Kantor Staff Presiden Archives

Koran Jurnal, Karawang – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko lakukan panen raya padi Varitas super genjah M70D di Karawang, Jawa Barat. Hal ini sebagai upaya bersama sama mendorong temuan-temuan baru di bidang pertanian, yang bisa menjanjikan produktivitas yang semakin meningkat. Berbeda dengan varietas padi lainnya, varitas ini bisa dipanen pada 70-75 hari setelah tanam (HST).

“Ditingkat nasional dengan Pak Moeldoko hari ini, menjadi bagian mendorong berbagai temuan baru dibidang pertanian,” ucap Syahrul saat di wawancarai seusai lakukan panen raya di Desa Curug Kec.Klari Kab. Karawang , Kamis (07/11/2019).

Syahrul mengungkapkan saat ini hasil pencitraan satelit, daerah Jawa Barat dan daerah jawa lainnya sudah mulai ada hujan, dan panen juga sudah dilakukan. Petani di wilayah ini didorong segera menanam kembali.

“Dan 70 hari kedepan kalau pakai bibit ini kita akan lihat lagi hasil seperti ini. Kita jaga sama-sama stok pangan,” ungkapnya.

Syahrul mengungkapkan dirinya bangga dan bahagia, dalam kunjungan kerja kali ini melihat pertanaman padi varitas M70D yang memiliki produktivitas 8-9 ton per hektar, juga dengan keunggulan waktu tanam yang pendek, panen 70 HST.

“Kita lihat hari ini ada anakan satu rumpun itu bisa sampai 50 saya nggak pernah lihat itu di zaman saya masih di lapangan paling tinggi 29. Ini yang saya hitung langsung tadi. Saya tadinya nggak percaya gitu ternyata setelah dihitung ternyata bukan 48 tapi 52,” tutur Syahrul.

Mentan SYL meminta agar jajarannya fokus membantu wilayah Jawa Barat, khususnya Karawang, dan meminta mampu tertanam 3 kali setahun.

“Setiap daerah, setiap Bupati bersama seluruh Muspida dan yang lainnya turut menjaga ketahanan pangan daerahnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Jend (purn) Moeldoko, mengatakan jika varitas M70D sudah di uji bersama dengan tim peneliti di Jawa Timur dimana hasilnya terdapat perubahan produksi signigikan dari waktu ke waktu yang tadinya produksi 5,5 ton/ha dapat ditingkatkan sampai diatas 8 ton/ha.

“Saya meminta pada tim riset agar, anakannya harus banyak, kedua malay nya harus banyak, yang ketiga rasanya enak, yang keempat waktunya harus pendek ini bentuk-bentuk insentifikasi yang kita tuju. Dan ini memakan waktu sekitar 4 tahunan,” ucap Moeldoko.

Moeldoko juga mengungkap keunggulan varietas M70D, berorientasi kepada hasil yang lebih banyak dan tahan hama, serta umur tanam yang lebih pendek menjadi panen 75 HST, dibandingkan rata-rata lainnya 110 HST.

“Berarti ada penghematan luar biasa. Sudah hemat, waktunya pendek berikutnya hamanya juga cukup tahan, hasilnya sangat bagus dan rasanya enak semuanya terpenuhi,” tungkasnya.(hum/red)

Koran Jurnal, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang 4 kepala daerah atau gubernur untuk membahas soal daerah yang berpotensi bakal calon ibukota baru Republik Indonesia. Pembahasan tersebut digelar dalam suatu diskusi bersama media di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (06/05/2019).

Keempat kepala daerah yang diundang dalam diskusi yaitu, Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.

Selain empat kepala daerah, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibukota negara.

Kepala KSP Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.

“Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi tersebut memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru.

Ia menjelaskan bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Dan, lanjut dia, Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

“Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” papar Bambang.

Ia menambahkan, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

“Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujarnya. Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.

Sementara itu, 4 Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibukota baru menyatakan kesiapannya, baik dari sisi lahan, masyarakat, dan pemerintah daerahnya.

Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar menyatakan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru.

“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar.

Kemudian, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru.

“Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” katanya.

Ditempat sama, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibukota baru.

“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibukota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibukotanya ada di Kalimantan Tengah,” katanya.

Selain itu, Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibukota negara yang baru.

“Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan itu, keempat Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibukota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibukota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.

“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibukota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ucap kompak empat Gubernur tersebut.(red)