Tag: BMKG

Categories
IPTEK Pendidikan

BMKG Gelar Rakornas Virtual, ‘Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi-Tsunami Tahun 2020/2021 untuk Mewujudkan Zero Victim’

Koran Jurnal, Jakarta – BMKG menggelar Rakornas Virtual Antisipasi Bencana Hidrometeorologi dan Gempa Bumi-Tsunami Tahun 2020/2021, di Jakarta, Rabu (07/10/2020).

Tema Rakornas yaitu ”Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi dan Tsunami 2020/2021 untuk mewujudkan Zero Victims”

Hadir dalam Rakornas tersebut antara lain Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala BPPT, juga Kepala BRG. Selain itu, turut hadir Gubernur Jawa Timur, Gubernur Riau, Plt. Gubernur Aceh, serta Bupati di daerah yang berisiko mengalami bencana hidrometeorologi, gempabumi dan tsunami. Kegiatan ini juga diikuti oleh Balai Besar dan Unit Pelaksana Teknis Stasiun BMKG di seluruh Indonesia.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menyampaikan rapat koordinasi ini harus segera diselenggarakan, karena pada awal Oktober 2020 BMKG, NOAA, JMA, dan BoM Australia telah memastikan terjadinya fenomena La Nina pada level _moderate_ seiring dengan dimulainya awal musim hujan pada bulan Oktober – November. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

“Dengan adanya fenomena La Nina moderate ini diprediksi akan ada peningkatan curah hujan mulai bulan Oktober sampai November dan akan berdampak di hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Sumatera. Oleh karena itu saya mengajak bapak dan ibu semua untuk bersiap, karena ini sudah di depan mata,” jelasnya.

Dwikorita menambahkan, catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia 20% hingga 40% di atas normalnya, bahkan bisa lebih. Namun demikian, dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia. Pada bulan Oktober-November 2020, diprediksikan peningkatan curah hujan bulanan dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatra. Selanjutnya, pada Desember hingga Februari 2021, peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara dan Papua.

Sementara itu, untuk data kejadian gempa bumi, imbuh Dwikorita, berdasarkan data monitoring kegempaan yang dilakukan BMKG, sejak tahun 2017 telah terjadi trend peningkatan aktivitas gempabumi di Indonesia dalam jumlah maupun kekuatannya. Kejadian gempabumi sebelum tahun 2017 rata-rata hanya 4000-6000 kali dalam setahun, yang dirasakan atau kekuatannya lebih dari 5 sekitar 200-an. Namun setelah tahun 2017 jumlah kejadian itu meningkat menjadi lebih dari 7000 kali dalam setahun. Bahkan tahun 2018 tercatat sebanyak 11920 kali dan tahun 2019 sebanyak 11588 kejadian gempa.

“Ini bukan lagi peningkatan, tapi sebuah lonjakan yang cukup signifikan. Dengan data dan fakta bahwa kejadian tsunami yang terjadi di dunia sebagian besar dipicu oleh gempabumi tektonik, tentunya trend kejadian gempa yang melonjak ini juga mengakibatkan meningkatnya potensi tsunami. Sehingga perlu diperkuat kehandalan Sistem Mitigasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami, mengingat hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempabumi,” jelas Dwikorita.

Lain daripada itu, fakta menunjukkan tsunami tidak hanya dipicu oleh gempabumi tektonik. Pada Desember 2018, terjadi peristiwa _typical_ tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 yang diakibatkan oleh aktivitas gunung api di laut yang menurut statistik, kejadian tsunami tersebut sangatlah langka yaitu sebanyak 5% dari total kejadian tsunami di dunia.

Berdasarkan data tersebut, Dwikorita menjelaskan mitigasi serta peringatan dini gempabumi dan tsunami serta cuaca dan iklim ekstrem merupakan hal yang mendesak untuk dipersiapkan dan diperkuat. Masalah dan _gap_ antara pusat dan daerah harus segera diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan Zero Victims.

“Sebagai contoh, pada tanggal 6 Oktober kemarin kami baru saja melaksanakan gladi evakuasi tsunami IOWave 20 yang diselenggarakan secara nasional dan internasional. Di situ teridentifikasi ternyata beberapa sirine tsunami tidak berfungsi, sementara untuk memperbaiki atau mengganti sudah tidak ada yang menyediakan suku cadangnya. Ini adalah masalah teknis atau mikro tapi dampaknya bisa besar sehingga perlu koordinasi yang lebih baik antara pusat dengan daerah, antara BNPB sebagai Koordinator dengan Kepala Daerah atau BPBD,“ tutur Dwikorita.

“Sehingga mari kita rumuskan bersama alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang nanti akan teridentifikasi dan pada akhirnya akan kita rumuskan rencana aksi bersama untuk mewujudkan Zero Victims dalam menghadapi multi-bencana hidrometeorologi, gempabumi, dan tsunami,” pungkas Dwikorita.

Rekomendasi Rencana Aksi Rakornas Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Gempa Bumi-Tsunami

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi dalam merespon informasi potensi bencana yang disampaikan oleh BMKG.

“Saya mendapatkan informasi dari Kepala BMKG bahwa peningkatan curah hujan akibat La Nina ini bisa sampai 40%. Jadi tolong ini disikapi secara serius. Semua pimpinan K/L, Gubernur, Bupati wajib meningkatkan kewaspadaan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” tegas Luhut.

Menurut Menko Luhut, kemajuan teknologi yang dimilik oleh BMKG saat ini dapat memudahkan siapapun untuk mengakses informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Oleh karena itu, Luhut meminta para pimpinan K/L dan daerah menjadikan informasi BMKG sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan.

“Apa yang dilakukan oleh BMKG ini menurut saya sangat penting. Mulai saat ini kita harus memperhatikan apa saja informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Terlebih kita masih dalam situasi pandemi. Jika kita lengah kemudian terjadi bencana seperti banjir dan tsunami, itu bisa menimbulkan situasi chaos dan akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat,” ujarnya.

Terakhir, Luhut meminta semua pihak berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menghadapi bencana. Sinergi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam upaya peningkatan mitigasi perlu diperkuat implementasinya.

Mohon bapak ibu pimpinan, para kepala daerah untuk betul-betul bersinergi. Ini masalah kita bersama dan harus kita selesaikan bersama. Tidak boleh lagi saling menyalahkan dalam urusan bencana,” pungkas Luhut.(hum/red)

Categories
IPTEK Ragam

Megawati Soekarnoputri Terima Penghargaan Kehormatan sebagai Tokoh Penguatan dan Modernisasi MKG

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan penghargaan kehormatan kepada Presiden Indonesia ke-5, DR (HC) Megawati Soekarnoputri, sebagai tokoh ‘Pelopor Penguatan dan Modernisasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Untuk Kemanusiaan dan Lingkungan’ dalam acara yang berlangsung di Auditorium BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Hal ini dilakukan karena Megawati disebut memiliki peran penting dalam pembentukan BMKG saat Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menjabat Presiden Republik Indonesia.

“Ibu Megawati Soekarnoputri mampu melihat jauh ke depan dengan mengamati fenomena perubahan iklim global akibat makin masifnya kerusakan lingkungan, dan peningkatan aktivitas kegempaan yang dapat memicu tsunami, sehingga dapat mengancam keselamatan publik dan keberlanjutan pembangunan,” ucap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat memberikan penghargaan secara langsung kepada Megawati sebagai ‘Tokoh Penguatan dan Modernisasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Dengan keputusan politik Megawati kala itu, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 46 dan 48 tahun 2002, Badan Meteorologi dan Geofisika diperkuat dan dimodernisasikan fasilitasnya, dengan dilompatkan statusnya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaitu Badan yang setara Kementerian yang semula berada di bawah Departemen Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dwikorta berharap dengan adanya penghargaan ini, pejabat-pejabat negara ataupun publik sadar akan pentingnya BMKG. Dia juga meminta masyarakat berperan aktif mengawasi observasi BMKG.

Selain itu, dirinya berharap melalui anugerah kehormatan ini akan menjadi proses edukasi publik untuk menguatkan kesadaran pentingnya memahami, memonitor, memprediksi dan memberikan peringatan dini berbasis inovasi teknologi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Mendapat kehormatan dari BMKG, Megawati mengucapkan terima kasih dan tak lupa dirinya mengingatkan bahwa pembentukan BMKG itu juga merupakan peran aktif Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu menjadi Presiden sebelum Megawati.

“Saya juga tidak menyangka akan mendapatkan penghormatan ini. Saya sendiri sebetulnya berpikir pada waktu itu sedikit bernostalgia apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Dwi (Kepala BMKG Dwikorita) memang keputusannya dibuat ketika saya sudah presiden, tetapi sebenarnya penugasannya itu ketika saya sebagai Wapres. Jadi ketika pemerintahannya Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid),” tutur Megawati Soekarnoputri.

Selain memberikan penghargaan kepada Megawati Soekarnoputri, BMKG juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama dengan BNPP, BNPB, dan PDI Perjuangan. MoU itu sendiri ditujukan untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan bersama terkait informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Bersamaan dengan itu, BMKG sekaligus meluncurkan program Sancakarla dan Simpel, dimana keduanya diharapkan untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat perihal BMKG.(red)

Categories
Nasional

Pemerintah Wujudkan Sinergi untuk Pulihkan Daerah Terdampak Bencana Gempa dan Tsunami

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi “cincin api (ring of fire)” sehingga potensi terjadi bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. Bahkan belum lama ini, Indonesia diguncang bencana hebat berupa gempa bumi dan tsunami di Palu – Donggala, Sulawesi Utara dan gempa bumi yang juga terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Belum selesai penanganan bencana di Lombok yang berkekuatan sekitar 7 skala richter (SR), Indonesia kembali diguncang gempa kekuatan 7,4 SR kali ini di Palu, jadi lebih besar dari Lombok,” kata Kadiv Humas Polri, Setyo Wasisto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Karo Penmas Devisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, pada acara Forum Promoter Sinergi Sistem Mitigasi Dalam Upaya Meminimalisasi Dampak Bencana Alam di hotel Amarossa Cosmo, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).

Dikatakan Setyo, bahwa dalam penanganan bencana di Lombok ataupun di Palu sempat terjadi chaos (kegaduhan) kecil karena tidak meratanya bantuan pasca bencana yang terjadi terutama di Palu. Hal ini karena banyaknya infrastruktur yang rusak, korban berjatuhan dan juga pasokan BBM dan listrik juga mati. Sementara di saat seperti ini, masyarakat yang selamat dari bencana sangat berharap kebutuhan dasarnya terpenuhi.

“Saat bencana terjadi sinergi sistem yang belum maskimal akibatkan penanganan korban tidak cepat, kurangnya alat berat atau tidak tersedia alat berat yang mengharuskan mendatangkan dari berbagai daerah sehingga membuat lambat evakuasi. Bahkan penjarahan terjadi karena tidak meratanya penyaluran bantuan. Ini terjadi karena koordinasi tidak lancar akibat lumpuhnya jalur telekomunikasi,” ulas dia.

Terkait dengan gempa bumi, berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Indonesia memiliki 295 sumber gempa patahan aktif. Akibatnya potensi terjadi gempa sangat besar, namun sayangnya tidak ada satu teknologipun yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Sehingga saat gempa terjadi banyak korban jiwa berjatuhan dan berbagai macam bangunan serta infrastruktur porak poranda seperti yang baru saja terjadi di Palu dan Lombok belum lama ini.

“Jadi kita harus hidup harmoni dengan alam, kita harus siap menghadapi ancaman bencana. Sebab kita punya 295 sesar aktif atau patahan, semua harus kita siapkan menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” kata Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono,.

Daryono menambahkan ditengah ancaman gempa bumi yang beruntun, masih ada sejumlah permasalahan serius yang harus dituntaskan kedepan. Salah satunya adalah banyaknya bangunan rumah tinggal yang tidak menerapkan konsep bangunan tahan gempa. Akibatnya saat gempa terjadi rumah roboh dan menimpa penghuninya sehingga menimbulkan korban jiwa.

Parahnya lagi, kata Daryono, bencana gempa bumi biasanya diikuti oleh bencana susulan seperti tsunami, kebakaran, tanah longsor sehingga menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Khusus di Palu kemarin, bencana susulan tidak hanya berupa tsunami namun juga likuifaksi. Hal ini lah yang membuat bencana di Palu kemarin menjadi salah satu bencana terbesar yang terjadi di Indonesia dengan korban meninggal dunia hingga ribuan orang.

“Sejarah gempa di Indonesia itu terlalu banyak, pelajarannya adalah banyak bangunan yang tidak punya besi tulangan sehingga ketika gempa terjadi rumah dan bangunan itu menjadi pembunuh utama bagi pemiliknya,” pungkas dia.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya, menambahkan pemerintah telah berupaya keras untuk dapat melakukan tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi di Lombok ataupun di Palu dan di daerah bencana lainnya. Salah satu tupoksi dari Kementeriannya terkait dengan bencana diantaranya adalah penyediaan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos) pada masa tanggap darurat. Selain itu melakukan rehabilitasi bangunan-bangunan umum seperti jalan, jembatan dan lainnya.

Terkait bencana gempa di Lombok, Brawijaya menyatakan bahwa pihaknya sudah melalukan berbagai upaya seperti menginventarisir kerusakan bangunan, membantu pembangunan bangunan sementara hingga mempersiapkan rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana. Pada masa darurat, Kementerian PUPR juga selalu aktif menyediakan air baku dan juga alat-alat berat untuk keperluan evakuasi.

Khusus di Lombok, pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan 34 jenis sarana prasarana dan fasilitas umum seperti sekolahan mulai dari tingkatan TK hingga SMK, pembangunan MCK komunal hingga pembangunan perumahan warga dengan model Risha (Rumah instan sederhana).

Sementara untuk di Palu sendiri, saat ini masih dalam tahap recovery dan pendataan secara detail oleh pemerintah terutama terkait berapa jumlah infrastruktur dan rumah yang rusak. Pihaknya juga akan melakukan penanganan yang sama seperti yang dilakukan di Lombok.

“Kita akan bangun rumah model risha juga sebab model ini terbukti tahan gempa. Tahun 2013 lalu kita bangun di Palu dan ternyata tetap utuh dan kondisinya baik meskipun kemarin terjadi gempa dan likuifaksi,” ulasnya.

Brawijaya menyatakan masih ada kendala dalam hal penanganan bencana terutama di Palu – Donggala, Sulawesi Tengah. Diantaranya adalah koordinasi pengamanan barang yang masih memerlukan penguatan. Oleh sebab itu dia berharap Polri dapat membantu menangani masalah pengamanan barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Polri juga diminta mengawal seluruh proses recovery atau rehabilitasi paska bencana di Palu – Donggala agar berjalan dengan lancar.

“Contohnya saat dilakukan penambangan pasir untuk kebutuhan pembangunan Risha, harus ada pengawalan yang ketat dari Polri agar material yang diangkut tetap dalam kondisi aman termasuk pengamanan terhadap para pekerjanya,” pungkas Brawijaya.(ton)