Tag: BLT

Categories
Ekonomi Featured Ragam

Akademisi Sepakat Penyaluran BLT Harus Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Pengalihan subsidi BBM ke BLT adalah salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Meski demikian distribusi bantuan sosial (bansos) tersebut perlu terus dikawal agar tepat sasaran. Tujuannya agar benar-benar tersalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto, Ph.D, menyatakan bahwa kalkulasi mengenai BLT BBM sudah diperhitungkan dengan sangat baik oleh pemerintah.

“Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli,” jelasnya, Jum’at (16/9/2022).

Sebenarnya dengan adanya penyesuaian harga BBM tersebut tentu akan membuat harga-harga kebutuhan lain ikut terdampak. Namun justru dengan perhitungan yang baik, serta penyaluran BLT BBM yang tepat akan bisa menangani risiko inflasi yang mungkin akan terjadi.

“Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah,” ucap Athor Subroto.

Pengamat ekonomi dari Universitas Samratulangi Manado, Dr. Joy Tulung mengatakan bansos BLT di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) harus tepat sasaran.

“Pemberian BLT akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan dampak positif bagi rumah tangga penerima bantuan,” kata Joy, di Manado.

Dia mengatakan dan pemberian BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas.

“Tapi harus terus diingatkan agar pemerintah memiliki basis data yang valid dan tepat sasaran untuk memberikan BLT, jangan sampai salah sasaran,” kata Joy.

Ia menjelaskan pemerintah memberikan bansos untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi dinilai tepat. Bansos tersebut di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan transportasi umum.

Joy mengatakan langkah pemerintah dengan memberikan bansos tersebut tepat untuk meringankan beban masyarakat di tengah penyesuaian harga BBM.

Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM mengungkapkan bahwa sejalan dengan adanya kebijakan penyesuaian harga BBM, pemerintah pusat juga memberikan Bantalan Sosial kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Masyarakat yang telah menerima BLT, agar digunakan dengan bijak dan tidak digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak atau bukan kebutuhan pokok. ” Jelasnya.

Kamaludin juga meminta peran dari seluruh pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran.

“Penyaluran BLT BBM ini perlu kita awasi bersama, pemerintah daerah dari tingkat Provinsi hingga tingkat RT dan RW serta masyarakat harus berperan untuk mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran.” Pungkasnya.(**)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Ekonom UI: BLT Jadi Bantalan untuk Jaga Daya Beli

Koran Jurnal, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga sudah tentu akan membawa efek bagi masyarakat. Salah satunya adalah naiknya harga kebutuhan pokok.

Kehadiran BLT diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Tujuan bantalan sosial adaah menjaga dampak dari suatu guncangan pada ekonomi pada kelompok rentan yang kurang atau tidak memiliki kemampuan melawan guncang tersebut. Bantalan ini seharusnya sifatnya temporer dan jaka pendek utamanya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat rentan,” ucap Telisa Falianty pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Talisa Fallianty menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive, BLT ini hanya bersifat sementara saja. Yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

“Saran karena BLT sifatnya sementara harus terintegrasi dgn bantuan produktif dan penyerapan lapangan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja juga dengan menjaga stabilitas harga pangan maka akan mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM,” katanya.

Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dikatakan Telisa Falianty pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah.

“Masih banyak masyarakat yg seharusnya mendapat BLT namun blm dapat dan sebaliknya yg tidak berhak malah dapat. ini harus terus diperbaiki satu sisi ketepatan sasarannya, serta perbaikan dan updating data social registry sangat diperlukan agar masyarakat yg benar- benar membutuhkan dan terdampak dapat tertolong,” kata wanita yang juga Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia.

Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki data penerima bansos setiap bulan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran. Pembaharuan data penerima BLT ini ditetapkan Kemensos berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Setiap bulan, saya buat SK baru untuk memastikan data tetap update. Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” kata Risma dalam dialog bersama Kelompok Cipayung Plus di Jakarta.

Ditempat terpisah, Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto mendukung upaya Pemerintah menyalurkan BLT. Ia melihat kebijakan tersebut mampu untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menguatkan kepercayaan investor asing kepada Indonesia

Athor juga melihat bahwa BLT BBM tidak dapat diberikan secara terus menerus kepada masyarakat, karena terdapat keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif.(*)

Categories
Ekonomi Opini

Dekan FEB UI: Urgensi BLT Agar Nilai Guna Subsidi Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, Ph.D memandang bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil. Hal ini dikarenakan, negara memikirkan dampak jangka panjang di tengah kenaikan harga minyak dunia yang sangat melonjak tinggi agar APBN tidak mengalami defisit.

“Banyak orang berpikir bahwa kenaikan BBM hanya terjadi di masa sekarang saja, padahal tidak. Sejak Presiden Soekarno hingga saat ini, data menunjukkan sudah 62 kali penyesuaian harga BBM, Presiden Soekarno 3 Kali, Presiden Jokowi 10 kali, dan yang tidak melakukan adalah Presiden Habibi karena saat itu situasinya berbeda,” ujar Teguh dalam program Speak After Lunch iNews TV (5/9/2022).

Ia juga menilai bahwa posisi Indonesia saat ini yang sebagai net importir BBM, menyebabkan pembelian menggunakan ketentuan harga minyak dunia dan saat akan dijual memakai harga domestik. Sehingga terdapat selisih besar yang ditanggung APBN dan akan berpotensi defisit di tengah kenaikan harga minyak dunia saat ini.

Disisi lain, teguh juga menilai bahwa pemerintah sudah mengantisipasi dampak penyesuaian BBM.

“Ketika Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak di dalam konteks makroekonomi. Tetapi yang pertama adalah fiskal APBN lebih sehat dan yang kedua memang dengan penyesuaian harga ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi impor BBM, sehingga mampu melonggarkan tekanan kepada nilai tukar,” ujarnya.

Terkait dampak lainnya, ia memandang bahwa dampak dari kenaikan BBM saat ini tidak sebesar dampak Covid-19. Oleh sebab itu, penyaluran BLT yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang tepat. Teguh juga meyakini bahwa Kemensos telah menyiapkan data untuk menyalurkan bantuan agar dapat didistribusikan kepada pihak masyarakat yang berhak.

“Pemerintah telah memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial dan cukup siap dengan penyesuaian harga BBM. Dan juga patut diingat, saat pandemi Covid-19 kemarin pemerintah telah banyak memberikan bantuan sosial dan merupakan bentuk mitigasi dampak Covid-19,” imbuhnya.

Teguh juga berpendapat bahwa Pemerintah diharapkan mampu mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, seperti insentif penggunaan solar panel di rumah tangga, untuk mendorong pengembangan indsustri-industri yang ramah lingkungan.

Terkait respons masyarakat, ia menilai bahwa sebagai negara demokrasi, demo merupakan hal yang wajar manun harus menghindari anarkisme.

“Dalam hal ini, yang seharusnya dapat disuarakan adalah bukan terkait penurunan BBM, tetapi memastikan Pemerintah agar bantuan sosial kepada masyarakat bawah itu dilaksanakan dengan baik,” ujar teguh.

Ia mengatakan bahwa Kenaikan harga BBM ini harus dilihat sebagai sebuah kesempatan melakukan reformasi kebijakan energi nasional.

“Ini menjadi kesempatan Pemerintah untuk fokus melakukan transisi energi ke arah yang lebih hijau dan sustainable,” pungkasnya.(rls)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Luncurkan Program BLT Rp 2,4 Juta untuk 15,7 Juta Pekerja

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh bagi 15,7 juta orang masing-masing sebesar Rp 2,4 juta.

“Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Presiden saat meluncurkan program tersebut di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (27/08/2020).

Lanjut Presiden menyampaikan, bahwa program tersebut diberikan kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iuran Jamsostek.

Artinya, Presiden menyampaikan bahwa program ini diberikan sebagai sebuah penghargaan/reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini yang kita luncurkan hari ini 2,4 juta dan kita harapkan nanti di bulan September selesai 15,7 juta pekerja, semuanya diberikan,” imbuh Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi.

“Ada Bantuan Sosial Tunai/Bansos Tunai diberikan pada masyarakat Rp 600.000 per bulan. Ada yang namanya BLT Desa, juga sama Rp 600.000 per bulan. Ada juga yang namanya subsidi listrik, gratis listrik untuk yang 450 Va, diberikan,” tuturnya.

Selain itu, Presiden menyebutkan ada bantuan Sembako, bagi yang terkena PHK; Kartu Pra Kerja, diberikan, serta baru dua hari yang lalu Banpres Produktif untuk usaha mikro dan usaha kecil, diberikan bantuan Rp 2.400.000 langsung, tunai diberikan.

“Jumlahnya ini memang sebuah jumlah yang tidak kecil,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menaker Ida Fauziah.(Ist/red)