan bencana. Penanganan dapat berlangsung secara lebih baik setelah akses darat dan laut diperbaiki serta pemulihan utilitas dasar seperti listrik, air dan bahan bakar minyak (BBM). Pada jaringan listrik, PLN mengerahkan 1.500 personel untuk memulihkan suplai dari gardu induk menuju jaringan ke rumah-rumah warga, sedangkan ketersediaan BBM sudah dapat diakses pada 33 SPBU dari 36 yang pernah beroperasi di wilayah terdampak, Palu, Sigi dan Donggala.

Wapres JK dan Sekjen PBB meninjau Balaroa yang wilayahnya tertimbun akibat likuifaksi dan Pantai Talise yang tersapu tsunami. Antonio Gutteres mengatakan bahwa pihaknya selalu bersama dengan masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulawesi Tengah.

“Di sini, di Palu, saya melihat langsung kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami baru-baru ini. Ketika bertemu dan berbincang dengan beberapa orang, mereka menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa. PBB bersama anda untuk mendukung pemerintah dalam upaya penyelamatan dan pemulihan,” ungkap Gutteres dikutip pada twitternya (12/10).

Terkait dengan bantuan internasional, BNPB bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance (AHA Centre) telah menerima bantuan internasional dari negara-negara ASEAN dan 16 negara lain telah memberikan bantuan dalam penanganan darurat mulai dari pesawat, makanan dan non-makanan. Sementara itu, Kepala Kantor UNOCHA Indonesia Oliver Lacey-Hall memuji kemitraan AHA Centre dan BNPB serta komunitas ASEAN yang telah membangun solidaritas dalam penanggulangan bencana.

Gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.090 jiwa meninggal dunia, 10.679 luka berat, dan lebih dari 87.000 mengungsi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap darurat hingga 26 Oktober 2018. Saat ini, pemerintah daerah setempat dengan dukungan kementerian/Lembaga sedang melakukan survei lokasi untuk pembangunan hunian sementara.(red/Hum)