Categories
Polhukam

Pengamat Maritim Dr (HC) Marcellus Hakeng: Penetapan Landas Kontinen untuk Lebih Pastikan Kedaulatan dan Keamanan Wilayah Bawah Laut Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal penyelesaian batas landas kontinen sejauh 350 mil dari garis pantai sesuai UNCLOS 1982. Tugas ini harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini ilmuwan Kelautan, Para Peneliti di Bidang Maritim dengan kapal-kapal risetnya. Penetapan landas kontinen ini sangat penting ditetapkan untuk kepentingan Bangsa Indonesia sendiri.

Ada beberapa alasan mengapa menyelesaikan landas kontinen sesuai dengan UNCLOS 1982 penting bagi Indonesia menurut Pengamat Maritim dari Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center (IKAL SC), Dr (HC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT, M.Mar., yakni untuk lebih memastikan Kedaulatan dan Keamanan Indonesia termasuk wilayah bawah laut dan tanah di bawah permukaan laut. Kepastian tersebut sangat diperlukan guna mempertahankan integritas wilayah negara dan melindungi kepentingan keamanan nasional.

“Penetapan landas kontinen ini juga diperlukan untuk melindungi hak atas kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah tersebut seperti minyak, gas alam, mineral, dan bahan tambang lainnya. Jangan sampai kelalaian kita menyebabkan klaim lebih dahulu dilakukan negara lain dan malah menyebabkan kerugian bagi Bangsa Indonesia,” jelas Dr (HC) Capt. Hakeng dalam pers rilis tertulis kepada media, di Jakarta, Jum’at (21/7/2023).

Dengan kejelasan landas kontinen, sambung Dr. (HC) Capt. Hakeng, maka perlindungan lingkungan dan konservasi juga semakin jelas menjadi tanggung jawab siapa. “Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi ekosistem laut yang kaya dan beragam, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya,” ditegaskannya.

Alasan lain yang dilontarkan Capt Hakeng adalah sebagai penentuan batas wilayah maritim yang tentunya juga terkait dengan hubungan internasional kita dengan negara-negara lain. “Dengan menyelesaikan landas kontinen sesuai dengan UNCLOS 1982, Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan dan perlindungan laut yang diatur di dalamnya. Hal ini dapat meningkatkan reputasi Indonesia di mata komunitas internasional yang nantinya akan bermuara kepada perkuatan kerja sama maritim dengan negara lain,” bebernya.

Dr. (HC) Capt. Hakeng juga menyampaikan beberapa langkah yang diusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penyelesaian landas kontinen sesuai dengan UNCLOS 1982.

“Lakukan penelitian dan pemetaan laut yang mendalam, termasuk pengumpulan data ilmiah tentang struktur geologi, kekayaan sumber daya alam, dan ekosistem laut. Penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat untuk klaim kita terkait landas kontinen yang valid,” tegas dia.

Untuk dapat melakukan langkah tersebut menurutnya, maka pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah seperti pengalokasian pendanaan dan sumber daya yang memadai mencakup pengadaan peralatan, kapal penelitian, dan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang ilmu kelautan dan geologi.

“Langkah lainnya berkolaborasi dengan lembaga penelitian di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang penelitian laut dan pemetaan. Lakukan peningkatan kualitas SDM Indonesia terutama bagi para ilmuwan kita, ahli geologi, dan kelautan yang terlibat dalam penelitian dan pemetaan laut,” tuturnya.

Kemudian langkah yang tak kalah pentingnya menurut Capt. Hakeng adalah penggunaan teknologi modern seperti sonar, pemindai dasar laut, dan pemetaan sidik peta. Dimulainya kegiatan pemantauan secara terus-menerus di wilayah landas kontinen, baik melalui penggunaan stasiun pengamatan tetap, pengamatan jarak jauh melalui satelit, atau pemasangan perangkat pemantau di dasar laut.

Langkah lain yang disampaikan Capt. Hakeng adalah kemitraan dengan Industri kelautan, perminyakan, dan gas alam untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki guna mendukung penelitian dan pemetaan laut tersebut, hasil dari penelitian dan pemetaan laut tersebut kemudian dikumpulkan menjadi big data yang efektif dan siap untuk dipergunakan untuk banyak keperluan Bangsa Indonesia. Dimana hal ini jika dilakukan, akan bisa berkontribusi dalam hal pengurangan secara signifikan aspek biaya yang timbul dan dibutuhkan guna keperluan terkait.

Diingatkan Capt. Hakeng pula bahwa perlu dilakukan penguatan kapasitas teknis. “Pemerintah harus melibatkan ahli dan pakar maritim dalam proses penelitian, pemetaan, dan negosiasi terkait landas kontinen. Meningkatkan kapasitas teknis dan keahlian dalam bidang ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan klaim landas kontinennya,” katanya.

Dalam akhir keterangan persnya Dr (HC) Capt. Hakeng menegaskan, “Pemerintah dapat melakukan diplomasi dan negosiasi serta melakukan kerjasama regional dan internasional yang tidak terputus. Memperkuat hukum dan regulasi Internal serta harus memastikan implementasi dan penegakan hukum yang efektif terkait landas kontinen tersebut. Paralel juga dilakukan edukasi dan menggugah kesadaran masyarakat serta melakukan kolaborasi dengan lembaga internasional.” (**)

Categories
Polhukam TNI

The 5th IMSS 2023, TNI AL Bahas Eksplorasi Trend Tantangan Ketertiban dan Keamanan di Laut

Koran Jurnal, Makassar – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyelenggarakan 5th International Maritime Security Symposium (IMSS) dalam The 4th MNEK 2023 yang diikuti 35 Delegasi Angkatan Laut dari negara sahabat, yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Phinisi Hall, Hotel Claro Makassar, Selasa (6/6/2023).

“Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan simposium yang penting ini, dan rasa terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam 5th International Maritime Security Symposium 2023 yang merupakan agenda rutin dua tahunan TNI Angkatan Laut”, ungkap KSAL dalam sambutannya.

Lebih lanjut KSAL menyampaikan bahwa IMSS pada tahun ini memilih tema “Partnership To Recover and To Rise Stronger” yang bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan trend tantangan ketertiban dan keamanan laut, serta untuk membangun kerangka kerja sama keamanan maritim multilateral yang efektif, sehingga dapat diperoleh suatu konsep upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan di laut.

Simposium internasional yang digagas TNI AL tersebut terbagi dalam 3 sesi diantaranya sesi-1 membahas Assessment and Monitoring Disaster In Regional, sesi ke-2 membahas Rapid Evolution Of Coordinated and Collective Response to Large Scale Disaster Emergencies dan sesi ke-3 membahas Sustainable Development And Blue Economy For Recovery And Rise Stronger From Pandemic.

“Ancaman keamanan non-tradisional terkait environmental security, food security, economic security, energy security, human security, maritime security, masih menjadi topik utama, yang disebabkan adanya keterkaitan dan memungkinkan terjadinya overlapping. Saya berharap melalui simposium ini kita semua dapat mengakui tantangan dan peluang untuk lebih memperluas kerja sama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan,” ujar KSAL.(disp)

Categories
Militer Polhukam

Kepala Bakamla RI – Deputy Chief of Mission Kedubes Australia Bahas Tantangan Keamanan Laut

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos. M.M. menerima kunjungan kehormatan Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Allaster Edward Cox, di Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/06/2020).

Kunjungan Deputy Chief of Mission Kedubes Australia Allaster Edward Cox yang didampingi Counsellor Australian Border Force (ABF) Kedubes Australia Superintendent Benjamin Honey, Australian Defence Attache for Indonesia Captain Matthew Brown, RAN, dan Project Officer ABF Kedubes Australia Karl Brandt, dimaksudkan untuk memperkenalkan diri dan bersilaturahmi, serta menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bakamla RI yang baru. Bersama dengan perkenalan tersebut, ABF Cousellor dari ABF Jakarta juga memberikan penjelasan terkait struktur organisasi serta tupoksi dari ABF dan MBC (Maritime Border Command).

Dalam pertemuan tersebut Deputy Chief of Mission Kedubes Australia Allaster Edward Cox menyampaikan bahwa tantangan keamanan laut terbesarnya adalah penyelundupan manusia/migrasi ilegal dan perampokan bersenjata di laut, dan berpendapat bahwa karena sifat keduanya yang transnasional, ini merupakan tantangan bersama di kawasan.

“Namun kami percaya dengan maritime domain awareness, tantangan tersebut dapat diatasi secara bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. yang didampingi Deputi Opslat Laksda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Retiono Kunto, Direktur Latihan Laksma Bakamla Sandy M. Latief, serta Kepala Unit Penindakan Hukum Kolonel Bakamla Iman Wahyudi, S.IK., M.Si., M.H., menyatakan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara ABF dengan Bakamla RI, meskipun banyak program kegiatan bersama tahun 2020 yang terpaksa ditunda dikarenakan mewabahnya Covid-19.

Menurut Kepala Bakamla RI sharing informasi dan kerja sama yang baik akan sangat membantu negara-negara di kawasan dalam menghadapi bermacam tantangan yang ada.

“Perhatian utama Indonesia saat ini adalah eskalasi isu di Laut Cina Selatan dan penyelundupan narkoba. Namun kegiatan untuk mempererat hubungan dengan coast guard negara-negara sahabat juga merupakan salah satu prioritas Bakamla RI, salah satunya dengan ABF,” tandasnya.

Kunjungan diakhiri dengan pertukaran plakat, pemberian pin dari Kepala Bakamla RI, serta dilanjutkan dengan foto bersama.(hum/red)

Categories
Daerah TNI

Guskamla I Terus Tingkatan Opskamla Guna Ciptakan Iklim Keamanan Laut Kondusif

Koran Jurnal, Batam – Guskamla Koarmada I terus berupaya meningkatkan Operasi Keamanan Laut disejumlah wilayah rawan terjadinya gangguan keamanan laut, baik aktivitas illegal yang dilakukan oleh kapal-kapal, pelaku tindakan gangguan keamanan laut terhadap kapal-kapal yang melintas, maupun pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan-kegiatan illegal. Sinergitas senantiasa dilaksanakan baik dengan Lantamal/Lanal maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan operasi melalui koordinasi. Hal tersebut sesuai direktif yang disampaikan Pangkoarmada I Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M.

Konsentrasi terhadap upaya menciptakan iklim keamanan laut yang terkendali dan kondusif sesuai dengan tugas pokok yang diemban sehingga seluruh jajaran Guskamla Koarmada I beserta unsur-unsur BKO, konsentrasi sepanjang waktu terhadap gelar operasi yang sedang dilaksanakan yang merupakan implementasi dari Kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., yang dilaksanakan Guskamla Koarmada I. Demikian disampaikan Danguskamla I Laksma TNI Yayan Sofiyan, S.T, sesuai pers rilis, Minggu (14/06/2020).

Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan berhasil diamankannya pelaku gangguan keamanan di laut yang biasa melakukan aksi pencurian di kawasan Tanjung Balai Karimun, pengusiran terhadap 84 kapal asing yang lego jangkar secara illegal di Tanjung Berakit, dan penangkapan sejumlah kapal asing yang lego jangkar illegal di wilayah teritorial Indonesia, serta kegiatan illegal lainnya.

Dalam seminggu terakhir, Guskamla Koarmada I telah mengamankan TB. NELLY 53/TK. NELLY 76 hasil tangkapan KRI Imam Bonjol-383 yang dikomandani Letkol Laut (P) Robiyanto, S.H., M.Tr.Hanla., sedangkan KRI Kujang-642 yang dikomandani Mayor Laut (P) Pungki. K, M.Tr.Opsla., berhasil menangkap LCT. CAHAYA MAULIDA, TB. SSE ALEXANDRIA, MT. SUN LIVE dan MV. LUNA II.

Keseluruhan tangkapan tersebut dikawal ke Lantamal IV Tanjungpinang untuk diproses lanjut yang sebagian besar melakukan pelanggaran terkait UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hasil pengembangan oleh Pangkalan apabila ditemukan cukup bukti akan diproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Danguskamla Koarmada I membenarkan dan mengapresiasi tindakan KRI Kujang-642 yang melaksanakan upaya pengejaran terhadap MT. Tenggiri yang melarikan diri ke wilayah teritorial Singapura saat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh KRI Kujang-642. Kapal tersebut melakukan perlawanan dengan bermanuver membahayakan sehingga KRI Kujang-642 bertindak refresif berupaya menguasai MT. Tenggiri dengan menaikan Tim VBSS, namun sehubungan telah memasuki wilayah teritorial Singapura, maka Komandan KRI Kujang-642 menarik Tim untuk kembali.

Menanggapi kejadian tersebut, Danguskamla Koarmada I menyampaikan apresiasi atas keberanian Tim VBSS KRI Kujang-642 yang berupaya menaiki MT. Tenggiri yang terus bergerak melarikan diri ke wilayah teritorial negara lain serta tindakan yang dilaksanakan oleh Komandan KRI Kujang-642 sudah sesuai prosedur. Kenapa harus melarikan diri jika memang tidak ada hal-hal yang patut ditakuti karena sudah melakukan kegiatan illegal di wilayah teritorial Indonesia karena sebenarnya keberadaan Guskamla Koarmada I dan aparat penegak hukum lainnya bekerja siang malam ditengah laut meninggalkan keluarganya justru untuk mengamankan kepentingan nasional dan melindungi aktivitas yang dapat mendukung perekonomian maritim yang dicanangkan Pemerintah.(disp/red)

Categories
Polhukam

Bakamla RI dan US Coast Guard Bahas Keamanan Maritim

Koran Jurnal, Jakarta – Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., bahas respon pemerintah terhadap keamanan maritim dengan US Coast Guard Maritime Advisor Captain (retired) Jim Duval di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (03/02/2020).

Kedatangan Captain (retired) Jim Duval adalah tindak lanjut hasil keputusan bersama pada kunjungan US Coast Guard di Mabes Bakamla RI pada 9 Desember 2019 tentang kerja sama dibidang keamanan maritim antara Bakamla RI dan US Coast Guard.

Selain menjajaki kerja sama di bidang keamanan maritim, US Coast Guard juga menawarkan kerja sama terutama di bidang pertukaran informasi, analisa informasi gabungan US Coast Guard dan Bakamla RI serta Maritime Service Code.

Tidak tanggung-tanggung, pertemuan ini berlangsung dua agenda yakni kunjungan kehormatan dan diskusi dari tim Maritime on Threat Response (MOTR) kepada para pemangku kepentingan Bakamla khususnya personil Puskodal Bakamla RI.

Kunjungan kehormatan US Coast Guard Maritime Advisor Captain (retired) Jim Duval di dampingi oleh MoTR expert Brian Wilson, USCG expert LDCR Jeff Janaro, INL Director Kim Penland, Political Professional Associate Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta Dilyara Austin, Staf INL Kedutaan Amerika Moja Nurkalam dan Staf Angkatan Laut Amerika Scott Bentley itu disambut langsung oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., didampingi Direktur Strategi Keamanan Laut Laksma Bakamla Sandy M. Latief, Direktur Latihan Laksma Bakamla Yeheskiel Katiandagho, S.E.,M.M., Kepala Biro Sarpras Bakamla Laksma Bakamla Amrien, Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim, S.E., dan beberapa pejabat terkait.

“Secara rinci banyak bidang kerja sama yang sudah diwujudkan antara Bakamla RI dan US Coast Guard diantaranya perkembangan pembentukan Maritime Security Training Center di Batam, kegiatan pelatihan dasar dan lanjutan bagi personel Bakamla RI di Amerika Serikat, seperti Boatswain Mate, Damage Controlman, Machinery Technician, Electrician Mate, Maritime Law Enforcement Specialist, Gunners Mate, Intelligence Specialist, Health Service Technician/Medical Specialist/Corpsman, Teknisi Information System, Storekeeper, Culinary Specialist, Yeoman, dan Penyelaman. Dan pada tahun 2020 ini, kita akan melaksanakan kegiatan Subject Matter Experts (SME), Maritime on Threat Response (MOTR) yang akan melibatkan K/L terkait, pelatihan bagi personil Bakamla di pusat pelatihan USCG di AS dan latihan bersama,” terang Laksda Hutabarat.

“Saat ini, perkembangan hasil kerja sama antara Pemerintah AS dan Bakamla RI, kita telah menerima berbagai manfaatnya, seperti berbagai pelatihan dan bantuan fasilitas untuk pengembangan Pusat Informasi Bakamla RI,” kata Laksda Hutabarat.(hum/red)