Tag: FGD

Categories
TNI

TNI AU Tegaskan Komitmen Pengamanan Wilayah Udara dalam FGD RUU Pengelolaan Ruang Udara di Bali

Koran Jurnal, Badung – TNI Angkatan Udara terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional melalui partisipasi aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara (RUU PRU) di Gedung Wisti Sabha Building PT. Angkasa Pura-Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (12/7/2025).

Kegiatan ini bagian dari rangkaian kunjungan kerja Tim Pansus DPR RI untuk menyerap aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RUU PRU.

Ketua Tim Pansus RUU PRU, Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M., mengatakan bahwa penyusunan RUU PRU tidak bertujuan untuk menggantikan regulasi yang sudah ada, melainkan melengkapi kekosongan hukum.

“Sesuai dengan pesan yang kami dapatkan dari Pimpinan DPR, undang-undang ini tidak kami buat untuk merombak peraturan-peraturan yang sudah ada. Undang-undang ini dikhususkan hanya untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum dari peraturan yang sudah ada. Jadi, peraturan yang lama tidak akan dihilangkan,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan.

“Misalnya ada kekosongan hukum yang bisa kita masukkan dalam undang-undang ini untuk memperkuat kinerja kita semua, sampaikanlah kepada kami. Nanti akan kami coba elaborasi, kita jadikan dalam bentuk peraturan atau perubahan undang-undang,” lanjutnya.

Kapusjianstralitbang TNI, Marsda TNI Jorry S. Koloay, S.I.P., M.Han., selaku Ketua Tim Pokja RUU PRU dari Kemhan dan TNI menyoroti pentingnya wilayah Bali sebagai lokasi strategis dalam pengumpulan data substansi pengelolaan ruang udara.

“Mengapa dipilih Bali? Karena selain dalam konteks pengelolaan ruang udara untuk penerbangan, juga terdapat kegiatan pariwisata dan budaya yang menjadi bagian dari substansi pengelolaan ruang udara, yang pada intinya bertujuan untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita,” jelasnya.

Sementara itu, Danlanud I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Pnb Trinanda Hasan F., S.T., M.Han., dalam paparannya menegaskan kesiapan jajarannya dalam mengamankan ruang udara di wilayah Bali.

“Lanud I Gusti Ngurah Rai siap menjadi garda depan dalam pengawasan dan pengamanan ruang udara di wilayah Bali bersama seluruh stakeholder melalui sinergi Airport Security Committee,” ungkap Danlanud.

Sebagai ilustrasi upaya pengamanan wilayah udara, ditayangkan video simulasi penindakan force down oleh TNI AU terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Video tersebut menampilkan proses force down hingga penanganan pasca pendaratan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pangkoopsud II Marsda TNI Deni Hasoloan, Dirjen Badilmiltun MA RI Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Sesditjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Immer H.P. Butarbutar, S.I.P., M.M., Kadiskumau Marsma TNI Agus Pramono, S.H., LL.M., Ph.D., Karo Turdang Setjen Kemhan Sri Sulastiyani, S.H., M.H., serta para anggota Tim Pokja RUU PRU dari Kemhan dan TNI.

Selain itu, turut dihadiri Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa M., Direktur Operasi Airnav Indonesia Setio Anggoro, Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Cecep Kurniawan, S.T., M.T., serta sejumlah stakeholder bandara.(disp)

Categories
TNI

KSAU Marsekal Tonny Harjono Buka FGD Postur TNI AU 2025 – 2044

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., membuka Focus Grup Discussion (FGD) Postur TNI Angkatan Udara 2025 – 2044 di Gedung Serbaguna Soeharnoko Harbani (GSG), Denmabesau, Jakarta, Selasa (24/09/2024).

KSAU saat membuka kegiatan FGD mengatakan bahwa posisi strategis Indonesia mengharuskan TNI AU sebagai alat pertahanan negara untuk selalu waspada dan siap menghadapi situasi apapun kapanpun dan dimanapun terhadap perkembangan yang terjadi di sekitar kita, begitu juga dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan munculnya ancaman hibrida.

Dikatakan KSAU bahwa pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karakter kepemimpinan prajurit merupakan kunci untuk mencapai kekuatan udara yang tangguh. Hal ini hanya akan dapat dicapai melalui pelatihan yang terstruktur serta memastikan bahwa adanya sumber daya manusia yang profesional dan unggul, dan memiliki karakter yang kuat.

KSAU berkomitmen untuk menuntaskan pekerjaan penting ini agar prajurit TNI AU mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal, efisien dan efektif di masa yang akan datang. Postur yang kita harapkan ini dapat disusun oleh berbagai pihak agar kita dapat menyusun postur yang realistis sesuai dengan kemampuan anggaran negara, namun tetap ideal untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang ada.

“Kita harus merencanakan dengan cermat siklus modernisasi dan penggantian suku cadang secara bertahap hingga persiapan operasional TNI AU dalam mempertahankan kedaulatan udara dan tanah air yang kita cintai bersama,” ujar KSAU.

Sementara itu di akhir kegiatan FGD, KSAU memberikan penekanan pentingnya pemeliharaan sistem alutsista yang modern untuk mendukung operasional sehingga dengan demikian TNI AU akan mampu menjalankan operasi dengan level tertinggi di tengah lingkungan strategis dan semakin kompleks, KSAU juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait khususnya Bappenas dan kementerian keuangan yang selama ini sudah terjalin dengan baik agar postur yang akan kita susun ini realistis dapat diimplementasikan dan selaras dengan kebijakan nasional.

FGD Postur TNI AU dengan mengangkat tema “Mewujudkan Postur TNI AU yang Ampuh Untuk menjaga Kedaulatan NKRI dan Stabilitas Kawasan Guna mendukung Perwujudan Indonesia Emas 2045”. FGD diikuti 326 peserta yang hadir secara offline maupun secara virtual/online.

FGD Postur TNI AU 2025-2044 menghadirkan 4 nara sumber diantaranya Waasrena Kasau Marsma TNI Irwan Pramuda S.E., M.M., memaparkan tentang Rancangan Postur TNI AU 2025 – 2044, Bapak Anton Aliabbas, PhD., Kepala Center for Intermeatic and Diplomatic engagement (CID) menjelaskan tentang Perkembangan Dinamika Global – Regional.
Bapak Erik Armundito, S.T., M.T., PhD., Direktur Pertahanan dan Keamanan pada Kementrian PPN/Bappenas memaparkan tentang arah kebijakan dan sasaran Indonesia Emas 2045 serta kaitannya dengan pembangunan postur TNI AU, sementara itu Bapak Adi Rahman Adiwoso CEO of Pasific Satelit Nusantara (PSN) memaparkan tentang Peranan antariksa (Space) dalam peperangan dan pertahanan nasional dimasa depan.

Turut Hadir dalam FGD Wakasau Marsdya TNI Andyawan M.P., S.I.P., M.Tr.Han., Dansesko TNI Marsdya TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr.Han., Dankodiklatau Marsdya TNI Dr. Arief Mustofa, M.M., CGRE., Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis, Irjenau, Koorsahli Kasau, Para Asisten Kasau, Dankoharmatau, Gubernur AAU, Danseskoau, Kapuslaiklambangjaau, Para Kepala Dinas Jajaran Mabesau beserta Para Komandan Satuan TNI AU.(disp)

Categories
TNI

Pushidrosal Gelar FGD Urgensi Pembentukan Satgasduk Surta Guna Dukung Opsgab TNI 

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Satuan Tugas Dukungan Survei dan Pemetaan (Satgasduk Surta) Guna mendukung Operasi Gabungan TNI Dalam rangka Mencapai Tugas Pokok TNI pada Operasi Militer Perang.

FGD tersebut dibuka oleh Komandan Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat bertempat di Markas Komando Pushidrosal, Jakarta Utara, Rabu (6/9/2023).

Danpushidrosal dalam sambutannya mengatakan, latar belakang Pushidrosal menginisiasi FGD adalah satu kejanggalan, dimana setelah dicermati Pushidrosal, khususnya sebagai Kotama Ops TNI, serta organisasi survei pemetaan di matra AD dan AU tidak terakomodir pada organisasi komando tugas gabungan.

Diakui atau tidak, peran informasi geospasial baik di darat, laut dan udara sangat diperlukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun pengakhiran suatu operasi gabungan bahkan kampanye militer.

Tugas pokok TNI yang dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dalam implementasinya dilaksanakan oleh Komando Gabungan TNI secara bertingkat pada Kogab dan Kogasgab, melalui kampanye militer dan operasi gabungan sebagai operasi utama serta 15 jenis operasi dukungan sebagaimana yang tertuang dalam Doktrin TNI Tridek.

Pada saat ini, pengerahan kekuatan dan kemampuan Pushidrosal serta Dittopad dan Ditsurpotrudau guna mendukung tugas pokok Kogab masih belum optimal. Dalam susunan organisasi Kogab maupun Kogasgabduk masih belum ada alokasi organisasi untuk mengakomodir pengerahan kekuatan dan kemampuan Kotamaops atau Balakpus TNI komunitas Survei dan pemetaan untuk mendukung penyediaan informasi geospasial pertahanan.

Lebih lanjut, dengan kondisi saat ini dan permasalahan tersebut, Pushidrosal mengundang satuan kerja TNI terkait untuk melaksanakan FGD dengan tema “Urgensi Pembentukan Satuan Tugas Dukungan Survei dan Pemetaan Guna Mendukung Operasi Gabungan TNI Dalam Rangka Mencapai Tugas Pokok TNI Pada Operasi Militer Perang”.

Dengan adanya kegiatan ini dapat dihasilkan rekomendasi bagi Sops TNI, Sops TNI AD, Sops TNI AL, Sops TNI AU, Pushidrosal, Dittopad, dan Dissurpotrudau serta Kodiklat TNI, Kodiklatad, Kodiklatal, Kodiklatau dalam mewujudkan organisasi dan konsep operasi satuan tugas dukungan survey dan pemetaan di bawah organisasi Kogabgabduk TNI pada operasi gabungan TNI, tegas Danpushidrosal.

Kegiatan FGD yang dilaksanakan secara luring maupun daring ini, menghadirkan dua narasumber antara lain Paban VI Surta Sops TNI Kolonel CTP Mohammad Khoirul Hadi, S.I.P., dengan memaparkan tentang operasi dukungan survei dan pemetaan dalam rangka operasi gabungan TNI, serta Sahli C Ops Pushidrosal Kolonel Laut (P) Siswo Widodo, S.T., dengan paparannya tentang apresiasi operasi dukungan survei dan pemetaan dalam rangka operasi militer perang, dengan moderator Komandan KRI Rigel-933 Letkol Laut (P) Yohanis L Kalambo.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kapoksahli Danpushidrosal Laksma TNI Suhendro, Asopssurta Danpushidrosal Laksma TNI Dyan Primana Sobaruddin, Pejabat Utama Pushidrosal, perwakilan Mabes TNI, perwakilan Dittopad, serta perwakilan Dissurpotrudau.(disp)

Categories
IPTEK TNI

Pushidros TNI AL Gelar FGD Studi Kasus Penggelaran Kabel Bawah Laut dengan Offshore Drilling Sumur Migas di Selat Malaka

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Harmonisasi pemanfaatan ruang laut : studi kasus penggelaran kabel bawah laut dengan offshore drilling sumur migas di Selat Malaka”.

Acara tersebut dibuka oleh Komandan Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat bertempat di ruang serbaguna Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Rabu, (5/7/2023).

Dalam sambutannya Danpushidrosal menyampaikan, berdasarkan Kepmenkomarves 51 tahun 2023, Danpushidrosal mendapatkan amanah untuk mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai ketua tim pelaksana tim nasional pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut guna mengawal penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, sebagai bagian dalam proses implementasi penataan ruang laut sesuai dengan Kepmen KP 14 tahun 2021 tentang alur pipa dan/atau kabel bawah laut.

Pushidrosal selaku bagian dari timnas pipa kabel mengkoordinir dalam menerbitkan rekomendasi 1 yang akan dipergunakan oleh pemrakasa sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Marine Survey (Survei Hidro Oseanografi), maupun rekomendasi 2 (Rencana jalur penggelaran) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Lebih lanjut, ditenggarai bahwa rencana pembangunan instalasi migas pada blok Andaman dan beberapa jalur eksisting SKKL maupun yang sedang berproses saling overlapping sehingga menimbulkan dampak antara yang satu dengan yang lainnya.

“FGD ini diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi pemanfaatan ruang laut untuk berbagai bangunan maupun instalasi bawah laut dan semoga seluruh program pembangunan nasional kelautan guna tercapainya ketahanan energy serta terciptanya transformasi digital dapat berjalan selaras dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan kaidah pemanfaatan ruang laut,” kata Danpushidrosal.

Sebelum memasuki sesi Tanya jawab dan diskusi terlebih dahulu penyampaian materi paparan kegiatan, diawali paparan pertama dengan narasumber Nadia, S.T, M.Sc, dari Mubadala Energy tentang rencana eksplorasi dan pengeboran sumur di blok South Andaman dilanjutkan paparan kedua dengan narasumber Pabanops Pushidrosal Kolonel Laut (P) Sinung Budi Prasojo tentang mekanisme penerbitan rekomendasi jalur penggelaran Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Peace S4.

Sedangkan paparan yang ketiga dengan narasumber Didit Eko Prasetiyo, S.Pi. MP, M.Sc dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan tentang Mekanisme penerbitan PKKPLRL SKKL dan instalasi migas pada Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW) Selat Malaka, dan narasumber keempat Muhammad Wahyudin, S.E, dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla Kemenhub dengan paparan tentang harmonisasi izin membangun pipa dan kabel bawah laut di perairan Selat Malaka.

FGD antara lain diikuti peserta dari Pushidrosal, Staf Ops Kasal, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kedeputian Bidang Koordinasi dan Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenkomarves, Dit Telekomunikasi Kemenkominfo, Dit KPLP DItjen Hubla Kemenhub, Dit Kenavigasian Ditjen Hubla Kemenhub, Dit Wilhan Ditjen Strahan Kemhan, Dit Penataan Ruang Laut Ditjen PRL KKP, Askalsi, Mubadala Energy (South Andaman) RSC LTD, Harbour Energy, PHE NSO, PT Telin dan PT Indosat.(disp)

Categories
IPTEK TNI

Pushidros TNI AL Gelar FGD Tentang Data S-100 dan Almanak Nautika

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Data S-100 dan Almanak Nautika bertempat di ruang serbaguna Mako Pushidrosal, Jakarta Utara, Senin (19/6/2023).

FGD dengan tema “Kolaborasi Dalam Negeri untuk Pengembangan dan Pembangunan Data S-100 dan Almanak Nautika” ini dibuka oleh Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat.

Dalam sambutannya Danpushidrosal menyampaikan, S-100 merupakan standardisasi baru model data hidrografi yang universal. S-100 tidak spesifik untuk Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) atau pemetaan laut saja, tetapi dapat mengakomodasi dan melayani berbagai macam jenis data, produk dan kepentingan yang berbasis pada standar internasional untuk informasi geospasial.

Hal tersebut merupakan program strategis kolaborasi antara The International Maritime Organization (IMO) dan The International Hydrographic Organization (IHO) guna mengakomodir pengenalan peta navigasi elektronik masa depan, S-101 RNC. Revisi standar performa tersebut diharapkan akan diberlakukan terhadap system ECDIS yang diinstall pada atau setelah 1 Januari 2029.

Lebih lanjut, Pushidrosal sebagai member state IHO perlu memprioritaskan program produksi S-101 dan S-100 series terpilih lainnya. Untuk mendukung hal tersebut Pushidrosal harus sudah memproduksi dataset S-101 dalam jumlah yang substansial untuk operasional di ECDIS S-100, setidaknya pada tahun 2025, setelah standar selesai pada tahun 2024.

Disamping itu Pushidrosal juga memproduksi Almanak Nautika dengan mendapat lisensi dari The UK Hydrographic Office (UKHO). Guna mengurangi ketergantungan kepada UKHO sehingga lebih mengoptimalkan potensi dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan pembuatan Almanak Nautika untuk keperluan navigasi kapal di laut.

Sebelum memasuki sesi penyampaian materi paparan kegiatan diawali dengan pemutaran filler S-100 dilanjutkan dengan paparan dengan materi pertama yaitu pembuatan produk S-102, S-104 dan S-111 oleh narasumber 1 Alvin Amanda, Farras Rizqy Hafizh, Hanif Satrio Dwiandoko dan M. Daffa Rizki El-Islami, Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua yaitu pembuatan produk almanak nautika oleh Dr. Budi Dermawan, Wakil Kepala Observatorium Bosscha.

Sedangkan untuk penanggap dari 2 materi tersebut yaitu penanggap pertama Prof Purbandono dari ITB, penanggap kedua Prof Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., Ph.D (Dekan FMIPA ITB), penanggap ketiga Kadishidro Pushidrosal Kolonel Laut (P) Agus Triyana, penanggap keempat Kadisosemet Kolonel Laut (KH) Nawanto Budi Sukoco, penanggap kelima Kadisnautika Pushidrosal Kolonel Laut (P) Sinung Budi Prasojo, penanggap keenam Kadispeta Pushidrosal Kolonel Laut (P) Agus Sutrianto.(disp)

Categories
TNI

KSAU Tekankan Kesatuan Komando dan Interoperabilitas, Kunci Transformasi Sishanudnas

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., membuka _Focus Group Discussion_ (FGD) Sistem Pertahanan Udara Nasional, tahun 2023, di Gedung Soeharnoko Harbani Mabesau Cilangkap, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Pada kesempatan tersebut Kasau mengatakan Sistem Pertahanan Udara Nasional, harus dibangun melaui pola transformasi yang tepat untuk dapat  menjadi organisasi yang adaptif dengan dinamika ancaman. Selain itu, Sishanudnas, juga harus mampu secara efektif dan efisien mewujudkan unity of command dari seluruh aset serta dilengkapi dengan alutsista modern yang telah terinteroperability dengan baik.

“Pembangunan pertahanan negara ke depan membutuhkan pendekatan transformasi untuk mewujudkan pembangunan yang selaras antara organisasi dengan alutsista,” ujar KSAU.

Lebih lanjut KSAU berharap FGD sebagai langkah kongkrit mewujudkan cita-cita bersama dalam membangun  kemampuan pertahanan yang disegani di kawasan.

FGD mengangkat tema “Strategi Transformasi Dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) Yang Dapat Diandalkan”, menghadirkan empat narasumber yaitu Marsma TNI Ian Fuady (Asops Kaskoopsudnas), Prof.Dr.M. Rokhis Khomarudin, M.Si. (Peneliti LAPAN dan BRIN), Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba (Dankorsis Seskoau), dan Dr. Ir. Ian Josef Matheus Edward, M.T. (Lektor Kepala Teknik Telekomunikasi ITB).

Kegiatan berlangsung selama dua hari, hari pertama diikuti sebanyak 215 peserta dan dihari kedua diikuti sebanyak 182 peserta.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini juga dihadiri oleh Pangkoopsudnas, Dankodiklatau, Irjenau, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, Kapuslaiklambangjaau, dan para Komandan Satuan TNI AU.(disp)

Categories
IPTEK TNI

TNI AL Gelar FGD Pemanfaatan Data Hasil Survei Hidro-oseanografi, Bahas Penetapan Batas Maritim 

Koran Jurnal, Jakarta – TNI AL dalam hal ini Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Data Hasil Survei Hidro-Oseanografi Untuk Penentuan Batas Maritim Negara di Lounge Room KRI Spica-934 yang berlayar di Laut Natuna, Rabu (9/11/2022).

FGD ini digelar dengan tujuan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari institusi terkait dan para pakar sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dalam penetapan batas maritim nasional.

Hadir perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemenkomarves, Kemenlu, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kemhan, TNI serta TNI AL.

Dalam FGD tersebut topik yang dibahas tentang keterkaitan data hidro-oseanografi dengan penetapan batas maritim, yang diantaranya data hidro-oseanografi untuk mendukung delimitasi batas maritim dan pemenuhan informasi peta militer aspek laut di wilayah perbatasan. Pada FGD tersebut juga dipaparkan hasil survei hidro-oseanografi KRI Spica-934 yang saat ini sedang melaksanakan survei di perairan Natuna.

Komandan Pushidrosal (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat memaparkan tentang Pemanfaatan data hasil survei hidro-oseanografi untuk penetapan batas maritim negara, sedangkan Dirjen HPI Kemlu L. Amrih Jinangkung memaparkan tentang perkembangan perundingan batas maritim RI-Vietnam dan RI-Malaysia.

Usai FGD, dilanjutkan bakti sosial berupa pembagian 50 paket sembako kepada masyarakat nelayan di Dermaga Faslabuh Selat Lampa, Natuna.(disp)

Categories
TNI

Pushidros TNI AL Gelar FGD ‘Pendekatan Kartografi Aturan 10 Persen IASL’

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pendekatan Kartografi Penerapan Sepuluh Persen Rule Of Indonesian Archipelagic Sea Lane (IASL) di Mako Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Rabu (31/08/2022) kemarin.

FGD yang dibuka oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat ini mengambil topik pembahasan untuk menemukan beberapa kemungkinan bagaimana mendefinisikan (menggambarkan) dan menerapkan aturan 10 persen sesuai dengan Pasal 53 (5) UNCLOS. Adapun tujuannya adalah Meningkatkan pemahaman kartografer khususnya dan pelaut pada umumnya tentang penerapan aturan 10 persen pada peta laut untuk menghindari kebingungan dalam menavigasi IASL.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring tersebut menghadirkan para pakar hukum laut dari The United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) dan Indonesia untuk memberikan pandangan dan masukan, serta memberikan pencerahan bagi Pushidrosal dan praktisi lain terkait penerapan IASL, di antaranya Fiona Bloor (Law of The Sea UKHO) dan Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, PhD (Deputi Penasehat Hukum TNI). Jalannya diskusi dipandu oleh I Made Andi Arsana, Ph.D (Universitas Gadjah Mada) sebagai moderator.

Hadir dan mengikuti jalannya diskusi adalah para Pemangku Kepentingan Hidrografi Nasional, Perwakilan Kementerian RI, Komunitas Maritim, serta dari kalangan Perguruan Tinggi.(disp)

Categories
IPTEK Pendidikan TNI

TNI AL Libatkan Peran Para Pakar, Lembaga Penelitian dan Akademisi dalam FGD Ekspedisi Jala Citra I – 2021 “Aurora”

Koran Jurnal, Jakarta – Sebagai rangkaian dari rencana gelar ekspedisi Jala Citra I “AURORA” TNI AL, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober ini dengan menggunakan KRI Spica-934 yang merupakan unsur dari Pushidrosal sebagai wahana penelitian utama.

Penyelenggaraan Ekspedisi Aurora masih merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 100 tahun hari Hidrografi Dunia. Peringatan satu abad hidrografi dunia pada tahun ini, merupakan momentum emas yang menegaskan eksistensi dan perjalanan panjang serta transformasi peran hidrografi, yang saat ini tidak hanya turut menjamin keselamatan navigasi pelayaran akan tetapi juga memberikan kontribusi bagi kepentingan strategis lainnya.

Selanjutnya untuk lebih menajamkan serta melengkapi pandangan ilmiah terkait rencana kegiatan ekspedisi tersebut, Pushidrosal menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) secara daring, yang diikuti oleh para pakar kelautan, akademisi dan stake holder terkait, dengan tema ”Mengungkap Sumberdaya Kelautan di Wilayah Perairan Halmahera, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, Rabu (14/07/2021).

Dalam sambutan pembukanya, Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P. antara lain menyampaikan arahan Kepala Staf TNI AL bahwa Ekspedisi ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan kembali ekspedisi kelautan yang dilaksanakan untuk dapat mengeksploitasi khasanah pengetahuan serta melengkapi inventarisasi potensi sumber daya kelautan serta karakteristik lingkungan laut perairan nasional sehingga dapat turut mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia.

Lebih lanjut Danpushidrosal menambahkan, bahwa Ekspedisi Jala Citra I “Aurora” ini akan mengungkap lebih dalam misteri yang ada di laut Halmahera dan perairan Papua dalam rangka turut mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam kegiatan ekspedisi ini, Pushidrosal juga mengundang partisipasi aktif dari para peneliti dari Kementerian, Lembaga terkait serta perguruan tinggi khususnya yang terkait dengan bidang hidrografi, geodesi, geologi, oseanografi, meteorologi, kelautan serta perikanan.

Pada penyelenggaraan FGD ini, menghadirkan para nara sumber dan para pakar di bidang kemaritiman, di antaranya, Dr. Ir. Syafrie Burhanuddin dari Kemenkomarvest, Ir. Mohamad Arief Syafi’I, M. Eng. Sc dari BIG, Ir. Mustafa Hanafi, M.Sc dari P3GL, serta Prof. Dr. Henry M. Manik, S.Pi., M.T. dari IPB, serta dipandu oleh Kolonel Laut (E) Dr. Yanuar Handwiono, M.Sc. sebagai moderator.

Pada salah satu kesempatan dalam FGD ini, Komandan Pushidrosal juga menginformasikan tentang pembangunan Web-Portal Pushidrosal yaitu Indonesia Hydrographic Data Centre (IHDC) yang merupakan platform Pusat Informasi Hidrografi Spasial dikembangkan Pushidrosal untuk lebih memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan fungsi pemetaan dan publikasi nautika untuk kepentingan navigasi dan pelayaran, serta layanan akses data hidrospasial wilayah Indonesia bagi masyarakat maritim yang akurat dan mutakhir untuk berbagai aplikasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Adapun pada akhir dari kegiatan FGD ini, diperoleh kesimpulan di antaranya bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah 5,8 juta km2, memiliki wilayah perairan dengan mega biodiversitas yang belum tereksploitasi secara optimal, sehingga masih diperlukan adanya kajian yang mendalam tentang berbagai potensi dan fenomena kelautan yang terkandung didalamnya. Selanjutnya, penyelenggaraan penelitian seperti ekspedisi Aurora ini, diharapkan juga dapat meneliti fenomena aliran pergeseran arus dari Samudra Pasifik ke Laut Banda sampai ke Samudra Hindia, serta koneksitasnya dengan sistem cuaca dan kandungan mineral bawaan. Dan yang terakhir, juga disepakati bahwa pengetahuan tentang bentukan fitur batimetri serta karakteristik biokimia kelautan serta kondisi oseanografi fisik, juga memberikan manfaat tidak hanya untuk kepentingan ekplorasi dan ekploitasi sumberdaya mineral dan hayati saja, akan tetapi juga untuk kepentingan pertahanan di laut.(disp/red)

Categories
TNI

Staf Teritorial TNI Selenggarakan FGD dengan Aparat Komando Kewilayahan

Koran Jurnal, Jakarta – Staf Teritorial TNI menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) tahun 2020 dengan Aparat Komando Kewilayahan TNI, dengan tema “Optimalisasi Peran Aparat Komando Kewilayahan TNI Dalam Pendampingan Pembangunan Desa Tertinggal Guna Membantu Pemerintah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, bertempat di Kampung Wisata TMII, Jakarta Timur, Kamis (03/12/2020).

Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni, S.E. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Paban II/Puanter Ster TNI Kolonel Pas Lintong Sormin Siregar menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data masukan, mengidentifikasi dan menemukan alternatif pemecahan masalah terkait dengan peran Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) TNI dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal guna membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pada hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh komponen bangsa memiliki kewajiban untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.  “Sejalan dengan itu, TNI sesuai dengan amanat UU RI Nomor 34 tahun 2004 memiliki tugas untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan 14 tugasnya diantaranya adalah memberdayakan wilayah pertahanan,” kata Aster.

Menurut Mayjen TNI Madsuni, S.E., salah satu bentuk tugas pemberdayan wilayah tersebut berupa turut sertanya TNI membantu pemerintah dalam membangun desa dan daerah tertinggal guna  mensejahterakan masyarakat.

“Terkait dengan hal ini sudah banyak kerjasama yang sudah dilakukan oleh TNI dengan kementerian atau lembaga pemerintah dalam upaya untuk mendukung pembangunan daerah khususnya desa dan daerah tertinggal melalui perjanjian kerjasama (MoU) dengan kementerian atau lembaga terkait seperti halnya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,” tuturnya.

Selanjutnya Aster Panglima TNI menjelaskan bahwa untuk memperoleh hasil yang lebih optimal  dalam upaya membantu pemerintah  untuk mensejahterakan masyarakat  khususnya di desa, daerah tertinggal  di masa yang akan datang, diharapkan Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat memberikan masukan tentang informasi terbaru serta saran upaya yang dapat dilakukan Apkowil TNI terkait pembangunan desa dan daerah tertinggal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Aster Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni berharap melalui diskusi ini dapat diperoleh data masukan, identifikasi dan menemukan alternatif solusi permasalahan di lapangan, sehingga diperoleh langkah-langkah kongkrit yang dapat dilakukan Apkowil TNI terkait kendala yang  dihadapi, sehingga pembangunan desa dan daerah tertinggal dapat berjalan secara sinergi antar kementerian dan lembaga pemerintah, selaras, terpola  dan berkesinambungan serta tepat sasaran.(Pusp/red)