Tag: Papua

Categories
Militer Polhukam TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Berangkatkan 850 Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua

Koran Jurnal, Palembang – “Saya ingin melihat dan mengecek langsung kesiapan kalian sekaligus memberikan arahan sebagai bekal dalam penugasan. Secara de Jure dan de Facto, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.” Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., saat melepas 850 Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua di Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan, Jum’at (24/3/2023) kemarin.

Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 450 Prajurit dari Yonif R 200/BN pimpinan Letkol Inf R. Siregar dan 400 Prajurit dari Yonif 133/YS pimpinan Letkol Inf Andika Ganesakti. Mereka diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh 593.

Di hadapan prajurit, Panglima TNI mengatakan yakin dengan kesiapan prajurit dalam mengemban misi mulia dalam menjaga keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Secara umum kondisi di Papua dan Papua Barat relatif kondusif, namun di beberapa tempat masih ditemui gangguan keamanan dari kelompok separatis Teroris Papua,” ujar Laksamana Yudo Margono.

Jenderal bintang empat itu juga menyampaikan pesan kepada prajurit agar dapat membangun komunikasi dan menjaga kedekatan dengan seluruh komponen masyarakat setempat.

“Prajurit yang bertugas harus mampu membangun komunikasi positif dengan para tokoh di Papua untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada,” cetus Panglima TNI.

“Saya sangat yakin dan percaya kalian semua mampu menjawab kepercayaan dan amanah besar ini dengan baik,” tandasnya.

Panglima TNI juga mengungkapkan, sengaja hadir untuk memberikan semangat dan mengecek kesiapan serta kelengkapan secara langsung.

“Prajurit ini bertugas selama 1 tahun kedepan. Mereka menggantikan Prajurit yang telah bertugas satu tahun sebelumnya,” tukasnya.

Adapun kelengkapan satgas yang dicek Panglima TNI diantaranya Kaporlap yang diterimakan kepada personel harus sesuai standar operasi TNI seperti Sepatu PDL, Baju Loreng, alat navigasi darat, teropong dan lain-lain.

Hadir dalam pelepasan, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M., Pejabat utama Mabes TNI, Asisten Operasi Kasad, Pangdam II/SWJ, Kapolda Sumsel serta unsur Forkopimda.(Pusp)

Categories
Polhukam

Pdt Freeth Sebut Pelibatan Tokoh Adat dan Para Mama Untuk Menyelesaikan Masalah Papua Lebih Didengar

Koran Jurnal, Jakarta – Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pdt. Freeth R.P mengatakan, sejak 2001 saat Otonomi Khusus (Otsus) dimulai di Papua pihaknya termasuk dalam para tokoh yang mengawal kebijakan tersebut. Sebagai tokoh agama, pihaknya mendukung secara penuh kebijakan pemerintah di Papua yakni DOB dan Otsus.

“Untuk menyelesaikan permasalahan Papua akibat ekses yang timbul, maka lebih dimaksimalkan pelibatan orang Papua sendiri. Terlebih para tokoh adat, tokoh agama dan para mama karena suaranya akan lebih didengar,” ujar Freeth dalam keterangannya, Kamis (7/7/2022) malam

Sebagai orang Papua yang ada di perantauan, kata Freeth, pihaknya akan selalu mendorong upaya pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan Papua. Apalagi kesejahteraan itu ditujukan bagi masyarakat akar rumput.

“Namun sebagai tokoh agama yang tugasnya hanya mengarahkan umat, saya rasa keadilan bagi masyarakat Papua masih jauh dari yang diharapkan. Dari sana timbul lah penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat bagi Papua,” katanya.

Akar masalah ini, sambung Freeth, masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan Dana Otsus tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua justru kerap terabaikan.

“Penyebabnya yakni Dana Otsus yang sedianya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, namun dikorupsi dan hanya dinikmati oleh kalangan pejabat saja. Kondisi ini berjalan sejak dulu hingga sekarang,” tukasnya.(rls)

Categories
Daerah TNI

Satgas Satuan Organik Yonif Raider 301/PKS Luncurkan Program Revitalisasi Masyarakat Distrik ILU Kab Puncak Jaya Papua

Koran Jurnal, Puncak Jaya Papua – Satgas Satuan Organik Yonif Raider 301/Prabu Kiansantang resmi meluncurkan Program Revitalisasi Masyarakat Distrik ILU Kabupaten Puncak Jaya Papua, di Pos Distrik ILU Kab Puncak Jaya Papua, Senin (9/5/2022).

Komandan satgas (Dansatgas) Satuan Organik Yonif Raider 301/PKS Letkol Inf Muhammad Syaifudin Fanany, S.H., M.I.P., mengatakan, program tersebut adalah inovasi Satgas satuan organik Yonif Raider 301/PKS untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan cara membangun Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian di wilayah khususnya Distrik ILU Kab Puncak Jaya Papua.

“Kegiatan ini adalah salah satu program Binter (pembinaan teritorial) Bintahwil (pembinaan satuan wilayah) dari kami Satgas satuan organik Yonif Raider 301/PKS. Kami membuat suatu inovasi yang dinamakan program revitalisasi masyarakat desa khususnya di Distrik ILU Kab.Puncak Jaya Papua yaitu dengan pemberdayaan masyarakat setempat dengan cara membangun ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah penugasan kami, Distrik ILU Kab. Puncak Jaya Papua,” kata Syaifudin Fanany seusai meresmikan kios Ekonomi Kreatif, di Pos Distrik ILU Kab. Puncak Jaya Papua, Senin sore (9/5/2022).

Adapun hal yang mendasari kegiatan atau program ini yaitu untuk mengatasi kesulitan masyarakat desa dan upaya memaksimalkan potensi hasil pertanian di wilayah tersebut.

Diketahui, Distrik ILU adalah salah satu dari delapan Distrik yang ada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kabupaten Puncak Jaya, terdapat 31.667 jiwa yang bertempat tinggal di wilayah Distrik tersebut. Kondisi geografis yang merupakan wilayah perbukitan dan gunung serta mempunyai curah hujan yang cukup tinggi membuat sebagian besar mata pencaharian penduduk lokal bertani dan berkebun.

“Hasil dari pertanian dan kebun ini memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi,” imbuh Syaifudin Fanany.

Akan tetapi adanya potensi tersebut tidak didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Seperti halnya untuk mencapai ke daerah Distrik ILU harus melalui Kota Wamena dan memerlukan waktu sekitar dua hari dua malam dengan menggunakan Mobil Double Cabin ataupun Truk berkemampuan 4 X 4. Ada juga transportasi udara, namun kapasitasnya yang terbatas dan hanya bisa dilalui oleh pesawat perintis membuat sebagian kecil masyarakat saja yang menggunakannya. Dampak dari kendala transportasi tersebut membuat harga barang-barang kebutuhan dan bahan pokok rumah tangga menjadi sangat tinggi atau mahal. Hasil pertanian maupun kebun yang seharusnya bisa dijual ke kota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga tetapi karena tidak didukung sarana transportasi yang memadai menjadi kendala utama sehingga masyarakat Distrik tersebut lebih memilih menjual hasil kebunnya di wilayah tempat tinggalnya saja. Hal inilah yang kemudian membuat roda perekonomian kurang maksimal, apalagi beberapa warga ada yang pasrah dengan keadaan dan bertransaksi menggunakan sistem barter.

“Berdasarkan data diatas yang disesuaikan dengan fakta aktual di lapangan, maka Satgas Satuan Organik Yonif 301/PKS berinisiatif membuat suatu inovasi sebagai bentuk program Binter Bintahwil-nya yang dinamakan Program Revitalisasi Masyarakat Desa yang digagas oleh Mayor Inf Heri Andy Nova Sirait yang menjabat sebagai Wadansatgas,” ungkap Syaifudin Fanany.

Untuk mewujudkan dan menyukseskan program tersebut, Satgas Satuan Organik Yonif 301/PKS juga mengajak siswa-siswi sekolah SMU Negeri ILU untuk mengolah hasil tani dan kebun warga menjadi suatu produk olahan makanan yang bermanfaat dan bernilai tinggi.

“Satgas Satuan Organik Yonif 301/PKS mengajak siswa-siswi tersebut ikut dalam belajar cara mengolah makanan yang selanjutnya akan dijual ke masyarakat setempat. Sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme dimana siswa-siswi mendapat ilmu pengetahuan di bidang ekonomi sedangkan masyarakat lokal dapat menikmati hasil tani tersebut dengan produk yang mempunyai nilai jual tinggi. Harapannya dari seluruh kegiatan tersebut, Satgas Satuan Organik Yonif Raider 301/PKS berhasil menggerakkan perekonomian di wilayah penugasannya terkhusus Distrik ILU,” beber Syaifudin Fanany.

Salah seorang Guru SMU Negeri ILU, Ibu Norce Sarah Maria Naat, S.Pd. merasa terharu dan memuji program yang digagas Satgas satuan organik Yonif Raider 301/PKS. Menurutnya, kegiatan atau program tersebut menambah pengetahuan bagi siswa/i dalam bidang ekonomi kreatif.

“Ini menyambung pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita didik bersama. Ini hal pertama yang menjadi sukacita kita karena kerinduan kita sedikit terjawab, karena saya ingin mereka….(haru Ibu Norce) lebih baik lagi,” tuturnya.

Untuk diketahui, Satgas Yonif Raider 301/Prabu Kiansantang merupakan satuan pertama yang dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sebagai Satgas Satuan Organik di wilayah Kabupaten Puncak Jaya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 173/Praja Vira Braja. Yang salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas-tugas Kodim dan Koramil dengan melakukan Pembinaan Teritorial dan Komunikasi Sosial terhadap masyarakat Papua.(*)

Categories
Polhukam

Otonomi Khusus dan Paradigma Baru Percepatan Pembangunan Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Demonstrasi mendesak dilakukannya evaluasi terhadap otonomi khusus Papua dan Papua Barat disuarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur, di Jakarta, Jum’at (27/11/2020) lalu.

Aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari gabungan mahasiswa Papua dan Papua Barat maupun masyarakat di Jakarta yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut berlangsung di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Koordinator Lapangan, Petrodes Mega Keliduan, S.Sos, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.

“Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah? Karena otonomi khusus itu tidak pernah salah maka kami mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap jalannya otonomi khusus tersebut,” ujar Mega dalam orasi di depan gedung Kemendagri.

Mega mengatakan, selama ini otonomi khusus sudah pernah dievakusi sebanyak dua kali, namun hasilnya tidak pernah diketahui publik. Padahal, otonomi itu, sekali lagi, merupakan milik rakyat dan tidak pernah salah. Tidak pernah ada otonomi khusus tanpa ada masyarakat Papua.

Menurut Mega, sebuah evalusi seharusnya memiliki tolak ukur keberhasilan maupun kesuksesan yang jelas. Berdasarkan evaluasi itulah kemudian diambil kesimpulan bahwa sebuah Otsus dilanjutkan atau malah bisa dibatalkan.

Dikatakannya, otsus tidak pernah salah karena dia dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu yang salah adalah birokrat di pusat maupun daerah.

Selama ini dana yang digelontorkan untuk otonomi khusus sudah sangat besar yaitu mencapai Rp129 trilun. Namun dana tersebut seolah menguap tanpa ada kemajuan yang berarti untuk rakyat Papua dan Papua Barat.

“Saya bertanya kepada Anda kalian di sini apakah Anda merasakan manfaat Otsus? Apakah Anda masih tetap merasakan kelaparan dan kemelaratan?” tanya Mega yang langsung dijawab “Iya kami merasakan kelaparan dan kemelaratan” oleh para anggota demonstran.

Karena itu, Mega juga mendesak aparat untuk menindak tegas para birokrat yang telah menyalagunakan dana Otsus untuk kepentingannya sendiri. “Kami minta KPK juga agar turun tangan di Papua, jangan membiarkan penyalahgunaan anggaran terjadi di Papua,” ujarnya.

Orasi yang berlangsung selama 15 menit itu kemudian diterima oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengutus Ottow Awarawi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.

Putera asali Serui ini mengatakan atas nama Menteri Dalam Negeri pihaknya menerima tuntutan suara dari perwakilan Papua dan Papua Barat tersebut.

“Tapi kita semua harus sadar bahwa pemerintah telah melakukan hal yang baik selama ini dengan memberlakukan Otonomi Khusus. Dan Otsus ini adalah bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap orang Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Terhadap tuntutan untuk memeriksa para oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otsus tersebut Ottow mengatakan hal tersebut akan diteruskan ke pihak yang bertanggung jawab. Pada prinsipnya, pihaknya juga setuju terhadap aspirasi tersebut.

“Kami juga setuju bahwa siapapun yang menyalahgunakan dana Otsus harus diproses,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap putera-puteri Papua dan Papua Barat saat ini sangat besar. Hal itu bisa terlihat dari jumlah putera/puteri Papua dan Papua Barat yang bertugas di kementerian/lembaga mencapai 300 orang.

Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan butir-butir tuntutan para demonstran yang dilanjutkan dengan foto bersama.

Semangat dan Paradigma Baru Kelola Papua

Setiap 1 Desember memang diperingati sebagai Hari Proklamasi West Papua. Padahal dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 2 Agustus 1969, rakyat sudah memutuskan secara aklamasi untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menangapi hal tersebut, Ketua Bamus Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay menegaskan bahwa Pepera pada 2 Agustus 1969 itu sudah memutuskan bahwa Papua bergabung dengan NKRI dengan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan berdasarkan pengakuan internasional Papua juga telah masuk NKRI pada hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

“Saya garis bawahi sudah clear (Papua masuk NKRI). Fakta sudah membuktikan internasional sudah clear Papua masuk NKRI,” kata Willem Frans Ansanay dalam diskusi secara virual bertema “Ilusi 1 Desember”, pada Senin (30/11/2020).

Saat ini, kata dia, Pemerintah Pusat telah memberikan langkah tepat untuk mengubah Papua lebih baik melalui Dana Otonomi Khusus. “Pemerintah telah memberikan langkah sangat tepat bagi Papua dan telah menyetujui dana Otonomi Khusus bagi Papua,” katanya.

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Kabiay menilai bahwa peringatan hari Kemerdekaan West Papua pada tanggal 1 Desember merupakan sebuah mimpi belaka. Sebab, Papua sudah jelas masuk dipangkuan NKRI dan merdeka pada 17 Agustus 1945.

“Tanggal 1 Desember itu suatu mimpi belaka saja karena kita sudah merdeka 17 Agustus. PBB sudah menyatakan Papua bagian dari Indonesia yang sah. Dalam membentuk negara bukan hal mudah dan tidak mudah membalikan telapak tangan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus atau otsus tahap kedua di Tanah Papua akan segera dilaksanakan.

Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No.20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Keppres itu bertujuan agar tercipta semangat paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud,” ujar Moeldoko kepada media, Selasa (1/12/2020).

Lebih lanjut, Moeldoko menyampaikan terdapat lima hal sebagai kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Pertama, tranformasi ekonomi berbasis wilayah adat. Kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Ketiga mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua. Keempat infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi, dan kelima tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak.

“Lima hal itulah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” imbuh Moeldoko.

Adapun Otonomi Khusus Papua tahap pertama berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada 2021.

Pembodohan Masyarakat Papua
Pada tanggal 1 Desember, kemarin, terjadi dua demonstrasi di Jakarta. Demontrasi tersebut digelar oleh kelompok yang pro maupun kontra terhadap Otonomi Khusus Papua, tepatnya di tugu Patung Kuda, Selasa (1/12/2020).

Demonstrasi pertama berasal dari pihak yang menuntut agar otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat ditiadakan. Pasalnya, ada banyak kekacauan dalam Otsus selama ini.

Demonstrasi kedua yaitu mereka yang mendukung agar Otsus tetap berjalan. Demonstrasi ini dilakukan setelah kelompok pertama yang meminta agar Otsus dibubarkan.

Mereka memang tidak menampik berbagai pelanggaran dalam praktik Otsus selama ini. Karena itu, mereka tetap menuntut untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus tersebut.

Karena itu, kelompok ini mengecam pernyataan kelompok yang menolak Otsus sebagai sebuah pembodohan terhadap masyarakat.

“Kami tetap mendukung Otsus. Karena itu, kami mengecam pihak yang tidak berkepentingan dengan memanfaatkan masyarakat Papua untuk menolak Otsus. Ini merupakan pembodohan dan merugikan masyarakat Papua sendiri,” ujar salah seorang demontran, yang tidak ingin namanya disebutkan di Jakarta.(rls/ant)

Categories
Daerah Polhukam

Deklarasikan Keutuhan NKRI, Pemuda Papua: Kita Semua Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia

Koran Jurnal, Papua – Pemuda Papua memimpin pembacaan teks Pancasila yang diikuti puluhan perwakilan pemuda Malang Raya. Pemuda tergabung dalam Sinergi Anak Negeri itu berkumpul melakukan deklarasi keutuhan NKRI.

Naskah Pancasila dibaca Fernando David, seorang mahasiswa di salah satu kampus di Kota Malang. Menggelegar dan tegas naskah Pancasila itu dibacakan di Gedung Eks SOB, Jalan Besar Ijen, Kota Malang, Senin (30/11/2020).

Pemuda asal Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat itu mengaku sebagai generasi bangsa, pemuda Papua juga mempunyai hak yang sama mengisi ruang publik, baik pemerintah, swasta, dan ruang lainnya.

“Kita semua satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yakni bahasa Indonesia. Kami ingin turut bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” tegas mahasiswa semester 7 itu.

Senada dengannya, Musa Nehemia Kurube juga menegaskan setiap pemuda tentu mempunyai cita-cita untuk sukses di tanah airnya.

Saya ingin turut mengisi ruang di pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Apalagi saya belajar Adminstrasi Publik di kampus saya. Saya di Malang ingin belajar dan sukses sebagai pemuda NKRI,” bebernya.

Sinergi Anak Negeri se-Malang Raya menggelar deklarasi keutuhan NKRI bersama perwakilan organisasi kepemudaan, yakni GM FKPPI, Pemuda Pancasila, PC NU Kota Malang, Ansor-Banser, HMI, GMNI, GMKI, PMII, Duta Pancasila, dan Aremania. Mereka bersama Pemuda Papua di Malang menyatakan komitmen untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.(pen/red)

Categories
Polhukam

Otsus Papua Milik Rakyat, Pemerintah Diminta Segera Evaluasi

Koran Jurnal, Jakarta – Desakan melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus Papua dan Papua Barat hari ini disuarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur, di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari gabungan mahasiswa Papua dan Papua Barat maupun masyarakat di Jakarta yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut berlangsung di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Koordinator Lapangan, Petrodes Mega Keliduan, S.Sos, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.

“Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah? Karena otonomi khusus itu tidak pernah salah maka kami mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap jalannya otonomi khusus tersebut,” ujar Mega dalam orasi di depan gedung Kemendagri.

Mega mengatakan, selama ini otonomi khusus sudah pernah dievakusi sebanyak dua kali, namun hasilnya tidak pernah diketahui publik. Padahal, otonomi itu, sekali lagi, merupakan milik rakyat dan tidak pernah salah. Tidak pernah ada otonomi khusus tanpa ada masyarakat Papua.

Menurut Mega, sebuah evalusi seharusnya memiliki tolak ukur keberhasilan maupun kesuksesan yang jelas. Berdasarkan evaluasi itulah kemudian diambil kesimpulan bahwa sebuah Otsus dilanjutkan atau malah bisa dibatalkan.

Dikatakannya, otsus tidak pernah salah karena dia dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu yang salah adalah birokrat di pusat maupun daerah.

Selama ini dana yang digelontorkan untuk otonomi khusus sudah sangat besar yaitu mencapai Rp129 trilun. Namun dana tersebut seolah menguap tanpa ada kemajuan yang berarti untuk rakyat Papua dan Papua Barat.

“Saya bertanya kepada Anda kalian di sini apakah Anda merasakan manfaat Otsus? Apakah Anda masih tetap merasakan kelaparan dan kemelaratan?” tanya Mega yang langsung dijawab “Iya kami merasakan kelaparan dan kemelaratan” oleh para anggota demonstran.

Karena itu, Mega juga mendesak aparat untuk menindak tegas para birokrat yang telah menyalagunakan dana Otsus untuk kepentingannya sendiri. “Kami minta KPK juga agar turun tangan di Papua, jangan membiarkan penyalahgunaan anggaran terjadi di Papua,” ujarnya.

Orasi yang berlangsung selama 15 menit itu kemudian diterima oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengutus Ottow Awarawi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.

Putera asali Serui ini mengatakan atas nama Menteri Dalam Negeri pihaknya menerima tuntutan suara dari perwakilan Papua dan Papua Barat tersebut.

“Tapi kita semua harus sadar bahwa pemerintah telah melakukan hal yang baik selama ini dengan memberlakukan Otonomi Khusus. Dan Otsus ini adalah bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap orang Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Terhadap tuntutan untuk memeriksa para oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otsus tersebut Ottow mengatakan hal ini akan diteruskan ke pihak yang bertanggung jawab. Pada prinsipinya, pihaknya juga setuju terhadap aspirasi tersebut.

“Kami juga setuju bahwa siapapun yang menyahgunakan dana Otsus harus diproses,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap putera-puteri Papua dan Papua Barat saat ini sangat besar. Hal itu bisa terlihat dari jumlah putera/puteri Papua dan Papua Barat yang bertugas di kementerian/lembaga mencapai 300 orang.

Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan butir-butir tuntutan para demonstran yang dilanjutkan dengan foto bersama.

Sebelumnya, demonstrasi dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB namun molor hingga pukul 14.00 WIB.(rls/red)

Categories
Ekonomi

Pertamina Bantu 220 UMKM Papua dan Maluku Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Akan tetapi seperti yang diketahui bersama, UMKM merupakan salah satu tonggak gantungan harapan penggerak ekonomi Nasional. Oleh sebab itu, dalam arahannya, Presiden mendorong agar terjadi sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membantu UMKM agar dapat bertahan.

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah perusahaan berbasis sosial yaitu: Kitong Bisa Enterprise (KBE) dan Pertamina MOR VIII bekerjasama dalam mengusung program UMKM Naik Kelas bagi lebih dari 220 UMKM. Program ini bertujuan termasuk membantu UMKM tersebut dapat tetap bertahan selama masa Covid-19.

Dalam program tersebut, KBE melakukan pelatihan dan pendampingan. Pertamina MOR VIII kemudian menyediakan pembiayaan modal usaha bagi para pelaku UMKM tersebut.

Pendampingan dilakukan di wilayah Jayapura, Ternate, Ambon dan Tual, diikuti oleh 220 pelaku UMKM. Program tersebut dimulai dari bulan Juli, dan akan berakhir di Bulan Desember nanti. Pelatihan dan Pendampingan yang diberikan secara intensif, dilakukan secara Daring dan Luring, dengan fasilitator dan instruktur berpengalaman yang langsung bersentuhan dengan pelaku UMKM di lapangan.

“Pertamina terus mendukung pengembangan UMKM agar tumbuh menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri, kami berharap dengan adanya program ini lebih banyak lagi pelaku usaha yang membangun bisnis dari Timur Indonesia ke Barat,” kata Edi Mangun, Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero) saat di wawancara melalui telepon, Sabtu (10/10/2020).

Direktur utama sekaligus pendiri Kitong Bisa Enterprise: Khoirun Mumpuni, menjelaskan alasan Kemitraan Usaha Sosial ini di dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh UNDP dengan tema “Transforming Crowdfunding through innovative finance and technology”.

Khoirun menjelaskan bahwa sebagai usaha sosial yang fokus menyelesaikan permasalahan pengangguran yang terjadi di daerah Indonesia Timur dengan mengedukasi dan memberdayakan sehingga mendorong lebih banyak lagi anak muda khususnya perempuan untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya KBE menyambut baik kerjasama dengan Pertamina Region VIII ini.

“Tantangan bagi bisnis pemula dan UMKM adalah akses pembiayaan, maka dari itu crowdfunding adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan agar sebuah usaha/program dapat berjalan dengan baik, dan kemitraan kami dengan Pertamina ini merupakan bentuk konkritnya,” tambah Khoirun.

Maka dari itu, KBE memiliki visi untuk membangun ekosistem wirausaha yang berkelanjutan bagi pemuda di Indonesia Timur dengan 4 pendekatan, pelatihan bisnis dan pendampingan, pengembangan produk, akses pembiayaan serta memberikan akses pasar offline serta online, dan bekerja lebih keras lagi dalam bentuk kemitraan, dengan berbagai Pihak lain, baik swasta, maupun pemerintahan.

Bukan hanya memberikan Pelatihan, KBE bersama Pertamina terus melakukan pembinaan menyeluruh.

“Salah satu contohnya adalah: Selly Making pemilik dari Suka Sushi, salah satu penerima manfaat program ini di Jayapura. Dengan adanya kerjasama ini, beliau akhirnya bisa buka outlet sushi di Mall Jayapura, mampu mempekerjakan 5 orang dan pendapatan meningkat drastis. Di Jayapura sendiri ada lebih dari 60 UMKM yang dibantu dalam program UMKM Naik Kelas ini,” tambah Khoirun memberikan penjelasan di acara Daring tersebut.

Program Pertamina dan Kitong Bisa Enterprise ini diharapkan dapat menjadi contoh Kemitraan Swasta dan Lembaga Nirlaba yang dapat mendorong lebih banyak lagi UMKM bertahan di masa sulit Covid-19 ini.

Categories
Infrastruktur

Pemerintah Segera Rehab Kantor dan Fasilitas Publik Akibat Kerusuhan di Wamena Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merehabilitasi kantor-kantor pemerintah dan fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu. Untuk itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sebagaimana dalam penanganan bencana, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dalam menangani hal itu, agar bisa lebih cepat karena ini kerusakannya cukup masif

“Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, seperti kantor Sekretariat daerah, kantor Badan Pengelola Keuangan, kantor Bappeda, kantor Inspektorat, Dinas Informasi dan Komunikasi, kantor Satpol PP, kantor Badan Lingkungan Hidup, PLN, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Perhubungan. Itu yang rusak berat,” kata Budi kepada wartawan usai mengikuti rapat internal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (08/10/2019)

Kemudian yang rusak ringan, menurut Menteri PUPR, ada 34, 8 kantor dan 26 sarana pendidikan. Sehingga total untuk kantor-kantor ada 44. Kemudian untuk ruko atau tempat usaha ada 450 ruko yang rusak terbakar, kemudian rumah ada 165 rumah.

“Itu semua perintah bapak presiden tadi agar ditangani, termasuk rumah akan ditangani oleh Kementerian PUPR kemudian pelaksanaannya nanti pasti mengikutkan pengusaha lokal, material lokal, dan juga pelaksananya juga dibantu oleh TNI,” ungkap Basuki.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom, sekarang ini sudah mulai dilakukan pembersihan. Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Dirjen dari PUPR dan beberapa menteri juga ada di Wamena untuk menindaklanjuti perintah Presiden ini.

“Ini yang kami laporkan tadi sudah mulai ditangani, mudah-mudahan akan lebih cepat,” ucap Basuki seraya menambahkan, kerusakannya ternyata kebanyakan kalau menurut laporan itu di atap-atapnya saja.

“Konstruksinya masih bisa di, ini bisa dilihat. Menurut saya karena kami juga mengirim tim badan litbang untuk mengaudit konstruksinya. Jadi kebanyakan atap-atapnya sehingga mudah-mudahan bisa lebih cepat,” jelas Basuki.(sek/red)

Categories
Pendidikan Ragam

Pemuda Asal Papua Jadi Delegasi di AYIMUN 2019

Koran Jurnal, Malaysia – Asia Youth International Model United Nation (AYIMUN) adalah Simulasi Konferensi Internasional yang dilaksanakan di negara pilihan. Konferensi ini menghadirkan Pemuda dari seluruh penjuru dunia yang tertarik untuk membahas isu internasional dan mencari resolusi secara bersama. AYIMUN dilaksakan di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 25 – 28 Agustus 2019. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari puluhan negara di dunia.

Kodam XVII/Cenderawasih yang sangat peduli dengan pembangunan karakter pemuda di Papua secara langsung memberikan dukungan akomodasi kepada Pemuda asal Papua Steve Rick Elson Mara yang saat ini sedang kuliah S2 di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.

Kodam XVII/Cendrawasih melihat Steve Mara sebagai sosok pemuda yang sangat berpotensi untuk menjadi Pemimpin di Indonesia masa depan. “Kami melihat Steve adalah pemuda yang memiliki visi yang besar untuk membangun Indonesia di masa depan, Steve adalah sosok pemuda yang tidak berpikir sektoral tetapi memiliki cakrawala berpikir yang luas sehingga sudah layak kami dukung untuk pembangunan karakter”.

Pada kegiatan AYIMUN 2019, Steve bergabung di United Nation Development Program (UNDP) dengan negara alokasinya adalah Republik Rwanda.

“Saya bangga bisa menjadi bagian dari Konferensi Internasional ini. Ini merupakan Model United Nation kedua yang saya ikuti setelah yang pertama dulu saya ikut di Tangerang yaitu Model United Nation Climate Change Conference,” kata Steve Mara.

Dalam Konferensi Internasional di Malaysia ini, Steve Mara membuat position Paper yang di fokuskan pada Pendidikan sebagai kunci utama negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketahanan terhadap pemudanya. “Jika tingkat pendidikan di suatu negara itu rendah atau tidak menjadi fokus utama pemerintah, maka sudah menjadi hal tentu bahwa daerah atau negara tersebut akan terjadi krisis di semua lini”.

Dalam konferensi tersebut, Steve juga mendapat kesempatan dua (2) kali untuk berbicara di depan forum dalam :General Speaker List’ dan sekali dalam mosi tentang akar masalah disetiap negara dan Steve menyampaikan tentang Pembangunan Informasi dan Teknologi bagi ketahanan Pemuda.

Lanjut Steve yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Pemuda LIRA Prov. Papua ini, “Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Khususnya kepada Kodam XVII/Cendrawasih yang telah mendukung akomodasi selama kegiatan di Malaysia, saya berharap Kodam XVII/Cenderawasih juga dapat terus melakukan pembinaan karakter kepada Pemuda Papua untuk menjadi Pemimpin di Indonesia, Khusunya di Indonesia bagian timur ini”.

“Saya bangga lahir sebagai orang Papua tapi Saya jauh lebih bangga sebagai orang Indonesia. Karena bila Saya hanya orang Papua Saya sangat kerdil dan termarjinalkan. Tapi bila Saya orang Indonesia maka Saya sangat kaya, Saya punya Jawa, punya Sumatra, punya Kalimantan, punya Sulawesi dan sebagainya dari Sabang sampai Merauke dengan segala keberagamannya,” terang Stave.

Ia menambahkan, harapan bangsa saat ini ada di tangan pemudanya. Pemuda bukan hanya tulang punggung tetapi pemuda adalah nafas masa depan negara.

“Mari kubur dalam-dalam solidaritas sempit yang bersifat kedaerahan, kesukuan atau kelompok kecil yang terkotak-kotakkan. Namun mari perkokoh solidaritas Nasional sebagai generasi muda Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu kesatuan yang tak terceraikan,” tandasnya.

Categories
Polhukam

Kabar Papua, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Perusuh

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas Mengenai Penanganan Situasi Terkini di Papua. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at (30/08/2019).

Dalam pengantarnya Presiden Jokowi kembali menegaskan, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban dirinya harus memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar hukum, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas publik.

“Juga tidak ada toleransi kepada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkis,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden kembali mengulang perintahnya kepada aparat keamanan agar bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun.

“Saya sudah mendapatkan laporan tindakan hukum sudah dilakukan, baik proses hukum kepada oknum sipil maupun oknum militer yang melakukan tindakan itu, sudah dikerjakan tanpa kecuali,” ungkap Presden.

Presiden juga memerintahkan agar situasi kemanan, ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera secepat-cepatnya dipulihkan.

“Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya,” tegas Presiden.

Kerusakan fasilitas umum, lanjut Presiden, juga segera diperbaiki sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, pelayanan kepada publik, aktivitas pemerintahan bisa dikembalikan normal kembali.

“Saya percaya bahwa warga di Papua, warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara,” kata Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.(DBPers/red)