Tag: Praja IPDN

Categories
Megapolitan Pendidikan

Kepala BNPB Letjen Suharyanto Bekali Praja IPDN Pengetahuan Kebencanaan

 

Koran Jurnal,  Sumedang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjadi pembicara tungg pada Kuliah Umum yang diikuti oleh

Praja Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) dan Civitas Academica IPDN yang diselenggarakan pada Selasa (1/11/2022) di Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

Suharyanto membagikan pengalamannya dalam penanggulangan bencana di tanah air maupun bagi negara sahabat. BNPB tidak hanya menangani bencana di negeri sendiri, tetapi juga turut membantu negara lain yang tertimpa bencana.

“Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kepada negara Pakistan yang dilanda banjir, bantuan berupa dana, logistik dan juga tenaga medis,” ujar Suharyanto saat memberikan arahan kepada peserta kuliah umum.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh BNPB semata. Perlu adanya kolaborasi pentaheliks dalam prosesnya.

“Kami dari BNPB tidak akan bisa bekerja sendiri, bencana adalah urusan bersama,” lanjutnya.

Dirinya berharap Praja IPDN memiliki pengetahuan bencana, khususnya potensi risiko bencana di mana mereka akan bertugas

“Adik-adik (Praja IPDN) di lapangan nanti tidak langsung jadi bupati dan gubernur, pasti (kerja) dengan masyarakat jadi lurah jadi sekretaris camat, kasih tahu ke masyarakat. Jangan sampai wargamu, warga kita jadi korban, akibat ketidaktahuan, nanti kita berdosa,” imbuhnya.

Suharyanto memberikan salah satu contoh keteladanan akan kepemimpinan dalam penanganan bencana, yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah yang terdampak bencana dapat melakukan aksi dengan menyelamatkan seluruh warganya tanpa ada satupun menjadi korban.

“Ketua RT di (Kabupaten) Alor, ketika hujan deras, dia panggil dan memerintahkan warganya satu RT untuk mengungsi, dan betul itu langsung (terjadi) banjir bandang. Hebatnya (warga) RTnya dia tidak ada satupun yang jadi korban,” ucap Suharyanto.

Kegiatan kuliah umum kepada Praja IPDN ini menjadi penting dilakukan, karena lulusan IPDN akan terjun langsung di tengah-tengah membantu masyakarat.

“BNPB sangat berkepentingan untuk memberikan ilmu dan informasi kepada Praja IPDN, karena nantinya mereka akan menjadi mitra BNPB dalam penanggulangan bencana di lapangan,” ungkap Suharyanto kepada awak media.

Wilayah Indonesia berpotensi mengalami bencana, seluruh bencana yang ada di dunia ada di Indonesia. Oleh karena itu Praja agar mempersiapkan diri akan kemungkinan terjadinya bencana di daerah masing-masing.

“Kita ketahui bersama ketika lulus, mereka akan langsung menjadi aparat pemerintahan sipil di daerah, yang mau tidak mau, suka tidak suka, akan selalu bergelut dengan bencana alam,” pungkasnya.

Sementara itu Hadi Prabowo selaku Rektor IPDN mengatakan, seluruh Praja harus paham kebencanaan.

“Praja harus memahami dan dapat menyikapi apa yg dimaksud mitigasi, penanggulangan bencana, karena kita dihadapkan berbagai macam bencana, kekeringan, banjir, gempa, puting beliung dan bencana alam lainnya sampai non alam,” kata Hadi.

Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja IPDN terhadap kondisi perkembangan kebencanaan yang dilakukan secara tatap muka dan virtual dengan peserta Praja IPDN di seluruh kampus IPDN yang ada di Indonesia.

Pada kesempatan ini Kepala BNPB didampingi oleh Inspektur Utama, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, jajaran pejabat BNPB dan tenaga ahli Kepala BNPB.(Pusd)

Categories
Pendidikan

Praja IPDN Diminta Memperkaya Ilmu

Koran Jurnal, Jakarta – Calon wisudawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diminta untuk mempelajari ilmu-ilmu lain di luar materi yang didapat selama masa perkuliahan. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat memberikan kuliah umum bagi praja utama calon wisudawan IPDN angkatan XXVII, Kamis (23/07/2020).

“Adik-adik, tolong luangkan waktu untuk mencari ilmu tambahan di bidang lain. Tidak hanya melulu yang berkaitan dengan administrasi dan tata kelola pemerintahan, tapi juga kuasai bidang lain, seperti IT dan lain sebagainya,” ujar Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan bahwa praja IPDN lulus dengan latar belakang pendidikan S-1 dan D-IV, sehingga secara prinsip telah memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing. Adapun bidang keilmuan yang dikuasai tersebut antara lain mengenai otonomi daerah, keuangan daerah, administrasi wilayah, hingga ilmu terkait politik dan pemerintahan umum.

“Ini yang saya kira sudah ditata oleh IPDN dengan baik, sehingga lulusan IPDN diharapkan tidak mengisi jabatan administrasi,” lanjutnya.

Lulusan IPDN yang akan disebar ke berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat menjadi ASN berkualitas yang kaya ilmu. Tentunya, ini berkaitan langsung dengan _quick wins_ dari reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah.

Aparatur yang berkualitas, yang mana didalamnya terdapat lulusan IPDN, didukung dengan proses tata kelola yang cepat, maka akan menghasilkan birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel. Hal ini kemudian akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Untuk menghasilkan birokrasi yang baik dan bersih, maka dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menggunakan dua asas, yakni fokus pada akar masalah tata kelola pemerintah dan prioritas perbaikan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Untuk mendukung kedua asas tersebut, maka dimasukkan tiga hal baru dalam road map reformasi birokrasi.

Ketiga hal tersebut adalah strategi yang lebih implementatif, lebih melibatkan banyak pihak baik vertikal maupun horizontal, dan terakhir, program serta kegiatan reformasi birokrasi yang didesain hingga unit kerja. Maka, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mendorong pertumbungan ekonomi dan keberhasilan pembangunan daerah. “Kunci dari birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang prima,” tambah Tjahjo.

Dijelaskan, bahwa Presiden menginginkan reformasi birokrasi untuk dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang dilakukan lebih fleksibel. Selain itu, ASN diminta juga untuk kerja keras, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan transformasi digital. Sehingga birokrasi menjadi lebih dinamis, profesional, efektif, dan efisien dalam melayani publik di semua bidang serta dapat membangun koordinasi antar-instansi dengan lebih cepat.

“Selamat kepada praja yang akan diwisuda. Tetap jaga kesehatan, optimis, dan selamat mengabdi untuk bangsa dan negara,” pungkas Tjahjo.(hum/red)

Categories
Pendidikan Ragam

Kepala BNPB Ajak Praja IPDN Jaga Lingkungan, Tak Hanya Beri Contoh Tetapi Juga Menjadi Contoh

Koran Jurnal, Sumedang – Kepala BNPB Doni Monardo mengajak seluruh Praja IPDN yang berjumlah 2000 Praja, untuk menjaga lingkungan. Ajakan ini dilontarkan Doni saat memberikan materi di Seminar Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Tahun 2019, di Balairung Rudini Kampus IPDN, Sumedang Prov. Jawa Barat, Kamis (05/12/2019).

Seminar mengusung tema “Leadership in the age of insecurity” dibuka Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Deti Mulyati.

Dalam paparannya, Doni Monardo mengatakan bahwa, “Pencemaran lingkungan saat ini sudah sangat memperihatinkan, contohnya Sungai Citarum, dulu kondisinya sangat kritis hingga mendapat predikat sungai terkotor didunia, sekarang sudah membaik dan airnya dapat diminum. kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh perilaku manusia sehingga menimbulkan bencana.”

Doni menambahkan, “Bencana bukan hanya diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, ada juga lainnya seperti contoh gempabumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng atau sesar, apalagi di Bandung ini terdapat sesar aktif yaitu sesar lembang yang jika bergerak dapat mengakibatkan gempabumi. Praja IPDN adalah calon pejabat negara sehingga wajib mengetahui ancaman bencana di lingkungannya,” tambah Doni.

Diakhir paparan, Doni mengajak Praja IPDN untuk tidak hanya memberikan contoh tetapi menjadi contoh kepada masyarakat agar menjaga lingkungan.

Seminar ini dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Tenaga Ahli BNPB Asisten 1 Bidang hukum Gubernur Jatim, Peneliti Dosen Universitas Pajajaran, Praja IPDN.(hum/red)