Category: Featured

Featured posts

Categories
Featured Megapolitan

BNN RI Apresiasi Dukungan Maskapai Citilink dalam Upaya P4GN

Koran Jurnal, Jakarta – Selama tiga tahun berjalan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan PT. Citilink Indonesia telah menjalin kerjasama yang harmonis dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Atas kontribusi yang telah diberikan oleh Citilink baik dalam upaya tersebut, Kepala BNN RI, Drs. Heru Winarko, S.H. mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas peran serta PT. Citilink Indonesia selama ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BNN RI saat memberikan sambutannya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional dengan PT Citilink Indonesia, yang dilaksanakan di Gate 7, Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Kepala BNN RI mengungkapkan bahwa kerjasama yang telah dijalin dengan Citilink sudah cukup lama dan intens. Sinergi yang kuat telah memberikan keuntungan untuk kedua pihak.

Dengan adanya sinergitas dengan maskapai Citilink, maka proses saat membawa para pelaku kejahatan narkoba dan barang bukti serta peralatan khusus milik para petugas BNN dengan menggunakan pesawat Citilink menjadi lebih mudah dan terfasilitasi dengan baik.

Kepala BNN RI menambahkan, sebagai salah satu perusahaan BUMN, Citilink secara aktif telah melaksanakan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Bentuk konkretnya, Citilink telah melaksanakan serangkaian program seperti sosialisasi, tes urine, dan capacity building.

Dalam konteks keamanan penerbangan, peningkatan kapasitas kru pesawat sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam hal keamanan semata namun juga dalam keterampilan mendeteksi narkoba.

“Oleh karena itulah, beberapa kali pelatihan telah diberikan kepada kru Citilink,” imbuh jenderal bintang tiga ini dalam sambutannya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Juliandra Nurtjahjo mengaku bangga telah menjalin kerja sama dengan BNN sejak tahun 2017 lalu.

“Citilink menjadi maskapai pertama yang mendukung P4GN secara terintegrasi. Banyak program yang telah dilakukan,” imbuh Dirut Citilink.

Terkait kegiatan hari ini, Juliandra mengatakan bahwa level kerja sama pihaknya dengan BNN terus ditingkatkan. Selain melanjutkan program yang ada, kali ini bersama BNN, Citilink berusaha untuk memperluas kampanye anti narkoba melalui pemasangan livery atau logo pada salah satu armada pesawatnya. Livery bertuliskan, “Say No to Drugs, Say Yes to Travel, Stop Narkoba,” terpampang apik di bagian badan pesawat Airbus A320.

Diharapkan livery tersebut menjadi bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang disinggahi oleh pesawat ini. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap dapat mengajak masyarakat terutama yang memiliki mobilitas tinggi untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat dan jauh dari narkoba.(hum/red)

Categories
Featured Megapolitan

KemenPAN-RB Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik dengan Replikasi

Koran Jurnal, Jakarta – Replikasi inovasi pelayanan publik menjadi salah satu cara dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) tahun 2020 untuk melakukan transfer pengetahuan.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan forum tersebut merupakan salah satu strategi dalam pengembangan inovasi baik di level regional, nasional, maupun internasional, serta per sektor/bidang.

“Forum replikasi merupakan media sharing knowledge guna memantik kesadaran penyelenggara pelayanan publik akan perlunya mereplikasi suatu inovasi, sesuai konteks masing-masing,” ujarnya dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur secara virtual, Kamis (15/10/2020).

Selain Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, terdapat enam provinsi lainnya yang juga ditetapkan sebagai percontohan Hub JIPP yakni Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Diah mengatakan, percontohan JIPP tersebut memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, yaitu mulai dari fase pembentukan/penciptaan inovasi, pengembangan inovasi, hingga pelembagaan inovasi.

Lebih lanjut dijelaskan, replikasi inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Melalui replikasi, penyelenggara pelayanan publik dapat menerapkan inovasi-inovasi terbaik.

“Penyelenggara pelayanan publik dengan karakter kemampuan dan permasalahan sejenis dapat mempraktikkan salah satu atau lebih Top Inovasi yang terjaring dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan terbukti kemanfaatannya, tanpa harus mencari-cari lagi solusi,” imbuh Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut.

Forum tersebut diadakan bertujuan agar proses replikasi berjalan secara fokus dan termonitor dengan baik setiap tahapannya, serta keberhasilannya menjadi contoh bagi daerah lainnya, “Dan juga agar keberhasilan pelaksanaan replikasi di delapan provinsi tersebut dapat menjadi contoh nyata bagi lembaga/daerah lain yang berminat melakukan replikasi,” ungkap Diah.

Kegiatan forum replikasi inovasi pelayanan publik ini diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, dimana sebelumnya juga telah dilaksanakan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam forum ini juga menghadirkan inovator yang memberi pengetahuan dan pengalaman kepada replikator terkait inovasi pelayanan publik yang terpilih untuk direplikasi.

Terdapat tiga inovasi yang direncanakan untuk direplikasi di wilayah Jawa Timur yakni inovasi Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) dari Provinsi Jawa Timur, inovasi Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari Provinsi Jawa Timur, dan inovasi _Hospital Without Wall_ dari Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi Selatan terdapat empat inovasi yang dipertimbangkan untuk direplikasi yakni inovasi Posyandu Prakonsepsi dari Kabupaten Banggai, inovasi Satu Bendera, Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak (Bendera SASKIA) dari Kabupaten Bantaeng, inovasi Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal (Laboratorium Kemiskinan) dari Kabupaten Pekalongan, serta inovasi Tanda Aman Calon Pengantin (Tancap Nikah) dari Kota Gorontalo.

Dalam Forum Replikasi Sulawesi Selatan, salah satu perwakilan dari Tim GIZ Transformasi Fadiah Machmud mengatakan justifikasi terpilihnya keempat inovasi tersebut dikarenakan adanya tiga tujuan _Sustainable Development Goals_ (SDGs) yang mana pencapaian targetnya masih lamban. Tiga tujuan tersebut yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, kehidupan sehat dan sejahtera, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk saat ini belum ditemukan inovasi yang sesuai untuk tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga Sulawesi Selatan hanya berkonsentrasi pada pemilihan inovasi untuk tujuan 1 dan 3,” tuturnya.

Lebih lanjut Fadiah menjelaskan, dalam replikasi inovasi terdapat terdapat tiga model yaitu, mandiri, kerja sama, dan fasilitasi. Model mandiri dilakukan oleh pemerintah daerah atau unit pelayanan yang secara mandiri aktif memilah dan memilih inovasi yang sesuai dengan permasalahan di daerahnya. Sedangkan model kerja sama, dilakukan oleh pemerintah derah asal replikator dengan pemerintah derah asal inovasi dengan melakukan perjanjian kerjasama.

Terakhir model fasilitasi, artinya ada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon replikator, calon kabupaten/kota yang akan menaruh minat. Dikatakan bahwa kegiatan forum tersebut merupakan model replikasi dengan model fasilitasi. “Artinya ada empat inovasi yang kita kenalkan kepada bapak/ibu sekalian,” ungkap Fadiah.

Dalam melakukan replikasi inovasi, tidak harus dilakukan secara keseluruhan. Ada tiga aspek dalam replikasi inovasi yakni aspek gagasan, aspek teknik, dan aspek manajerial.

“Jadi Bapak/Ibu boleh memilih sebagian atau keseluruhan dari struktur inovasi yang ditawarkan,” pungkas Fadiah.(hum/red)

Categories
Featured Nasional

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Pulihkan Hulu DAS dengan Agroforestri

Koran Jurnal, Wonogiri – Presiden Joko Widodo kembali melakukan kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat dalam kunjungan kerja ke Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (15/02/2020).

Desa yang dikunjungi oleh Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Keduang yang cukup berandil besar atas sedimentasi ke Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri.

Sedimentasi tersebut pada akhirnya dapat memperpendek usia waduk dari yang diperkirakan. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian erosi dan sedimentasi di sekitar wilayah tersebut melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

“Di Provinsi Jawa Tengah ini ada waduk yang namanya Waduk Gajah Mungkur. Tetapi setiap tahun 3,2 juta meter kubik sedimen yang masuk ke waduk. Kenapa itu ada? Setiap tahun dikeruk muncul lagi. Karena hulunya enggak pernah diurus. Ini yang mau kita urus,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengajak masyarakat setempat untuk bersahabat dengan alam dan sekaligus melakukan rehabilitasi lahan dengan cara melakukan penanaman pohon dengan skema agroforestri yang memadukan penanaman tanaman kehutanan seperti vetiver dengan tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi.

“Tapi yang paling penting barang ini, vetiver. Kombinasi antara sengon, vetiver, dan lainnya. Ini di tempat-tempat yang curam, di tempat-tempat yang mudah longsor, di tempat-tempat hulu yang fungsi mengikat tanahnya itu penting, ini yang harus ditanam,” kata Presiden.

Tanaman vetiver sendiri bekerja layaknya besi kolom bangunan yang masuk menembus lapisan tanah dan pada saat bersamaan menahan partikel tanah dengan akar serabutnya. Hal tersebut dapat mencegah erosi oleh angin dan air sehingga penanaman tanaman tersebut tengah digalakkan pemerintah beberapa waktu belakangan di daerah-daerah yang rawan mengalami longsor.

Di sekitar lokasi penanaman vetiver, juga ditanam tanaman-tanaman produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti sengon, kelengkeng, durian, alpukat, petai, sirsak, dan lain sebagainya yang juga diikuti dengan pembangunan teras tangga pada lahan dan dam penahan erosi.

Kepala Negara mengatakan, pola penanaman serupa ini nantinya akan diterapkan di daerah-daerah lain yang masuk ke daerah aliran sungai, utamanya untuk menangani erosi dan sedimentasi ke waduk-waduk yang berada di sekitarnya.

“Tidak hanya Waduk Gajah Mungkur saja, semua waduk yang sedimennya tinggi diselesaikan dengan cara penanaman tanaman ini. Sengon, tanaman buah-buahan, petai, jengkol, durian, sirsak, semuanya. Tapi jangan lupa sekali lagi yang namanya vetiver. Karena nanti tiga sampai empat tahun akarnya bisa sampai tiga sampai empat meter dan mengikat tanah. Ini yang penting,” tandasnya.

Untuk diketahui, selain melakukan penanaman pohon bersama, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana juga sekaligus meninjau pembangunan dam penahan erosi di sekitar lokasi penanaman serta melihat kebun bibit desa yang menyediakan aneka jenis bibit tanaman produktif dan vetiver yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Featured International

SSI Indonesia: Upaya Kembalikan Kejayan Rempah Nusantara di Pasar Eropa

Koran Jurnal, Amsterdam – Lembaga perdagangan multinegara Uni Eropa, IDH The Sustainable Trade Initiative sepakat untuk segera menyusun kriteria rempah berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan rempah di Uni Eropa.

IDH The Sustainable Trade Initiative juga akan menyusun kriteria perusahaan mitra di Indonesia yang berpeluang mengekspor produk rempahnya ke Uni Eropa. Panduan tersebut nantinya akan menjadi pedoman yang harus dipenuhi mitra di Tanah Air, untuk menembus pasar Benua Biru.

Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Sekjend Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro dan IDH The Sustainable Trade Initiative, di tengah lawatannya menghadiri Sidang Executive Board IFAD yang ke-125 di Roma.

Syukur menyampaikan pihak Kementan telah meminta IDH The Sustainable Trade Initiative untuk memetakan kriteria rempah berkelanjutan sesuai kebutuhan industri pengolahan di Eropa yang mengimpor kebutuhan bahan bakunya, salah satunya dari Indonesia.

“Setelah panduan kriteria tersebut rampung, kami akan melakukan konsolidasi internal dengan para pemimpin di daerah yang merupakan sentra produksi rempah sehingga mereka dapat bermitra dengan pihak pengusaha di Uni Eropa untuk dapat mengekspor produksinya,” ungkap Syukur di Schipol, akhir pekan lalu.

Pertemuan dengan pihak IDH The Sustainable Trade Initiative tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pembentukan Indonesia Sustainable Spices Initiative (SSI Indonesia) yang diresmikan di Jakarta pada 29 November 2018.

Syukur menyampaikan pemerintah membentuk SSI-Indonesia didasari upaya meningkatkan kualitas rempah nasional sekaligus mendorong kemitraan industri pengolahan rempah di UE dengan petani dan produsen di Tanah Air.

Ide pembentukan inisiatif tersebut juga dilatarbelakangi semakin ketatnya kriteria keamanan pangan yang diberlakukan di UE. Pasalnya, blok 28 negara tersebut kian ketat dalam menentukan kriteria keamanan pangan, guna memastikan produk yang dikonsumsi telah memenuhi kriteria sustainability.

“Alasan awal dari pembentukan SSI adalah juga adalah untuk menjamin adanya kepedulian dari para buyer untuk turut terlibat dalam upaya menghasilkan produk rempah berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Kriteria akan menjadi benchmark dalam melakukan pendekatan kepada calon mitra strategis SSI Indonesia,” ungkap Syukur.

Adapun, pada kesempatan tersebut, Sekjend Kementan didampingi Atase Pertanian RI unt Uni Eropa, Dr. Wahida Mahrabi, bertemu dengan pihak IDH yaitu Jan Gilhuis (Senior Program Manager) dan Daan Wensing (Program Director Global Landscapes, Palm Oil and Timber), serta perwakilan dari industri Heykal Balbaid (Unispices Wazaran).

IDH akan sgr menindaklanjutinya dg sgr akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dg para perusahaan mitra di UE, unt mendorong mereka segera melakukan investasi di tingkat petani salah satunya melalui training, post harvest handling, maupun logistik.

Berbeda dengan SSI India yang sangat private-oriented atau SSI Vietnam yang bersifat government-oriented, Syukur menyebut SSI Indonesia diharapkan dapat mengedepankan prinsip public-private partnership dan menggaransi keterlibatan penuh dari para petani yang menjadi mitra utama para pengusaha rempah di Uni Eropa.

SSI Indonesia akan melakukan diskusi intensif untuk menyepakati pola kerjasama yang akan dipilih, diantaranya apakah mengikuti kerjasama yang dilakukan oleh Verstegen dengan petani lada di Bangka, pola kerjasama seperti proyek “PIS AGRO”, atau menyusun bentuk kerjasama yang baru.(ton/Hum)