Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Dukung Pemilu 2024 Aman dan Kondusif Disuarakan FSP LEM SPSI

Koran Jurnal, Jakarta – Kaum buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menyampaikan sikap politiknya menyongsong pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 nanti.

Menurut Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi, pentingnya semua pihak tak terkecuali buruh untuk ambil bagian dalam menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Seluruh elemen masyarakat harus mendukung hajatan politik lima tahunan terlaksana dengan tertib dan damai seperti yang menjadi harapan publik dan pemerintah,” kata Arif, Minggu (17/9/2023).

Salah satu upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut ialah dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

“Saling menghormati antar sesama pihak walau adanya perbedaan politik. Berbeda itu wajar namun alangkah baiknya justru dengan perbedaan kerukunan kian tercipta dengan baik,” tandasnya.

Di sisi lain, pihaknya berbicara perlunya kedewasaan bagi kalangan buruh yang tengah menghadapi ramainya desakan pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) serta tuntutan kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 15 persen.

“Harus dengan kepala dingin dan bijak saat menyuarakan aspirasi. Jangan karena aksi yang melenceng dari ketentuan justru membuat pesan yang disuarakan menjadi terhalang,” paparnya.(*)

Categories
Polhukam

Menuju Tahun Politik, Sekjen KSPI Turut Serta Merawat Kamtibmas

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam waktu tak lama lagi perhelatan pesta demokrasi lima tahunan Pemilu 2024 digelar. Sejumlah isu pun muncul ke permukaan mewarnai situasi terkini mulai dari sektor hukum hingga ketenagakerjaan.

Apalagi diketahui para buruh dengan sorotannya terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyampaikan tanggapannya.

Sekjen KSPI Ramidi menekankan seluruh elemen masyarakat apalagi kalangan buruh harus bisa menahan diri untuk tak bersikap yang dapat merugikan banyak pihak terlebih mendekati tahun politik.

“Kami harap kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, mari sama-sama kita berjuang, karena perjuangan ini tidak bisa kita titipkan kepada orang lain. Harus dari diri kita sendiri, bagaimana kaum buruh bisa sejahtera kalau bukan dari kita sendiri dengan catatan suarakanlah aspirasi dengan tetap patuhi aturan main yang berlaku,” kata Ramidi, Minggu (17/9/2023).

Pihaknya mengingatkan sesama buruh untuk dapat mencerna informasi yang diperoleh dengan bijak. Sehingga tak ujuk-ujuk seketika percaya apalagi sampai tersulut emosi.

“Seluruh elemen termasuk buruh agar tidak terprovokasi dan terpancing oleh oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya,” ujar Ramidi.

Dia menambahkan, jika KSPI mengaku siap untuk saling menguatkan bersama seluruh pihak dalam mewujudkan suasana yang damai dan sejuk menyongsong hajat besar perpolitikan di Februari 2024 nanti.

“Komitmen kami untuk bersama-sama membantu kepolisian menjaga situasi yang aman dan kondusif menjelang Pemilu 2024, pilihan boleh beda tetapi kondusivitas harus tetap terjaga. Kedamaian wajib dijunjung tinggi. Hidup buruh….Hidup KSPI,” tegasnya.(*)

Categories
Polhukam

KSPSI Pastikan Aksi 20 September Patuhi Ketentuan

Koran Jurnal, Jakarta – Rencana para buruh bergabung dalam massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) untuk mengikuti ‘Aksi 209’ guna menyuarakan Omnibuslaw UU Cipta Kerja serta kenaikan UMP tahun 2024 disikapi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya sudah sampaikan imbauan buat kalangan buruh khususnya yang tergabung di organisasinya untuk tak mudah terhasut isu liar yang beredar.

Diketahui aksi tersebut akan digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat dan depan Kantor Kemenaker, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 20 September 2023.

“Kami sudah sejak jauh hari imbau kepada kawan-kawan buruh tetap pedomani ketentuan yang berlaku bilamana ikut aksi,” kata Jumhur, Minggu (17/9/2023).

Ia menjamin para peserta aksi nantinya tak ada yang sampai bertindak di luar batas kewajaran.

“Aksi pada tanggal 20 September untuk para buruh harus patuh aturan sehingga situasinya tetap adem dan kondusif serta jangan sampai terprovokasi,” ujar Jumhur.

Selain itu dijelaskannya bahwa para buruh dari luar Jakarta juga menyatakan telah mengurungkan niatnya konvoi kendaraan roda dua demi ikut kegiatan tersebut.

“Untuk aksi pawai motor Bandung-Jakarta dibatalkan,” tandasnya.(*)

Categories
Polhukam

SBSI 92: Pilihan Politik Boleh Berbeda Namun Harus Tetap Damai!

Koran Jurnal, Jakarta – Momen menjelang tahun politik di mana pelaksanaan pemilu 2024 tinggal menghitung bulan berbarengan dengan mencuatnya isu ketenagakerjaan disikapi bijak oleh kalangan buruh.

Karenanya, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)1992, Sunarti, mengajak para buruh agar menyuarakan pandangan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Mari kita bergandengan tangan,” ujar Sunarti, Minggu 17 September 2023.

Organisasinya yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) diketahui mengawal isu menyangkut ketentuan hukum itu sejak awal.

“Saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, mari sama-sama kita berjuang, karena perjuangan ini tidak bisa kita titipkan kepada orang lain. Harus dari diri kita sendiri, bagaimana kaum buruh bisa sejahtera kalau bukan dari kita sendiri,” jelasnya.

Kepada rekan buruh dimana saja berada, dia mengimbau tetap taati aturan yang ada khususnya ketika menyampaikan pendapat.

Terlebih, dalam kondisi akan digelarnya pesta demokrasi lima tahunan pada Februari 2024 mendatang, dukungan terhadap para pihak terkait dalam menghadirkan situasi aman dan kondusif tentunya patut ditingkatkan.

“Seluruh elemen termasuk buruh agar tidak terprovokasi dan terpancing oleh oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dan bersama-sama membantu kepolisian menjaga situasi yang aman dan kondusif menjelang Pemilu 2024, pilihan boleh beda tetapi kondusivitas harus tetap terjaga. Kedamaian wajib dijunjung tinggi. Hidup buruh….Hidup SBSI 92…Hidup AASB!,” ucapnya.(*)

Categories
Polhukam

Relawan ‘Projo-Ganjar’ Gabung Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan ‘Projo-Ganjar Pranowo’ resmi mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo. Dukungan itu dilakukan setelah Ketua Umum (Ketum) ‘Projo-Ganjar’ Haposan Situmorang menyerahkan surat dukungan ke Rumah Aspirasi dan Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Jum’at (15/9/2023).

Haposan Situmorang mengungkapkan, pihaknya diterima oleh Ketua Rumah Aspirasi dan Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat mendaftar dan memberikan surat dukungan tersebut.

“Sebelum kami bersepakat untuk datang ke sini, kami melakukan konsolidasi kepada setiap daerah dan kami bersepakat untuk membentuk relawan Projo-Ganjar yang terdiri dari beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kami sepakat mendukung bapak Ganjar Pranowo,” kata Haposan Situmorang kepada media.

“Dengan demikian, hari ini kami nyatakan sebagai relawan Ganjar dengan sebutan Projo-Ganjar yang terdiri dari beberapa daerah dan provinsi di Indonesia serta Kabupaten/kota,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TKRPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyambut baik dukungan dari relawan ‘Projo-Ganjar’.

Menurut Basarah, ‘Projo-Ganjar’ merupakan tamu istimewa, dan sekarang kembali lagi.

“Kawan lama kami tersebut adalah relawan Projo yang sekarang bernama Projo-Ganjar Pranowo,” imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI ini mengisahkan bahwa Projo merupakan pioner dari organisasi relawan-relawan politik di Indonesia baik untuk Pilkada maupun Pilpres.

“Jadi boleh dikatakan Projo adalah pionir organ relawan, yang sekarang bukan lagi menjadi fenomena politik di dalam setiap kontestasi Pilkada maupun Pilpres, tapi sudah menjadi realitas politik,” ujarnya.

Basarah menyampaikan, alasan PDI Perjuangan membentuk tim organisasi relawan, karena menyadari bahwa untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, diperlukan kerja sama dari semua pihak.

“PDI Perjuangan menyadari untuk menenangkan kontestasi Pilpres, parpol perlu membangun koordinasi, kolaborasi dan juga kerja sama dengan masyarakat yang dimanifestasikan lewat organ-organ relawan,” tuturnya.

Lanjut Basarah menyebut, hingga hari yang terdaftar bekerjasama sudah hampir 800 organ relawan.

“Hari ini kami mendapatkan energi baru yang luar biasa dengan telah mendaftarkannya dan telah saya nyatakan resmi bergabung organ relawan ‘Projo-Ganjar’. Semoga Dengan bergabung, kekuatan relawan akan semakin solid dan militan,” bebernya.(*)

Categories
Polhukam

Laksdya TNI Irvansyah Resmi Jabat Kepala Bakamla RI

Kepala Badan Keamanan Laut (KaBakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah (pejabat baru) saat mendampingi Laksdya TNI (Purn) Aan Kurnia (pejabat lama) menyampaikan ucapan terima kasih dan pamit kepada segenap jajaran Bakamla RI.

Koran Jurnal, Jakarta – Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah resmi menjabat Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggantikan pejabat lama, Laksdya TNI (Purn) Aan Kurnia.

Prosesi pergantian jabatan Kepala Bakamla RI itu dilakukan dalam Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Kepala Bakamla RI yang lama, Laksdya Aan Kurnia kepada pejabat baru yakni Laksdya TNI Irvansyah, di Markas Bakamla RI, Jalan Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Diketahui sebelum pelaksanaan sertijab, Laksdya Irvansyah resmi dilantik sebagai Kepala Bakamla RI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu siang (13/9).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 118/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Keamanan Laut.

Sebelum dilantik oleh Presiden RI, rangkaian kegiatan pelantikan dan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) diawali dengan tradisi Exit Briefing atau Apel Khusus yang dilanjutkan dengan Pembacaan Memorandum oleh Laksdya TNI Dr. Aan Kumia. Kemudian dilanjut dengan Pelantikan Kepala Bakamla RI di Istana Negara, kemudian upacara Sertijab dan terakhir di upacara Pelepasan dan Penyambutan Kepala Bakamla RI di Mabes Bakamla RI.

Untuk diketahui pula, Laksdya Irvansyah merupakan Perwira Tinggi (Pati) TNI AL yang mengawali karir militernya melalui pendidikan di Akademi Angkatan Laut (AAL) pada angkatan ke- XXXVI tahun 1990. Jenderal bintang tiga TNI AL itu pernah menjabat sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI, diantaranya Panglima Komando Lintas Laut Militer (2020-2021), Panglima Komando Armada III ke-3 (2021-2023), hingga menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) di tahun 2023 sebelum penunjukan terakhirnya sebagai Kepala Bakamla RI di tahun yang sama.

Usai sertijab, Laksdya Irvansyah mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bakamla RI yang lama, Laksdya Aan Kurnia. Dia menegaskan, dirinya akan melanjutkan program yang sudah dibangun oleh Laksdya Aan Kurnia selama tiga tahun memimpin Bakamla RI.

“Nanti saya akan melanjutkan yang sudah baik menyempurnakan selagi ada kekurangan dan meningkatkan kerja sama dengan instansi yang lain, baik dalam negeri maupun negara-negara tetangga,” ujar Laksdya Irvansyah.(*)

Categories
Polhukam

TNI Polri Sinergi Antisipasi Segala Ancaman KTT ASEAN Summit 2023

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., menerima paparan akhir Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc., mengenai Pengamanan KTT ke-43 ASEAN SUMMIT Tahun 2023, bertempat di Mabes TNI, Jakarta Timur. Jum’at (25/8/2023).
Kogabwilhan I Selaku Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP menyelenggarakan Operasi Pengamanan (Pam) VVIP terhadap Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dalam kegiatan Pengamanan VVIP KTT Ke-43 ASEAN SUMMIT Tahun 2023. Pengamanan tersebut akan dilaksanakan selama sembilan hari, mulai tanggal  1 – 9 September  2023 di wilayah Jakarta.
KTT ke-43 ASEAN SUMMIT Tahun 2023 selain melibatkan  TNI dan Polri  sebagai Kogasgab Pam VVIP dan Satgas Pengamanan Wilayah (Pamwil), juga melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat, diantaranya memperbaiki sejumlah ruas jalan di ibu kota dan memastikan kesiapan fasilitas umum.
Pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat. Sejumlah Satuan Tugas TNI dan Polri untuk pengamanan telah dibentuk untuk mendukung dan menyukseskan KTT Ke-43 ASEAN. Untuk pengamanannya terdapat pengamanan ring 1 Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden), kemudian ring 2, ring 3 oleh pasukan kewilayahan.
Pada paparan kesiapan akhir yang dihadiri oleh unsur Polri dan Lembaga terkait ini, panglima TNI menyampaikan pesan kepada Komandan Satuan Tugas TNI dan Polri, untuk mempersiapkan dengan baik dan koordinasi melekat antar Satgas sehingga kegiatan Pam VVIP dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Semua Satuan Tugas Pengamanan dari sekarang sudah harus bekerja untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman yang mungkin terjadi, antisipasi karena ini tidak hanya negara ASEAN saja yang hadir, melainkan Organisasi Internasional sehingga kita perlu antisipasi baik ancaman dari luar maupun dari dalam,” ujar Panglima TNI.
Pada kesempatan tersebut panglima TNI juga menyampaikan bahwa pada tanggal 1 September 2023 akan diadakan apel gelar pasukan Pengamanan VVIP di Monas, untuk mengetahui kesiapan personel maupun Alutista yang digunakan sehingga kegiatan KTT dapat berjalan dengan aman dan lancar, sekaligus akan meninjau tempat-tempat dilaksanakannya pengamanan KTT ke-43 ASEAN.(Pusp)
Categories
Polhukam

Indonesia dan Belanda Sepakat Perangi Kejahatan Transnasional

Koran Jurnal, Den Haag – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly membangun kerja sama dengan pemerintah Belanda untuk memerangi kejahatan transnasional. Pasalnya, kejahatan lintas negara semakin signifikan dan mengancam keamanan nasional hingga internasional.

Menurut Yasonna, kejahatan transnasional meningkat seiring kemajuan teknologi karena jangkauannya global. Sehingga pemerintah harus membangun kerja sama bilateral di bidang teknologi digital agar bisa menangkal kejahatan secara efektif.

“Pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk melawan kejahatan transnasional secara efektif. Untuk itu, Indonesia dan Belanda mendorong kerja sama melalui teknologi digital dan platform media sosial,” ujar Yasonna dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Jumat waktu setempat (25/08/2023).

Berbagai bentuk kejahatan transnasional telah merugikan masyarakat, di antaranya perdagangan orang dan penipuan siber. Dalam pertemuan yang didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia Mayertas dan Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto tersebut, Yasonna ingin Indonesia dan Belanda meningkatkan kerja sama antar penegak hukum serta pengawasan perbatasan.

“Pelaku kejahatan transnasional bisa memasang lowongan pekerjaan palsu di luar negeri, hingga akhirnya korban dipaksa tinggal dan tidak bisa pulang. Pemerintah Indonesia dan Belanda perlu meningkatkan kerja sama untuk melawan kejahatan-kejahatan ini,” katanya.

Indonesia sendiri telah menciptakan sistem database untuk memantau mobilitas korban kejahatan transnasional yang berhasil dipulangkan, serta mengetatkan proses pemeriksaan keimigrasian.

Selain itu, Indonesia sudah melakukan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum dengan banyak negara untuk mengatasi kejahatan transnasional. Selanjutnya, kerja sama dengan Belanda ini akan semakin menguatkan level keamanan dan kemampuan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari kejahatan.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda di bidang hukum yang tengah berjalan telah menunjukkan tren positif. Kedua negara rutin berdialog dalam forum INLU (Indonesia – the Netherlands Legal Update). Forum dialog tahunan ini melibatkan berbagai kalangan baik pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil serta para pakar hukum dan akademisi, untuk bertukar pandangan, pengalaman dan praktik terbaik di bidang hukum.

Menteri Yeşilgöz menyampaikan apresiasi kepada Menteri Yasonna atas peningkatan kerja sama antara kedua negara. Belanda akan terus mendukung Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional, upaya reformasi hukum, serta pemajuan HAM.

Kerja Sama di Bidang Pemasyarakatan

Dalam kunjungannya ke Belanda, Menteri Hukum dan HAM juga membahas kerja sama di bidang pemasyarakatan bersama pimpinan Reclassering Nederland Johan Bac, dan perwakilan CILC (Centre for International Law Cooperation) Anne-Marie Bruist.

Reclassering Nederland merupakan organisasi independen yang memberikan advis kepada hakim, jaksa, dan kepala penjara terkait tersangka dan terpidana yang menjalani masa percobaan. Sedangkan CILC didirikan pada 1985 oleh pemerintah Belanda untuk program kerja sama yudisial dengan Indonesia.

Sejak tahun 2019 Indonesia beserta Reclassering dan CILC telah bekerja sama untuk memberikan kepada para pejabat dan petugas pemasyarakatan di banyak wilayah di Indonesia. Dalam pertemuan ini para ketiga pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan sanksi alternatif.

“Indonesia dapat belajar dari Belanda dalam menangani tersangka dan terpidana, khususnya dalam penerapan sanksi alternatif dan kerja sosial,” tutur Yasonna.

Yasonna juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP ini mereformasi pendekatan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.

“Kerja sama dengan Belanda dapat membantu Indonesia menyusun peraturan pelaksanaan KUHP yang baru dalam menerapkan pidana alternatif, karena Belanda telah lebih dahulu menerapkan sistem pidana alternatif dan keadilan restoratif,” ungkapnya.

Dalam pertemuan bilateral ini, selain Sekretaris Jenderal, Menteri Hukum dan HAM didampingi juga oleh Staf Khusus bidang Hubungan Luar Negeri, Direktur Izin Tinggal Imigrasi dan Direktur Pelayanan Komunikasi HAM.(hum)

Categories
Polhukam Politik

Miliki Gagasan Cemerlang, Elektabilitas Capres Ganjar Pranowo Kokoh di Puncak Survei SMRC

Koran Jurnal, Jakarta – Lantaran banyak keunggulan yang dimilikinya, termasuk dirinya yang memiliki gagasan sangat cemerlang untuk Indonesia Emas 2045, tidak mengherankan mengapa elektabilitas dari Ganjar Pranowo terus memimpin.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah membuat survei terbaru mengenai bagaimana minat dukungan masyarakat kepada para kandidat calon presiden dalam Pilpres mendatang.

Hasilnya, nama Ganjar Pranowo berada pada posisi teratas dalam simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama para kandidat Capres.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menyebutkan bahwa Capres PDI Perjuangan tersebut berhasil mengantongi hingga 35,9 persen suara.

“Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Ganjar mendapat dukungan 35,9 persen, secara statistik seimbang dengan Prabowo 33,6 persen (selisih suara kurang dari 2x moe). Anies di posisi ketiga dengan dukungan 20,4 persen. Yang belum tahu 10,1 persen,” ujar Deni.

Lebih lanjut, menurutnya angka elektoral yang dimiliki Ganjar ternyata secara konsisten mengalami kenaikan sejak dua tahun terakhir berbeda dengan nama kandidat lain yang masih stagnan atau cenderung turun.

Deni menjelaskan dalam dua tahun terakhir, Mei 2021 ke Agustus 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5 persen menjadi 35,9 persen, sementara Prabowo stagnan dari 34,1 persen menjadi 33,6 persen.

“Dan Anies cenderung turun dari 23,5 persen menjadi 20,4 persen,” ujarnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sosok pemimpin berambut putih itu memiliki banyak sekali pendukung karena memang kualitasnya yang dianggap sangat mumpuni.

Dalam acara Temu Kebangsaan, dirinya menyampaikan berbagai macam gagasannya untuk bisa menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

Terdapat tiga poin penting yang dikemukakan oleh Ganjar Pranowo untuk bisa menyongsong Indonesia Emas.

Pertama menurutnya adalah mengenai bagaimana kemakmuran masyarakat di Tanah Air. Poin kemakmuran ini terdiri dari peningkatan listrik per kapita, porsi kapasitas pembangkit terbarukan, hingga akses air minum.

“Listrik per kapita umpama, 3.500 kwh. Porsi kapasitas pembangkit terbarukan 74 persen. Pravalensi ketidakcukupan pangan 21 persen, dan akses rumah tangga terhadap air siap minum mesti 100 persen antara lain,” kata Ganjar di lokasi.

Kemudian hal kedua yang penting adanya peningkatan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang bisa meningkatkan usia harapan hidup hingga 80 tahun.

“Prevalensi stunting kita akan capai pada 5 persen dan insidensi tuberkolosis 76 per 100.000 orang. TBC sampai hari ini belum beres, Indonesia siap,” kata Ganjar.

Poin selanjutnya menurut Ganjar adalah terkait dengan pendidikan, yang mana seharusnya riset di Indonesia bisa jauh lebih ditingkatkan lagi.

“Kita punya Rp200 triliun hari ini uang yang kita taruh sebagai endowment fund di LPDP dan itulah riset yang harus kita lakukan,” jelasnya.

“Kita sudah punya BRIN, kita punya kampus-kampus hebat hari ini hadir, kita ada pengusaha-pengusaha hebat dan kita punya mimpi untuk mewujudkan,” kata Ganjar.(**)

Categories
Polhukam

Demi Kebaikan, KBMI Maknai Demo 10 Agustus Lewat Aksi Damai

Koran Jurnal, Jakarta – Gerakan demonstrasi pada Kamis 10 Agustus 2023 oleh para kaum buruh yang berlangsung di seputar Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, disikapi dengan bijak oleh Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia atau KBMI.

Menurut Presiden KBMI Daeng Wahidin, pihaknya lebih memilih berpikir jernih untuk tak mudah terhasut provokasi.

“Jangan karena dikomporin oleh pihak tak bertanggungjawab esensi dari aspirasi yang kita suarakan justru jadi tenggelam,” ujar Daeng, Senin (14/8/2023).

Dirinya menyebut pada kegiatan tersebut tampak ketertiban tetap dikedepankan.

“Nomor satu ya kita para buruh harus menjadi contoh dalam menempuh aksi menyampaikan pendapat secara damai,” ucap dia.

Terlebih dalam menjelang memasuki tahun politik seluruh elemen bangsa harus bersatu menciptakan kondisi yang nyaman bagi semua pihak.

“Yang penting aman dulu sehingga mau beraktivitas juga tidak terganggu,” pungkasnya.(*)