Category: Megapolitan

Categories
Megapolitan Polhukam

Relawan Cakra Deklarasikan dan Dorong AHY Maju Pilpres 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Relawan Cakra mendeklarasikan dan mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju pada Pilpres 2019.

Deklarasi dibacakan oleh Ketua Koordinator Relawan CAKRA Nasional, Bung Irwan, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/07/2018). AHY hadir didampingi oleh istri, Annisa Pohan.

“Kami percaya bahwa Agus Harimurti  Yudhoyono adalah wakil yang tepat dari generasi muda Indonesia untuk melanjutkan kepimpinan nasional, aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia. Kami mendukung secara penuh AHY untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019 serta siap bekerja keras dalam membangun desa-desa di kota-kota. Keputusan dukungan ini kami lakukan secara sepenuh hati, sadar, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun,” ujar Irwan saat membacakan isi deklarasi.

AHY aendeumenyambut baik dukungan relawan Cakra terhadap dirinya. Dia mengatakan akan berjuang untuk menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa dan mencari solusinya.

“Saya merasa terharu, merasa bangga, atas inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Sejak beberapa saat yang lalu, ada dan muncul gerakan-gerakan relawan Cakra AHY ini di berbagai provinsi di Tanah Air. Pertama kali saya datang di Kaltim lalu kemudian saya mendengar ada deklarasi serupa di berbagai kota dan provinsi lainnya di Indonesia,” ucapnya.

“Dan hari ini saya dan istri Annisa hadir dengan rasa bangga di Gedung Joang ini, gedung yang penuh dengan sejarah dalam rangka deklarasi relawan Cakra AHY tingkat nasional,” pungkas AHY.(ton/dt)

Categories
Ekonomi Megapolitan Polhukam

Sam Aliano Kecam Penjualan Aset Negara oleh Menteri BUMN

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Calon Alternatif Presiden RI yang akan maju pada Pilpres 2019, Sam Aliano semakin gencar mengkritisi kondisi dan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Setelah melancarkan aksi protes ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait politik uang, kini target Sam Aliano menyasar ke salah satu perusahaan BUMN yakni Pertamina.

Sam Aliano bersama para relawannya mendatangi kantor Pusat Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (27/07/2018). Hal itu dilakukan untuk memberi dukungan agar Pertamina tetap menjaga aset negara.

Dengan bersama relawannya membentangkan spanduk penolakan penjualan aset negara, Sam Aliano mengecam tindakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menandatangani surat penjualan sebagian aset Pertamina.

Terbitnya surat keputusan pada Jum’at (29/06/2018) yang berjudul Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina, membuat Sam Aliano mengungkapkan keprihatinannya terhadap aset negara.

Pertagas merupakan anak perusahaan Pertamina, 100% milik negara dan akan dijual ke Perusahaan Gas Negara yang 44% dikuasai oleh swasta asing.

“Kan seharusnya Kementerian BUMN nasionalisasi aset negara untuk kembali kepada rakyat dan negara, bukan malah jual kepada asing, ini keterlaluan dan sangat berbahaya karena energi adalah harta negara yang tidak boleh dijual. Jika aset negara ini terus dijual maka negara ini akan jadi termiskin di dunia bahkan akan jadi negara fatal karena ditambah adanya banyak hutang,” ujar Sam Aliano yang dikutip media wartakota.

Menurut Sam Aliano, hasil pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) selaiknya bukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, pasokan dana tersebut harus digunakan untuk mengelola kekayaan negara terutama sektor energi dan pertambangan seperti ladang minyak dan tambang emas Freeport.

Ditegaskannya, investasi di bidang energi dan pertambangan akan mampu menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada berinvestasi di bidang infrastruktur.

“Apa lagi negara ada banyak hutang, jadi energi adalah satu satunya aset yang sangat mudah bisa menutupi utang negara. Infrastuktur boleh di saat ekonomi negara normal dan negara memiliki stok uang sendiri bukan pinjaman, dan saya harap tidak ada lagi pinjaman IMF,” kata Sam Aliano.

Bahkan Sam Aliano juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno agar bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengannya.

“Ibu Rini Soemarno agar sadar lah dan faham bahwa energi adalah kekuatan negara karena ekonomi rakyat dan hidup semua akan bergantung dari energi,” tukasnya.(ton/hd/wk)

 

Categories
Ekonomi Megapolitan

Dirut PT MMP: Pencabutan IUP Sangat Disayangkan, Berdampak Buruk Bagi Kondisi Ekonomi Warga Pulau Bangka

Pertambangan bijih besi. Foto: Ist/red

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Direktur PT Mikgro Metal Perdana (MMP) Yang Xiaokang kembali mendatangi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, untuk bertemu dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Yang datang sendiri dan telah meminta izin kepada petugas kementerian terkait tujuan audiensinya beberapa waktu lalu, Selasa (17/07/2018).

Adapun maksud dan tujuan dirinya menyambangi lembaga pemerintah yang khusus menangani pengelolaan sumber daya energi mineral ini, untuk mendapatkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT MMP yang sempat dibekukan oleh pihak Kementerian beberapa waktu lalu, dengan alasan tidak jelas.

Yang dijanjikan pihak Kementerian ESDM bertemu dengan Menteri seusai jadwal makan siang pukul 13.00 WIB, namun usai waktu tersebut dirinya tak kunjung dipertemukan oleh pejabat nomer satu di Kementerian ESDM itu.

Pasalnya sejak 2014, usaha pertambangan biji besi yang sudah berjalan di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dibekukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menuturkan, langkah Kementerian ESDM sangat disayangkan oleh beberapa pihak termasuk masyarakat sekitar wilayah operasi PT MMP. Warga menyadari kehadiran perusahaan asing asal China itu berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian warga.

“Masyarakat amat menyayangkan tindakan menteri ESDM yang ‘terlanjur’ mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT MMP,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/07/2018).

Yang menuturkan, pencabutan IUP terhadap PT MMP dapat menghambat dan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat di Pulau Bangka, Minahasa Utara. Karena itu PT MMP dan masyarakat sekitar area pertambangan mendesak agar pihak pemerintah, terutama Menteri ESDM untuk segera mengembalikan IUP perusahaannya.

Lebih lanjut, Yang juga menyangkal tudingan negatif yang menyebut PT MMP tidak memiliki izin lengkap dari pemerintah terkait operasi pertambangan bijih besi di Pulau Bangka.

“Kami sudah mengantongi izin. Izin semua lengkap. Jadi seharusnya itu (operasi pertambangan bijih besi di Pulau Bangka) tidak ada masalah lagi,” paparnya.

Yang meyakini ada sejumlah oknum pejabat kementerian memberikan masukan kepada Menteri bahwa Putusan MA sudah membatalkan IUP OP PT MMP.

“Sedangkan pada faktanya putusan MA tidak pernah membatalkan izin IUP OP PT MMP,” tegasnya.

Yang mengungkapkan kekecewaanya atas kerugian yang dialami perusahaan mencapai US$105 juta. Ia juga mengisyaratkan perusahaanya telah dipersulit oleh oknum-oknum petugas atau pejabat serta LSM. Dengan adanya persekongkolan tersebut perusahaan mengaku merugi sangat besar dan menghambat kinerja PT. MMP.

Terhitung hingga tahun 2014, PT MMP telah membayarkan pajak kepada pemerintah Indonesia dengan total mencapai Rp 30 miliar. Investasi PT MMP menciptakan 500 lowongan kerja dan memberikan pengaruh yang sangat baik kepada masyarakat daerah.

Dana investasi tersebut juga sudah termasuk biaya untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup, bantuan untuk sekolah, bantuan untuk orangtua dan anak-anak, perbaikan kualitas air minum, dan kegiatan sosial lainnya.

Sementara Presiden Jokowi saat ini sedang gencar-gencarnya untuk menarik para investor luar Negeri untuk datang berinvestasi di bumi Indonesia ini, namun masih saja ditemukan ada oknum-oknum pemerintah (Kementerian ESDM) yang masih mempersulit keluarnya lagi IUP PT. MMP.(ton)

Categories
Hukum Megapolitan

Korban Dugaan Malpraktek Bersama Kuasa Hukum Hotman Paris Hutapea Temui Kadis Kesehatan DKI Jakarta

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Korban dugaan malpraktek, Selfy didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea dan tim mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/07/2018).

Kedatangan mereka adalah untuk mengadukan dokter Rumah Sakit Grha Kedoya kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terkait pelayanan seorang dokter yang diduga melakukan kesalahan prosedur atau praktik medis terhadap pasien.

Ditemani kuasa hukumnya, korban langsung melakukan pengaduan di lantai 4 dan bertemu langsung dengan Kepala Dinkes DKI Jakarta, Khafifah Any.

Usai melakukan pengaduan dan sekaligus pembicaraan secara tertutup sekitar 30 menit, Kepala Dinkes DKI Khafifah Any, Selfy dan Hotman bersama jajaran dokter dan Kepala Dinkes DKI turun ke lantai dasar untuk memberikan keterangan pers atas permasalahan tersebut kepada para wartawan.

“Ini dia Selfy yang dua indung telurnya diambil di RS Grha Kedoya tanpa sepengetahuan dia. Hari ini kami sudah menghadap Ibu (Khafifah) Any selaku kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk membuat pengaduan,” kata Hotman.

Hotman menjelaskan, kronologi bagaimana Selfy awalnya mengeluh sakit di bagian perut sampingnya, dan memeriksakan diri ke RS Grha Kedoya pada 20 April 2015 silam. Usai di USG, dia pun dinyatakan memiliki kista dan disarankan untuk langsung menjalani operasi pengangkatan pada tanggal 21 April 2015.

“Kemudian dia dibius total, tidak dikasih tahu apa yang sudah dioperasi. Sesudah empat hari dan setiap hari dia ketemu dokternya, tidak dikasih tahu bahwa indung telurnya sudah diambil,” ujar Hotman.

Pada kesempatan yang sama, Khafifah mengatakan, pihaknya sudah mendengar langsung kesaksian korban dan juga sudah menerima berkas-berkasnya. Pemanggilan pihak Rumah Sakit Grha Kedoya dan dokter-dokter yang terlibat akan segera dilakukan.

“Ya, saya tadi sudah terima berkas-berkasnya. Saya akan pelajari dulu, dan nanti kita akan panggil yang terkait, nanti akan kita sampaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Hotman Paris Hutapea yang juga didampingi organisasi masyarakat (ormas) PUAN (Perempuan Amanat Nasional) berharap permasalahan ini segera dituntaskan.

“Kita ingin dokter bisa memberikan keterangan bersama sama dihadapan ibu kepala dinas kesehatan. Jadi kita bisa dengar langsung,” ujar Hotman.(ton)

Categories
Kriminalitas Megapolitan

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tangkap 4 Pelaku Pemerasan, Ngaku Anggota Polisi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, berhasil menangkap empat orang pelaku pemerasan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono, mengatakan bahwa pelaku berjumlah empat orang yakni WS, AM, R, dan MA melakukan pemerasan terhadap para korban dengan mengaku sebagai anggota Kepolisian. Keempat pelaku tersebut ditangkap di Jalan Padamarang Pos Kombo, Tanjung Priok, Rabu (25/07/2018) pagi.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan keempat pelaku terjadi pada Jumat (20/07). Mereka memeras seorang anggota Security Pos Adi Purusa bersama dengan rekannya yang sedang bermain game Ludo di HP, dengan cara paksa, pelaku memerintahkan korban untuk masuk ke dalam mobil dan diajak keliling sekitaran jalan Kemayoran. Dalam perjalanan itu, para pelaku meminta beberapa barang milik korban. Seperti dompet, uang, kunci motor, dan STNK. Setelah mendapatkan keinginannya, para pelaku langsung menurunkan korban di sekitar Jembatan Air Volker, Jakarta Utara.

Para pelaku kemudian mengambil motor milik korban. Korban diancam dengan menggunakan senpi mainan dan pelaku juga menunjukkan kartu kewenangan penyidik palsu.

Dalam penangkapan tersebut, Polisi menyita barang bukti berupa dua korek gas berbentuk senpi revolver, tiga tanda kewenangan penyidik palsu, tiga unit HP, dan satu unit motor CBR milik korban. Saat ini, para pelaku ditahan di Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok guna menjalani proses hukum. Dalam aksinya itu, keempat pria itu membawa pulang dua unit motor milik korban. Namun, keempatnya kemudian ditangkap polisi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.(red)

Categories
Megapolitan Militer TNI

Danlantamal III Jakarta Sambut Kedatangan Kapal Perang China  

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Laksamana Pertama TNI Denih Hendrata S.E,M.M. menyambut kedatangan 3 Kapal Perang Angkat Laut China ‘’ ESCORT TASK GROUP” Plan Yancheng-FFG 546, Plan Weifang FFG-550 dan Plan Taihu AOR- 889 di dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (24/07/2018).

Kunjungan 3  kapal perang China diawali dengan pengalungan bunga oleh Danlantamal III kepada komandan kapal, dilanjutkan dengan pementasan tari Arojek dari daerah Betawi, sambutan Danlantamal, sambutan Asisten Kasal China poto bersama dilanjutkan acara peninjauan ke dalam kapal Angkatan Laut China.

 Dalam acara ini turut Asisten Oprasi (Asops) Danlantamal III, Kadiskes, Kadsyahal, Pabanren Asops dan para Periwira, Bintara, Tamtama Lantamal III Jakarta yang tergabung pada tim merplough serta tim Satsik lantamal III Jakarta.(red/Disp)

Categories
Hukum Megapolitan

Laporan Sudah 100 Hari, Korban Pengeroyokan Pademangan Tuntut Keadilan dan Kepastian Hukum

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wiga Pril Wanifa, korban pengeroyokan dan penganiayaan di Pademangan, Jakarta Utara pada 16 April yang lalu menuntut keadilan dan kepastian hukum.

Istri korban sudah melaporkan kasus pengeroyokan itu keesokan hari pasca-kejadian ke Polsek Pademangan 17 April 2018 lalu. Laporan tersebut diterima dengan Polisi dengan Nomor : LP/235/IV/2018/Sek.Pdm.

Menurut pengakuan Wiga, la dikeroyok.
Penganiayaan terhadap dirinya itu dilakukan pada pukul 21.00 WIB.

“Akibat pengeroyokan tersebut saya mendapatkan Iuka yang sangat serius, keadaan kritis dan mengalami pendarahan yang cukup hebat karena dianiaya, dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh para pelaku,” kata Wiga dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (25/07/2018).

“Sehingga menimbulkan Iuka didagu sebelah kiri, akibat pukulan piring, Iuka dibagian pipi sebelah kanan dan Iuka pada bahu sebelah kanan serta pinggang bagian belakang yang apabila tidak dilakukan pertolongan medis secepatnya oleh Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pademangan mungkin nyawa saya tidak bisa terselamatkan,” lanjutnya.

Sejauh ini, kata Wiga, penyidik sudah memanggil saksi dan terlapor. Mereka antara lain; OMR (oknum ketua RW 12 pademangan). RK, SP, R, dan BRL. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke dua, Nomor.B/316/V/2018/Sek.Pdm.

Namun hampir 100 hari setelah laporan tersebut, dirinya belum mendapat pemberitahuan apakah dua oknum anggota TNI aktif yang diduga ikut terlibat dalam pengeroyokan tersebut, yaitu: M dan T sudah direkomendasikan oleh pihak penyidik ke POMAD (Polisi Militer Angkatan Darat) atau belum.

la mempertanyakan apa yang menjadi dasar penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku pengeroyokan dan penyerangan.

“Sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan kepastian hukum kapan dilakukan penangkapan dan penahanan
terhadap para tersangka pengeroyokan,” ungkap Wiga. Malah justru para pelaku
masih melakukan aktifitas sehari-hari,”

Kuasa hukum korban, Handy, S.H berharap agar pihak Kepolisian dapat segera melakukan penangkapan dan penahanan
kepada para pelaku dan tersangka
pengeroyokan. Mengingat sudah hampir 100 hari para pelaku dan tersangka belum dilakukan penangkapan, karena UUD 1945 pasal 28D ayat (1) yaitu: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

“Semestinya tidak ada perlakuan khusus, setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan Hukum. Tidak ada pengecualian sesuai dengan azas, equality before the
law,” pungkasnya.(red)

Categories
Megapolitan Militer TNI

Danlantamal III Jakarta Sambut Kedatangan Kapal Perang Australia HMAS Leeuwin A245

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Laksamana Pertama TNI Denih Hendrata S.E,M.M. yang diwakilkan Asrena Danlantamal III Kolonel Laut (S) Suiyanto,S.A.P. menyambut kedatangan Kapal Perang Australia HMAS Leeuwin A245  di dermaga Kaluku Jakarta International Container Terminal (JICT) II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (24/07/2018).

Kedatangan Kapal Perang Australia HMAS Leeuwin A245 merapat di dermaga Pkl 10,00 WIB. dengan Komandan Lieutenant Commander Peter Locke, HMAS Leeuwin A245 merupakan  jenis kapal Survey ship (AGS) Hidrographie Survey, dengan panjang 71,2 mtr, lebar 15,2 mtr. draft 4,3 mtr dengan bobot 2.205 ton akan singgah di Jakarta selama 4 (Empat) hari  terhitung tanggal 24 s.d 28 Juli 2018, dalam rangka kunjungan Bilateral.

Acara penyambutan kapal perang Australia HMAS Leeuwin A245, diawali dengan pengalungan selendang oleh Asrena Danlantamal III kepada Lieutenant Commander Peter Locke, dilanjutkan dengan pementasan tari Jejek dari daerah Jawa Barat diahiri dengan kegiatan poto bersama.

Dalam acara ini turut hadir Danpomal Lantamal III, Kadisyhal Lantamal III, para Perwira, Bintara dan Tamtama anggota Lantamal III yang tergabung dalam pasukan merploegh serta Satuan Musik Lantamal III.(red/Disp)

Categories
Hukum Megapolitan

Diskorsing RS.Grha Kedoya, Tim Kuasa Hukum: Pemberhentian Kemitraan dr.Hardi Susanto Tidak Ada Hubungannya dengan Pasien

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Tim kuasa hukum dokter (dr) Hardi Susanto membantah kliennya melakukan malpraktik terhadap pasien berinisial S dan mengklarifikasi kaitannya dengan pemberhentian sementara kemitraan dengan Rumah Sakit Grha Kedoya (RS.GK), seperti dalam pemberitaan yang beredar di berbagai media massa nasional.

Bantahan dan klarifikasi tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum dr.Hardi Susanto kepada wartawan di salah satu restoran kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu sore  (21/07/2018).

“Pemutusan kerjasama kemitraan sementara yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus pasien S, sesuai isi pemutusan kerjasama kemitraan sementara yang dilatar belakangi adanya masalah internal di dalam RS.GK,” kata kuasa hukum dr.Hardi Susanto, Niru Anita Sagita S.H.

“Sementara ini sedang kami persiapkan langkah hukum terhadap hak-haknya, mengingat klien kami merupakan salah satu di antara pemegang saham rumah sakit,” tukasnya.

Sementara itu terkait dugaan malpraktek terhadap pasien S, Anita menegaskan bahwa tuduhan tidak mendasar pada kliennya (dr.Hardi Susanto) itu tidak benar. Karena, lanjut Anita, seluruh tindakan medis yang dilakukan terhadap setiap pasien dr.Hardi Susanto telah melalui dan sesuai prosedur yang benar (SOP).

“Pernyataan bahwa klien kami (dr.Hardi Susanto) tidak mendapatkan persetujuan atau inform consent (IC) dari pasien S dalam melakukan tindakan kedokteran adalah tidak benar,” jelasnya.

Dalam klasifikasi itu, Anita menerangkan, bahwa IC ditandatangani usai dr.Hardi menjelaskan jika hasil pemeriksaan USG disimpulkan terdapat tumor kistik besar, sehingga diperlukan penanganan medis berupa operasi. Dan saat itu, lanjut Anita, Hardi juga sudah menjelaskan risiko terburuk tindakan operasi yang akan dilakukan.

“Setelah itu pasien S dan kakaknya menandatangani inform consent atau persetujuan tindakan kedokteran, dengan saksi perawat,” kata Anita.

Lalu pada 21 April 2015 atau keesokan harinya, sambung Anita, operasi dilaksanakan dengan hasil ditemukan dua buah kista dengan ukuran sebelah kiri 16×12 cm, dan kanan 10 x 8 cm. Besoknya paska operasi, Hardi mengunjungi serta menjelaskan kondisi pasien yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif terjangkit kanker.

“Dokter Hardi Susanto melakukan visit atau kunjungan ke pasien S, dan menjelaskan tentang kondisi pasien, yang disaksikan satu perawat dan kakak pasien,” tuturnya.

Setelah hasil resmi pemeriksaan patologi anatomi (PA) keluar di hari kedua, Hardi menganjurkan S melakukan kemoterapi yang akan dirujuk kepada seorang dokter ahli onkologi di Jakarta. Lalu usai seminggu, S datang kepada Hardi untuk membuka balutan, dan menyampaikan dirinya akan melanjutkan pengobatan ke Singapura. Karenanya S meminta Hardi membuatkan rujukan ke salah satu rumah sakit di Singapura.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan kakak pasien S selama di Singapura, bahwa dokter di Singapura telah melakukan konfirmasi pemeriksaan PA, disimpulkan S menderita kanker stadium III C, dan pasien telah menjalani kemoterapi di Singapura. Informasi ini diceritakan sendiri oleh kakak pasien S melalui email kepada dokter Hardi,” beber Anita.

Sementara melalui kuasa hukum, dr. Hardi Susanto menyampaikan simpati dan empatinya terhadap kesehatan saudari S.

“Kami juga harus memberikan klarifikasi yang sebenarnya agar seluruh masyarakat dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya/fakta yang sesungguhnya, menjunjung tinggi penegakan hukum terutama ‘Asas Praduga Tidak Bersalah’,” pungkasnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

The Power of Emak-Emak Deklarasikan Dukung Rizal Ramli Capres 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sekelompok ibu rumah tangga yang tergabung dalam gerakan #thepowerofemakemak menyatakan dukungannya kepada Rizal Ramli untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Deklarasi dukungan para ibu itu datang dari berbagai profesi yang berbeda. Mereka menilai mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mampu membawa perubahan, khususnya ekonomi Indonesia yang sejahtera dan pro emak-emak. Menurut mereka, Rizal Ramli memiliki rekam jejak yang bagus sebagai pejabat yang membela hak rakyat.

“Kami #thepowerofemakemak dengan ini mendeklarasikan dan memilih calon Presiden rakyat yang amanah yang akan menjalankan kebijakan ekonomi yang mensejahterakan rakyat, terutama berpihak pada kaum perempuan. Calon Presiden rakyat pilihan #thepowerofemakemak adalah Dr Rizal Ramli,” ujar Inge Mangundap, Ketua #thepowerofemakemak, di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (20/07/2018).

Gerakan #thepowerofemakemak melihat sosok Rizal Ramli dapat merubah sistem ekonomi menjadi berpihak kepada kaum perempuan (emak-emak).

“Kami ingin kebijakan ekonomi ya itu berpihak kepada perempuan,” tutur Inge.

Selain itu, sambung Inge, pihaknya tidak ingin memilih sosok yang selama ini hanya mencari pencitraan ke masyarakat.

“Dan saya kenapa pilih Pak Rizal Ramli, karena saya kenal baik benar beliau dan seperti yang pak Rizal bilang dia itu ngak suka KKN,” ujar Inge.

Pada kesempatan yang sama, Rizal Ramli mengatakan, keberadaan ibu-ibu sangatlah penting, sebab setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan.

Selain itu, sosok perempuan di mata Rizal Ramli memiliki loyalitas yang tinggi.

“Ngak plintat-plintut kalau laki dibujuk ini, dibujuk itu bisa geser pilihannya, kalau ibu-ibu itu loyal sekali dia jelas, pemimpin itu memang amanah ikhlas berprestasi dia akan pilih,” cetus Rizal.(ton/pk)