Tag: Karhutla

Categories
Megapolitan

Resmi Jabat Menko Polkam, Dudung Abdurachman Langsung Fokus Persoalan Nasional termasuk Karhutla

KoranJurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan akan langsung fokus menjalankan tugas setelah melaksanakan serah terima jabatan dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta penanganan situasi keamanan di Papua.

“Sebagai pejabat baru Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tentunya banyak tugas yang akan lebih menantang ke depan. Saya sudah mendapat arahan dari Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” ujar Menko Polkam Dudung usai melaksanakan serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Dalam waktu dekat, penanganan karhutla menjadi salah satu agenda yang akan segera ditindaklanjuti. Menko Polkam Dudung akan menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta meninjau langsung lokasi terdampak untuk memastikan upaya penanggulangan berjalan secara optimal.

“Pak Djamari, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Karena itu, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian terkait dan sesegera mungkin meninjau ke lokasi,” katanya.

Selain karhutla, Menko Polkam juga memberikan perhatian terhadap dinamika politik nasional. Menurutnya, setiap perkembangan politik perlu disikapi dengan tetap mengedepankan supremasi hukum serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Keputusan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah membangun persepsi berdasarkan informasi-informasi yang tidak berdasar, khususnya di media sosial, yang dapat memperkeruh situasi.

“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapa pun yang melaksanakan tugas, baik di MK maupun di mana pun yang terkait, supremasi hukum harus ditegakkan. Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti akan dikoordinasikan dengan semua kementerian terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai politik saya akan sowan atau berkunjung, bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” kata Menko Polkam Dudung.

Sementara itu, terkait situasi keamanan di Papua, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dengan menempatkan upaya merebut hati rakyat, pendekatan kultural, dan pembinaan teritorial sebagai bagian penting dalam penanganan situasi di wilayah tersebut.

Menko Polkam Dudung mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Panglima TNI agar operasi teritorial lebih dikedepankan. Menurutnya, tindakan dengan kekerasan hanya dilakukan secara terbatas terhadap sasaran-sasaran tertentu, sementara pendekatan kepada masyarakat menjadi prioritas.

“Pendekatan kepada hati, merebut hati rakyat, kemudian operasi teritorial juga lebih dikedepankan. Tidak melaksanakan operasi-operasi dengan kekerasan, itu hanya sasaran-sasaran tertentu saja. Tetapi pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan merebut hati rakyat, pembinaan teritorial ini yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Menko Polkam menegaskan seluruh agenda tersebut akan dijalankan melalui koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional sekaligus memastikan berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian pemerintah dapat ditangani secara terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago selaku Menko Polkam periode 2025–2026 menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Menko Polkam Dudung Abdurachman. Djamari juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Polkam yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai Menko Polkam.

“Selamat melaksanakan tugas. Saya hanya bisa menyampaikan doa, semoga tugas Menko Polkam yang cukup besar, luas, dan berat bisa Pak Dudung selesaikan, dan saya yakin Bapak bisa,” kata Djamari Chaniago.

Acara serah terima jabatan dan lepas sambut Menko Polkam tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenko Polkam.(***)

Categories
Daerah TNI

Korem 174 Bersama Forkopimda Merauke Ikut Pengarahan Presiden RI secara Virtual tentang Pengendalian Karhutla

Koran Jurnal, Merauke – Kepala Staf Korem 174/ATW (Kasrem 174/ATW) Merauke Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mewakili Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko bersama Forkopimda Kabupaten Merauke mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia secara virtual tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 di Ruang Winay Lantai 3 Kantor Bupati Merauke, Jl. Brawijaya, Distrik Merauke, Kab. Merauke.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 dipimpin oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Video Conference diikuti pula dari unsur Forkopimda Kab. Merauke Ruslan Ramli, S.E., M.Si (Plh. Bupati Kab. Merauke/Sekda Kab. Merauke), AKBP Ir. Ahmad Untung Surianata (Kapolres Merauke),  I Wayan Sumertayasa, S.H. (Kakejari Merauke), Kolonel Enjang, S.I.P (Kasi Intel Korem 174/ATW), Letkol Inf Ganiahardi (Kasiter Korem 174/ATW, Letkol Czi Muh  Rois Susilo, S.T (Dandim 1707/Merauke) dan Elias Refra (Kasat Pol PP Merauke), dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2021 diawali oleh  laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr Mahfud MD yang menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluası bersama dan mendapatkan amanah untuk mengendalikan Karhutla bersama perangkat daerah dı Provınsi yang rawan Karhutla, sehingga perlu dilakukan  upaya deteksı dini, patroli terpadu dan pengendalian pemadaman disetiap titik api yang muncul dengan melaksanakan penetapan siaga darurat lebih dini serta melakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Sementara itu dalam pengarahannya Presiden RI  menyampaikan secara tegas dan mengingatkan  kepada para pejabat  Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres terutama kepada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah rawan bencana Karhutla. Apabila di wilayah  ada kebakaran dan membesar serta tidak tertangani dengan baik, maka akan beresiko kepada pencopotan jabatan.(pen/red)

Categories
Militer Polhukam

Kepala BNPB dan Panglima TNI Lakukan Anev serta Tinjau Karhutla di Riau

Koran Jurnal, Pekanbaru – Kepala BNPB Doni Monardo mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung karhutla di Provinsi Riau, Sabtu (14/09/2019). Karhutla Riau semakin memburuk hingga menyebabkan dampak luas kepada masyarakat.

Peninjauan dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Panglima TNI setelah bertolak menuju Riau dari Lapagan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada pukul 13.00 WIB dengan pesawat Indonesia Air Force TNI B737. Setelah mendarat, rombongan Kepala BNPB dan Panglima TNI beserta rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau bersama Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga walikota dan bupati se-Provinsi Riau.

Dalam analisis dan evaluasi yang disampaikan melalui rakor tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau memaparkan bahwa jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik. Dalam mengatasi karhutla tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengerahkan 5.499 pasukan dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat.

Selain itu, pihaknya telah mengerahkan 1 pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan, 1 helikopter pantau, 6 helikopter bantuan BNPB dan TNI serta 2 bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara.

Upaya mengatasi dampak buruk, Pemerintah Provinsi Riau juga menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengurangi dampak negatif akibat asap, pembagian masker penutup mulut dan hidung juga dilakukan. Selain itu, pos-pos darurat kesehatan telah didirikan, baik mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu. Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi juga turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik

Di hadapan Panglima TNI dan Kepala BNPB, Gubernur dengan masa bakti 2018-2023 itu mengharap agar bantuan personel darat dapat ditambah mengingat cakupan karhutla di Riau meluas. Selain itu beliau juga mengajak agar kekuatan tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari korporasi juga masyarakat.

Syamsuar dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya. Seluruh bupati dan walikota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kepada bupati dan walikota, Saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yg melanggar saya minta agar dibekukan,” tegas Syamsuar.

Sementara itu, Kepala BNPB kembali menegaskan bahwa asap (karhutla) adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Doni menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika tidak bisa menyepelekan hal itu maka manusia itu menjadi pembunuh potensial.

“Boleh jadi nanti kalau anda sekalian bisa, (menanggulangi karhutla) maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial,” tegas Doni.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga kembali menegaskan bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80% karhutla itu berubah menjadi perkebunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.

“Kita ketahui bahwa 80% karhutla di Pelalawan berubah menjadi kebun. Saya catat, saya ingat itu, ungkapan Pak Bupati Pelalawan,” ungkap Doni.

Dalam hal itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Hal itu dikatakan mengingat sebelumnya Doni mendengar slogan “Riau Tanpa Asap,” akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya.

“Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan Riau Tanpa Asap. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap,” ujar Doni.

Mendukung upaya dan pernyataan Kepala BNPB yang sebelumnya disampaikan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali bahwa permasalahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Adapun unsur TNI dalam hal ini berfungsi untuk membantu kementerian/lembaga mengatasi karhutla dengan personel dan peralatan tempur yang disesuaikan. Oleh karena itu, Panglima TNI mengajak seluruh unsur masyarakat, korporasi dan pemerintah daerah serta media agar bersama-sama memecahkan masalah yang sudah menjadi langganan setiap tahun.

Sejauh ini TNI sudah membantu upaya pemadaman karhutla yang melanda di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan dengan menerjunkan pasukan langsung ke titik api. Selain itu, TNI juga telah berupaya menyemaikan natrium klorida (NaCl) untuk hujan buatan dan melakukan pemadaman melalui udara dengan water-bombing.

Panglima juga mendukung upaya pencegahan sebagai langkah mitigasi terbaik seperti melakukan penanaman pohon produktif dan mengubah pemahaman serta perilaku manusia agar lebih mementingkan kelestarian lingkungan demi generasi penerus bangsa. Tentunya hal itu dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

“TNI tugasnya membantu. Jangan sampai nanti TNI yang justru seakan memiliki permasalahan ini. Ini permasalahan kita semua. Kita yang harus menyelesaikan masalah,” tutup Panglima TNI.

Usai melakukan analisis dan evaluasi serta rakor karhutla tersebut, Panglima TNI dan Kepala BNPB akan melanjutkan kunjungan kerja di Riau dengan melakukan pantauan udara langsung menggunakan helikopter pada esok hari, Minggu (15/9).(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

Cegah Karhutla, Presiden Jokowi: Pemadaman Api Harus Sedini dan Sesegera Mungkin

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam acara Rakornas Pengendalian Karhutla 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/08/2019).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran, jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.

Presiden menyampaikan bahya upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, Jokowi meminta penataan ekosistem gambut agar tetap basah dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering. Fase pencegahan menekankan juga menginstruksikan apabila terjadi api sesegera mungkin untuk pemadaman sebelum api membesar. Operasi pemadaman tersebut harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian yang dinilai telah berjalan baik dan terus berlangsung secara konsisten.

Pada pertemuan yang dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (gubernur, pangdam dan kapolda), Jokowi mengingatkan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Melalui pemadaman sesegera mungkin diharapkan api tidak membesar dan berdampak secara luas.

Belajar dari pengalaman 2015 lalu, kerugian kebakaran hutan dan lahan (karthula) menyebabkan kerugian hingga Rp 221 triliun. Di samping itu, luas lahan terbakar mencapai 2,6 juta ha.

“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia!,” seru Kepala Negara.

Jokowi juga meminta karhutla tiap tahun harus turun dan tidak boleh naik. Jika dibandingkan pada 2016, jumlah titik panas atau hotspot tahun ini turun. Namun demikian, jumlah tahun ini apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya naik.

Presiden berpesan apabilata tahun 2019 ini mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran.

Data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan per hari ini (6/8) pada luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah 135.749 ha. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Nusa Tenggara Timur (71.712 ha), Riau (30.065), Kepulauan Riau (4.970), Kalimantan Selatan (4.670), Kalimantan Timur (4.430). Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.

Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80% pada hari ini (6/8) berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot sebagai berikut Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).

Menghadapi karhutla tahun 2019, Jokowi tetap menginstruksikan babinsa dan bhabinkamtibmas agar mengecek langsung apabila ada hotspot dan jangan menunggu sampai api membesar. “Segera padamkan sebelum menjadi besar,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga memberikan atensi bahwa aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait pencopotan apabila pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres tidak dapat mengatasi masalah di wilayah masing-masing.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Setuju Ubah ‘Mindset’ Petani Agar Beralih ke Pola Pertanian Modern

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan usulan sebagian dari mereka agar dilakukan sosialisasi untuk memodernisasi para petani, sehingga mereka tidak perlu lagi membakar hutan dan lahan untuk memulai membuka lahan.

“Memang kita harus berani mengalihkan pola-pola pertanian tradisional menuju ke pola-pola pertanian yang modern memakai teknologi. Ini tugas Bupati, tugas Wali Kota, tugas Gubernur, tugas Menteri-Menteri dan tugas kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/08/2019),

Menurut Presiden, dalam 5 (lima) tahun ini, Kementerian Pertanian sudah membagi yang namanya traktor, excavator, dan bulldozer untuk yang daerah-daerah yang memiliki lahan yang besar-besar seperti di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut).

“Saya juga kaget juga dalam satu kabupaten traktornya begitu banyaknya, excavator begitu banyaknya, sehingga lahan besar bisa dikerjakan dengan mekanisasi peralatan-peralatan yang ada yang saya lihat itu bantuan dari Menteri Pertanian,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta Bupati-Bupati yang memiliki lahan yang bisa dikerjakan secara bukan manual lagi, agar meminta bantuan ke Kementerian Pertanian setiap tahun bantuannya banyak,untuk alat-alat seperti itu.

“Jadi kita ubah petani yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan untuk land clearing dengan cara membakar diganti dengan pembersihan land clearing  dengan traktor, dengan excavator tanpa harus membuat api,” tutur Presiden seraya menambahkan, di APBD provinsi, APBD di Kabupaten/Kota ada semuanya.

“Berilah petani-petani kita dengan dengan mindset yang baru, pola pikir yang baru dalam bekerja, jangan biarkan mereka sudah berpuluh-puluh tahun kita masih melihat petani yang enggak mungkin mau land clearing-clearing hektar dicangkul, enggak mungkin,” ujarnya.

Terkait permintaan drone sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa drone itu murah masa tidak mampu beli?

Menurut Presiden, harga drone itu berkisar Rp25 Juta, Rp50 juta, atau Rp100 juta udah agak gede udah dapat. Kalau APBD Provinsi tidak mencukup, Presiden Jokowi berjanji akan membelikannya karena drone itu penting sekali untuk melihat begitu asap kecil langsung ketahuan.

“Benar saya setuju Pak Wagub, tetapi provinsi bisa lah beli, titiknya yang rawan tidak semua titik kan berapa Kabupaten yang kira-kira kita kan sudah tahu lagunya ada berpuluh-puluh tahun lagunya opo kabupaten ya di situ, kalau provinsi ya disini, memang harus pake drone kalau benar-benar enggak sanggup saya belikan kalau benar  enggak sanggup, memang harus pakai itu,” kata Presiden Jokowi.(DBPers/red)

Categories
Daerah

BNPB Terjunkan 1.500 Personil Gabungan untuk Cegah Karhutla Riau

Koran Jurnal, Pekanbaru – Sebanyak 1.500 personil gabungan diterjunkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Pelepasan personil tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Provinsi Riau tahun 2019, di Lapangan Kantor Gubernur Riau, Rabu (10/07/2019).

Dalam arahannya, Doni Monardo mengatakan bahwa pengiriman personil ini berfungsi untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola hutan dan lahan pada saat musim kemarau serta memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Doni, terjadinya karhutla akan merusak ekosistem hutan, flora dan fauna penghuninya dan cagar biosfer. Lahan gambut yang menjadi karunia untuk bangsa Indonesia dengan ketebalan mencapai 36 meter, menjadi area yang paling rentan terjadi kebakaran lahan.

Tak hanya itu, lanjut Doni, kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu pelayanan transportasi masyarakat dan bisnis. Indonesia juga mendapat desakan dan teguran dari negara tetangga terkait akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tentu saja mengganggu hubungan diplomatik antar negara dan regional kawasan ASEAN.

“Dengan pendekatan persuasif dan mengajak kesadaran semua pihak, kita berharap kebakaran hutan dan lahan dapat kita hentikan sejak hari ini,” ujar Doni.

Belajar dari pengalaman tersebut maka perlu diimplementasikan konsep, “Kenali Ancamannya, Siapkan Strateginya”.

“Kita cari akar masalahnya, kemudian kita carikan solusinya. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, solusi yang terbaik adalah melakukan pencegahan,” tukasnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai untuk penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau kepada BPBD Provinsi Riau sebesar Rp 300 juta, Polda Riau Rp 250 juta, dan Korem 031 Wirabima, Rp 1 miliar.(hum/red)