Category: Polhukam

Categories
Polhukam TNI

Tingkatkan Kerjasama Dua Negara, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali Kunjungi Industri Kapal Perang Turki

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam lawatannya di Turki guna meningkatkan kerja sama antar Angkatan Laut dua negara, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali berkesempatan meninjau ke lokasi Industri Kapal Perang Golcuk Naval Shipyard yang berada di Pantai Timur Laut Marmara di Golcuk, Kocaeli, Turki, Rabu (21/6/2023).

Galangan Kapal tersebut didirikan pada tahun 1926, dan difungsikan untuk pembangunan dan pemeliharaan kapal perang.

Sehari sebelumnya, Laksamana TNI Muhammad Ali juga melaksanakan pertemuan dengan Commander of the Turkish Naval Force, Admiral Ercument Tatlioglu. Dalam pertemuan itu membicarakan sejumlah kerjasama bilateral, mulai dari kerjasama bidang latihan dan pendidikan, pertukaran informasi, hingga penggunaan teknologi maritim.

“Kami menyepakati untuk menjadikan pertemuan ini sebagai landasan awal dalam meningkatkan kemitraan strategis antara TNI AL dan Turkish Naval Force, yang mana dilatar belakangi pada sikap saling menghormati dan saling percaya,” ungkap Laksamana TNI Muhammad Ali.

Kerjasama militer dengan Turki sangat strategis mengingat industri alutsista Turki berkembang pesat khususnya terkait kapal perang dan kapal selam. Selain itu, Turki memiliki sejarah militer yang panjang sebagai negara yang kuat bidang pertahanan.(disp)

Categories
Polhukam

Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Direktur INL Enforcement

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyambut kedatangan Internasional Narcotisc And Law (INL) Enforcement yang dihadiri oleh Direktur INL untuk Asia dan Eropa James Applegate, Direktur INL untuk Indonesia Ken Zurcher beserta jajaran di Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Jum’at (21/06/2023)

Pertemuan tersebut guna membahas perkembangan kerja sama antara Bakamla RI dengan INL. Hingga saat ini, kedua instansi masih membahas Letter Of Arrangement (LoA) on Maritime Law Enforcement Cooperative untuk memfasilitasi kerja sama dibidang Maritime Security Law Enforcement. LoA tersebut masih belum disepakati oleh klausul terkait perpajakan dan Humas Right yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku di Indonesia. Sehubung dengan itu, maka Bakamla RI dan INL menyusun Letter of Grant on Maritime Law Enforcement Cooperative sebagai perjanjian kerja sama kedua belah pihak.

Tak hanya itu, kedua belah pihak juga bekerja sama dalam pembangunan Bakamla Training Center di Batam. Rencananya proyek akan diserahkan terimakan pada bulan Juli 2023. Proyek ini mencakup pembangunan tempat pelatihan, barak, simulator, dan fasilitas bangunan lainnya. Saat ini, proses pembangunan training Center sudah 90% dan memasuki fase 2 yaitu penyelesaian pembangunan dan fase 3 yaitu Furniture, Fixture, dan Equipment (FFE).

Kemudian, Pemerintah AS melalui INL akan menghibahkan Drone. Spesifikasi teknis dan detail kebutuhan masih dalam proses pembahasan karena mempertimbakan kebijakan dan ketentuan Pemerintah RI yang berlaku.

Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Puskodal Bakamla RI untuk melihat pemantauan situasi keamanan dan keselamatan laut Indonesia secara realtime.(hum)

Categories
Polhukam TNI

Komandan Pushidros TNI AL Terima Courtesy Call Athan Srilanka

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menerima Courtesy Call Athan Srilanka Captain (Navy) Chaminda Karunasena, Selasa (19/6/2023).

Courtesy Call Athan Srilanka yang didampingi staf Governments International Relations Kedubes Srilanka Aldila Putra Ramadhan tersebut diterima Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat, yang didampingi Kapoksahli Danpushidrosal Laksamana Pertama TNI Suhendro, S.A.P., M.Si. (Han), Asopssurta Danpushidrosal Laksamana Pertama TNI Dyan Primana Sobaruddin, M.Sc serta Aspamkersamtas Danpushidrosal Kolonel Laut (E) Renny Lilik Asmoro di Mako Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara.

Dalam Courtesy Call ini antara lain dibahas tentang kemungkinan kerja sama dalam bidang hidrografi antara Pushidrosal dengan Departemen hidrografi Srilanka, di antaranya tentang capacity building hidrografi.

Pada kesempatan tersebut Danpushidrosal menyampaikan, agar bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan antara Pushidrosal dan Departemen Hidrografi Srilanka diawali dengan Navy to Navy Talk antara Angkatan Laut kedua negara dan dapat diteruskan melalui program capacity building.(disp)

Categories
Hukum Polhukam

Usut Dugaan Proyek Ancol Mangkrak, Pengamat: Ajukan Eksaminasi untuk Temukan Novum SP3 Fredie Tan!

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat hukum dan kejaksaan Fajar Trio mendorong Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi sejumlah proyek Ancol yang mangkrak. Hal ini mengomentari viralnya desakan masyarakat agar aparat penegak hukum membongkar kasus rasuah di salah satu BUMD milik Pemprov DKI tersebut.

“Seharusnya baik Kejaksaan Agung maupun KPK berinisiatif membuka peluang penyelidikan di kasus dugaan mangkraknya sejumlah proyek yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol, termasuk polemik sengketa perusahaan pengelola stadium berstandar internasional dengan PT WAIP dalam pengelolaan serta pembangunan ABC the best Mall serta SP3 kasus Fredie Tan,” ujar Fajar di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Ia menambahkan, ketika ada keraguan dari penegak hukum untuk membongkar kasus ini, maka ia menyarankan publik dan sejumlah pakar hukum melakukan eksaminasi terkait kasus Ancol tersebut. Menurutnya melalui eksaminasi ini akan terungkap sejumlah fakta-fakta yang bisa dijadikan bukti baru atau novum untuk mencabut SP3 yang pernah dikeluarkan Kejaksaan.

“Eksaminasi bisa dilakukan sebagai upaya hukum untuk mencari adanya dugaan kerugian negara dan para korban yang mencari keadilan. Termasuk mengungkap bukti baru untuk kasus yang sudah di SP3, karena SP3 ini kan sifatnya sementara dan bisa dibuka kembali ketika ditemukan bukti baru atau novum yang tidak ataupun belum pernah diajukan saat proses penyidikan hingga di pra peradilan,” kata dia.

Ia beralasan hasil eksaminasi ini bisa menjadi pintu masuk para pencari keadilan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di sejumlah proyek Ancol.

“Hasil eksaminasi bisa menjadi bukti baru yang nantinya bisa membuka SP3 ini bisa Legal opini dan kajian ilmiah yang dilakukan melalui metodologi ilmiah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula,” ujarnya.

Terkait dugaan kongkalikong pembuatan akte perjanjian pembangunan dan pengelolaan ABC Mall, Fajar mendesak ada peran Ikatan Notaris Indonesia untuk menguji integritas dan dugaan penyalahgunaan wewenang profesi notaris yang membuat sejumlah akta perjanjian dalam kerja sama tersebut.

Menurutnya, jika ada seseorang yang kerap melakukan wanprestasi dalam menjalankan sebuah bisnis, dan mencoba mengakali dengan membuat perusahaan baru dengan nama yang berbeda, harusnya notaris yang membuat akta turut diperiksa.

“Di sinilah peran Ikatan Notaris Indonesia melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah akta perusahaan yang terkait dengan proyek di ABC Mall. Khususnya terkait kepatuhan notaris dalam menerapkan prinsip mengenali calon pengguna jasanya termasuk melakukan background checking pada mereka yang mengajukan permohonan pembuatan akta, jika terbukti ada ketidakpatuhan, maka sejumlah akta tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum,” kata dia.(*)

Categories
Hukum Polhukam

Kasus Proyek Ancol, Ombudsman Dorong DPRD DKI Jakarta Panggil Sofyan Djalil dan Hendra Lie

Koran Jurnal, Jakarta – Ombudsman RI meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memanggil Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Sofyan Djalil, Hendra Lie dan Fredie Tan terkait konflik pengelolaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT. Mata Elang Internasional Stadium (MEIS) agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Diketahui, mangkraknya proyek proyek pembangunan di Ancol hingga kasus penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Fredie Tan terkait dugaan penjarahan sejumlah aset BUMD milik Pemprov DKI yang ditengarai merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah sempat trending hashtag #usutkorupsiancol. Diketahui, pada tahun 2014, Fredie pernah berstatus tersangka oleh pihak penyidik Kejagung.

Ia menyebut bahwa jika permasalahan dua perusahaan tersebut dan mangkraknya sejumlah proyek di Ancol tak kunjung usai, jika pihak PT PJA dinilai mengabaikan rekomendasi Ombudsman. “Ya Komut PT PJA Sofyan Djalil, Dirut PT PJA, Hendra Lie dan Fredi Tan harus dipanggil. Karena itu kewenangan DPRD,” kata Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu kepada wartawan Senin 12 Juni 2023.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah memberikan laporan terkait dengan adanya dugaan maladministrasi dalam pengerjaan proyek tersebut. “Ya, PJA (PT Pembangunan Jaya Ancol) tidak mengindahkan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman, dengan alasan yang kurang tepat. Karena temuan dugaan maladministrasi Ombudsman-nya sudah jelas,” kata Dominikus.

Ia pun mengungkapkan sejumlah pokok LAHP yang dibuat tim pemeriksa Ombudsman, dan telah menyimpulkan bahwa terdapat maladministrasi yang dilakukan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol.

“Pertama, penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh PT PJA karena dianggap melakukan perjanjian kerjasama pada tanggal 28 Agustus 2009 antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang tidak menggunakan legal standing akta notaris,” lanjutnya.

Kedua yaitu, bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap PT Wahana Agung Indonesia, PT PJA telah dianggap tidak berkompeten.

“Sehingga terjadi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 78, tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo dengan PT Mata Elang Internasional Stadium,” tambahnya.

Kemudian yang ketiga yaitu PT PJA juga tidak berkompeten dalam menindaklanjuti perjanjian yang terjadi dilingkungan pengelolaan musik stadium antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS).

“Dalam administrasi sesungguhnya, bahwa tidak dibenarkan adanya kerjasama lainnya tanpa diketahui para pihak, sehingga dianggap telah menyalahi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.(*)

Categories
Polhukam TNI

Bakamla RI Beserta 5 Negara ASEAN Sepakati Draf Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum

Koran Jurnal, Jakarta – ASEAN Coast Guard Forum (ACF) 2023 resmi ditutup oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia selaku Chairman ACF 2023 beserta para perwakilan 5 negara lainnya yaitu Brunei, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jum’at (9/6/2023).

Pada penutupan tersebut, telah ditanda tangani dokumen hasil pertemuan yang berisi pernyataan bersama (joint statement), hasil diskusi (Record of Discussion), dan consolidated draft dari Term of Reference (TOR) dan Concept Paper (CP) ASEAN Coast Guard Forum (ACF) yang berlangsung selama dua hari mulai dari 7 Juni kemarin.

Dalam pernyataan bersama, semua peserta menyatakan komitmen menguatkan peran sentralitas ASEAN, pentingnya dialog antar coast guard dalam kerangka kerjasama ASEAN, dan komitmen negara Anggota ASEAN untuk mendorong TOR dan Concept Paper ACF sebagaimana disepakati dalam pertemuan technical expert group meeting pada 1-4 Mei 2023 di Cebu, Filipina. Juga pentingnya pertukaran informasi dan rencana pembentukan working group untuk mengelola kegiatan ACF, serta kegiatan Table Top Exercise (TTX) yang merupakan bagian dari inisiatif baru yang ditawarkan Bakamla RI.

Diskusi dalam forum dapat berjalan dengan lancar dan semua pihak memberikan komentar serta tanggapan yang positif terhadap setiap agenda yang direncanakan. Semua peserta memiliki kepedulian untuk lebih memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN dalam menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Sesuai dengan tema ACF tahun ini yaitu “Security and Stability for ASEAN”.

Pertukaran informasi yang telah dilaksanakan sejak awal tahun, akan terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya. Ini bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan maritim di Asia Tenggara. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan kunjungan (port visit) untuk membangun saling kepercayaan selain melalui pertemuan rutin, latihan, seminar,dan kegiatan lain yang disepakati. Ini membutuhkan keseriusan bersama dalam mewujudkannya

Oleh karena itu, disepakati untuk membentuk Kelompok Kerja ACF yang akan membantu pelaksanaan beragam kegiatan ACF yang akan datang. Draf pernyataan bersama akan dibawa kembali ke kementerian negara masing-masing yang memiliki otoritas terkait untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan lebih lanjut dan akan dibahas kembali dalam Rapat ACF berikutnya.

Kepala Delegasi negara yang hadir menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia khususnya Kepala Bakamla RI yang sudah bersedia menjadi tuan rumah untuk ACF 2023. Nantinya, ACF merupakan agenda rutin setiap tahun. ACF selanjutnya akan diadakan di Filipina pada 2024 dan Thailand pada 2025.

Sebelumnya, kegiatan ACF ini dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia M. Herindra dengan Keynote Speech dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. melalui tayangan video. Kedua pejabat penting pemerintah RI ini menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Bakamla mendorong terbentuknya ASEAN Coast Guard Forum di bawah payung ASEAN.(hum)

Categories
Militer Polhukam TNI

The 4th MNEK 2023, Angkatan Laut 36 Negara Sinergikan Laksanakan Operasi Penanggulangan Bencana

Koran Jurnal, Makassar – Setelah sebelumnya menyelesaikan rangkaian Harbor Phase di Kota Makasar Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023, melaksanakan tahap manuver lapangan di perairan Makassar, Kamis (8/6/2023).

Sebanyak lebih dari 40 Kapal Perang negara peserta MNEK 2023 dan TNI AL bermanuver melaksanakan serial latihan di perairan Sulawesi diantaranya SAR Exercise, Mio Exercise, Fin Exercise dan sejumlah latihan yang menitik beratkan penanggulangan bencana alam.

“Latihan ini dirancang oleh TNI AL, merupakan salah satu implementasi tugas adalah diplomasi yang dilaksanakan oleh TNI AL. Dan saya yakin latihan ini akan terus dilaksanakan dari tahun ke tahun”, ungkap Komandan Satgas MNEK 2023 Laksamana Pertama TNI Edi Haryanto.

MNEK merupakan latihan berskala internasional yang digelar oleh TNI AL setiap dua tahun sekali dan ini merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya. Latihan ini merupakan latihan non perang yang menyinergikan angkatan laut berbagai negara dalam penanggulangan bencana alam.

Tercatat pada pelaksanaannya tahun ini dihadiri 36 negara dan sebanyak 17 kapal Angkatan Laut negara – negara sahabat, ikut bepartisipasi dalam kegiatan ini.

Pada akhir latihan, seluruh kapal peserta MNEK membentuk formasi Komodo, dan peristiwa tersebut di abadikan dari foto udara. “Mempertemukan angkatan laut dari banyak negara dan bermanuver bersama merupakan momentum yang langka sehingga hal ini harus diabadikan”, ungkap Laksamana Pertama TNI Edi Heryanto.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa selain kegiatan latihan non-perang dalam MNEK tahun 2023, juga diselingi dengan promosi obyek wisata Makasar utamanya kepada 35 delegasi Angkatan Laut dari negara sahabat untuk mengenalkan kekayaan Indonesia.(disp)

Categories
Hukum Polhukam

Dugaan Kasus Korupsi di Ancol Viral, Pakar Desak KPK Periksa Fredie Tan

Koran Jurnal, Jakarta – Mangkraknya proyek proyek pembangunan di Ancol hingga kasus penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Fredie Tan terkait dugaan penjarahan sejumlah aset BUMD milik Pemprov DKI yang ditengarai merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah kembali ramai diperbincangkan publik bahkan sempat trending hashtag #usutkorupsiancol. Diketahui, pada tahun 2014, Fredie pernah berstatus tersangka oleh pihak penyidik Kejagung.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad mengatakan pihak penyidik pada Jampidsus Kejagung harus memberikan alasan penerbitan SP3 terhadap Fredie Tan.

“Sebab penerbitan SP3 tetap harus mengacu pada alasan yang diatur dalam Pasal 109 (2) KUHAP. Hal ini penting agar terbitnya SP3 tidak dilandasi oleh alasan subjektif penyidik semata,” ujar Suparji kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Hal itu, kata dia, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari aparatur penegak hukum dalam mengeluarkan sp3. Sebab menurutnya, SP3 merupakan tindakan korektif dari penyidik atas penetapan status tersangka atau atau tindakan ketidak hati-hatian atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka – dapat dilakukan tindakan pra pradilan.

Karena itu, Suparji pun mendorong penyidik Kejagung dan penyidik KPK berkolaborasi dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Yakni dengan segera melaksanakan pemeriksaan untuk dipanggil dan diminta keterangan dari para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

“KPK dan Kejagung bisa berkolaborasi membuka penyelidikan ulang dengan memeriksa kembali Fredie Tan alias Awi selaku Dirut PT WAIP, Rahardjo Djali mantan BPKP selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jakpro, Drs Subandi Suwarto selaku Komisaris PT Putra Teguh Perkasa Propertindo, Taher Santoso Tjioe paman Fredie Tan, I Gusti Ketut Gde Suena selaku Dirut PT Jakpro, Ongky Sukasah pendahulu I Gusti Ketut Gde Suena sebagai Dirut PT Jakpro dan Wiriatmoko selaku Kepala Dinas P2B Pemda DKI Jakarta,” kata dia.

Terbaru, Ombudsman RI kembali menyurati Pemprov DKI melalui surat nomor T/1284/RM.02.01/2060.2020.34/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023. Dalam surat tersebut tertulis bahwa ada temuan maladministrasi pengalihan kerjasama pembangunan, pengalihan, dan pengoperasian sebagian bangunan Music Stadium pada Ancol Beach City dari PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo kepada PT. Mata Elang Internasional Stadium yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).(*)

Categories
Polhukam

Bakamla RI Gelar ASEAN Coast Guard Forum 2023 di Jakarta

Koran Jurnal, Jakarta – Bakamla RI/Indonesia Coast Guard menyelenggarakan Asean Coast Guard Forum (ACF) 2023 sebagai chairman pertama. Kegiatan berlangsung 6 sampai 9 Juni 2023 di Jakarta, Rabu (7/6/2023)

Bakamla RI terpilih sebagai Chairman ACF Pertama di tahun 2023. Terpilihnya Bakamla RI sebagai Chairman ini merupakan hasil dari pertemuan pertama ACF di Bali pada tahun 2022 silam. Dalam pertemuan silam tersebut terdapat kesepakatan lainnya berupa membuat berbagai macam kegiatan yang dapat membangun mekanisme serta meningkatkan saling percaya antara Asean Member States (AMS).Kegiatan yang dimaksud berupa berbagi informasi di antara (AMS), melakukan pertemuan rutin, melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pertukaran kunjungan, serta kegiatan lain yang disepakati.

Selain itu, Pertemuan di Bali tersebut juga menyepakati pembahasan Terms of Refences (TOR) ACF dan Concept Paper (CP) ACF oleh Technical Expert Group Meeting (TEGM) ACF yang telah dilaksanakan di Cebu Filipina, 1-4 Mei 2023. Dalam pertemuan di Filipina ini menghasilkan kemajuan yang signifikan. Pertemuan di Filipina merupakan kali ke-4 setelah dilangsungkannya pertemuan pertama di Da Nang Vietnam tahun 2014 silam dalam forum Expert Group Meeting (EGM), forum dimana sejak pertama kali ACF digagas di ASEAN Maritime Forum.

Pada sambutan pembuka ACF Jakarta 2023 Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia mengatakan pertemuan ACF Jakarta 2023 diharapkan hasil dari pertemuan TEGM di Cebu bulan Mei lalu, dapat mendorong kesepakatan penandatangan TOR dan Concept paper sebagai dokumen prasyarat bagi ASEAN untuk membentuk Asean Coast Guard Forum (ACF). “Pembentukan ACF bertujuan menciptakan mekanisme dialog yang ekslusif guna membina sentralitas ASEAN terhadap keamanan maritim di kawasan. Upaya ini disambut baik dan didukung oleh pemimpin negara-negara ASEAN,” ujar Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.

“Untuk itu saya berharap pada kesempatan ini kita dapat menyatukan visa dan mewujudkan komitmen bersama dalam rangka pembentukan formal Asean Coast Guard Forum,” tegas Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menutup sambutannya.

Ketua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) menyampaikan dorongan untuk AMS agar menyelesaikan TOR dan Concept Paper untuk ACF sebagai dokumen yang akan diendorse dan diberikan rekomendasi lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut tercantum pada Chairman’s Statement of the 42 Asean Summit Labuan Bajo, 10-11 May 2023 pada point 45 yang berbunyi “…We noted the discussion on the possible establishment of a Coast Guard Forum (ACF) in ASEAN and encouraged further consideration in this regard.” Atau yang diterjemahkan sebagai berikut “… Para pemimpin mencatat diskusi tentang kemungkinan pembentukan sebuah Coast Guard Forum (ACF) di ASEAN dan mendorong pertimbangan lebih lanjut dalam hal ini.”
Selain pembahasan TOR ACF dan CP ACF, kegiatan ACF 2023 ini juga akan diisi dengan pembahasan inisiatif baru untuk kegiatan mendatang seperti pembentukan Working Group dan Table Top Exercise (TTX).

Pembentukan Working Group ini nantinya akan dibagi menjadi 3 bidang group. Pertama, bidang kerja sama operasional, kedua peningkatan kapasitas, dan terakhir yaitu sharing informasi. Detail dari Working Group yaitu sharing keterampilan dan pengalaman, mengindentifikasi kerja sama regional, diskusi ancaman dan cara penyelesaiannya, mengikuti kegiatan/seminar terkait pengembangan program kerja ACF, dan mengidentifikasi bidang peningkatan kapasitas.

Sedangkan, Table Top Exercise ini merupakan program inisiasi Bakamla RI bidang penegakan hukum maritim. Rencananya program ini akan diselenggarakan di Jakarta dengan 2 peserta AMS dan 20 orang dari Indonesia. Metode yang digunakan pada TTX adalah menghadirkan pakar Indonesia sebagai pembicara. Selama acara berlangsung, juga terdapat kegiatan studi kasus dimana peserta program ini benar-benar memahami tentang topik yang dijelaskan oleh pakar. Hasil dari kegiatan ini nantinya dapat diterapkan di negara masing-masing peserta AMS.

Pertemuan ACF 2023 di Jakarta ini dihadiri oleh 6 Negara yaitu Brunei, Filipina, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kehadiran negara-negara ini dapat diartikan dukungan yang kuat terhadap terbentuknya ACF di bawah payung ASEAN. Namun demikian, secara prinsip negara-negara tersebut juga mendukung terbentuknya ACF di bawah payung ASEAN.(hum)

Categories
Polhukam TNI

Monumen 4th MNEK Jadi Ikon Baru Kota Makassar 

Koran Jurnal, Jakarta – Monumen 4th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) sebagai ikon baru masyarakat kota Makassar, yang berada di Center Point Of Indonesia (CPI), Makassar, diresmikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Selasa (6/6/2023) kemarin.

Monumen 4th MNEK  tahun 2023 dengan bentuk bola dunia dan Komodo ini adalah hasil kerja dari prajurit TNI AL serta personel Angkatan Laut dari negara sahabat peserta the 4th MNEK 2023, yang dibangun selama kurang lebih satu bulan dibawah pimpinan Komandan Subsatgas Engineering Civic Action Program  (ENCAP) 2023  Kolonel Marinir Firman Gunawan.

Monumen  tersebut dibangun sebagai bukti bahwa  Angkatan Laut 36 negara peserta MNEK 2023 telah melaksanakan latihan multilateral non perang dengan mengedepankan kerja sama maritim di kawasan, penanggulangan bencana serta operasi kemanusiaan guna mempererat kerja sama antara TNI AL dengan negara negara sahabat peserta MNEK 2023.

Pembangunan monumen tersebut sekaligus menunjukkan sinergitas TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah Daerah Kota Makassar serta Angkatan Laut negara sahabat sesuai dengan tema MNEK 2023 “Partnership To Recover And To Rise Stronger”.

Dengan suksesnya Kegiatan MNEK 2023 ini, TNI AL terus mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan “Poros maritim dunia”, serta wujud aktualisasi kemitraan maritim dengan berbagai negara di seluruh dunia.

“Monumen ini sebagai simbol dan apresiasi atas partisipasi dari para delegasi dalam menyukseskan Multilateral Naval Exercise Komodo ke-4 Tahun 2023,” ujar KSAL menegaskan.(disp)