Tag: BBM

Categories
Uncategorized

Pengamat: Penyesuaian Harga BBM Tak Akan Picu Resesi di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Setelah pemerintah secara resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sejumlah pengamat menilai bahwa kebijakan tersebut sangat wajar dan sama sekali tidak akan menimbulkan resesi pada perekonomian Indonesia.

Pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat wajar dan masuk akal. Pasalnya, keputusan tersebut diambil guna menyesuaikan dengan kondisi geopolitik global yang masih tak kunjung stabil, lantaran konflik Rusia dan Ukraina yang belum berakhir.

Karena ada gejolak geopolitik itu, tentu berdampak juga pada rantai pasok dunia terutama energi. Maka dari itu, dengan seluruh ketidakstabilan yang terjadi, Prof. Imron Cotan menilai bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah menjadi beralasan kuat.

“Penyesuaian harga BBM wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” katanya, Jum’at (23/9/2022).

Selain itu, upaya pemerintah dengan menyesuaikan harga BBM juga dilakukan agar bisa mempertahankan kekuatan APBN yang sudah jebol akibat subsidi BBM yang selama ini sangat banyak terbuang.

Namun, untuk mempertahankan kekuatan fiskal nasional dan menjaga daya beli masyarakat, serta agar inflasi tidak terlalu tinggi melonjak, pemerintah pun mengimbanginya dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat.

Mengenai hal tersebut, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki potensi sampai terjerumus ke fase resesi.

Menurutnya, dengan kondisi geopolitik yang masih panas, inflasi akan tetap terjadi karena harga-harga akan meningkat, tapi Indonesia tidak akan terlalu terjerumus sampai ke tahap resesi.

“Geopolitik ketidakpastian akan meningkat sehingga harga-harga dan dorongan inflasi akan makin tinggi dalam enam bulan kedepan, trennya meningkat,“ jelas Berly.

Pria yang juga menjabat sebagai Dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI tersebut mengimbau supaya pemerintah tetap mampu menjaga stabilnya harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, jika memang inflasi masih terus terjadi, menurutnya Bank Indonesia (BI) harus menaikkan suku bunga acuan.

“Karena kalau inflasi tinggi, nilai rupiah secara riil turun, kalau selisih terlalu jauh dengan Dollar atau Euro, capital outflow Rupiah bakal melemah, BI akan terpaksa untuk menaikkan suku bunga,” jelas Berly.

Bukan hanya itu, cara lain yang bisa tetap mempertahankan kekuatan ekonomi Indonesia menurutnya adalah dengan terus menjaga aktivitas ekspornya.

“Kita lihat tahun ini, sumber pertumbuhan yang besar adalah ekspor, jadi kalau daya beli barat berkurang, maka ekspor berkurang dan pertumbuhan kita bisa terpengaruh,“ ungkap Berly.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Ormas Islam Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) memahami kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, DPP JATMI juga mendukung penyaluran Bansos BBM agar dapat tepat sasaran.

Dalam pernyataan sikap resmi mereka, dengan tegas DPP JATMI menyatakan kalau tidak mungkin pemerintah memiliki niatan buruk di balik kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, DPP JATMI juga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk ikhtiar demi mencapai kemaslahatan.

“DPP JATMI dapat mengerti, memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi untuk kemaslahatan dan penyelamatan APBN,” tulis mereka dalam keterangan persnya, Senin (19/9).

Meski begitu, secara tegas DPP JATMI juga mengimbau kepada pemerintah supaya benar-benar melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM dengan tepat sasaran.

“Meski dapat memahami dan menerima penyesuaian harga BBM bersubsidi, DPP JATMI meminta kepada pemerintah agar memastikan dan menjamin program-program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan , terbuka dan berkeadilan,” tambahnya.

Dalam pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP JATMI, KH Muhammad Tauhid tersebut, bahwa mereka mengingatkan agar pemerintah juga bisa melakukan upaya lain dalam rangka penghematan APBN.

“Meminta kepada Pemerintah agar tidak hanya sekedar berhenti menaikkan harga BBM, tetapi pemerintah perlu melakukan upaya -upaya alternatif dalam rangka mengurangi membengkaknya biaya subsidi BBM, seperti melakukan penghematan anggaran-anggaran yang tidak perlu, seperti mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah dan biaya-biaya lain yang tidak perlu dan menjadi beban APBN,” tulisnya.

DPP JATMI juga berpesan kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi semacam ini agar senantiasa bisa bersikap optimis disertai dengan sikap tawakkal kepada Tuhan.

Berangkat dari kepercayaan penuh kepada pemerintah, bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat, maka pihak DPP JATMI secara tegas mendukung kebijakan tersebut.

“Atas dasar itu maka DPP JATMI memahami, mendukung dan menerima penuh kebijakan ini dengan beberapa pertimbangan diatas,” pungkasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, PBNU pun menilai bahwa memang kebijakan penyesuaian harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sangat menjunjung asas kemaslahatan untuk umat.

Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

“Kita optimis bahwa pemerintah sudah memikirkan dampak terburuk dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat ekonomi kecil.” pungkas Gus Fahrur.

Di sisi lain, sekarang pemerintah memang tengah berfokus untuk melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM. Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara menyampaikan bahwa pemerintah sudah sangat paham dalam melakukan mitigasi tersebut.

“Pemerintah yang lebih tahu bagaimana mengatasi permasalahan ini. Namun demikian, pemerintah juga antisipasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat dan paradigma bahwa Indonesia mengalami inflasi tinggi,” imbuh Reja

Dengan upaya tersebut, dirinya berharap supaya pemerintah mampu untuk memulihkan perekonomian nasional lebih cepat.

“Harapannya pemerintah dapat memulihkan ekonomi lebih cepat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi Indonesia dan tentunya hal ini akan membuat angka pengangguran menurun, maka ekonomi akan berpengaruh baik,” ujar Reja.(**)

Categories
Ekonomi Polhukam

Tokoh Agama Mengamini Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Demi Kemaslahatan Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Dukungan datang dari para tokoh agama terkait kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Mereka melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk keadilan subsidi kepada masyarakat.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan penyesuaian harga BBM sebagai bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

“Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari Pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah, ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” katanya.

Dalam keterangan Yaqut, Presiden Jokowi menegaskan kepada dirinya bahwa perubahan harga BBM ialah ikhtiar pemerintah guna menempatkan subsidi kepada masyarakat kalangan bawah.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Jami’yyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi setelah mencermati perkembangan situasi di masyarakat pasca kebijakan tersebut.

“DPP JATMI berprasangka baik terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tidak punya niat buruk apalagi jahat untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).

DPP JATMI menyatakan dapat memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi kemaslahatan dan penyelamatan APBN.

Bukan hanya itu, DPP JATMI juga meminta kepada pemerintah agar memastikan BLT jatuh ditangan yang benar.

“DPP JATMI meminta kepada pemerintah supaya memastikan dan menjamin program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan dan berkeadilan,” tulisnya.

DPP JATMI berharap agar masyarakat memahami dan mengerti atas kondisi saat ini dengan sikap legowo dan menghadapi kehidupan sehari hari dengan penuh rasa optimisme, tidak skeptis dan selalu berusaha untuk ikhtiar.

DPP JATMI juga menghimbau masyarakat untuk tawakal dan percaya bahwa Allah SWT senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi bersama.

Dukungan juga datang dari tokoh agama Sumatra Barat, Buya Bagindo M. Leter. Dirinya mendukung rencana penyesuaian harga BBM yang telah diambil oleh pemerintah. Ia menilai hal itu untuk menekan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi.

Dengan langkah penyesuaian harga BBM subsidi ini, ia berharap dapat mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.

“Harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, sehingga membuat beban keuangan negara sangat berat terkait dengan beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha,” ujarnya.(*)

Categories
Ekonomi Megapolitan Ragam

Pengamat Mendukung Penyaluran BLT BBM Agar Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Slamet Riadi Cante mengingatkan pemerintah agar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi atas penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tepat sasaran.

“Kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran karena BLT sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi faktanya mereka tidak terima,” katanya, di Palu, sesuai rilis yang diterima, Sabtu (17/9/2022).

Maka dari itu, lanjutnya, penyaluran BLT BBM nanti harus berdasarkan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.

“Jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Selain itu Slamet Riadi mengemukakan, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.

“Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang telah dan akan terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM,” tambahnya.

Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, mengatakan, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Bagong Suyanto.

Namun yang menjadi masalah, menurut Bagong adalah bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat? Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Bagong, pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa risiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan kebijakan Pemerintah dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke program bantuan sosial (bansos) tambahan sudah tepat.

“Namun, penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif,” kata Agus Pambagio.

Menurut Agus, jika data tersebut salah, maka orang yang tidak berhak akan menikmati bansos. Hal itu, harus diantisipasi oleh pemerintah.

Mengenai besaran bansos tambahan yang diterima oleh masyarakat, Agus Pambagio tidak mempermasalahkan hal tersebut karena jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi anak maka akan tercukupi. Akan tetapi, kalau digunakan untuk hal lain pasti orang-orang berpendapat jumlahnya kecil.(**)

Categories
TNI

BPK RI Adakan Pemeriksaan Atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Pushidros TNI AL

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat, didampingi Ahmad Adjam R Sampurna Djaya, S.H., LLM., CfRA., selaku Wakil Penanggung Jawab dari BPK RI membuka secara resmi kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) bertempat di Ruang Rapat Danpushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis (15/09/2022).

Pemeriksaan tertentu BPK RI ini bertujuan sebagai implementasi fungsi kontrol, pengawasan dan pemeriksaan yang didukung oleh piranti lunak yang memadai dan pelaksana yang profesional. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kualitas kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksana program kerja.

Danpushidrosal dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi penting maknanya mengingat hasil dari pengawasan dan pemeriksaan yang tepat, akan mendorong terwujudnya iklim organisasi yang sehat, mekanisme kerja yang lancar dan terhindar dari kemungkinan penyimpangan dan kekeliruan, sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tugas pokok.

“Tim Pemeriksa BPK hendaknya dipandang sebagai mitra kerja sehingga dapat terjalin pola kemitraan antara pelaksanaan pemeriksaan dan obyek yang di audit, karena pada satu sisi, tim pemeriksa dapat menghasilkan temuan-temuan yang lebih objektif khususnya di bidang penggunaan BMP yang sangat kita butuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi,” ucap Danpushidrosal.

Diharapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK selama empat hari dimulai dari tanggal 15 September hingga tanggal 20 September 2022 akan memberikan hasil optimal bagi terwujudnya Laporan atas pengelolaan BMP pada Kemhan dan TNI TA 2020 sampai dengan Semester I TA 2022 khususnya di Pushidrosal dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa menemui kendala. Sehingga memberi kontribusi positif untuk pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Bagi Satuan kerja yang terkait yaitu Slog, Satsurvey, Dismatbek dan satuan pendukung lainnya dengan kehadiran tim pemeriksaan eksternal BPK ini, agar keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan data dan informasi khususnya sasarannya terkait penggunaan BMP menjadi penting, artinya dalam mewujudkan obyektivitas pelaksanaan pemeriksaan, sehingga tercapai hasil yang optimal, yang akan menjadi masukan bermanfaat bagi upaya peningkatan kinerja Pushidrosal secara khususnya dan pencapaian WTP bagi Kemhan dan TNI secara umumnya” Pungkas Komandan Pushidrosal.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan Pemeriksaan tujuan tertentu ini, Wakil Komandan (Wadan) Pushidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, S.T., M.M serta para pejabat utama Pushidrosal.(disp)

Categories
Ekonomi Polhukam

Nadhlatul Ulama Mendukung Upaya Pemerintah Melindungi Masyarakat Rentan dengan Mengalihkan Subsidi BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Fahrur Rozi memandang penyesuaian harga BBM sebagai opsi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat ekonomi kecil.

Pasalnya, Gus Fahrur menyoroti bahwa selama ini justru masyarakat ekonomi menengah ke atas yang masih menikmati subsidi dimana sebetulnya ditujukan bagi masyarakat kecil.

Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintah terkait BBM justru membentuk jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat ekonomi rentan.

Gus Fahrur juga melihat bahwa pemerintah sudah memikirkan berbagai opsi dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat.

“Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil,” ungkap Gus Fahrur, Rabu (14/9/2022).

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Dia justru menyebut penyesuaian harga BBM merupakan “bentuk keadilan subsidi untuk rakyat”.

Ia pun tidak mengindahkan bahwa situasi ini memang sulit apalagi pasca pandemi dan saat ini masuk dalam situasi global yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia yang tinggi.

Namun Yaqut menilai pemerintah telah memilih opsi terbaik untuk menempatkan subsidi pada masyarakat bawah.

“Kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat,” tegasnya.

Hal serupa juga diaminkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia menilai bahwa penyesuaian harga BBM adalah keputusan sulit yang harus diambil dalam menghadapi situasi sulit saat ini.

Namun menurutnya bila tidak dilakukan justru negara akan semakin sulit. Sehingga menjadi hal yang wajar pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, untuk kepentingan masyarakat.

“Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Namun, kami memaklumi kenapa Pemerintah menaikkan BBM,” pungkasnya.(*)

Categories
Ekonomi

Lembaga Riset: Pengalihan Subsidi BBM Pada Sektor Produktif dan Bantalan Sosial Lebih Efektif juga Bermanfaat

Koran Jurnal, Jakarta – Situasi global saat ini telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak drastis serta membuat kurs mata uang Indonesia menjadi terdepresiasi. Hal itu secara langsung berdampak pada beban besar subsidi energi yang ditanggung negara, yaitu saat ini mencapai sekitar 502 Triliun.

Mamit Setiawan, Executive Director Energy Watch menilai bahwa pada situasi global saat ini yang penuh ketidakpastian, alokasi anggaran untuk BBM bersubsidi akan memberatkan keuangan Negara.

Disisi lain, fakta ditemukan bahwa selama ini penggunaan BBM bersubsidi justru banyak didominasi oleh masyarakat mampu. Hal itu ia nilai sebagai sesuatu yang kontraproduktif dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat menengah keatas dengan masyarakat kelas bawah.

Selanjutnya, Mamit berpendapat bahwa agar tepat sasaran, nilai guna subsidi akan jauh lebih efektif berdampak positif bila dialihkan untuk berbagai sektor produktif seperti program pendidikan dan beasiswa, bantuan kepada nelayan dan petani, pembangunan infrastruktur, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Ia menilai penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat pemerintah untuk mengalihkan APBN ke sektor yang produktif. Khususnya terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan.

Senada dengan pernyataan tersebut, Pengamat kebijakan Laboratorium Indonesian 45 (LAB 45), Reyhan Noor mengatakan bahwa uang yang tidak sedikit dari subsidi BBM dapat dialihkan untuk melanjutkan agenda transformasi struktural ekonomi.

Reyhan berpendapat bahwa permasalahan utama penyaluran subsidi BBM sejak dulu adalah efektivitas yang rendah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks menjaga kesejahteraan, uang subsidi BBM akan lebih baik bila disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria membutuhkan.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki efektivitas yang lebih tinggi dari subsidi BBM. Sedangkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang cukup besar memiliki trade-off dari agenda transformasi struktural ekonomi.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal juga mendukung pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, akan tetapi langkah tersebut harus disertai dengan BLT kepada masyarakat.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kompensasi BLT kepada masyarakat bisa mencapai angka Rp 45 triliun. Artinya, itu tidak akan lebih besar dari potensi ledakan anggaran akibat subsidi energi yang saat ini sudah mencapai 500 triliun.(**)

Categories
Opini Polhukam

Mahasiswa Diminta Kedepankan Dialog Tanpa Unjuk Rasa Dalam Menyikapi Penyesuaian Harga BBM Supaya Lebih Elegan

Koran Jurnal, Jakarta – Pakar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan mahasiswa dapat mengedepankan dialog dan adu ide maupun gagasan dalam menyikapi penyesuaian harga BBM yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Komunikolog UPH Emrus Sihombing di Jakarta.

“Demol-ah dengan dewasa dan dialog, bertukar pikiran dan gagasan. Misal bikin surat permohonan dialog, kirim ke presiden. Buat satu pertemuan dan diliput media. Sehingga masyarakat bisa menilai gagasan mana yang bagus. Jadi, jangan demonstrasi mengganggu orang lain dan bisa saja ada penumpang gelap,” kata Emrus Sihombing, Senin (12/9/2022).

“Sejauh ini demokrasi di Indonesia belum dewasa, lantaran cenderung mengedepankan emosional. Seharusnya, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok akademik menyampaikan aspirasi secara lebih elegan,” tambah Emrus.

Jika kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM di respon terus dengan unjuk rasa atau demonstrasi dikhawatirkan dapat disusupi oleh penumpang gelap atau kelompok kepentingan yang memanfaatkan unjuk rasa tersebut, ucap dosen komunikasi UPH.

“Masyarakat terutama mahasiswa diimbau mewaspadai hal tersebut. Oleh sebab itu disarankan mahasiswa dapat mengedepankan dialog dengan adu ide dan gagasan agar sebagai kaum intelektual muda dapat tetap menjunjung tinggi demokrasi dengan tidak merugikan orang lain disekitarnya,” tutup Emrus.(**)

Categories
Ekonomi

Subsidi BBM Dinilai Mengangkat Konsumsi Masyarakat Kelas Bawah

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba (PEMM), Muhamad Ikram memandang bahwa penyesuaian harga BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Ikram menilai bahwa subsidi BBM yang selama ini dilakukan, kurang tepat sasaran. Pasalnya, penggunaan BBM bersubsidi selama ini justru di dominasi oleh masyarakat mampu.

“Di waktu lalu ketika pemerintah menaikkan harga Pertamax, pengguna Pertamax memakai BBM Pertalite. Disinilah kami lihat bahwa ada upaya mengambil hak ekonomi masyarakat kelas bawah dan kami nilai tidak tepat sasaran,” ungkapnya kepada wartawan.

Ia pun mengemukakan bahwa lebih tepat subsidi diberikan terhadap manusianya dan bukan komoditinya. “Kalau misalkan yang di subsidi manusianya, maka kemampuan dan daya beli masyarakat itu meningkat,” pungkasnya.

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan APBN untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, UMKM dan lain sebagainya.

Di tempat terpisah, penilaian serupa juga datang dari Ekonom Senior, Fasial Basri. Ia menilai penggunaan BBM bersubsidi selama ini di dominasi oleh mobil pribadi yang merupakan masyarakat mampu.

Faisal pun menambahkan bahwa pengguna BBM bersubsidi kategori kendaraan roda 4, sebanyak 98,7 % adalah mobil pribadi. “Masa orang miskin yang punya mobil pribadi?,” tegasnya, dalam diskusi di Jakarta.

Ia juga menilai bahwa pemberian subsidi lebih tepat bila diberikan langsung ke masyarakat yang berhak menerima. “Lebih baik dikasih ke orangnya daripada ke komoditinya,” ujarnya

Terkait mekanismenya, Faisal juga memandang bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan upaya mengalihkan subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. “Tunai. Langsung ke orangnya. 100 persen dinikmati oleh pesertanya,” tegasnya.

Ia pun mendukung agar bantuan kompensasi diberikan kepada sektor transportasi umum, sebagai langkah untuk mengurangi beban masyarakat terhadap penyesuaian harga BBM.

“Insya Allah, ini jauh lebih bagus ya. Mengangkat konsumsi masyarakat kelas bawah,” tutup Faisal Basri.(**)

Categories
Ekonomi

Urgensi Penyesuaian Harga BBM: Selamatkan APBN Ditengah Isu Global

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, Ph.D menilai bahwa keputusan penyesuaian harga BBM merupakan pilihan terbaik ditengah situasi global seperti sekarang ini.

“Ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat sulit bagi pemerintah, namun sudah tidak ada pilihan lagi,” ujar teguh dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Teguh memandang bahwa apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM, dikhawatirkan beban fiskal akan semakin tinggi lagi dan semakin menekan nilai tukar rupiah. Ini disebabkan oleh karena nilai impor BBM yang sangat besar.

“Pelan namun pasti, kebutuhan bbm dalam negeri yang semakin meningkat di situasi saat global saat ini, akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar. Tidak hanya bbm saja, sebetulnya barang-barang lain juga akan meningkat, tapi pelan-pelan, tetapi sebetulnya dampaknya akan terasa juga,” tegasnya.

Bahkan ekonom UI tersebut menegaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini sudah “berdarah-darah” akibat tekanan global dan jika dibiarkan terus sampai akhir tahun, kenaikan anggaran APBN terkait kebutuhan subsidi kompensasi pada situasi global saat ini bahkan bisa menyentuh lebih dari 700 triliun.

Senada dengan itu, Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM memang tidak dapat dihindari

Dirinya menilai bahwa dengan adanya penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah, maka akan mampu menghindarkan Indonesia dari banyak hal negatif yang menanti, antara lain krisis dan kebangkrutan negara.

“Seperti yang terjadi di Amerika Serikat yang terpaksa berkali-kali menerapkan aturan ketat terhadap warganya karena likuiditas keuangan terganggu,” ujar Azyumardi dalam Webinar Moya Institute.

Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM tidak dapat dihindarkan sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

“Namun penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial ekonomi tidak terlalu terdampak” pungkas Heri.

Sementara itu, pengamat ekonomi, Sri Adiningsih menganggap APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bukan saja untuk subsidi BBM, namun juga untuk memitigasi dampak Pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional.(**)