Tag: BLT

Categories
Ekonomi Polhukam

BLT BBM Ringankan dan Lindungi Rakyat dari Gejolak Kenaikan Harga Global

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM dialokasikan sebesar Rp 24,17 triliun, yang terdiri atas dua jenis.

“Pertama, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 yang akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Kedua, BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 keluarga penerima manfaat sebesar Rp 150.000 per bulan, diberikan sebanyak empat bulan,” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu berharap bantuan sosial ini akan membantu meringankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga global, sehingga angka kemiskinan Indonesia tetap dapat kita upayakan menurun.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada 3 September 2022 lalu, agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan bahwa hingga 16 September 2022, PT Pos Indonesia telah menyalurkan BLT BBM kepada 12.701.985 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 482 kabupaten dan kota.

Risma mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh data penerima manfaat BLT BBM kepada PT Pos Indonesia. Namun, terdapat beberapa daerah, terutama di daerah pegunungan seperti di Papua dan Papua Barat, yang datanya belum lengkap.

“Untuk itu, Kemensos akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman sekaligus penyaluran, khususnya di daerah yang sulit akses,” tutur Risma.

Mensos juga menyampaikan Kemensos telah menerima anggaran tambahan sebesar lebih dari Rp 400 miliar dari Kemenkeu yang akan digunakan sebagai bantuan sosial yatim piatu dengan target 946.863 penerima.

“Itu akan dipergunakan untuk di bulan Desember, kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak Rp200 ribu per bulan,” kata Mensos Risma.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Dr. Emrus Sihombing berpendapat kebijakan bantalan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak dari kenaikan BBM bersubsidi.

“Sangat tepat pemerintah mengeluarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini mampu mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar di seluruh tanah air.(*)

Categories
Ekonomi Ragam

Warga Daerah 3T Apresiasi Pemberian BLT BBM oleh Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Pos Indonesia (Persero) terus berupaya untuk menuntaskan penyaluran BLT BBM hingga ke daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan). Para penerima bantuan juga sangat bersyukur dan menaruh apresiasi terhadap pemerintah karena menerima BLT BBM dan bansos sembako.

Executive General Manager Pos Batam, Elan, menyebutkan bahwa penyaluran BLT BBM di Kota Batam telah mencapai 95 persen, atau telah disalurkan kepada 29.059 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pihaknya, lanjut Elan, melakukan strategi percepatan dan memudahkan KPM menerima bantuan BLT BBM dimana dengan tim yang terdiri dari 20 petugas Pos berupaya maksimal melayani 10-12 pulau di tiga wilayah kecamatan dengan menggunakan transportasi air. Disisi lain, penyaluran di wilayah terdepan harus memiliki strategi khusus karena kerap terkendala sinyal.

“Kepulauan memiliki karakteristik yang harus kita khususkan pelayanan kepada KPM. Kami melakukan strategi percepatan dan memudahkan KPM menerima bantuan BLT BBM,” jelas Elan kepada media, Minggu (25/9/2022) kemarin.

Elan berharap, kerja sama dan koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemkot Batam, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan setempat, dan aparatur keamanan TNI/Polri dapat terus terjalin untuk kemudahan dalam menyalurkan bantuan kepada penerima.

Salah satu warga di Pulau Kasu, Kota Batam Rusmiana, sangat Bahagia karena tidak mengalami kesulitan saat menerima bantuan.

Uang bantuan ini, kata Rusmiana, akan dipakai untuk kebutuhan rumah dan anak sekolah. Sebelumnya, dirinya harus pergi ke kecamatan sedangkan sekarang petugas Pos datang ke pulau.

“Kalau sekarang petugas Pos datang ke pulau. Kita tinggal datang, dan antre. Alhamdulillah uangnya diterima utuh,” ungkap Rusmiana.

Sementara itu, di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, penyaluran BLT BBM untuk KPM dilaksanakan oleh Kantor Pos Wates selama 2 hari, yakni tanggal 21 s/d 22 September 2022.

Tim Monitoring Kapanewon Wates yang dipimpin oleh Kepala Jawatan Sosial, Fajar Pramukti SE MM mengatakan, masyarakat antusias datang ke Kantor Pos Wates untuk menerima BLT BBM senilai Rp. 300.000,- untuk 2 bulan, September dan Oktober 2022. KPM yang datang mengambil BLT BBM hanya perlu menyertakan Undangan, KTP KK asli dan fotocopy serta wajib mentaati protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga memberikan edukasi kepada KPM agar BLT yang telah diterima dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari, bukan untuk kebutuhan konsumtif lainnya bahkan yang dilarang seperti minuman keras dan judi.

Terkait penyaluran BLT BBM ini, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia, Tonggo Marbun mengungkapkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos menjadi panduan PT Pos dalam menyalurkan BLT BBM sehingga dapat dipastikan penyalurannya Tepat Sasaran.

Sebelumnya, di Papua, Menteri Sosial Tri Rismaharini menggandeng para kepala suku hingga tokoh agama dalam proses penyaluran BLT BBM, untuk mempermudah KPM yang memiliki kendala untuk datang langsung ke Kantor Pos.

“Di pegunungan seperti di Papua, kami akan siapkan khusus, kami sudah sepakat dengan PT Pos kami akan siapkan, kami akan kerjasama dengan kepala suku adat, kemudian dengan pemda dan tokoh agama untuk membagi salurkan di sana dengan melakukan penerbangan khusus ke sana, itu sudah kami janjikan,” tutur Risma, panggilan akrab Menteri Rismaharini, saat konferensi pers.

Risma juga menerangkan, untuk penyandang disabilitas maupun warga yang sedang dalam kondisi sakit tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pos.

Sedangkan untuk penerima manfaat yang memang belum menerima BLT bisa langsung melaporkan ke berbagai saluran yang disiapkan. Mulai dari command center hingga situs Usul Sanggah.

Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran BLT BBM, jika dibandingkan dengan BLT Covid-19 lalu.

Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.

“Pemerintah berusaha keras memastikan memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan,” ujarnya kepada awak media, Minggu (25/9) lalu.

Categories
Ekonomi Polhukam

Pentingnya Mencegah Politisasi Isu Penyesuaian Harga BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Politisi Fahri Hamzah memandang pemerintah perlu untuk lebih memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian yang sedang dialami Indonesia saat ini.

Fahri juga menilai pentingnya peran para ekonom untuk aktif memberikan informasi ke publik, mengenai kondisi perekonomian global dan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah.

“Memang kita punya masalah karena kita kekurangan ekonom sebagai juru bicara kepada masyarakat dan banyak ekonom kita sulit untuk menemukan media untuk berkomunikasi,” pungkasnya.

Selain itu, ia melihat bahwa minimya sosialisasi ke publik terkait peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi kerap kali dimanfaatkan para politisi untuk melawan pemerintah. Sehingga para politisi mengeksploitir kekurangan ruang komunikasi tersebut.

“Sehingga sebenarnya khotbah melawan pemerintah ketika menaikan harga BBM atau khotbah pemerintah dalam menyelamatkan APBN selalu dilawan dan selalu itu-itu saja topiknya oleh mereka yang tidak berkuasa, padahal ketika mereka berkuasa, melakukan hal yang sama dan mengalami hal yang sama,” tandasnya.

Selain itu, Fahri juga memandang bahwa dengan situasi global saat ini pemerintah sebetulnya dapat menemukan berbagai formulasi baru untuk mendukung perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.

“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu Pengamat Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara akibat tekanan ekonomi global.

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM mampu menghadirkan keadilan karena subsidi BBM dialihkan ke bantalan sosial agar manfaat subsidi dapat tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak.

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” ungkapnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

BLT BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah Pada Rakyat Secara Optimal

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D menilai pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah meningkatkan kualitas penyaluran BLT BBM yang jauh lebih baik dibandingkan BLT Covid lalu.

“Pemerintah berusaha keras memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan”, ujarnya kepada awak media, Sabtu (24/9/2022).

Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.

Ia berharap masyarakat dapat memberikan dukungan pada pemerintah yang sudah berupaya keras dalam mengatasi masalah saat ini.

“Pak Jokowi sekarang menyarankan dan memerintahkan aparaturnya untuk memastikan semua program ini berjalan secara mudah diakses, cepat proses deliverynya, dan tepat sasaran. Itu untuk memastikan layanan pemerintah betul-betul berjalan dengan baik”, pungkasnya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid mengungkapkan BLT sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan untuk menjaga daya beli ditengah kenaikan harga BBM.

“Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, dari sudut dunia usaha, kenaikan harga BBM pasti akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor. Sehingga BLT akan berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sementara tingkat upah mendesak untuk dinaikkan. Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat,” ungkapnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pemberian BLT Upaya Menjaga Daya Beli Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Pengalihan subsidi BBM ke BLT merupakan langkah yang adil bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, subsidi BBM selama ini hampir 70 persen tidak tepat sasaran dan ini membuat APBN tidak sehat akibat membengkaknya anggaran subsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mengatakan kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa menjadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat hingga inflasi tetap terjaga.

Menurut Lamhot, pihaknya menyadari betul jika ada kenaikan harga BBM maka akan berpengaruh pada inflasi karena daya beli masyarakat menurun, namun kekhawatiran tersebut kemudian diatasi oleh pemerintah lewat pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan sosial dan BLT, hingga kebijakan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat dan Indonesia terhindar dari inflasi.

“Mau tidak mau karena setiap kenaikan 10% BBM itu akan ada inflasi 0,5%, yang konsekuensinya adalah daya beli menurun. Maka ini jangka pendeknya ya pemerintah memberikan bantuan sosial supaya mereka punya kemampuan untuk daya belinya, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi kita tetap terjaga,” ucap Lamhot, sesuai rilis yang diterima, di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Senada dengan Lamhot, Pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof Imron Cotan menyampaikan bahwa skema single identity number memang bisa menjadi salah satu solusi mengenai penyaluran bantalan sosial.

“Bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Salah satunya bisa menggunakan Single Identity Number. Begitu ada penyelewengan maka akan segera terdeteksi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat secara tepat,” jelasnya.

Sejatinya, kebijakan penyesuaian harga BBM disertai dengan penyaluran bantalan sosial oleh pemerintah menurutnya memang merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar programnya benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” kata Prof Imron Cotan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.

“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara Pengamat kebijakan publik, Iwan Bento Wijaya, mengatakan penyesuaian harga BBM harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). EBT akan menjadi solusi jangka panjang yang tepat bagi Indonesia. Baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dari luar.

“Indonesia harus mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi. Alokasi subsidi BBM saat ini sebaiknya dialihkan kepada sektor energi yang produktif,” kata Iwan.

Dia sepakat bansos yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM.

“Kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai patut kita dukung. Selain itu harus dijaga ketersediaan bahan pangan di pasar untuk menahan laju angka inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat,” terangnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pemerintah Tepat Salurkan BLT karena Sangat Dibutuhkan Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM dari pemerintah dinilai oleh Guru Besar Universitas Pancasila, Prof Sri Widyastuti menjadi sebuah kebijakan yang sudah tepat sasaran dan menjadi solusi menjaga daya beli masyarakat terdampak.

“Sekarang ini tepat sekali dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, bahwa BLT itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena mereka harus punya daya beli. BLT BBM ini memberi dampak yang positif bagi masyarakat, ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak,” katanya pada Selasa (20/9/2022) dalam diskusi di salah satu stasiun televisi.

Lebih lanjut, Prof Sri sangat yakin bahwa pengelolaan data penerima manfaat BLT BBM perlahan akan terus mengalami update demi menjaga validasinya.

“Sekarang bagaimana data itu bisa diupdate, di eranya digital seperti sekarang ini Presiden Jokowi mempunyai sistem yang sedemikian rupa sehingga masyarakat yang terdampak bisa menerima bantuan dengan data yang valid. Menurut saya langkah-langkah ini sudah dilakukan beberapa kementerian. Step by step pasti akan mengarah ke kesatuan dan integrasi data yang ada,” tambah Prof Sri.

Mengenai upaya sinkronisasi data penerima manfaat BLT BBM, Guru Besar Universitas Pancasila itu menilai bahwa verifikasi data harus dimulai dari lingkup paling rendah di masyarakat dengan terus melakukan pengawasan melekat.

“Ada istilah Waskat (Pengawasan Melekat), dari level yang paling rendah, ada RT, RW Pemerintah Desa menjadi bagian penting untuk update data Jadi Waskat itu harus dimulai dari level yang paling rendah, kemudian pelaporan itu harus diselaraskan dengan data yang ada dan diupdate lagi untuk penerimaan BLT kedua di bulan Desember. Sehingga data-data bisa saling dicross-checkan lalu diupdate,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP JATMI, KH Mukhlas Syarkum menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa menjaga persatuan dan konsolidasi menjadi hal penting. Hal tersebut agar masyarakat mampu memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi tidak menentu seperti sekarang.

“Dalam situasi seperti ini masyarakat perlu bersatu, perlu ada konsolidasi pikiran, konsolidasi sosial dan konsolidasi hati. Supaya ini menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai problema ini. Dan tentu semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun para pemimpin-pemimpin agama harus melakukan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tugas masing-masing supaya memberikan ketenangan pada masyarakat ini,” katanya.

Selain itu, Kyai Mukhlas juga menegaskan bahwa masyarakat sendiri sangat penting dalam perannya untuk melakukan pengawasan akan kesuksesan program pemerintah.

“Pihak masyarakat sendiri harus bisa melakukan evaluasi, mengawasi, memastikan program ini bisa tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh para pemangku kebijakan,” tambahnya.

Selanjutnya, Kyai juga berpesan supaya masyarakat mampu terus memelihara prasangka baiknya dalam menerima kebijakan Pemerintah yang memang sudah sangat diperhitungkan dan diupayakan untuk menjunjung asas keadilan ini.

“Sebagai negara yang religius tentu kita harus kembali (ke) agama untuk menumbuhkan semangat Husnuzon (prasangka baik), dengan prasangka baik itu maka energi kita akan banyak dipenuhi pikiran-pikiran yang positif. Itu penting untuk menumbuhkan rasa empati, untuk menumbuhkan solidaritas sosial, bahkan mampu melahirkan kreasi dan inovasi,” terang Kyai Mukhlas.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pengamat dan Akademisi: BLT Diberikan Agar Masyarakat Bisa Survive 

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM pada September 2022. Ada tiga kategori penerima bantuan tersebut, yakni kelompok miskin, pekerja berpenghasilan rendah, dan transportasi umum.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Falianty mengatakan keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi berimbas pada perekonomian masyarakat. Salah satunya kenaikan harga kebutuhan pokok. Kehadiran BLT diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat dalam penyesuaian harga BBM.

“Tujuan bantalan sosial ini untuk menjaga dampak dari suatu guncangan pada ekonomi kelompok rentan yang kurang atau tidak memiliki kemampuan melawan guncang tersebut. Bantalan ini seharusnya bersifat temporer dan jangka pendek utamanya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat rentan,” ujarnya, Rabu (21/9/2022).

Talisa Fallianty menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive, BLT ini hanya bersifat sementara. Yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak.Selain itu juga ada perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

Pengamat ekonomi Unair, Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga mereka yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.

”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang juga Ketua Lembaga Transformasi (Letram), Moch. Mubarok Muharam mengatakan, kedepan pemerintah perlu membuat aturan sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Yang pasti subsidi untuk masyarakat bawah harus tetap ada. Misal yang boleh beli BBM subsidi khusus untuk pengguna sepeda motor atau mobil CC tertentu,” kata Mubarok.

Mubarok menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive. BLT ini hanya bersifat sesaat saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.(*)

Categories
Ekonomi Ragam

Pengamat: BLT Merupakan Itikad Baik Pemerintah Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai langkah Pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak dari kenaikan BBM.

Agus menilai, selama ini banyak masyarakat mampu justru menikmati BBM bersubsidi yang sebetulnya ditujukan untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu pengalihan subsidi BBM ke BLT diharapkan dapat tepat sasaran agar efektif.

“Keputusan tersebut sudah tepat asalkan data pemerintah soal masyarakat miskin penerima bansos sesuai sasaran,” kata Agus, Selasa (20/9/2022).

Senada dengan hal tersebut, Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) , Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga mereka yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.

”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.

Di tempat terpisah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Dwini Handayani angkat bicara soal perlunya bantalan sosial yang dilakukan pemerintah.

Dirinya menilai, bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lantaran untuk memenuhi kebutuhan dan daya beli.

“Bantalan sosial menurut saya diperlukan, untuk memastikan penduduk yang terdampak ini dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Dwini Handayani di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dwini juga mengapresiasi BLT yang diberikan kepada masyarakat. “Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai bentuk tegas pemerintah untuk memastikan hidup masyarakat khususnya yang terdampak tetap memiliki daya beli lebih baik serta wujud keadilan dari pengalihan subsidi,” katanya.

Dwini juga mengharapkan kepada pemerintah agar selalu udpate data terkait penerima BLT.

“Yang pastinya, tentu perlu terus ada update data agar dapat meminimal eksklusion dan inclusion error., sehingga yang menerima tepat sesuai kriteria dan diharapkan juga dipastikan bahwa bantalan sosial ini digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar dan bukan untuk kebutuhan yang tidak diperlukan,” tutup Dwini.(**)

Categories
Ekonomi Polhukam

Ormas Islam Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) memahami kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, DPP JATMI juga mendukung penyaluran Bansos BBM agar dapat tepat sasaran.

Dalam pernyataan sikap resmi mereka, dengan tegas DPP JATMI menyatakan kalau tidak mungkin pemerintah memiliki niatan buruk di balik kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, DPP JATMI juga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk ikhtiar demi mencapai kemaslahatan.

“DPP JATMI dapat mengerti, memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi untuk kemaslahatan dan penyelamatan APBN,” tulis mereka dalam keterangan persnya, Senin (19/9).

Meski begitu, secara tegas DPP JATMI juga mengimbau kepada pemerintah supaya benar-benar melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM dengan tepat sasaran.

“Meski dapat memahami dan menerima penyesuaian harga BBM bersubsidi, DPP JATMI meminta kepada pemerintah agar memastikan dan menjamin program-program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan , terbuka dan berkeadilan,” tambahnya.

Dalam pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP JATMI, KH Muhammad Tauhid tersebut, bahwa mereka mengingatkan agar pemerintah juga bisa melakukan upaya lain dalam rangka penghematan APBN.

“Meminta kepada Pemerintah agar tidak hanya sekedar berhenti menaikkan harga BBM, tetapi pemerintah perlu melakukan upaya -upaya alternatif dalam rangka mengurangi membengkaknya biaya subsidi BBM, seperti melakukan penghematan anggaran-anggaran yang tidak perlu, seperti mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah dan biaya-biaya lain yang tidak perlu dan menjadi beban APBN,” tulisnya.

DPP JATMI juga berpesan kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi semacam ini agar senantiasa bisa bersikap optimis disertai dengan sikap tawakkal kepada Tuhan.

Berangkat dari kepercayaan penuh kepada pemerintah, bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat, maka pihak DPP JATMI secara tegas mendukung kebijakan tersebut.

“Atas dasar itu maka DPP JATMI memahami, mendukung dan menerima penuh kebijakan ini dengan beberapa pertimbangan diatas,” pungkasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, PBNU pun menilai bahwa memang kebijakan penyesuaian harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sangat menjunjung asas kemaslahatan untuk umat.

Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

“Kita optimis bahwa pemerintah sudah memikirkan dampak terburuk dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat ekonomi kecil.” pungkas Gus Fahrur.

Di sisi lain, sekarang pemerintah memang tengah berfokus untuk melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM. Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara menyampaikan bahwa pemerintah sudah sangat paham dalam melakukan mitigasi tersebut.

“Pemerintah yang lebih tahu bagaimana mengatasi permasalahan ini. Namun demikian, pemerintah juga antisipasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat dan paradigma bahwa Indonesia mengalami inflasi tinggi,” imbuh Reja

Dengan upaya tersebut, dirinya berharap supaya pemerintah mampu untuk memulihkan perekonomian nasional lebih cepat.

“Harapannya pemerintah dapat memulihkan ekonomi lebih cepat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi Indonesia dan tentunya hal ini akan membuat angka pengangguran menurun, maka ekonomi akan berpengaruh baik,” ujar Reja.(**)

Categories
Ekonomi Megapolitan Ragam

Pengamat Mendukung Penyaluran BLT BBM Agar Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Slamet Riadi Cante mengingatkan pemerintah agar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi atas penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tepat sasaran.

“Kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran karena BLT sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi faktanya mereka tidak terima,” katanya, di Palu, sesuai rilis yang diterima, Sabtu (17/9/2022).

Maka dari itu, lanjutnya, penyaluran BLT BBM nanti harus berdasarkan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.

“Jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Selain itu Slamet Riadi mengemukakan, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.

“Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang telah dan akan terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM,” tambahnya.

Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, mengatakan, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Bagong Suyanto.

Namun yang menjadi masalah, menurut Bagong adalah bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat? Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Bagong, pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa risiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan kebijakan Pemerintah dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke program bantuan sosial (bansos) tambahan sudah tepat.

“Namun, penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif,” kata Agus Pambagio.

Menurut Agus, jika data tersebut salah, maka orang yang tidak berhak akan menikmati bansos. Hal itu, harus diantisipasi oleh pemerintah.

Mengenai besaran bansos tambahan yang diterima oleh masyarakat, Agus Pambagio tidak mempermasalahkan hal tersebut karena jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi anak maka akan tercukupi. Akan tetapi, kalau digunakan untuk hal lain pasti orang-orang berpendapat jumlahnya kecil.(**)