Tag: Pemindahan Ibukota Negara

Categories
Ekonomi

Bangun Penyangga Pangan, Mentan Amran Optimis Ibu Kota Baru di Kaltim Tanpa Impor

Koran Jurnal, Balikpapan – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimis bisa membangun kemandirian pangan untuk Ibu Kota baru negara di Kalimantan Timur (Kaltim) tanpa harus disuplai dari negara lain alias impor. Strateginya yakni pengembangan kawasan komoditas sebagai penyangga pangan melalui sistem klaster budidaya untuk masing-masing 10 kabupaten di Kaltim.

“Kata kuncinya kami membangun Kota baru yang mandiri pangan. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di Ibu Kota baru, kita siapkan lebih awal. Nantinya di tahun 2024, kebutuhan pangan langsung dipenuhi sendiri dari masyarakat Kaltim, karena umur komoditas hortikultura 2 sampai 3 tahun sudah berbuah,” demikian papar Amran saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Nasioanl II Korps Alumni Mahasiawa Islam (KAHMI) dengan tema Mewujudkan Kemandirian Energi dan Pangan Bagi Kesejahteraan Rakyat di Balikapapan, Sabtu (31/08/2019).

Amran optimis ini terwujud karena Kaltim memiliki potensi yang sangat luar biasa, yakni lahan pertanian yang masih original dan luas. Ada 10 kabupaten di Provinsi Kaltim yang dijadikan sebagai kawasan penyangga pangan sehingga ke depan Ibu Kota baru dipastikan mandiri pangan.

Kabupaten Berau dibangun menjadi sentra produksi jagung dan bawang merah, Kabupaten Bulungan dan Nunukan sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah dan Malinau sebagai sentra produksi padi dan jagung. Selanjutnya, Kabupaten Tana Bumbu menjadi sentra produksi padi dan cabai, Tanah Laut sebagai sentra padi, jagung, cabai dan bawang merah, Kapuas Hulu sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah, Ketapang sebagai sentra cabai, Kutai Barat sentra padi dan jagung dan Kabupaten Paser sentra padi, cabai dan bawang merah.

“Untuk penyediaan daging sapi, ayam, buah-buahan dan komoditas lainnya dibangun klaster. Jadi kabupaten mana yang memproduksi ayam dan seterusnya,” terang Amran.

Amran menambahkan membangun klaster ini sejalan dengan gagasan besar Presiden Jokowi. Masing-masing kabupaten akan dibangun klaster -klaster komoditi pertanian yang dikoperasikan. Kemudian koperasi nantinya dikoorporasikan sehingga klaster tersebut menjadi kuat yang pengelolaannya dengan sistem teknologi yang tinggi, biaya murah, profitable dan pengolahannya tentu dari hulu ke hilir.

“Oleh karena itu, membangun Ibu Kota baru tanpa impor pangan sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Timur sendiri,” tegasnya.

Perlu diketahui, melansir data BPS, kinerja pembangunan sektor selama pemerintahan Jokowi-JK menuai hasil membanggakan. Misal, rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton.

BPS pun mencatat, terjadi penurunan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan dari 10,57 persen tahu 2014 menjadi 1,69 persen pada tahun 2018. Nilai PDB Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen. Begitu pun penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 % pada tahun 2014 menjadi 13,2 % pada tahun 2018.

BKPM pun mencatat, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Tahun 2013 hanya Rp 29,3 triliun, namun di tahun 2018 naik menjadi Rp 61,6 triliun sehingga naik 110%.

Pada Rakor Kahmi ini, Amran menyerahkan bantuan untuk kelompok tani binaan Kahmi berupa traktor roda 4 sebanyak 10 unit, bibit jagung untuk 100 ribu ha dan bibit tanaman dan hortikultura untuk 50 ribu ha.(hum/red)

Categories
Opini

Lembaga Diskusi dan Kajian ‘Prakarsa Widyacitta’ Beberkan Usulan 10 Nama Ibukota Negara yang Baru

Ketua Dewan Pengawas Lembaga Diskusi dan Kajian Prakarsa Widyacitta, I Ketut Guna Artha. Foto: Ist.

Koran Jurnal, Jakarta – Lembaga Diskusi dan Kajian Prakarsa Widyacitta sangat mengapresiasi keputusan eksekutif Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, lokasi tepatnya di wilayah Kabupatan Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

“Pro kontra dalam menyikapi sebuah keputusan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu biasa. Tapi yang jelas keputusan pindah ibukota membuktikan orientasi pemerintahan Jokowi dalam mengelola negara sudah Indonesia sentris, tidak lagi Jawa sentris,” ujar Ketua Dewan Pengawas Lembaga Diskusi dan Kajian Prakarsa Widyacitta, I Ketut Guna Artha di Jakarta, Kamis (29/08/2019).

Ia menegaskan, keputusan Jokowi memindahkan ibukota ke Kaltim tidak akan membuat Jakarta menjadi kota mati. Sebab Jakarta akan tetap menjadi kota megapolitan dengan infrastrukturnya yang sangat maju.

Kata Igat sapaan akrab I Ketut Guna Artha, Jakarta yang dulunya bernama Sunda Kelapa telah dibangun sejak era Kerajaan Tarumanegara dan diteruskan oleh Pajajaran dan Banten. Kemudian oleh VOC Belanda diganti nama menjadi Batavia dan akhirnya direbut dan diganti nama menjadi Jayakarta.

“Artinya Jawa telah dibangun sejak ribuan tahun,” lugas Igat.

Oleh karena itu, lanjut Igat, pemerintahan di era modern saat ini sudah sewajarnya untuk membangun peradaban baru diluar pulau Jawa.

“Saya yakin pemerintahan Jokowi akan mampu mewujudkannya,” tukasnya.

Keyakinan ini, tambah Igat, didasari oleh rekam jejak dan kinerja Jokowi selama ini. Misalnya, proyek MRT yang puluhan tahun hanya dalam perencanaan diatas kertas telah berhasil direalisasikan dan beroperasi.

LRT sebagian sudah beroperasi, LRT jurusan Bogor – Jakarta – Bekasi konstruksinya sudah mendekati rampung, tol trans Jawa akhir 2019 ditargetkan sudah terkoneksi dari Anyer (ujung barat pulau Jawa) sampai Banyuwangi (ujung timur pulau Jawa).

“Dukungan infrastruktur inilah kemudian akan diproyeksikan menjadikan Jakarta sebagai kota pusat bisnis, perdagangan dan jasa kelas dunia dengan tetap mengembangkan kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, Denpasar serta kota-kota lainnya,” paparnya.

Igat juga menuturkan, membangun kota baru sebenarnya bukanlah hal sulit. Buktinya beberapa pengembang telah berhasil mengembangkan kawasan hutan/kebun/lahan kritis menjadi kota satelit dengan pemukiman rumah tapak, apartemen, perkantoran/pusat niaga.

“Yang tidak mudah adalah keputusan politik memindahkan pusat pemerintahan karena harus mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,” ungkapnya.

Agar rencana besar tersebut berjalan baik, pria asal Bali ini menegaskan, yang perlu dikontrol adalah bagaimana konsep tata kota benar-benar green city, forest city, dan kota yang ramah untuk semua suku bangsa.

Ia juga mengingatkan agar ibukota baru nanti dapat menggunakan moda transportasi dan energi yang ramah lingkungan, menghutankan kembali bekas galian tambang, sistem zonasi yang konsisten.

“Zona kantor pemerintahan tidak boleh dicampur kantor swasta/perniagaan, sehingga tidak mengulang tata ruang kota Jakarta yang tidak memisahkan kawasan Istana Negara dengan kantor swasta. Di kawasan gelora Bung Karno ada kantor swasta, hotel dan mall,” ujarnya.

Intinya, sambung Igat, dengan perencanaan yang matang maka tidak akan terjadi memindahkan masalah Jakarta ke ibukota negara yang baru.

“Saya juga sepakat sebagaimana yang disampaikan Mendagri, Tjahjo Kumolo bahwa ibukota baru bukanlah daerah otonomi baru sehingga pusat pemerintahan tidak terganggu oleh pilkada,” paparnya.

“Ketika telah ada keputusan politik untuk membangun kota baru, maka kota baru itu perlu nama. Dan nama ibukota baru penting karena akan diperkenalkan kepada dunia. Karena itulah, Lembaga Diskusi dan Kajian Prakarsa Widyacitta mengusulkan sejumlah nama yang barangkali cocok untuk ibukota baru,” pungkasnya.

Berikut Usulan Nama Ibukota Baru:
1. Adikapura = kota terbaik
2. Dakarapura = kota sepanjang masa
3. Jayasripura = kota kemenangan yang cemerlang
4. Laksmipura = kota yang cantik dan asri
5. Prasantiloka = bumi yang damai
6. Punarbawaloka = bumi yang lahir kembali
7. Paramaloka = bumi yang melahirkan SDM unggul
8. Sahityaloka = bumi yang penuh kerukunan
9.Samastaloka = bumi yang dipersatukan
10. Urdhaloka = bumi yang mulia.(red)

 

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Ini Jadi Lokasi Ibukota Negara yang Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden Jokowi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.(DBPers/red)

Categories
Opini Polhukam

Legislator Partai Demokrat Ini Sebut Kaltim Cocok sebagai Ibukota Baru Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Wilayah Kalimantan dinilai tepat menjadi Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, salah satunya ialah Provinsi Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam, ketika memaparkan presentasinya saat menjadi narasumber di acara FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan BPH Migas di Hotel Grand Zury, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (04/07/2019).

“Saya berinisiatif sendiri untuk menjadi bagian strategi marketing Kalimantan Timur. Karena saya terpanggil agar pemindahan ibu kota negara sukses dan Presiden Jokowi memilih daerah kita,” kata Ihwan kepada wartawan.

Legislator Partai Demokrat ini pun menjelaskan dasar keyakinannya mengenai pemilihan wilayah Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru dari Indonesia.

”Jika ditanya kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia, apakah mereka siap untuk menjadi Ibukota negara yang baru, sebagai pengganti Provinsi DKI Jakarta, maka secara serentak mereka pasti mengatakan, siap,” ujarnya

Ia menambahkan, salah satu keunggulan Kalimantan Timur terletak dalam bidang energi.

“Keunggulan Kaltim yang perlu ditonjolkan diantaranya adalah soal kebutuhan energi untuk memasok Ibu Kota negara RI, karena Kaltim adalah lumbung energi, maka hal itu menjadi keunggulan yang tidak dimiliki provinsi lain,” pungkasnya.(mos/red)

Categories
Energi SDA Nasional

FGD, BPH Migas Bahas Kebutuhan Energi di Kalimantan untuk Ibukota Baru Indonesia

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar group diskusi (Focus Group Discussion) yang membahas pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan dalam rangka rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, bertempat di Grand Zuri Hotel BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (04/07/2019).

“Maksud dan tujuan dari FGD ini salah satunya adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan dan perkiraan kebutuhan gas bumi terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam acara tersebut.

Fanshurullah menjelaskan bahwa saat ini rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya dilakukan oleh BAPPENAS telah mencapai 90 persen dan dipastikan ibu kota yang terpilih berada di Kalimantan.

“Dengan demikian perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya dibidang Gas Gumi khususnya di Pulau Kalimantan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Fanshurullah mengungkapkan, manfaat pengembangan gas bumi di Kalimantan adalah untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan energi, sehingga roda perekonomian berjalan dan kesejahteraan masyarakat tumbuh dan meningkat.

“Ini juga sebagai upaya mewujudkan program Pemerintah dalam pemenuhan energi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Termasuk menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan),” bebernya.

Manfaat berikutnya, tambah Fanshurullah, untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, Pembangkit Listrik hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan.

“Dan mewujudkan Kalimantan menjadi kawasan Green Energy,” ujarnya.

Acara FGD ini dihadiri para narasumber, praktisi, politisi, akademisi dan pejabat pemerintah daerah terkait. Yakni diantaranya, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI Ihwan Datu Adam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Tri Dewi Virgiyanti, Adrianov Chaniago, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala SKK Migas Kementerian ESDM, dan perwakilan Pemprov Kalimantan Tengah, perwakilan Pemprov Kalimantan Barat, perwakilan Pemprov Kalimantan Timur beserta perwakilan dari Pemkab/Pemkot.(ant/red)

Categories
Nasional

KSP Undang 4 Kepala Daerah Bahas Soal Potensial Wilayah Bakal Calon Ibukota Baru Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang 4 kepala daerah atau gubernur untuk membahas soal daerah yang berpotensi bakal calon ibukota baru Republik Indonesia. Pembahasan tersebut digelar dalam suatu diskusi bersama media di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (06/05/2019).

Keempat kepala daerah yang diundang dalam diskusi yaitu, Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.

Selain empat kepala daerah, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibukota negara.

Kepala KSP Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.

“Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi tersebut memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru.

Ia menjelaskan bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Dan, lanjut dia, Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

“Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” papar Bambang.

Ia menambahkan, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

“Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujarnya. Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.

Sementara itu, 4 Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibukota baru menyatakan kesiapannya, baik dari sisi lahan, masyarakat, dan pemerintah daerahnya.

Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar menyatakan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru.

“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar.

Kemudian, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru.

“Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” katanya.

Ditempat sama, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibukota baru.

“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibukota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibukotanya ada di Kalimantan Tengah,” katanya.

Selain itu, Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibukota negara yang baru.

“Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan itu, keempat Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibukota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibukota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.

“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibukota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ucap kompak empat Gubernur tersebut.(red)