Categories
Bola Olahraga

9 Caketum Ingin Kongres Luar Biasa PSSI 2019 Jauh dari Politik Uang

Koran Jurnal, Jakarta – Menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, 9 dari 11 calon ketua umum induk sepakbola Indonesia melakukan pertemuan di kawasan Sudirman, Jakarta, Jum’at (01/11/2019). Pertemuan itu terkait proses pelaksanaan KLB yang akan digelar di Hotel Sanggrilla, Jakarta, pada Sabtu 02 Nopember 2019.

Dalam pertemuan, mereka (9 caketum) mendeklarasikan 10 poin penting. Acara pertemuan bertajuk “PSSI Baru Menuju Perubahan”.

Deklarasi dihadiri langsung oleh delapan caketum PSSI periode 2019-2023, yakni Fary Djemy Francis, Vijaya Fitriyasa, Yesayas Oktavianus, Rahim Soekasah, Arif Putra Wicaksono, Aven Hinelo, Benny Erwin, Sarman El Hakim dan termasuk Bernhard Limbong.

Berikut 10 Poin Deklarasi PSSI Baru Menuju Perubahan:

• Aneh. Tidak ada sosialisasi tata cara pemilihan di kongres.

• Tidak ada medium antara caketum dengan voters untuk menyampaikan visi misi kami.

•Tidak ada medium debat resmi antara caketum di depan voters. Padahal ini sangat penting untuk lebih mendekatkan kami dengan para voters. Penentu penting perjalanan prestasi sepakbola Indonesia yang kita cintai ini.

• Terindikasi kuat adanya ‘operasi senyap’ dari beberapa oknum executive committee PSSI untuk memenangkan salah satu calon ketua umum di kongres.

• ‘Tercium’ adanya aroma kental permainan uang antara salah satu calon ketua umum dengan voters.

• Jika sudah begini, maka federasi kita, PSSI dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, dalam kondisi bahaya!

• Akan makin parah jika tidak ada perbaikan untuk menuju perubahan.

• Akan makin rusak jika tidak dicegah karena hanya akan menghasilkan exco-exco lama yang selama ini, mereka adalah pelaku terdepan perusak sepak bola Indonesia.

• Untuk itulah, kami, 9 (sembilan) calon ketua umum PSSI yang berkomitmen kuat membangun sepak bola Indonesia menginginkan PSSI Baru Menuju Perubahan

• Kami mengimbau para voters, semuanya, untuk menggunakan hati nuraninya. Mari kita bergandengan tangan, dengan hati yang tulus, dengan cinta, untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.

Fary berharap jika voters pada KLB esok bisa memilih dengan menggunakan hati nurani.

“Kami mengimbau para voters, semuanya, untuk menggunakan hati nuraninya. Mari kita bergandengan tangan, dengan hati yang tulus, dengan cinta, untuk membawa sepakbola Indonesia menjadi lebih baik,” ucap Fary yang ditunjuk sebagai juru bicara.(red)

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Kasus Politik Uang di Pilkada, Susno Duadji: Satu “Amplop” Saja, Itu Sudah Tindak Pidana

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji meyakini politik uang yang terjadi pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 merupakan murni pelanggaran hukum pidana dan bisa langsung diproses secara hukum.

“Polisi kan penegak hukum, jaksa penegak hukum, KPK penegak hukum, ada lagi Saber Pungli. Tak perlu menunggu dari panwas, satu lembar amplop pun itu sudah pidana,” ujar Susno Duadji dalam diskusi ‘Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018’ di kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (10/07/2018).

Terkait adanya dugaan kecurangan politik uang yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lahat, Susno Duadji pun mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
Apalagi pasangan calon tersebut diduga kuat melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurutnya, Panwaslu Kabupaten Lahat pasif dalam menindaklanjuti laporan dugaan politik uang. Padahal bila menerima aduan, seharusnya panwaslu bergerak secara aktif untuk menemukan dugaan kecurangan pilkada.

Susno menambahkan, apabila kasus pelanggaran hukum itu terus diusut, maka politik uang bisa menjurus pada tindakan korupsi.

“Jadi tak perlu berlama-lama karena itu sudah bukan pelanggaran UU tentang Pemilu, tapi itu sudah pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana, tentang suap. Kasus suap itu murni pidana, tak perlu menunggu lagi, penegakkan hukum ini cukup,” tuturnya.

Susno juga meyakini bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, mampu bekerja cepat dalam mengusut dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada serentak.

“Saya percaya bahwa polisi di bawah Pak Tito (Kapolri) akan bekerja dan cepat kerjanya,” tukasnya.(ton/mt)