Tag: Letjen TNI Suharyanto

Categories
Megapolitan

Kepala BNPB Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: 2 Brigjen dari TNI Jabat Direktur dan 1 Kombes Polri di Inspektorat 

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB pada Senin (29/6/2026). Pelantikan yang berlangsung di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB dihadiri oleh jajaran pejabat struktural BNPB.

Tiga orang pejabat yang dilantik hari ini adalah Brigjen TNI Djohan Darmawan, S.I.P sebagai Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat; Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, S.Sos., M.M. sebagai Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; serta Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Inspektur III pada Inspektorat Utama.

Pelantikan tiga pejabat struktural Eselon II tersebut berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 177 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BNPB.

Kepala BNBP mengatakan, pelantikan kali ini memberikan warna baru dalam struktur organisasi BNPB karena tiga pejabat yang baru saja dilantik yakni dua anggota TNI dan satu anggota Polri aktif.

“Setelah 18 tahun BNPB berdiri, ini hari pertama seorang Eselon II struktural diisi oleh TNI aktif. Bahkan pertama kali oleh seorang personil Polri aktif menjadi bagian keluarga besar BNPB secara struktural,” ujar Suharyanto.

“Saya kira hal ini tidak perlu menjadi perdebatan, karena pada hakekatnya suatu organisasi suatu saat pasti akan berubah. Untuk BNPB yang lebih baik dan maju, kita harus beradaptasi dengan perubahan,” lanjutnya.

Menurut Suharyanto, perubahan ini menandakan bahwa organisasi sedang berkembang dengan tugas yang lebih beragam untuk kebaikan dan kemajuan organisasi. Hadirnya unsur TNI dan Polri menunjukkan bahwa BNPB mewadahi berbagai unsur penanggulangan bencana. Sebelumnya, selain unsur aparat sipil negara, BNPB telah menggandeng sembilan masyarakat sipil sebagai unsur pengarah.

Suharyanto berharap, dengan tantangan penanggulangan bencana yang semakin berat, bersatunya segala unsur di lembaga ini dapat mengoptimalkan penanggulangan bencana di Indonesia.

“Kepada Pak Deden, Pak Arif, dan Pak Johan, selamat atas pelantikannya! Tunjukkan kepada lembaga ini kehadiran Anda dapat membuat organisasi ini menjadi lebih baik,” tutup Suharyanto.(hum)

Categories
Megapolitan

Kepala BNPB Letjen Suharyanto: Urusan Bencana Tidak Boleh Dikesampingkan

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M mengatakan hal itu dihadapan sejumlah Sekretaris Daerah (Sekda) yang para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) – nya mengikuti kegiatan _Senior Disaster Management Training_ tahun 2024 di Gedung INA DRTG, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Suharyanto menegaskan, Sekda merujuk peraturan yang berlaku bertanggungjawab sebagai Kepala BPBD, sehingga diharapkan para Sekda perlu turun dan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana.

“Mengingatkan lagi, Permendagri nomor 46 tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008, Kepala BPBD adalah Sekda. Sehingga sengaja kita kumpulkan (para Sekda) supaya satu visi misi bahwa urusan bencana memang tidak boleh dikesampingkan” ucap Suharyanto.

Penanggulangan bencana juga menjadi standar pelayanan minimal bagi setiap daerah, yang artinya setiap daerah wajib memiliki kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi.

“Permendagri nomor 101 Tahun 2018 (tentang) standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana, betul-betul dari mulai informasi rawan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” lanjutnya.

Oleh karena itu BNPB tidak hanya memberikan peningkatan kapasitas bagi para Kalaksa saja, tapi juga memberikan pemahaman kepada para Sekda agar penanggulangan bencana di daerah menjadi semakin baik.

“Harapannya semua Kalaksa BPBD ini, kemampuan dan disiplinnya meningkat. Kemampuannya saat mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Bapak dan Ibu menilai ketika (Kalaksa) pulang dari sini, masih biasa-biasa saja atau kalo berubah lebih bagus, itu yang diharapkan,” kata Suharyanto.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB juga berbagi motivasi kepada para Sekda. Menangani bencana merupakan hal yang mulia dan menjadi pemimpin yang baik harus bisa melayani masyarakat di segala kondisi.

“Orang-orang yang diberikan rezeki berlimpah mau bantu orang saja bingung, khawatir tidak sampai dan sedekah itu nyari-nyari. Kalau BNPB dan BPBD ketika bangun tidur membantu orang, seharian yang dipikirin permasalahan orang lain bagaimana bantu ini itu,” tuturnya.

“Sekda sampaikan kepada kepala daerahnya, tidak bisa lepas dari penanganan bencana, bencana pasti datang. Baik tidaknya seorang pemimpin kalo dia bisa melayani masyarakat saat terjadi bencana,” imbuh Suharyanto.

Kolaborasi pentaheliks yang terus digaungkan, menjadi salah satu kesuksesan dalam penanganan bencana. Karena urusan bencana adalah urusan bersama.

“Bencana tidak bisa dihindari, dampaknya harus bisa dikurangi terus. Jika kita tidak bergerak dan kita tidak berbuat, tentu saja dampaknya tidak bisa dikurangi. Tapi kalau kita bergerak bersatu padu, ternyata bisa (kurangi dampak). Dalam tiga tahun terakhir kerugian dan meninggal menurun, ini bisa karena adanya kesiapsiagaan, mitigasi dan penanganan cepat serta adanya kolaborasi bantuan dari semua pihak,” pungkasnya.(hum)

Categories
Megapolitan Pendidikan

Kepala BNPB Letjen Suharyanto Bekali Praja IPDN Pengetahuan Kebencanaan

 

Koran Jurnal,  Sumedang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjadi pembicara tungg pada Kuliah Umum yang diikuti oleh

Praja Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) dan Civitas Academica IPDN yang diselenggarakan pada Selasa (1/11/2022) di Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

Suharyanto membagikan pengalamannya dalam penanggulangan bencana di tanah air maupun bagi negara sahabat. BNPB tidak hanya menangani bencana di negeri sendiri, tetapi juga turut membantu negara lain yang tertimpa bencana.

“Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kepada negara Pakistan yang dilanda banjir, bantuan berupa dana, logistik dan juga tenaga medis,” ujar Suharyanto saat memberikan arahan kepada peserta kuliah umum.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh BNPB semata. Perlu adanya kolaborasi pentaheliks dalam prosesnya.

“Kami dari BNPB tidak akan bisa bekerja sendiri, bencana adalah urusan bersama,” lanjutnya.

Dirinya berharap Praja IPDN memiliki pengetahuan bencana, khususnya potensi risiko bencana di mana mereka akan bertugas

“Adik-adik (Praja IPDN) di lapangan nanti tidak langsung jadi bupati dan gubernur, pasti (kerja) dengan masyarakat jadi lurah jadi sekretaris camat, kasih tahu ke masyarakat. Jangan sampai wargamu, warga kita jadi korban, akibat ketidaktahuan, nanti kita berdosa,” imbuhnya.

Suharyanto memberikan salah satu contoh keteladanan akan kepemimpinan dalam penanganan bencana, yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah yang terdampak bencana dapat melakukan aksi dengan menyelamatkan seluruh warganya tanpa ada satupun menjadi korban.

“Ketua RT di (Kabupaten) Alor, ketika hujan deras, dia panggil dan memerintahkan warganya satu RT untuk mengungsi, dan betul itu langsung (terjadi) banjir bandang. Hebatnya (warga) RTnya dia tidak ada satupun yang jadi korban,” ucap Suharyanto.

Kegiatan kuliah umum kepada Praja IPDN ini menjadi penting dilakukan, karena lulusan IPDN akan terjun langsung di tengah-tengah membantu masyakarat.

“BNPB sangat berkepentingan untuk memberikan ilmu dan informasi kepada Praja IPDN, karena nantinya mereka akan menjadi mitra BNPB dalam penanggulangan bencana di lapangan,” ungkap Suharyanto kepada awak media.

Wilayah Indonesia berpotensi mengalami bencana, seluruh bencana yang ada di dunia ada di Indonesia. Oleh karena itu Praja agar mempersiapkan diri akan kemungkinan terjadinya bencana di daerah masing-masing.

“Kita ketahui bersama ketika lulus, mereka akan langsung menjadi aparat pemerintahan sipil di daerah, yang mau tidak mau, suka tidak suka, akan selalu bergelut dengan bencana alam,” pungkasnya.

Sementara itu Hadi Prabowo selaku Rektor IPDN mengatakan, seluruh Praja harus paham kebencanaan.

“Praja harus memahami dan dapat menyikapi apa yg dimaksud mitigasi, penanggulangan bencana, karena kita dihadapkan berbagai macam bencana, kekeringan, banjir, gempa, puting beliung dan bencana alam lainnya sampai non alam,” kata Hadi.

Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja IPDN terhadap kondisi perkembangan kebencanaan yang dilakukan secara tatap muka dan virtual dengan peserta Praja IPDN di seluruh kampus IPDN yang ada di Indonesia.

Pada kesempatan ini Kepala BNPB didampingi oleh Inspektur Utama, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, jajaran pejabat BNPB dan tenaga ahli Kepala BNPB.(Pusd)