Koran Jurnal, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) memahami kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, DPP JATMI juga mendukung penyaluran Bansos BBM agar dapat tepat sasaran.
Dalam pernyataan sikap resmi mereka, dengan tegas DPP JATMI menyatakan kalau tidak mungkin pemerintah memiliki niatan buruk di balik kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, DPP JATMI juga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk ikhtiar demi mencapai kemaslahatan.
“DPP JATMI dapat mengerti, memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi untuk kemaslahatan dan penyelamatan APBN,” tulis mereka dalam keterangan persnya, Senin (19/9).
Meski begitu, secara tegas DPP JATMI juga mengimbau kepada pemerintah supaya benar-benar melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM dengan tepat sasaran.
“Meski dapat memahami dan menerima penyesuaian harga BBM bersubsidi, DPP JATMI meminta kepada pemerintah agar memastikan dan menjamin program-program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan , terbuka dan berkeadilan,” tambahnya.
Dalam pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP JATMI, KH Muhammad Tauhid tersebut, bahwa mereka mengingatkan agar pemerintah juga bisa melakukan upaya lain dalam rangka penghematan APBN.
“Meminta kepada Pemerintah agar tidak hanya sekedar berhenti menaikkan harga BBM, tetapi pemerintah perlu melakukan upaya -upaya alternatif dalam rangka mengurangi membengkaknya biaya subsidi BBM, seperti melakukan penghematan anggaran-anggaran yang tidak perlu, seperti mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah dan biaya-biaya lain yang tidak perlu dan menjadi beban APBN,” tulisnya.
DPP JATMI juga berpesan kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi semacam ini agar senantiasa bisa bersikap optimis disertai dengan sikap tawakkal kepada Tuhan.
Berangkat dari kepercayaan penuh kepada pemerintah, bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat, maka pihak DPP JATMI secara tegas mendukung kebijakan tersebut.
“Atas dasar itu maka DPP JATMI memahami, mendukung dan menerima penuh kebijakan ini dengan beberapa pertimbangan diatas,” pungkasnya.
Senada dengan pernyataan tersebut, PBNU pun menilai bahwa memang kebijakan penyesuaian harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sangat menjunjung asas kemaslahatan untuk umat.
Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah.
“Kita optimis bahwa pemerintah sudah memikirkan dampak terburuk dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat ekonomi kecil.” pungkas Gus Fahrur.
Di sisi lain, sekarang pemerintah memang tengah berfokus untuk melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM. Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara menyampaikan bahwa pemerintah sudah sangat paham dalam melakukan mitigasi tersebut.
“Pemerintah yang lebih tahu bagaimana mengatasi permasalahan ini. Namun demikian, pemerintah juga antisipasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat dan paradigma bahwa Indonesia mengalami inflasi tinggi,” imbuh Reja
Dengan upaya tersebut, dirinya berharap supaya pemerintah mampu untuk memulihkan perekonomian nasional lebih cepat.
“Harapannya pemerintah dapat memulihkan ekonomi lebih cepat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi Indonesia dan tentunya hal ini akan membuat angka pengangguran menurun, maka ekonomi akan berpengaruh baik,” ujar Reja.(**)
