BPH Migas Archives - Page 4 of 4

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar group diskusi (Focus Group Discussion) yang membahas pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan dalam rangka rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, bertempat di Grand Zuri Hotel BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (04/07/2019).

“Maksud dan tujuan dari FGD ini salah satunya adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan dan perkiraan kebutuhan gas bumi terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam acara tersebut.

Fanshurullah menjelaskan bahwa saat ini rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya dilakukan oleh BAPPENAS telah mencapai 90 persen dan dipastikan ibu kota yang terpilih berada di Kalimantan.

“Dengan demikian perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya dibidang Gas Gumi khususnya di Pulau Kalimantan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Fanshurullah mengungkapkan, manfaat pengembangan gas bumi di Kalimantan adalah untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan energi, sehingga roda perekonomian berjalan dan kesejahteraan masyarakat tumbuh dan meningkat.

“Ini juga sebagai upaya mewujudkan program Pemerintah dalam pemenuhan energi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Termasuk menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan),” bebernya.

Manfaat berikutnya, tambah Fanshurullah, untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, Pembangkit Listrik hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan.

“Dan mewujudkan Kalimantan menjadi kawasan Green Energy,” ujarnya.

Acara FGD ini dihadiri para narasumber, praktisi, politisi, akademisi dan pejabat pemerintah daerah terkait. Yakni diantaranya, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI Ihwan Datu Adam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Tri Dewi Virgiyanti, Adrianov Chaniago, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala SKK Migas Kementerian ESDM, dan perwakilan Pemprov Kalimantan Tengah, perwakilan Pemprov Kalimantan Barat, perwakilan Pemprov Kalimantan Timur beserta perwakilan dari Pemkab/Pemkot.(ant/red)

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menutup posko nasional sektor energi dan sumber daya mineral selama arus mudik dan balik Lebaran 2019. Evaluasi telah dilakukan agar kendala yang terjadi tidak terulang dalam momentum berikutnya.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan posko nasional ESDM tersebut berlangsung selama 30 hari terhitung mulai dari 21 Mei hingga 19 Juni 2019. Seluruh petugas dikerahkan dalam mendata dan mengawasi pendistribusian BBM, gas, listrik dan kebencanaan geologi di titik yang telah ditentukan.

“Kondisi ketersediaan BBM selama posko nasional ESDM adalah normal, tidak terjadi kelangkaan BBM,” kata Fanshurullah dalam pemaparan di kantor BPH, Jalan Kapten Tandean, Jakarta Selatan, Rabu (19/06/2019).

Sejumlah evaluasi masalah terutama pada saat arus balik juga dilakukan agar dilakukan perbaikan. Menurut Fanshurullah kesiapan kios BBM di jarak-jarak tertentu di tol harus dilengkapi modular, motoris dan stok BBM yang cukup.

“Perbaikan yang berkesinambungan perlu dilakukan sehingga satgas kedepan lebih baik. Kami minta ada kantong BBM jangan sampai terjadi kelangkaan, supply BBM ke SPBU bisa cepat,” ungkapnya.

Dalam agenda menghadapi momentum hari besar keagamaan maupun libur panjang BPH juga meminta kebijakan menutup rest area di tol dikaji kembali. Sebab, selain dimanfaatkan bagi pengisian BBM, pengendara juga bisa beristirahat dan keperluan orang sakit dalam perjalanan.

“Kami minta wacana ide rest area nanti kalau bisa dipertimbangkan. Bukan hanya supply tapi kepentingan istirahat,” ujarnya.

Pengelola jalan tol juga diminta agar tidak mengenakan biaya sewa lahan SPBU modular maupun kios dalam rangka pemenuhan BBM selama Lebaran. Diusulkan pula agar truk tangki BBM dilengkapi navigasi agar tidak terjadi kesalahan pengiriman.

“Kios motoris BBM kalau bisa yang semula sebaran terbagi pada saat arus balik mestinya di geser semua ke tol Cikampek, kios motoris ini mesti standby,” tuturnya.

Penanganan arus balik menjadi catatan penting evaluasi posko nasional ESDM terutama di kawasan tol Cikampek. Namun demikian, kinerja yang dilakukan personel tetap perlu diapresiasi lantaran telah melaksanakan tugas dengan baik di lapangan.

“Kita sudah antisipasi arus balik walaupun ada catatan Pak Polisi sampai bantu isi BBM saat penumpukan kendaraan di tol. Tetapi relatif tidak lihat kemacetan luar biasa pada saat arus balik,” ucapnya.(md/red)