Tag: Reformasi Birokrasi

Categories
TNI

Langkah Nyata Reformasi Birokrasi TNI AL Bangun SPBT Terpadu II Berbasis Digitalisasi 

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka pengelolaan bahan bakar di lingkungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang semakin efektif, transparan dan akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesiapsiagaan prajurit yang berdampak pada kinerja dalam menjalankan tugas pokok, TNI AL membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) Terpadu II TNI AL yang berbasis Digitalisasi yaitu program Elektronik Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (E-BMP) bertempat di SPBT Lantamal V Surabaya, Senin (06/02/2023).

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berkesempatan meletakan batu pertama pembangunan SPBT Terpadu II sebagai tanda dimulainya proses pekerjaan. SPBT Terpadu II ini akan dibangun di atas lahan seluas 3.960 meter persegi memiliki tangki pendam kapasitas 30 KL sebanyak 2 unit, tangki pendam kapasitas 8 KL sebanyak 2 unit, pompa sebanyak 5 unit dan bangunan kantor seluas 47,25 meter persegi dimana pembangunannya direncanakan akan rampung dalam 180 hari.

Pembangunan SPBT Terpadu II ini merupakan salah satu upaya TNI AL dalam melaksanakan reformasi birokrasi yaitu melalui program kerja berbasis digitalisasi, salah satu contoh yaitu adanya program E-BMP sebagai sistem pelaporan penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) secara real time yang berbasis digital berupa E-Ranjen dan E-Kupon. Sehingga penggunaan BMP di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat dimonitor secara langsung dan mengurangi kesalahan dalam penghitungan.

Sebelumnya TNI AL telah membangun SPBT Terpadu I yang berlokasi di Komplek TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu. Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar ini, menggabungkan antara pelayanan sarana dan prasarana serta tata cara pelaporan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi tata kelola BMP di lingkungan TNI AL, sesuai dengan prinsip pengelolaan bahan bakar minyak yang tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat.

SPBT Terpadu II ini nantinya akan menggabungkan seluruh SPBT yang berada dalam satu wilayah Koarmada II menjadi satu seperti SPBT Koarmada II, SPBT Lantamal V, SPBT Dopusbektim sehingga rencananya dapat melayani beberapa Satker yaitu Armada II, Lantamal V, Puskopaska, Satlinlamil Surabaya, Dopusbektim, Dislaikmatim, Labinkimat, Batalyon Infantri 5 Marinir, Yonmarhanlan 5 dan Resimen Kavaleri 5 Marinir menjadi satu titik dengan dilengkapi fasilitas grade A atau setara dengan SPBU rest area.(disp)

Categories
Militer TNI

Pushidros TNI AL Gelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) mengadakan sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh personel bertempat di Serba Guna Pushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur Jakarta Utara, Kamis (27/02/2020) kemarin.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada seluruh personel, baik perwira, bintara, tamtama maupun PNS di jajaran Pushidrosal betapa pentingnya Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Acara tersebut dibuka oleh Wakapushidrosal Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Trismadi selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Pushidrosal.

Sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah Letkol Laut (KH) Dr. Kukuh Suryo Widodo yang sehari-hari berdinas di Satuan Kerja Direktorat Personel Pushidrosal.

Dalam paparannya nara sumber mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Pushidrosal telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga sampai tahun 2025.

Kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011 Tentang Organisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam paparannya, narasumber menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia untuk mencapai clean goverment dan good governance menyangkut aspek manajemen pemerintahan yang meliputi delapan Area Perubahan.

Delapan Area Perubahan tersebut yaitu Manajemen perubahan satuan kerja yang bertanggung jawab adalah Satuan ahli, penataan peraturan perundang-undangan satuan kerja yang bertanggung jawab adalah Bagian Hukum, penataan dan penguatan organisasi yang bertanggung jawab adalah Direktorat Perencanaan, penataan tata laksana yang bertanggung jawab adalah Direktorat Operasi Survei dan Pemetaan, penataan manajemen SDM aparatur yang bertanggung jawab adalah Direktorat Personel, penguatan pengawasan dipegang tanggung jawabnya oleh Inspektorat Pushidrosal , penguatan akuntabilitas kinerja di pertanggung jawabkan oleh Direktorat Logistik dan peningkatan kualitas layanan publik dilipahkan tanggung jawabnya kepada Direktorat Potensi Maritim.

Menurut data table prosentase data satuan kerja Sistem Informasi Reformasi Birokrasi per tanggal 9 Januari 2020 Pushidrosal telah selesai melaksanakan program Reformasi Birokrasi dengan prosentase 100%.(disp/red)

Categories
Megapolitan TNI

Kadisinfolahta Koarmada I Optimalkan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data (Kadisinfolahta) Komando Armada (Koarmada) I Kolonel Laut (KH) Bayu Kurnianto, S.Kom., M.T.I., memimpin Rapat Teknis Optimalisasi Pengoperasian Sistem Informasi Reformasi Birokrasi TNI AL di Ruang Rapat Disinfolahta Koarmada I, Kamis (23/01/2020).

Kadisinfolahta menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada I guna menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kadisinfolahta Koarmada I juga menyampaikan secara detail kepada peserta rapat mengenai reformasi birokrasi dalam bidang penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (SOP AP) mulai dari penentuan identifikasi judul, identifikasi prosedur, kemudian bagaimana cara merumuskan Format SOP AP, dan menyusun dokumentasi SOP AP.

Dalam melaksanakan Optimalisasi Pengoperasian Sistem Informasi Reformasi Birokrasi TNI AL, Kadisinfolahta akan memberikan user dan password kepada masing-masing satker agar dapat turut serta melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing satker Koarmada I.

Hadir dalam rapat optimalisasi sistem informasi birokrasi ini Kadisinfolahta Koarmada I, Perwira dan PNS masing-masing Satker Koarmada I.(disp/red)