Tag: UMKM

Categories
Ekonomi

Pertamina Bantu 220 UMKM Papua dan Maluku Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Akan tetapi seperti yang diketahui bersama, UMKM merupakan salah satu tonggak gantungan harapan penggerak ekonomi Nasional. Oleh sebab itu, dalam arahannya, Presiden mendorong agar terjadi sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membantu UMKM agar dapat bertahan.

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah perusahaan berbasis sosial yaitu: Kitong Bisa Enterprise (KBE) dan Pertamina MOR VIII bekerjasama dalam mengusung program UMKM Naik Kelas bagi lebih dari 220 UMKM. Program ini bertujuan termasuk membantu UMKM tersebut dapat tetap bertahan selama masa Covid-19.

Dalam program tersebut, KBE melakukan pelatihan dan pendampingan. Pertamina MOR VIII kemudian menyediakan pembiayaan modal usaha bagi para pelaku UMKM tersebut.

Pendampingan dilakukan di wilayah Jayapura, Ternate, Ambon dan Tual, diikuti oleh 220 pelaku UMKM. Program tersebut dimulai dari bulan Juli, dan akan berakhir di Bulan Desember nanti. Pelatihan dan Pendampingan yang diberikan secara intensif, dilakukan secara Daring dan Luring, dengan fasilitator dan instruktur berpengalaman yang langsung bersentuhan dengan pelaku UMKM di lapangan.

“Pertamina terus mendukung pengembangan UMKM agar tumbuh menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri, kami berharap dengan adanya program ini lebih banyak lagi pelaku usaha yang membangun bisnis dari Timur Indonesia ke Barat,” kata Edi Mangun, Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero) saat di wawancara melalui telepon, Sabtu (10/10/2020).

Direktur utama sekaligus pendiri Kitong Bisa Enterprise: Khoirun Mumpuni, menjelaskan alasan Kemitraan Usaha Sosial ini di dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh UNDP dengan tema “Transforming Crowdfunding through innovative finance and technology”.

Khoirun menjelaskan bahwa sebagai usaha sosial yang fokus menyelesaikan permasalahan pengangguran yang terjadi di daerah Indonesia Timur dengan mengedukasi dan memberdayakan sehingga mendorong lebih banyak lagi anak muda khususnya perempuan untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya KBE menyambut baik kerjasama dengan Pertamina Region VIII ini.

“Tantangan bagi bisnis pemula dan UMKM adalah akses pembiayaan, maka dari itu crowdfunding adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan agar sebuah usaha/program dapat berjalan dengan baik, dan kemitraan kami dengan Pertamina ini merupakan bentuk konkritnya,” tambah Khoirun.

Maka dari itu, KBE memiliki visi untuk membangun ekosistem wirausaha yang berkelanjutan bagi pemuda di Indonesia Timur dengan 4 pendekatan, pelatihan bisnis dan pendampingan, pengembangan produk, akses pembiayaan serta memberikan akses pasar offline serta online, dan bekerja lebih keras lagi dalam bentuk kemitraan, dengan berbagai Pihak lain, baik swasta, maupun pemerintahan.

Bukan hanya memberikan Pelatihan, KBE bersama Pertamina terus melakukan pembinaan menyeluruh.

“Salah satu contohnya adalah: Selly Making pemilik dari Suka Sushi, salah satu penerima manfaat program ini di Jayapura. Dengan adanya kerjasama ini, beliau akhirnya bisa buka outlet sushi di Mall Jayapura, mampu mempekerjakan 5 orang dan pendapatan meningkat drastis. Di Jayapura sendiri ada lebih dari 60 UMKM yang dibantu dalam program UMKM Naik Kelas ini,” tambah Khoirun memberikan penjelasan di acara Daring tersebut.

Program Pertamina dan Kitong Bisa Enterprise ini diharapkan dapat menjadi contoh Kemitraan Swasta dan Lembaga Nirlaba yang dapat mendorong lebih banyak lagi UMKM bertahan di masa sulit Covid-19 ini.

Categories
Bisnis Ekonomi

Bangkitkan UMKM Indonesia, Universitas Pasundan Gelar Pelatihan Buat Pengusaha Kecil 

Koran Jurnal, Bandung – Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Pasalnya, sebagian besar UMKM di hampir seluruh Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19.

Untuk membangkitkan kembali UMKM masyarakat kecil, Universitas Pasundan (Unpas) menggelar seminar dan pelatihan buat pelaku UMKM di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat (Jabar). Tidak hanya pelatihan, para pelaku UMKM juga diberikan suntikan dana untuk menjalankan usaha mereka pasca pandemi nanti.

Henni Gusfa selaku penyelenggara mengatakan, dalam pelatihan ini pihaknya menargetkan 60 pengusaha kecil dari wilayaj Bandung Raya untuk mengikuti pelatihan. Namun dalam pelaksanaannya, para peserta hadir dari berbagai wilayah bahkan pengelola koperasi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Ryad, Arab Saudi ikut dalam pelatihan tersebut.

“Target kita sebenarnya untuk area Bandung itu 60 orang karena mau difokuskan, tapi ternyata setelah kita share target itu melampui. Peserta yang ikut itu sampai pada angka 80, nah angka ini tidak dilihat dari kwantiti tapi dilihat dari respek pengusaha UMKM. Ternyata tidak hanya Bandung saja, ada dari Aceh, Padang, Sumatera Selatan dan paling jauh itu dari Arab Saudi, bapak Aziz dari Riyad ini sebenarnya pengelola koperasi untuk purna TKI,” katanya dalam webinar dengan tema ‘Pelatihan UMKM Bidang Produk Pangan’ pada Senin (29/06/2020).

“Biasanya ini bagian dari program program perusahaan. Perusahaan nanti akan menyeleksi per UMKM, tapi biasa UMKM ini ada dibawah koordinasi pengawasan koperasi atau dibawah pengawasan yayasan-yayasan yang memfokuskan dirinya pada UMKM,” tambahnya.

Dikatakan akademisi Universitas Mercu Buana ini, pengembangan produk pangan saat ini menjadi kebutuhan dunia. Dimana, sistem pengembangan produk pangan sudah menggunakan teknologi, baik pengemasan hingga sistem penjualannya.

“Jadi memang kebutuhan-kebutuhan hari ini untuk pengembangan, atau disertifikasi prodak pangan itu tidak hanya ada di kita, tetapi sudah jadi wacana dunia sehingga pengetahuan tentang teknologi pangan, pengetahuan tentang bagaimana pengemasannya sangat ditunggu oleh pengusaha kecil,” ucapnya.

Olehnya itu, lanjut pakar ilmu komunikasi ini, untuk menggerakan dan menghidupkan UMKM rakyat kecil perlu adanya langkah pendampingan baik lewat online dan offline. Selain itu, dirinya mengakui pihaknya akan melakukan pelatihan secara langsung bersama para pelaku UMKM di Wilayah Kota Bandung pada, Selasa (30/06/2020).

“Kita membuat mekanisme dari pelatihan ini, pertama online dan dimikskan dengan offline. Besok kita akan bertemu dengan para peserta, khusus untuk Bandung area untuk melanjutkan bagaimana sebenarnya penguatan-penguatan pengetahuan yang mereka dapat, dan sekalugus juga braindstorming dengan kendala-kendala yang rill mereka dapatkan di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Henni Gusfa, pelatihan kepada pelaku UMKM ini juga akan dilakukan di beberapa daerah di Indinesia Timur seperti, di Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambon dan dilanjutkan ke tahap internasional.

“Ini next projek yang kita akan bergerak untuk level nasional dan level internasional. InshaAllah kita akan ke NTT dulu, baru nanti kita ke Ambon dan selanjutnya bergerak untuk melanjutkan ke level Internasional,” ucapnya.

Diketahui, pelatihan yang digelar oleh Unpas dan Len Industri ini menghadirkan pemateri dari akademisi dan penggerak-penggerak UMKM nasional, yakni Prof. H Eddy Jusuf selaku Direktur Universitas Pasudan, Dr. Asep Dedy Sutrisno selaku
Ketua LPM Universitas Pasundan, Ina St. Nurminabari, Sumartini dan Eki Baihaqi akademisi Unpas.(red)

Categories
Bisnis Ekonomi

Pemerintah Diminta Bantu UMKM Agar Kembali Pulih di Masa New Normal

Koran Jurnal, Jakarta – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta pemerintah membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku bisnis yang mendapatkan dampak wabah virus corona atau covid-19. Yakni dengan meringankan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyambut dibukanya kembali sektor ekonomi di masa tatanan kehidupan baru atau New Normal.

Hal itu dikatakan Sandiaga, mengingat sektor bisnis ini telah mendapatkan hantaman pandemi Covid-19, untuk itu peringanan pajak sangat diperlukan agar UMKM kembali pulih.

“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya. Berikan kelonggaran bagi UMKM untuk mereka bisa pulih kembali,” kata Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (17/06/2020).

Sandiaga mengatakan, Indonesia harus menghindari gelombang PHK yang lebih jauh lagi. Pengusaha nasional ini ingin agar jangan sampai ada masyarakat kehilangan pekerjaannya, tidak mendapat penghasilan sementara beban biaya hidup semakin meningkat.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengaku melihat bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam berbisnis. Dia lantas meminta pemerintah memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak, khususnya UMKM.

“Dalam masa pemulihan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat adalah dana tunai, bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan membuka kembali usaha yang sempat tutup,” katanya.

Sandi berpendapat, pembukaan kembali sektor ekonomi saat penerapan normal baru merupakan hal penting. Mantan calon wakil presiden ini mengatakan, sekitar 5 juta orang saat ini sudah kehilangan pekerjaan yang mayoritas berasal dari sektor UMKM.

Ia mengatakan, UMKM telah menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan dan 60 persen sumber ekonomi. Menurutnya, salah satu solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan permodalan kepada pelaku UMKM.

Sebagai salah satu pengusaha, Sandi juga menuturkan, sulit bagi mereka mendapatkan modal dari perbankan karena banyaknya persyaratan administrasi tanpa jaminan pemerintah. Sedangkan, sambung dia, kesulitan akses pada permodalan harus segera mendapatkan solusi.

Meski demikian, dia tetap mendorong pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan-perusahaan besar di tengah pandemi Covid-19. Dia mengatakan, pasalnya mereka telah lama menikmati keuntungan dari pasar di Indonesia.

“Ini kita harus berikan satu dukungan kepada pemerintah untuk bisa mengumpulkan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar karena rata-rata mereka ini yang menikmati pasar populasi Indonesia yang besar,” katanya, seperti dilansir Republika.(red)

Categories
Ekonomi

Pemerintah Keluarkan 5 Skema Perlindungan Ekonomi Bagi Usaha Mikro Terdampak Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultra mikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/04/2020).

Pertama, diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.

Kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.

“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Keempat, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.

Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.

Kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut.

Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah pandemi Covid-19 berakhir.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi

Jelang Harbolnas Akhir Tahun, Ralali.com Berikan Kemudahan Berbisnis Bagi Pelaku UMKM

Koran Jurnal, Jakarta – Menjelang perayaan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada 12 Desember 2018 menjadi kesempatan besar bagi pelaku bisnis e-commerce untuk turut berpartisipasi memberikan penawaran dan promo menarik, salah satunya dari Ralali.com yang menggelar pesta promo untuk barang-barang unggulan produk usaha yang dijual di situs tersebut dalam acara Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas.

Founder dan CEO Ralali.com, Joseph Aditya, mengatakan, kegiatan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas bertema #BisnisituMudah tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk berbelanja kebutuhan usahanya dengan penawaran harga menarik.

“Hari belanja item grosir nasional (Harbignas) dan Ralali.com sudah berlangsung mulai 11 November hingga 12 Desember mendatang dan didedikasikan sebagai kegiatan promo menarik bagi para pengusaha UMKM untuk berbelanja kebutuhan usaha dan menekankan bahwa memulai bisnis itu mudah,” kata Joseph di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Joseph mengatakan, Ralali.com memiliki fitur unggulan terbarubernama Business Innovation Group (BIG), yang bertujuan untuk mempermudah pencarian barang di dalam marketplace. Pada fitur BIG ini, dikelompokkan produk dan segala kebutuhan berdasarkan usaha yang dijalankan.

Saat ini, terdapat lima kategori BIG, yakni BIG Auto (bisnis bidang otomotif), BIG Home (bisnis bidang kontraktor bangunan, arsitektur, interior, dan material bangunan), BIG Market (bisnis bidang elektronik,MRO Maintenance, Repair & Operation), mode dan kecantikan, BIG Office (dukungan kebutuhan peralatan kantor), dan BIG Resto (bisnis bidang perhotelan, restoran, katering, dan seputar kuliner).

“Berbeda dengan platform e-commerce atau marketplace lainnya yang didominasi seputar jual-beli online C2C (consumer-to-consumer) dan B2C (business-to-consumer), kami sejak awal fokus pada model bisnis B2B (business-to-business), untuk menjembatani transaksi antarperusahaan di Indonesia,” katanya.

Josep mengatakan, target program #Harbignas dan fitur BIG tersebut adalah peningkatan transaksi bisnis kalangan UMKM dan efisiensi berbelanja yang meningkat, sehingga bisnis UMKM menjadi semakin maju pesat.

“Melalui Ralali.com, kami ingin menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memulai atau menjalankan bisnisnya dengan sukses, dengan platform yang menyediakan produk berkualitas, serta memudahkan pelaku usaha dalam negeri dan seluruh dunia untuk saling terhubung,” kata Joseph.

Pada kesempatan sama, Rex Marindo, Founder Warunk Upnormal mengatakan, industri kuliner saat ini terus berkembang pesat dengan menjamurnya restoran baru.

Rex mengapresiasi bahwa hal tersebut direspon dengan baik oleh Ralali.com, salah satunya lewat fitur BIG Resto. Rex menuturkan, berada di era globalisasi dan ekonomi digital, para pelaku UMKM dituntut untuk melek teknologi agar dapat bersaing di pasaran.

“Pemanfaatan teknologi digital seperti melalui marketplace online B2B sangat memfasilitasi langkah memulai dan menjalankan bisnis menjadi lebih mudah, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Rex.(ton)

Categories
Daerah Ekonomi

BRI Dukung Program Pemerintah Perhutanan Sosial di Boyolali

Koranjurnal.co.id, Boyolali – Program pemerataan ekonomi merupakan salah satu program prioritas yang mendapatkan perhatian khusus pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Hingga saat ini, pemerintah telah memiliki 2 agenda utama yang menjadi fokus kegiatan dalam rangka menekan angka kemiskinan di wilayah kehutanan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif dan berkelanjutan yang pada gilirannya meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Sebagai gambaran, saat ini terdapat 25.863 desa yang berada dalam wilayah hutan yang 70 persen diantaranya menggantungkan kehidupan dari sumber daya alam yang tersedia dari hutan. 

Dalam kerangka tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus gencar mengimplementasikan  pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, salah satunya melalui program Perhutanan Sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan, dengan berpedoman pada pemeliharaan hutan yang lestari. Melalui Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan kesempatan kepada masayarakat untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan sebagai lahan pertanian yang bersifat ekonomis.

Untuk mendukung program tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Direktur Utama Bank BRI Suprajarto pada Sabtu, 04 November 2017 menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan di Boyolali, Jawa Tengah. Bank BRI sebagai salah satu BUMN, ikut berperan aktif  dalam kegiatan tersebut melalui berbagai layanan dan produk-produk perbankan berbasis UMKM. 

BRI akan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  kepada lebih para petani yang tersebar di Pemalang dan Boyolali. Para petani juga akan diberikan Kartu Tani yang juga dapat difungsikan sebagai kartu debit Bank BRI bagi para petani, kartu penjualan hasil panen, pengambilan pupuk bersubsidi, dan sebagai data sumber untuk memberikan pinjaman dan layanan KUR kepada para petani.
 
“BRI akan mendukung program Perhutanan Sosial yang digagas oleh pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Boyolali. Bentuk dukungan Bank BRI sebagai lembaga keuangan perbankan salah satunya adalah dengan memberikan KUR, Kartu Tani, dan CSR BRI Peduli kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan,” ungkap Suprajarto di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (04/11/2017).‎

Bank BRI melalui kegiatan ini mendukung penuh program pemerintah, yakni redistribusi asset kepada para petani dalam bentuk lahan yang dapat dikelola secara ekonomis untuk kesejahteraan bersama. Harapannya melalui program ini, dapat meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan penambahan jumlah luas lahan bagi para petani.

Bank BRI pada kesempatan yang sama juga memberikan bantuan CSR BRI Peduli kepada Poktan yang berasal dari Kabupaten Pemalang, berupa 7 Alat Pemipil Jagung, 3 unit Saung Meeting, 11 unit Tandon air, dan Rumah pompa sebanyak 3 unit. 

Tidak hanya itu, untuk Poktan yang terdapat di Kabupaten Boyolali, BRI juga memberikan CSR BRI Peduli berupa 8 unit alat Pemipil Jagung dan 8 Hand Tractor. Bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan para petani untuk mengelola lahan pertanian yang akan di garap.

“Pemberian CSR ini merupakan bentuk kepedulian Bank BRI kepada masyarakat yang telah mendapatkan legal standing  pengelolaan lahan hutan. Harapannya agar dapat meningkatkan produktivitas para petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” tutup Suprajarto.

Pewarta : Anton