Category: Megapolitan

Categories
Megapolitan Polhukam

65 Elemen Relawan Jokowi Siap Menangkan Pilpres 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sebanyak 65 elemen relawan Jokowi berencana akan menyelenggarakan Rapat Umum Relawan Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu 4 Agustus 2018 mendatang.

Tujuan rapat umum tersebut dilatarbelakangi oleh semangat Relawan untuk memenangkan Jokowi 2019-2024.

“Semangat ini hanya bisa direalisasikan apabila relawan bersatu, berjuang secara militan sehingga kemenangan pasti diraih. Maka tema kegiatan ini adalah ‘Bersatu Militan Menang’,” kata Victor Sirait, Ketua Panitia Rapat Umum Relawan Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (20/07/2018).

Semangat Relawan yang tetap menyala-nyala memenangkan Jokowi sejak 2014 dan supaya terus memimpin Indonesia hingga 2024, merupakan pengakuan/testimoni bahwa kinerja Jokowi pada periode pertama sungguh baik.

“Relawan adalah rakyat yang jujur, yang senantiasa bersatu dengan rakyat banyak di semua kalangan. Sehingga pengakuan/testimoni Relawan harus dimaknai sebagai harapan rakyat agar Jokowi kembali memimpin Indonesia hingga 2024,” ujarnya.

Menurut Viktor, tidak perlu kata atau kalimat canggih untuk menjelaskan keberhasilan Jokowi.

“Apa yang sudah mulai dirasakan rakyat, mulai dari embung, bendungan, perbaikan jaringan irigasi, kemudahan memperoleh pupuk, jalan tol dan infrastruktur lainnya, adalah realitas yang telah berbicara sendiri,” jelasnya.

Rapat umum yang akan dihadiri sedikitnya 50 ribu Relawan dari seluruh Indonesia ini bertujuan menyatukan visi yakni memenangkan kembali Joko Widodo menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

Rapat Umum Relawan Jokowi diikuti sedikitnya 65 elemen Relawan Jokowi, seperti PIO Jokowi (Projo), Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Buruh Sahabat Jokowi, Aliansi Masyarakat Indonesia Hebat (Almisbat), Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Solidaritas Merah Putih (Solmet), Masyarakat Peduli Pangan (Mapan), Galang Kemajuan (GK) Center, Sekber Jokowi Nusantara, Duta Jokowi, Jokowi Mania (Joman), Pos Raya dan banyak lagi.

Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menerima hasil rapat tersebut, kemudian berpidato untuk memompa semangat Relawan.(ton)

Categories
Megapolitan Ragam

Dubes Afrika Selatan Peringati Kelahiran Mandela di Panti Dinso DKI Jakarta 

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Duta Besar Afrika Selatan memperingati Hari Internasional Nelson Mandela di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 milik Dinas Sosial DKI Jakarta dengan menanam pohon dan kerja sosial. Dalam peringatan tersebut, anak-anak asuhan panti juga diberikan semangat meneladani seorang pejuang dari Afrika Selatan itu.

Kepala Panti Sosial Asuhak Anak Putra Utama 3, Ucu Rahayu menyampaikan, dalam peringatan itu, pihaknya mengaku antusias dengan kunjungan Dubes Afrika Selatan. Selain untuk kerja sosial, kunjungan ini dapat menjadi pelajaran berharga anak-anak dalam meneladani sikap pantang menyerah memperjuangkan keadilan dari seorang Mandela.

“Untuk memperingati perjuangannya, setiap hari Kelahiran Nelson Mandela, rakyat Afrika Selatan termasuk yang ada di Indonesia mengisinya dengan kerja sosial di lingkungan sekitar, untuk memperlihatkan bahwa mereka memiliki karakter Nelson Mandela dalam diri mereka,” ungkap Ucu Rahayu saat dihubungi pada Kamis (19/07/2018).

Ia melanjutkan pada setiap tanggal 18 Juli sebagai hari kelahiran Nelson Mandela, seorang pemimpin moral di Afrika Selatan, ditetapkan sebagai Hari Internasional Dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selama 27 tahun, Nelson Mandela menjalani masa kurungan karena membela kebenaran. Mandela dikenal sebagai tokoh demokrasi dan Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan.

Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, His Excelentia Ambassador Dr. Hilton Fisher, pada kesempatan ini memperingati hari Nelson Mandela bersama perwakilan PBB, Ms. Eshila Maravanyika, Acting United Nation Information Center (UNIC) Jakarta melakukan kerja sosial di PSAA Putra Utama 3, Tebet, Jakarta Selatan.

“Mereka melakukan kerja sosial berupa membantu membersihkan lapangan, memasak makanan di dapur, melakukan penanaman pohon-pohonan berupa cabai rawit, melon, kangkung dan lain-lain,” kata Ucu.

Selain itu, rombongan Kedubes dan PBB itu juga bersama-sama menanama pohon Tin dan Bidara yang merupakan pohon surga sebagai simbol dari kehidupan dan perjuangan Nelson Mandela yang harus dirawat dan terus berlanjut.

“Pohon adalah kehidupan, kami bisa saja pergi tapi pohon ini akan terus tumbuh sebagai simbol perjuangan,” ujar Dubes Afrika Selatan Dr. Hilton Fisher saat memberikan sambutan.

Kegiatan yang berlangsung sederhana tapi syarat makna ini juga melibatkan para pegawai dan anak anak asuh. Mereka dapat belajar mengenai nilai-nilai kehidupan dari Nelson Mandela sehingga dapat mengikuti jejak langkah perjuangannya.

Kasubag Tata Usaha, ibu Wiwik Widiyati sebagai perwakilan dari panti menyampaikan bahwa Kegiatan ini memberikan banyak pelajaran bagi anak-anak asuh, untuk dapat memperjuangkan keadilan seperti Presiden Nelson Mandela.(ton/hum)

Categories
Megapolitan Polhukam Ragam

Dukung Jokowi 2 Periode, Relawan JO-KO: Moeldoko Paling Ideal Cawapres

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Relawan JO-KO atau disingkat ‘Jokowi-Moeldoko’  menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk maju mencalonkan diri kembali sebagai Presiden RI.

“Kita dukung 100 persen Jokowi maju kembali di Pilpres 2019. Kinerja Jokowi sudah terbukti dan rakyat sudah menikmati, bukan saja dipusat, tapi pembangunan dirasakan juga dibeberapa daerah,” kata Ketua Relawan JO-KO, Alex Marantika saat memberikan alasannya mendukung Jokowi, di Jakarta, Selasa (17/07/2018).

Alex menuturkan bahwa, kerja Presiden Jokowi hingga saat ini memang masih dalam mewujudkan program Nawa Cita. Namun harus disadari, lanjut Alex, beliau (Presiden Jokowi) terus fokus bekerja sehingga kesejahteraan dan ekonomi rakyat Indonesia betul-betul merata dan ekonomi masyarakat tumbuh sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, demi melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia, Alex merasa, kepemimpinan Presiden Jokowi masih dibutuhkan kelanjutannya.

Terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, menurut Alex, menentukan calon atau figur untuk mendampinginya sangat penting. Pasalnya saat ini, marak dari berbagai pihak mulai menentukan dukungan terhadap figur Capres dan Cawapres yang diusung, baik oleh komunitas, lembaga dan partai politik.

Berangkat dan menyikapi hal tersebut, Relawan JO-KO memilih untuk mendukung Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi selama 5 tahun kedepan.

“Pak Moeldoko paling Ideal. Dia (Moeldoko) adalah sosok yang cocok untuk mendampingi Jokowi di periode 2019-2024,” cetus Alex.

Sementara itu, Edo selaku salah satu pengurus Relawan JO-KO menuturkan, penentuan (Cawapres) mantan Panglima TNI di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, adalah merupakan keputusan bersama Relawan JO-KO.

“Ini adalah keputusan bulat kami untuk memilih bapak Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Pak Moeldoko sudah banyak orang tau track record nya, beliau selain seorang purnawirawan TNI, juga sosok yang kredibilitas, integritas dan nasionalisme tidak diragukan lagi. Kita yakin pak Moeldoko mewakili aspirasi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kepada wartawan, Edo mengungkapkan, Relawan JO-KO berencana akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dukungan terhadap pasangan ideal ini, Jokowi-Moeldoko.(red)

Categories
Hukum Megapolitan

Diduga Gelapkan Dana Bansos, Mensos Pecat Petugas Pendamping PKH Jakarta Utara

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham memecat langsung seorang berinisial EK, petugas pendamping PKH Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemecatan itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Wilayah Jakarta Utara, bertempat di GOR Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/07/2018).

Inisial EK diduga telah menyalahgunakan posisinya dan diduga telah menggelapkan dana bansos PKH sebesar Rp 95 juta.

“Kemensos telah memberhentikan oknum pendamping. Karena apa yang dilakukan saudara pendamping tersebut ada indikasi penggelapan, sehingga mengandung unsur pidana. Saya minta kepada Biro Hukum Kemensos dan bagian hukum Himbara untuk melaporkan dan diproses secara hukum. Kami memastikan bahwa seluruh penerima PKH dilakukan verifikasi data. Kami pastikan hak-haknya terpenuhi. Diharapkan minggu ini selesai,” ungkap Mensos.

Dana bansos (bantuan sosial) merupakan salah satu program pemerintah yang diberikan bagi warga masyarakat kurang mampu.

Sedikitnya ada 37 keluarga yang tinggal di wilayah Jakarta Utara, penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) menjadi korban penyalahgunaan bantuan sosial (bansos).

Mensos mengatakan bahwa penggelapan itu terungkap berawal dari pengaduan masyarakat ke contact center PKH bahwa ada KPM PKH tahun 2016 yang tidak lagi menjadi KPM PKH pada 2018.

Berdasarkan pengaduan masyarakat itu, kasus penggelapan dilaporkan oleh pendamping baru KPH Kelurahan Sunter bernama Jaya Yuliana ketika melakukan pendataan ulang pada Maret 2018.

Atas laporan tersebut, dibentuklah Tim Penangangan yang terdiri dari Dit. JSK, Himbara (BNI) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI untuk melakukan penelusuran di Kelurahan Sunter Jaya. Tim melakukan investigasi kepada KPM PKH yang menjadi korban penyalagunaan bantuan PKH oleh oknum pendamping PKH. KPM yang hadir berjumlah sekitar 10 orang untuk diminta kembali klarifikasi dan pernyataan terkait penyalagunaan bantuan PKH tersebut.

Dari hasil investigasi tersebut, KPM PKH menyatakan tidak memiliki KKS atau kartu ATM sehingga tidak pernah mengambil bantuan PKH.

“Dari hasil investigasi tersebut, ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pertama, penyalahgunaan kewenangan sebagai pendamping. Kedua, ada pemalsuan data. Ketiga, kejahatan yang dilakukan secara sistem perbankan,” tukasnya.

“Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat,” cetusnya.(ton)

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Kasus Politik Uang di Pilkada, Susno Duadji: Satu “Amplop” Saja, Itu Sudah Tindak Pidana

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji meyakini politik uang yang terjadi pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 merupakan murni pelanggaran hukum pidana dan bisa langsung diproses secara hukum.

“Polisi kan penegak hukum, jaksa penegak hukum, KPK penegak hukum, ada lagi Saber Pungli. Tak perlu menunggu dari panwas, satu lembar amplop pun itu sudah pidana,” ujar Susno Duadji dalam diskusi ‘Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018’ di kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (10/07/2018).

Terkait adanya dugaan kecurangan politik uang yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lahat, Susno Duadji pun mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
Apalagi pasangan calon tersebut diduga kuat melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurutnya, Panwaslu Kabupaten Lahat pasif dalam menindaklanjuti laporan dugaan politik uang. Padahal bila menerima aduan, seharusnya panwaslu bergerak secara aktif untuk menemukan dugaan kecurangan pilkada.

Susno menambahkan, apabila kasus pelanggaran hukum itu terus diusut, maka politik uang bisa menjurus pada tindakan korupsi.

“Jadi tak perlu berlama-lama karena itu sudah bukan pelanggaran UU tentang Pemilu, tapi itu sudah pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana, tentang suap. Kasus suap itu murni pidana, tak perlu menunggu lagi, penegakkan hukum ini cukup,” tuturnya.

Susno juga meyakini bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, mampu bekerja cepat dalam mengusut dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada serentak.

“Saya percaya bahwa polisi di bawah Pak Tito (Kapolri) akan bekerja dan cepat kerjanya,” tukasnya.(ton/mt)

Categories
Megapolitan Polhukam

Rizal Ramli: Ambang Batas (PT) Hilang Jokowi Tetap Masuk Dua Besar

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Rizal Ramli mendukung ambang batas pencalonan presiden 20 persen (presidential threshold), dihilangkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kekhawatiran penerapan PT (Presidential Threshold) tersebut dianggap menciderai aspirasi rakyat dan seolah melanggengkan politik dagang sapi atau jual beli jabatan.

“Yang terjadi adanya threshold 20 persen buntutnya untuk melanggengkan dagang sapi dengan partai-partai pendukung, kalo dukung ‘Jokowi’ dapat apa?. Ini merusak amanah demokrasi dan tidak sesuai dengan UUD 45,” kata Rizal Ramli dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin sore (09/07/2018).

Selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Rizal juga menilai PT tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga negara yang memiliki peluang untuk dipilih oleh rakyat.

“Siapapun warga negara bisa jadi presiden, tidak ada batasan 20 atau 30 persen,” tandasnya.

Mantan menteri kemaritiman di masa kabinet kerja tersebut, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut jika ambang batas dinolkan (dihilangkan) bakal memunculkan banyak calon.

“Ada kekhawatiran kalau (PT) nol calonnya banyak. Tidak ada masalah karena nanti (calonnya) pada gelontoran. Tidak usah pusing sehingga tidak perlu dagang sapi. Pak Jokowi juga tidak usah takut, pak Jokowi pasti masuk top two (dua besar),” ujarnya.

Namun, tambah Rizal, kalau memang nanti ujungnya Jokowi bakal kalah, menurutnya memang sudah keinginan rakyat.

“Kalau nanti tahap berikutnya kalah, berarti rakyat ingin perubahan,” imbuhnya.

Rizal menyebutkan penetapan ambang batas berdasarkan perolehan kursi di Pemilu 2014 sama saja membohongi rakyat. Karena ketika itu rakyat tidak tahu suaranya bakal dipakai untuk pemilihan lima tahun berikutnya.

“Apalagi penetapan 20 persen berdasarkan pemilu 5 tahun lalu kita tidak dikasih tahu bahwa suara kita akan menentukan pilpres 2019,” cetusnya.

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan sejumlah tokoh lainnya.(ton/mrd)

Categories
Megapolitan Polhukam

Jaga Nama Baik Ulama, Front PKS Minta Polda Metro Jaya Tidak Beri Izin ‘Aksi 67 Tegakkan Keadilan’

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Front Penegakan Keadilan Sosiai (F-PKS) meminta pihak Kepolisian Polda Metro Jaya agar tidak memberikan izin keramaian kepada sekelompok orang yang ingin melakukan gerakan ‘Aksi 67 Tegakkan Keadilan’ pada acara pertemuan para Da’i dan Ulama Internasional yang sedang berlangsung sejak kemarin 3 hingga 6 Juli 2018.

F-PKS mensinyalir dan mencium indikasi aksi yang dilakukan sekelompok masyarakat yang menamakan gerakan ‘Aksi 67’ yang diinisiasi kelompok PA 212 itu, diduga ditunggangi oleh kepentingan politik serta akan mengganggu proses pertemuan tersebut.

“Kami mendesak agar mencabut izin aksi atau tidak memberikan izin soal aksi tersebut. Hormati pertemuan ulama tingkat Internasional di Indonesia, jangan coreng nama baik ulama Indonesia dengan demo-demo,” lugas Ustadz Dullah, koordinator aksi F-PKS dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (04/07/2018).

Pertemuan Da’i dan Ulama Internasional dengan tema “Sinergi Untuk Harmoni” berlangsung di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat dihadiri para ulama dari berbagai negara. Dan pertemuan itu telah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (03/07).

Oleh sebab itu, F-PKS menginginkan dan mengajak seluruh rakyat maupun ormas menjaga marwah, citra, dan menghormati para ulama Indonesia di mata dunia.

Lebih jauh, F-PKS juga mensinyalir didalam aksi tersebut memiliki aroma tak sedap yang bernuansa politis lantaran jagoannya kalah didalam Pilkada Serentak 2018. Seperti mengangkat isu e-KTP karena jagonya kalah di Pilkada Jateng, di Jabar untuk kembali diungkit.

“Apabila aksi demonstrasi 67 tetap dilakukan maka mereka tidak menghormati para Da’i dan ulama yang sedang menggelar pertemuan di Jakarta,” tukasnya.

“Kami tidak ingin ulama dunia memberikan label atau cap ulama tukang demo. Apalagi Ketua MUI KH Maruf Amin sendiri selalu menekankan tidak sepakat dengan demo-demo dijalankan karena justru memicu kegaduhan. Dan disarankan untuk menyalurkan pada mekanisme yang ada tanpa perlu pengerahan massa,” pungkasnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

Dirgahayu 1 Dekade, GMDM Gelar Syukuran dan Halal Bihalal Bersama Lapisan Masyarakat

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah Dan Mengobati atau disebut GMDM, menggelar syukuran dan sekaligus halal bihalal bersama lapisan masyarakat, bertempat di Sekretariat GMDM, Jalan Malaka Merah Ill Blok D, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Senin malam (02/07/2018).

Acara syukuran dalam rangka memperingati Dirgahayu 1 Dekade atau ke-10 berdirinya Bakornas GMDM dan sekaligus halal bihalal ini merupakan ucapan syukur atas dilantiknya Ketua Umum Bakornas GMDM “Jefri Tambayong” menjadi Ketua Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN) oleh BNN.

Dari pantauan rekan jurnalis dilokasi, tampak turut hadir dalam syukuran tersebut diantaranya, Deputi Pemberdayaan BNN, AKBP Maria Sorlury, pejabat pemerintahan kota (pemkot) Jakarta Timur, jajaran Babinkamtibmas setempat, personel TNI-Polri, para pimpinan lembaga organisasi pegiat anti narkoba, dan segenap elemen/lapisan masyarakat.

Ketua Umum GMDM Jefri Tambayong mengatakan, dalam momentum dirgahayu ini, Bakornas GMDM berkomitmen terus berkarya bagi Bangsa dan Negara, dan terus bergerak sesuai visi dan misi untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan positif seperti pendidikan pencegahan/penyuluhan dan rehabilitasi para pecandu narkoba dan bekerja bersama dengan pemerintah dan berbagai pihak demi terwujudnya Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

“Dalam satu dasawarsa selama sepuluh tahun ini GMDM bisa bergerak bersama untuk NKRI dan saat ini juga kita bersinergi dengan wadah Fokan (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional). Kita mau bergerak untuk bersatu untuk perang terhadap narkoba dan merehabilitasi pecandu-pecandu Narkoba dan kita mau mereka dipulihkan sampai Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba,” kata Jefri dalam keterangannya kepada wartawan di lokasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirgahayu GMDM yang ke-10 ini juga dilaksanakan diseluruh Indonesia dimana cabang-cabang Bakornas GMDM berada. Sebagai informasi saat ini Bakornas GMDM telah memiliki 75 kantor cabang diseluruh Indonesia dan telah menerima 11 piagam MURI atas pemecahan rekor Dunia Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan anti narkoba.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah semangat Bakornas GMDM untuk terus berjuang menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba, seks bebas, aborsi, HIV-AIDS. premanisme dan ketertinggalan pendidikan.

“Dan kami juga menggalang dan bersatu wujudkan Indonesia semangat persatuan. Jadi dihari ini dari berbagai kalangan masyarakat bersatu, mulai dari tokoh masyarakat, TNI-Polri dan elemen masyarakat bersama-sama perang terhadap narkoba,” ujarnya.

Dengan menjalin kerjasama kemitraan strategis yang luas, GMDM terus bertekad mewujudkan Indonesia Bersinar, Indonesia Bersih Narkoba.

“Kita adalah mitra melekat dari BNN. Jadi kami akan bersinergi membangun peran serta masyarakat untuk perang terhadap narkoba dengan contoh memberikan informasi dimana bandar-bandar narkoba dan bersama-sama untuk tangkap bandar dan bawa ke Polisi atau ke BNN,” cetusnya.

“Harapan kami, mau bergerak bersama perang terhadap narkoba dan merehabilitasi pecandu narkoba. Kita akan keliling Jakarta menyatukan ornamen-ornamen untuk perang narkoba dan ke daerah-daerah juga. Jadi kira ingin masyarakat peduli bersama pemerintah untuk perang terhadap narkoba,” pungkas Jefri.(tonmp)

Categories
Megapolitan Ragam

Lembaga Sensor Film Kembali Gelar Anugerah LSF 2018

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Lembaga Sensor Film (LSF) kembali menggelar pemberian penghargaan bergengsi ‘Anugerah LSF 2018’. Perhelatan ini sebagai bentuk apresiasi LSF terhadap sejumlah pelaku industri perfilman dan masyarakat pencinta film nasional.

Sebagaimana tahun sebelumnya, dalam Anugerah LSF kali ini akan ada dua
kegiatan yang dilakukan, yaitu pemberian Award atau penghargaan untuk film-film terbaik dan berbagai lomba yang dapat diikuti masyarakat secara luas.

“Pertama, LSF akan memberikan Award untuk film bioskop, film serial, FTV,
stasiun televisi dan eksibitor,” kata Rommy Fibri, Ketua Panitia Pelaksana Anugerah LSF 2018, di gedung LSF, Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan, Senin (02/07/2018).

Dan kedua, Rommy menambahkan, LSF mengadakan lomba yang dapat diikuti seluruh masyarakat, yakni lomba penulisan Artikel, Poster dan pembuatan Film Pendek.

“Keseluruhan rangkaian kegiatan ini dibingkai dalam tema besar “Sensor Mandiri, Wujud Kepribadian Bangsa,” jelas Rommy.

Menurut Rommy, Sensor Mandiri adalah program literasi media yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) periode 2015-2019. Inti dari “Sensor Mandiri” adalah ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku perfilman, eksibitor, lembaga penyiaran dan masyarakat luas dalam memilah
dan memilih film yang akan dibuat, dipertunjukkan dan ditonton.

“Oleh karena itu, seluruh aspek penilaian Award dan lomba didasarkan pada ide besar tentang Sensor Mandiri,” ujar Anggota yang juga Juru Bicara LSF itu.

Menurut data LSF, jumlah produksi film nasional yang disensorkan menunjukkan tren yang meningkat Film Nasional yang disensorkan pada 2017 berjumlah 159 judul film. Hal ini meningkat dari dua tahun sebelumnya yakni 142 judul pada 2015 dan 154 judul pada 2016.

“Film nasional terus menggeliat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” katanya.

la menuturkan, LSF akan menilai seluruh film nasional yang tayang di bioskop
maupun televisi pada periode 1 September 2017 hingga 31 Agustus 2018.

“Para pemenang rencananya diumumkan dalam acara Malam Puncak Anugerah LSF 2018 yang akan digelar Oktober mendatang,” katanya.

Adapun untuk lomba, pendaftaran dibuka selama 1 Juli hingga 7 September 2018. Masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendetail tentang kriteria dan persyaratan lomba, dapat membuka situs www.lsf.go.idt

“Dengan adanya lomba semacam ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan sensor mandiri, Yakni masyarakat menonton film sesuai dengan klasifikasi usia yang telah ditetapkan LSF,” tukasnya.(red)

Categories
Megapolitan

Gugatan Ditolak, KSPI dan KATO: MK Tidak Ada Rasa Keadilan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Pasca ditolaknya gugatan terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas oleh Mahkamah Konstitusi, Komite Aksi Transportasi Online (KATO) roda dua berencana akan melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Panja dan Pansus kepada DPR RI. Hal itu diungkapkan Yudi, Sekjen KATO, dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (01/07/2018).

“Dampak dari ditolaknya gugatan kami, hari itu juga terjadi dimana dari pihak aplikasi menurunkan argonya. Kemudian perjanjian kemitraan juga tidak ada aturannya, namun kami tetap akan menempuh jalur hukum melalui panja dan pansus,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan, KATO mengecam keras terhadap keputusan MK yang tidak menjunjung rasa keadilan. Menurutnya, dalam penegakan hukum seharusnya memandang pada prinsip menciptakan rasa keadilan.

“Mengapa kami katakan harus menjunjung rasa keadilan, karena faktanya ojek online (Ojol) ada ditengah masyarakat tetapi tidak ada perlindungan. Padahal ketika sesuatu ada ditengah masyarakat seharusnya dilindungi. Oleh karena itu kami akan menggugat para pihak terkait di pengadilan negeri dan akan menggugat kembali di MK, serta melakukan Judicual review ke Mahkamah Agung. Sementara langkah politiknya, kami akan meminta DPR untuk membentuk Panja dan Pansus,” tegas Said Iqbal.

Terkait dengan langkah revisi terhadap UU lalu lintas, menurutnya terlalu lama dilakukan. Namun KSPI dan KATO lebih tepat melakukan langkah Judicial Review kepada Mahkamah Agung dan menggugat pihak pemerintah.(red)