Rakornas Transmigrasi Archives

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) siap ikut menyukseskan program transmigrasi yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Salah satunya melalui program strategis jangka panjang yakni Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) dengan menyerahkan berbagai bantuan pertanian seperti benih, bibit serta perluasan lahan.

“Saya kira konsep membangun desa itu artinya adalah membangun republik ini. Intinya sama, kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani-petani yang ada di daerah transmigrasi,” demikian kata Mentan saat menghadiri Rapat Koordinasi Transmigrasi yang diselenggarakan Kemendes PDTT di hotel Sultan, Jakarta, Kamis (01/08/2019).

Rapat yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bertujuan untuk merevitalisasi pembangunan kawasan ekonomi 4.0 sebagai upaya mensejahterakan rakyat. Tampak Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, mendampingi Wapres JK, dan turut hadir Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono dan jajaran Eselon I lingkup Kemendes PDTT serta kepala dinas yang membidangi transmigrasi.

Amran menuturkan kerjasama Kementan dengan Kemendes PDTT dalam pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani sudah berjalan sejak lama, tepatnya sejak empat setengah tahun lalu. Alhasil, kerjasama antar dua kementerian ini meningkatkan produksi, menurunkan inflasi dan menaikan kesejahteraan petani.

“Kemendes dan Kementan sudah lama membangun sinergi. Sejak awal kita sudah melakukan pendekatan dengan banyak program yang sudah kita canangkan. Termasuk membangun embung, kemudian meningkatkan produktivitas dan menyiapkan bibit unggul,” tuturnya.

Kerjasama lain yang juga cukup membanggakan, sambung Amran, yakni meningkatnya ekspor pertanian berikut produk pertanianya hingga 500 persen. Peningkatan ini merupakan peningkatan tertinggi di sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah ekspor kita tertinggi dalam sejarah, ini adalah prestasi dari semua arahan yang diberikan Presiden Jokowi-JK selama empat setengah tahun,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menekankan pentingnya konsep pemerataan ekonomi melalui program transmigrasi yang sesuai dengan perubahan zaman. Di sisi lain, transmigrasi juga mencakup aspek transfer keterampilan.

“Konsep mentransfer keterampilan ini diharapakan menjadi kunci keberhasilan konsep transmigrasi. Kita tau bahwa di banyak daerah penerapan saling tukar keterampilan ini membuat ekonominya semakin bagus,” terangnya.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan transmigrasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang datang.

“Karena itu acara ini harus betul-betul jadi tujuan kita dalam meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Sementara itu, Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo menekankan pentingnya infrastruktur yang baik guna menunjang daerah-daerah transmigrasi yang perlu mendapat perhatian. Langkah ini juga sekaligus untuk menyumbang pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) secara nasional.

“Jadi daerah-daerah yang masih terekspos dengan high cost economy akan naik tingkat konsumsinya menjadi lebih baik lagi. Nah dalam hal ini, kami banyak dibantu oleh Kementerian lain dalam pengembangan kawasan kawasan transmigrasi tersebut, termasuk dari kementerian pertanian,” katanya.

Eko menambahkan, ada 42 kawasan yang menjadi target pembangunan berkala sampai akhir tahun. 42 kawasan itu tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

“Kami sedang menyiapkan lahan bersama pemerintah daerah baik yang telah mengirim atau daerah yang menerima seperti dari Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya kesenjangan,” tandasnya.(hum/red)

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi 2019, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2019).

Acara bertemakan “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0” ini resmi dibuka, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dari pantauan jurnalis dilokasi, tampak hadir dalam Rakornas Transmigrasi 2019, sejumlah pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Mendes Eko menyampaikan, sejak transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950, sudah lebih dari dua juta keluarga dan delapan juta penduduk dipindahkan dari pulau yang padat seperti Jawa dan Bali, ke daerah lainnya. Transmigrasi bahkan mampu menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa defitinitf di luar Jawa.

“Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare,” kata Eko dalam sambutannya.

Sementara itu, sambung Eko, transmigrasi mampu menciptakan lahan produktif yang mencakup satu juta hektare sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 ribu hektare perkebunan karet. Sedangkan pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi mencapai Rp17 triliun per tahun.

“Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, transmigrasi telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi sosial budaya serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru,” jelas Eko.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa transmigrasi di masa lalu masih banyak menyisakan masalah, terutama pada persoalan sertifikasi tanah. Dalam kondisi itu, banyak transmigran yang sejak 1971 mengikuti program ini belum mendapat sertifikat tanah sampai 2014.

“Alhamdulillah dengan program pemerintah dengan adanya TORA sebagian besar dari masalah sertifikat tersebut sudah berhasil diberikan pada masyarakat. Sisanya kita masih mendapatkan kesulitan karena tanahnya sudah berpindah tangan dan berganti-ganti, sehingga harus di trace lagi untuk tidak menimbulkan konflik di masa datang,” tutur Eko.

Dalam kesempatan sama, Wapres JK mengatakan transmigrasi merupakan program yang sudah lama dijalankan pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia. Dalam perkembangannya, transmigrasi mempunyai paradigma yang dinamis mengikuti perubahan zaman. Transmigrasi diharapkan mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

“Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberi kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru bisa ada keseimbangan,” tukas Wapres JK.

JK menambahkan, aspek keseimbangan kesejahteraan perlu dicapai dalam program transmigrasi. Jangan sampai transmigrasi menyebabkan kesenjangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah.

“Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal,” pungkas Wapres JK.(okz/red)