Category: Opini

Categories
Opini Ragam

Ini Tips Mudik Aman dan Lancar dengan Kapal Laut Menurut Pengamat Maritim

Koran Jurnal, Jakarta – Mudik ke kampung halaman saat menjelang hari raya Idul Fitri bagi sebagian besar masyarakat Indonesia telah menjadi salah satu tradisi. Salah satu moda transportasi favorit yang dipilih melalui kapal laut. Agar perjalanan selama mudik terasa aman dan nyaman ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pemudik dan pengelola angkutan laut.

Menurut Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa ketika menempuh perjalanan dengan transportasi laut, pasti ada hal berbeda dengan perjalanan melalui jalur darat maupun udara.

“Persiapkan tiket untuk pergi dan pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Foto fisik tiket sekira nanti diperlukan dan simpan fisik tiket di tempat yang mudah ditentukan dan tidak hilang. Sebab tiket tersebut sebagai alat bukti yang sah bagi penumpang ketika hendak menaiki kapal dan sebagai bukti untuk mengklaim asuransi ketika sesuatu hal yang tidak diinginkan menimpa kapal,” katanya dalam keterangan persnya kepada media Kamis (20/4/2023).

Perjalan melalui laut bisa terjadi berkam-jam bahkan dapat berhari-hari, lanjut Capt. Hakeng. Karena itu perlu persiapkan fisik dan kesehatan yang baik bagi para penumpang.

“Ada kemungkinan di tengah perjalanan Anda merasa mabuk laut. Karena itu perlu untuk Anda menyediakan obat yang biasa dipakai untuk mengatasi mabuk selama perjalanan. Selain itu usahakan sebelum perjalanan isi perut Anda dengan makanan secukupnya. Perut yang kosong akan lebih mudah memicu rasa mual yang mengakibatkan Anda ingin muntah,” jelas Capt. Hakeng.

Tips lain agar perjalanan mudik terasa nyaman menurut Capt. Hakeng adalah dengan membawa barang keperluan seperlunya. Kondisi kapal saat mudik biasanya akan penuh oleh penumpang.

“Saya sarankan bagi penumpang untuk membawa barang keperluan seperlunya saja. Hindari membawa barang berlebihan, misalnya Anda membawa barang hingga beberapa tas atau kardus. Barang bawaan yang berlebihan selain akan menyulitkan Anda untuk dibawa masuk ke kapal juga akan merepotkan saat penyimpanan dan akan lebih menguras tenaga Anda,” saran Capt Hakeng.

Saran lain yang diungkapkan Capt. Hakeng adalah membawa obat-obatan pribadi untuk mengatasi pusing atau demam, diare dan lain-lain.”Perlu disiapkan obat-obat untuk mengantisipasi keadaan seperti demam, pusing, diare, dan lainnya. Obat-obatan ini baiknya disimpan dan dipisahkan pada tempat yang mudah dijangkau, sehingga Anda tidak perlu kerepotan saat mencarinya,” ungkapnya

Tips mudik naik kapal laut lainnya adalah pemilihan tempat duduk yang dapat membuat Anda nyaman selama perjalanan.

“Jika Anda salah satu orang yang mudah mual maka disarankan untuk memilih lokasi duduk di tengah kapal. Hal ini untuk menghindari guncangan dari kapal saat melewati ombak. Nikmati saja alunan ombak tersebut, jangan dilawan, karena kalau dilawan justru akan lebih membuat kita lebih cepat mabuk laut, anggap saja kita sedang main ayunan saat kapal sedang mengalun karena ombak,” kata Capt. Hakeng.

Lalu, hal lain yang harus sangat diperhatikan menurut pendiri dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) ini adalah para penumpang kapal laut untuk tidak berada di dek kapal yang diperuntukan sebagai area penampungan kendaraan.

“Bagi para penumpang kapal laut jangan tinggal atau duduk di dalam kendaraan baik pribadi atau umum yang berada di dek. Lokasi ini akan membahayakan keselamatan diri sendiri. Sebab guncangan akibat gelombang akan lebih terasa besar dan kendaraan yang berada di area tersebut dapat bergoyang bahkan bergerak/bergeser. Sehingga potensi risiko Anda terjepit juga sangat besar,” jelas Capt. Hakeng.

Diingatkan Capt. Hakeng lagi karena perjalanan dengan kapal laut dapat berlangsung berjam jam dan bahkan beberapa hari, disarankan untuk membawa bekal makanan Dan minuman yang tahan lama. “Bawa bekal makanan kering yang bergizi dan mudah disimpan. Cara ini selain dapat menghemat biaya dan waktu juga menyehatkan Anda. Sebaiknya tidak membawa makanan yang berkuah atau bersantan bagi Anda yang menempuh perjalanan hingga berhari-hari. Jangan lupa juga untuk membawa air mineral yang cukup selama perjalanan,” ungkapnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para penumpang adalah untuk tidak membuang sampah bekas bungkus makanan atau minuman ke laut.

“Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan di kapal, jangan pernah langsung membuangnya kelaut, sebab laut bukanlah tempat sampah. Kemudian untuk penumpang disarankan untuk hanya merokok diarea yang sudah diperuntukkan di atas kapal. Jangan pula membuang puntung rokok yang masih menyala ke dalam tempat sampah. Sebab puntung rokok yang menyala dapat memicu terjadinya kebakaran,” jelasnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari penumpang kapal adalah terkait panduan keselamatan kapal.

“Pelajari panduan keselamatan yang ada di atas kapal. Perhatikan dimana letak jalur evakuasi, cara menggunakan jaket pelampung. Jangan abaikan penjelasan yang diberikan oleh awak kapal terkait keselamatan diri saat terjadi situasi darurat di kapal. Selamat menikmati libur panjang hari raya Idul Fitri 1444 H dan selamat berkumpul bersama keluarga serta kembali ketempat bekerja dengan selamat,” pungkasnya. (**)

Categories
Megapolitan Opini

Ngopbar Sersan DPD IKAL Jabar: Menghadapi Ancaman Nyata terhadap Pancasila di Era Digitalisasi dan Globalisasi Saat Ini

Koran Jurnal, Jabar – Di sela sela kesibukan dalam penyusunan persiapan pelaksanaan MUSDA I IKAL Lemhannas RI Provinsi Jawa Barat tahun 2023, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Lemhannas RI (DPD IKAL) Provinsi Jawa Barat, melakukan diskusi dan bincang alumni lewat acara “Ngopbar Sersan”, Minggu (5/2/2023).

Ajang Ngopbar Sersan ini  menjadi budaya ngobrolnya para alumni untuk mengangkat berbagai isu yang berkembang dan terjadi secara faktual, dengan melakukan telaahan serta melakukan identifikasi faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada lingkungan strategis bangsa. Dalam bincang bincang “ngopbar Sersan” para alumni menyoroti tentang bagaimana menghadapi ancaman nyata terhadap Pancasila di era digitalisasi dan globalisasi saat ini.

Ketua DPD IKAL Lemhannas RI Provinsi Jawa Barat Mayjend TNI (Purn) Deni K Irawan menyampaikan pandangan terkait Pancasila. “Pancasila merupakan “Way of Life” memiliki kekuatan moril dan spiritual sekaligus, memiliki kepatuhan terhadap hukum dan perundang undangan yang dilaksanakan,” katanya.

Oleh karena itu, Ketua IKAL Jabar berpesan pada generasi penerus bangsa khususnya alumni Lemhannas harus bisa merawat dan menjaganya juga harus dapat mengantisipasi adanya upaya upaya lain baik kelompok maupun golongan tertentu yang ingin mengubah Pancasila dengan paham atau Ideologi lain.

Ketua DPD IKAL menegaskan kepada para alumni, “Sesungguhnya Pancasila itu yang pada hakikatnya bukan buatan manusia” tidak seperti negara negara lain di dunia seperti Kapitalisme, Liberalisme, Marxisme, Sosialisme yang kesemuanya merupakan buatan manusia tentunya sangat beda dengan Pancasila. Karena Pancasila itu sesungguhnya digali dari sumber akar budaya bangsa.”

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Pengkajian DPD IKAL Jabar  Romie Gojali, SH., MM., AAAIK memberikan gambaran kondisi bangsa saat ini. “Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sedemikian cepat, sangat memiliki dampak pengaruh besar terhadap nilai nilai kehidupan masyarakat dalam berbangsa. Indonesia merupakan negara besar dengan kepulauan terbesar di dunia memiliki 17,508 Pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa dengan keragaman suku budaya dan tradisi serta sumber daya alam yang melimpah, tentunya harus menjadikan perhatian serius para alumnus angkatan agar dapat tetap terjaga secara utuh demi kelangsungan hidup bangsa,” ucapnya.

Kemudian sebagai bagian dari Bidang Pengkajian IKAL Jabar Usep Wahyu, SH menambahkan bahwa perkembangan Lingkungan Strategis sangat penting dan perlu dicermati oleh segenap para alumni KBS angkatan baik pada tataran tingkat global, regional maupun nasional. Mengingat telah pergeseran-pergeseran paradigma dan ini akan terus terjadi bahkan sangat begitu cepat terjadinya perubahan perubahan pada rona kehidupan masyarakat Indonesia.

“Para alumni KBS angkatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari IKAL dan menjadi agen perubahan, sebagai agen perubahan, sudah selayaknya mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di era digitalisasi saat ini. IKAL harus dapat mampu mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, untuk itu potensi sumberdaya manusia IKAL dibutuhkan agar bangsa Indonesia memiliki daya saing dengan negara negara lain di dunia,” ujarnya.

Ditambahkan dia lagi, kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi. Secara psikologis, membanjirnya informasi di tengah-tengah masyarakat telah menimbulkan apa yang disebut dengan ‘infoglut’ di mana masyarakat merasa kewalahan karena banyaknya informasi yang diterimanya. Sementara secara sosial. timbul pula apa yang disebut ‘shock culture’ akibat pesan-pesan yang terkandung di dalam suatu informasi menimbulkan pergesekan dan pertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada.

“Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi lewat jaringan Internet, merupakan sarana penetrasi halus budaya luar yang sedang menggerus dan menyebar secara cepat pada peradaban manusia Indonesia,  dimana budaya luar tersebut telah membawa ekses terhadap nilai nilai budaya bangsa sendiri, dan apabila budaya luar mendominasi dalam perilaku budaya bangsa Indonesia, maka  eksistensi budaya bangsa akan hilang tak berbekas, dan memunculkan disparitas baru yang semakin hari semakin mengkhawatirkan,” ungkap Usep.

Sebagian masyarakat masih berpikir bahwa “perang” masih seperti tempo dulu, melakukan gencatan senjata lalu tembak-tembakan, tidak sadar bahwa perang sudah menggunakan teknologi tinggi, misalnya melalui smartphone yang tiap hari dipegangnya. Sesungguhnya teknologi itu ancaman terbesar karena bisa jadi merusak pikiran bawah sadar yang mampu merusak moralitas bangs ini. Hal ini yang membuat  IKAL Jawa Barat berpikir keras mengantisipasi hal tersebut salah satunya dengan kemandirian teknologi agar anak bangsa terlindungi dari serangan informasi yang bebas.

Lebih daripada itu, kemandirian teknologi untuk melindungi data serta informasi yang hari ini di pegang sistemnya oleh pihak-pihak luar. IKAL Jabar mendorong para anggotanya melakukan terobosan-terobosan teknologi keamanan pertahanan di bidang ini. Hari ini kekuatan teknologi mampu mengalahkan jutaan orang. Putra-putri bangsa yang hari ini memiliki SDM yang mumpuni di bidang teknologi harus diakomodir dan menjadi garda terdepan dalam pertahanan teknologi.  Seperti yang disampaikan ketua IKAL Jabar bahwasanya demokrasi digitalisasi algoritma bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi peluang perubahan. Maka kemandirian teknologi harus betul-betul diaplikasikan oleh anak bangsa.

Dalam Ngopbar Sersan itu juga mendapat pandangan yang disampaikan oleh Captain Marcellus Hakeng Jayawibawa anggota IKAL Jawa Barat, Pengamat Maritim dan yang juga merupakan perwakilan dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC).

Menurutnya, keuntungan dari globalisasi bagi Indonesia meliputi pertama, Pertumbuhan ekonomi: Globalisasi membuka peluang pasar dan investasi baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keuntungan yang Kedua menurut  Marcellus Hakeng adalah Peningkatan teknologi. Akses ke teknologi terbaru dan peningkatan pengetahuan melalui hubungan dengan negara-negara lain dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi.

“Keuntungan ketiga dari globalisasi adalah Diversifikasi ekspor. Globalisasi membuka peluang untuk mengekspor produk Indonesia ke pasar-pasar baru dan meningkatkan pendapatan negara,” tegasnya.

Namun demikian, sambung Marcellus Hakeng, juga ada beberapa kerugian dari globalisasi bagi Indonesia, seperti:

Pertama, Persaingan yang ketat. Globalisasi meningkatkan persaingan yang ketat bagi produsen Indonesia, terutama dengan produsen dari negara-negara maju yang memiliki teknologi dan sumber daya lebih baik.

Kedua, Keluarnya modal dan tenaga kerja. Globalisasi dapat mengarah pada perpindahan modal dan tenaga kerja ke negara-negara lain, yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan memperburuk kondisi lapangan kerja.

Kerugian ketiga dari globalisasi adalah Terpuruknya sektor tradisional. Globalisasi dapat mengurangi permintaan untuk produk tradisional Indonesia dan mempengaruhi keberlangsungan sektor-sektor seperti industri tekstil dan kerajinan.

Ketiga, imbas lingkungan. Globalisasi dapat memperburuk masalah lingkungan, seperti pencemaran dan degradasi sumber daya alam, jika tidak diterapkan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Masuknya budaya asing ke Indonesia kata Marcellus Hakeng dapat membawa dampak negatif seperti kehilangan identitas budaya. Budaya asing dapat menimbulkan ancaman bagi identitas dan tradisi budaya Indonesia.

Dampak negatif masuknya budaya asing samjung Marcellus Hakeng adalah  perubahan sosial dan moral. Budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi perubahan sosial dan moral.

“Dampak negatif yang lainnya adalah  dominasi budaya asing. Budaya asing dapat menjadi lebih dominan dan mengalahkan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa masuknya budaya asing harus dilakukan dengan cara yang seimbang dan tidak merugikan budaya asli Indonesia,” pungkas Marcellus Hakeng.(*)

Categories
Megapolitan Opini

Refleksi Kebijakan Maritim Indonesia Tahun 2022, Pengamat Maritim: Eskalasi ZEE Indonesia Semakin Perlu Perhatian Serius Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi berlalu. Tahun yang penuh dengan dinamika khususnya di sektor maritim nasional. Ada beberapa hal yang terjadi dan  perlu dicermati di sektor maritim setelah mati suri dihantam gelombang pandemi Covid 19.

Menurut Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M.Mar, di sektor kemaritiman dalam kurun waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode, di tahun 2022 ini memberi “kado istimewa” dengan dipilihnya Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

“Dengan terpilihnya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI, menjadi angin segar bagi sektor maritim. Dan, boleh jadi pilihan Presiden Jokowi juga memenuhi harapan dari para penggiat maritim. Saya menyatakan langkah Presiden Jokowi memilih Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sudah tepat,” kata Capt. Hakeng dalam keterangan pers kepada media di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Dikatakan Capt. Hakeng lebih lanjut, dengan latar belakang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dari TNI Angkatan Laut diharapkan mampu membawa TNI menjaga wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari  Miangas hingga Rote. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2). Dimana 5.80 km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan.

“Sebagai Pengamat Maritim, saya mengharapkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran TNI dapat ikut mewujudkan Indonesia  Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi. Dan, diharapkan pula Panglima TNI  dapat ikut mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang  terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu: Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;  Tata kelola dan kelembagaan laut; Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; Budaya Bahari; dan Diplomasi Maritim,” tegasnya.

Apalagi sambung Capt. Hakeng persoalan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan kerapkali menjadi incaran kapal-kapal ikan asing seperti dari China dan Vietnam. Ditambah lagi persoalan pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL.

“Eskalasi di wilayah perairan Natuna akan terjadi mengingat potensi perikanan tangkap cukup besar. Karena itu perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada nelayan Indonesia,” ujar Capt Hakeng.

“Selain itu, saya ingin mengingatkan pula bahwa saat ini telah terjadi peralihan aktivitas dan perhatian dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik ke kawasan Indopasifik. Peralihan tersebut tentu saja mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis. Samudera Hindia menjadi perlintasan strategis dan Indonesia yang sangat dekat. Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Disini sangat dibutuhkan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya,” beber Capt. Hakeng.

Potensi Ekonomi Biru Indonesia Berlimpah

Luasnya wilayah maritim Indonesia memang belum sepenuhnya dapat tertangani secara optimal, begitu juga dengan hasil perikanan tangkap yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal itu terjadi karena masih adanya keterbatasan sumber daya manusia Indonesia yang memberikan perhatian kepada dunia maritim.

Sebenarnya menurut Capt. Hakeng, Indonesia bisa mewujudkan diri menjadi poros maritim dunia melalui ekonomi biru dari sumber daya protein ikan lautnya.  “Indonesia mempunyai sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), antara lain perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Kesebelas WPPNRI tersebut memiliki sumber daya ikan tangkap yang jenisnya berbeda-beda,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, sudah saatnya Indonesia fokus kembali ke maritim. “Saya mengusulkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak berlebihan bila memposisikan laut menjadi pusat pemecahan dari berbagai persoalan bangsa Indonesia seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran hingga pada persoalan kelaparan,” katanya.

Untuk mewujudkan itu dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah. “Disini saya juga ingin menegaskan bukan hanya hasil tangkapan yang melimpah jadi perhatian. Tapi untuk sarana pendukung juga dibutuhkan, contohnya pelabuhan terpadu untuk perikanan tangkap. Di pelabuhan perlu juga dibangun pabrik pengolahan ikan, sehingga hasil ikan dapat langsung diolah. Dibutuhkan juga Gudang Penyimpanan Ikan berpendingin (Cold Storage) untuk menjaga kesegaran ikan sebelum sampai ke konsumen. Dan penting juga perlu dipikirkan pengadaan kapal penampungan(ship to ship) hasil tangkapan nelayan di tengah laut,” jelas Capt. Hakeng.

Nasib Nelayan

Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia berlimpah antara lain, perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Akan tetapi kekayaan sumber daya kelautan yang berlimpah itu, belum sepenuhnya dapat dinikmati nelayan bahkan belum mampu mengangkat nasib nelayan Indonesia.

“Berdasarkan laporan, ada beberapa masalah yang seringkali menghadang nelayan Indonesia. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan para nelayan mengenai persoalan ketersediaan bahan bakar solar subsidi. Ada dugaan masih ada pihak yang seharusnya tidak memanfaatkan solar subsidi tapi menggunakannya. Sehingga nelayan kecil terkena imbas dimana solar subsidi yang dibutuhkan tak ada lagi,” sebut Sekjend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim (FORKAMI) ini.

Hal lain yang saat ini sedang menjadi perdebatan terkait penerapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021.

“Peraturan tersebut dinilai memberatkan nelayan. Karena ketentuan naiknya besaran tarif PNBP kepada nelayan menjadi sekitar 5-10 persen. Padahal Aturan sebelumnya yakni PP Nomor 62 tahun 2002 mengatur kategori kapal kurang dari 60 GT hanya dikenakan tarif 1 persen. Kemudian di PP Nomor 75 Tahun 2015 naik menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. Dan di aturan terbaru, PP Nomor 85 Tahun 2021, ketentuan ini justru diperluas menjadi kapal dengan ukuran 5-60 GT dikenakan tarif 5 persen untuk PNBP. Hal tersebut patut diduga telah membuat para Nelayan tradisional menjadi enggan melaporkan hasil tangkapan mereka dan mengakibatkan data hasil tangkapan para nelayan tradisional menjadi tidak akurat,” ungkap Capt Hakeng.

Capt. Hakeng menyoroti pula rencana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin memberlakukan sistem kontrak dengan memprioritaskan kuota bagi nelayan kecil. Penangkapan ikan terukur dengan sistem kontrak kuota hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan kapal besar di di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

“Rencana kuota ini dikhawatirkan tidak dapat berjalan untuk nelayan kecil.  Karena nelayan-nelayan kecil atau tradisional belumlah memiliki modal yang kuat serta tidak memiliki ketersediaan kapal-kapal yang sesuai dengan kontraknya. Oleh sebab itu, Pemerintah harus segera memperhatikan nasib nelayan Indonesia yang kurang sejahtera dari taraf hidupnya. KKP dapat memberikan alternatif cara pembiayaan usaha perikanan tangkap yang mudah untuk diakses kepada nelayan kecil di Indonesia,” tegas Capt. Hakeng.

Perlindungan Hukum Bagi Pelaut Indonesia

Perhatian dan perlindungan hukum bagi para penyumbang devisa negara yakni Pelaut Kapal Niaga ataupun Pelaut Perikanan masih dirasakan kurang. Hal itu dapat dilihat dengan masih banyak perlakuan kurang adil yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia terutama yang bekerja sebagai Pelaut Perikanan (PMI PP) yang bekerja di atas kapal penangkap ikan berbendera asing.

Dari laporan studi bertajuk “Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, dan Kelembagaan” yang diluncurkan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada 31 Agustus 2022 lalu,  PMI PP masih dihadapkan dengan praktik-praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia.

“Saya berharap dari temuan tersebut pemerintah dapat melakukan perundingan dengan negara-negara lain yang banyak memanfaatkan tenaga kerja Pelaut Perikanan Indonesia. Sehingga dapat ditemukan titik terang penyelesaian yang saling menguntungkan,” tegas Capt. Hakeng.

Keselamatan Pelayaran

Dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Oleh karena itu Capt. Hakeng sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) ini, merekomendasikan untuk memperketat pengawasan guna meminimalisasi kecelakaan yang melibatkan kapal penyeberangan (Kapal Ferry) – ASDP.

“Perhitungan stabilitas kapal yang tidak dapat dilakukan dengan baik akan berisiko besar terhadap terjadinya kecelakaan kapal di saat sedang melakukan kegiatan bongkar – muat maupun saat pelayaran . Disamping itu juga penting menegakkan aturan dalam hal manifes penumpang dan barang yang diangkut. Jangan karena mementingkan keuntungan semata tapi mengabaikan keselamatan kapal dan penumpang. Untuk diperhatikan juga terkait crew manifest dengan jumlah yang presisi. Jika crew manifes tidak sesuai maka kerap kali pula akan menghambat proses penyelamatan dan penyelidikan sebab kecelakaan kapal,” jelasnya.

Hentikan Buang Sampah ke Laut 

“Potensi laut Indonesia itu menyimpan kekayaan sangat besar untuk menghasilkan devisa bagi negara. Selain itu, laut juga merupakan sumber pangan bagi rakyat indonesia, Karena itu, jangan jadikan laut sebagai tujuan dari pembuangan sampah rumah tangga ataupun kapal-kapal serta pabrik,” kata Capt. Hakeng.

Apalagi lanjut Capt. Hakeng Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato secara virtual pada One Ocean Summit, sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 11 Februari 2022 menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Bahkan Presiden Jokowi juga mengatakan untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Pernyataan orang nomor 1 di Indonesia itu sepatutnya harus dijadikan momentum bangsa Indonesia untuk kembali mencintai laut, mencintai pantai dan pastinya mencintai budaya maritim Indonesia, lanjut Capt. Hakeng. Masyarakat dan para pelaut Indonesia khususnya sudah seharusnya ikut menjaga kebersihan lingkungan laut. Apalagi di dalam Pasal 122 Undang–Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran disebutkan bahwa “Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.”

“Dengan bersihnya Perairan laut Indonesia dari sampah juga akan menguntungkan jalur pelayaran Indonesia. Perjalanan kapal tidak akan terganggu oleh banyaknya tumpukan sampah yang dapat tersedot oleh kapal sehingga dapat mengganggu kondisi mesin kapal,” pungkasnya. (*)

Categories
Opini Polhukam

Pengamat Maritim: Stop Pemberian Konsesi ZEE ke Vietnam – Jangan Gadaikan Kedaulatan dan Sumber Daya Alam NKRI

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencanangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia sepertinya belum berjalan optimal. Demikian pandangan Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M.Mar.

“Saya melihat apa yang diinginkan Presiden Jokowi, dimana Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia belum berjalan optimal. Namun saya patut memberikan kredit positif terhadap pemerintahan saat ini, karena telah memberi perhatian yang begitu besar pada dunia maritim di Indonesia. Hal ini sangat penting saya utarakan mengingat betapa Presiden-Presiden sebelum Presiden Jokowi seakan-akan abai pada sektor maritim. Jokowi dengan berani mencanangkan konsep Poros Maritim Dunia serta tol lautnya,” kata Capt. Hakeng dalam keterangan pers kepada media di Jakarta, Senin (26/12/2022).

Saat ini terdapat satu situasi yang sebetulnya perlu mendapat perhatian serius kita bersama lanjut Capt. Hakeng. Yaitu terkait diplomasi maritim yang saat ini sedang berlangsung diantara pemerintah Indonesia dengan Vietnam berkaitan dengan batas laut serta penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif.

Dalam perundingan tersebut, tampaknya tim diplomasi Indonesia telah memberikan konsesi bagi Vietnam. Permasalahannya adalah pihak Vietnam sudah tidak lagi memakai posisi dasar single boundary line-nya. Karena hal itu maka tim diplomasi Indonesia mempertimbangkan dari sisi positif untuk memberikan lagi tambahan konsesi kepada Vietnam.

Perundingan mengenai batas laut dan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam sebenarnya telah berlangsung lama sejak 21 Mei 2010. Namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan.

“Saya sebagai pengamat maritim berharap pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh tim teknis perundingan untuk tidak menerima usulan Vietnam. Karena bila menerima usulan dari Vietnam maka dalam penilaian saya justru kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan memberikan konsesi sesuai keinginan Vietnam maka kita akan kehilangan potensi pendapatan dari SDA maritim yang ada di wilayah tersebut dan kehilangan ini akan berlangsung selamanya,” ujar Capt. Hakeng.

Perlu diketahui bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Selatan, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia.

Disamping kerugian besar dalam hal devisa negara, persoalan berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia juga terjadi. “Saya dan ratusan juta rakyat Indonesia ingin proses penyelesaian masalah ini dilakukan tidak dengan mengorbankan hak berdaulat dan kepentingan nasional. Dari segi kedaulatan justru perlu penegasan penetapan batas wilayah ZEE Negara Indonesia. Jangan karena mengejar target maka menggunakan berbagai cara. Ini bukan strategi yang bijaksana,” kata Capt. Hakeng.

Sebagai peserta UNCLOS 1982 (United Nations  Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut) sejak 1996, Vietnam  dan China patut diduga tidak menghormati hak berdaulat Indonesia. Aktivitas nelayan-nelayan mereka di wilayah ZEE Indonesia merupakan tindakan melanggar hukum. Hal tersebut jelas melanggar hak berdaulat sebuah negara sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 56 ayat 1, Pasal 240, 244 dan 246.

Terkait dengan perundingan tersebut, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) ini juga mempertanyakan, “Apakah Kemenlu melibatkan DPR RI dalam hal ini Komisi I dan kalangan akademisi, serta publik? Saya berharap pemerintah jangan terkesan tidak transparan dalam hal konsesi perbatasan ZEE ini. Bahkan kabar yang saya terima serta adanya konfirmasi dari media, perwakilan KKP tidak dilibatkan dalam pertemuan teknis Ke-14, karena memegang posisi yang berbeda. Bahkan saat pertemuan teknis Ke-16, KKP juga tidak ikut pertemuan karena ketidakpuasan terhadap posisi komprominya.”

Patut diingat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, lanjut Capt. Hakeng. Indonesia juga memiliki potensi kekayaan yang berasal dari sumber daya alam kemaritiman yang sangat besar yang belum dikelola secara maksimal sampai dengan saat ini.

“Kerugian Indonesia akan semakin besar apabila konsesi ZEE diberikan oleh negara sesuai dengan keinginan Vietnam. Sumber daya ikan akan terkuras dan sumber daya alam lainnya akan beralih ke negara lain. Nelayan Indonesia pun akan semakin sulit untuk melaut dan menjaring ikan di sana karena wilayah tangkapnya dipersempit,” tegasnya.

Oleh karena itu, sambung Hakeng, “Pemerintah baiknya tidak tergesa-gesa dalam mengajukan konsesi perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Pencapaian diplomatik jangan sampai mengorbankan kesejahteraan para nelayan yang hingga saat ini hidupnya masih pas-pasan,” tegasnya. (***)

Categories
Olahraga Opini

Langkah Timnas Indonesia Menjadi Juara Umum Semakin Lebar di MLBB IESF Bali 14Th WEC 2022

Oleh : Dery Pramudya

Sukses mengalahkan Tim Argentina dalam permainan MLBB di ajang IESF Bali 14th WEC 2022, langkah yang dimiliki oleh Timnas Indonesia untuk memenuhi target, yakni menjadi juara umum menjadi semakin lebar.

Timnas Indonesia saat ini masih terus mematangkan persiapannya agar bisa benar-benar fokus untuk pertandingan selanjutnya melawan Kamboja. Target tersebut diungkapkan langsung oleh Staff Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) yang berlaga dalam ajang World Esports Championships 2022 di Bali. Steven ‘Age’ mengungkapkan betapa bangganya dia setelah kemenangan yang sukses dihasilkan oleh Timnas Indonesia melawan Argentina.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa tentunya kemenangan yang berhasil diraih ini bukanlah sebuah keberuntungan semata, melainkan merupakan buah dari seluruh kerja keras yang dilakukan oleh seluruh tim dan pihak-pihak lain yang mendukung Timnas Indonesia.
Bagaimana tidak, pasalnya sejauh ini, Timnas MLBB Indonesia sendiri telah melakukan latihan yang sangat keras dan juga beragam persiapan yang tentunya sangat matang. Bahkan Steven menegaskan bahwa seluruh persiapan yang telah dilakukan oleh Timnas MLBB Indonesia dalam ajang IESF Bali 14th WEC 2022 sama sekali tidaklah main-main.
Staff Pelatih Timnas Indonesia tersebut juga bertekad dalam pertandingan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Indonesia, yakni ketika berhadapan melawan Kamboja. Dia bertekad supaya kembali berhasil membawa kemenangan sempurna tatkala melawan Kamboja tersebut dengan tentunya didukung dengan banyak persiapan matang juga.

Pada kesempatan lain, Ketua Pelatih Timnas Indonesia, Yohannes P. Siagian menjelaskan bahwa memang seluruh kemenangan yang sampai saat ini berhasil dicapai oleh tim atlet esports Indonesia merupakan buah dari kerja keras mereka. Tentunya, dengan kemenangan yang telah dicapai itu, mampu semakin memperlancar langkah dari Timnas Indonesia sendiri untuk memenuhi target, yakni menjadi juara umum dalam gelaran IESF Bali 14th WEC 2022.

Dalam rangka merealisasikan target tersebut, bahkan berbagai macam program pelatihan sudah dipersiapkan dengan matang pihaknya benar-benar berfokus untuk melakukan pembinaan hingga mempersiapkan seluruh atlet esports Tanah Air. Bahkan percapaian tersebut mencakup aspek teknis dan juga non-teknis sebagai pembekalan pada seluruh pemain untuk benar-benar membentuk karakter para atlet esports yang tangguh dan bermental juara.
Pasalnya memang target untuk menjadi juara umum ini sendiri sudah diinstruksikan secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI), Jend Pol (Purn) Budi Gunawan beserta Ketua Harian PBESI, Bambang Sunarwibowo bahwa Timnas Indonesia sendiri memang harus sukses menjadi juara umum. Bukan sekedar sukses selaku tuan rumah dan penyelenggara saja, melainkan target besar kedepan, yakni untuk terus mencetak prestasi harus terus disertai dengan semangat dan komitmen yang kuat. Keduanya sangat beroptimis bahwa Indonesia memang mampu untuk mencuri gelar juara umum pada ajang ini.

Sebelumnya, diketahui bahwa memang Timnas MLBB Indonesia memang telah sukses meraih kemenangan kedua mereka pada ajang IESF Bali 14th WEC 2022 setelah berhadapan dengan Tim Argentina. Dalam pertandingan pertama, Timnas Indonesia sendiri juga sukses meraih kemenangan tatkala berkontra dengan Tim Filipina dengan skor 2-0. Kemudian untuk pertandingan keduanya, skor meyakinkan 2-0 juga kembali diperoleh.
Tentunya berbagai kemenangan tersebut sama sekali tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kerja keras dari seluruh pihak, utamanya apresiasi sangat besar patut diberikan kepada Tim Evos selaku perwakilan dari Timnas Indonesia. Strategi yang sangat memukau dari Evos terbukti berkali-kali mampu membawa kemenangan mutlak bagi Timnas Indonesia ketika melawan negara-negara lain.

Dengan strategi yang sangat memukau tersebut, bahkan membuat Tim Argentina sama sekali tidak bisa lagi berkutik dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya, yakni Upper Bracket Final sehingga Timnas Indonesia bisa terus melaju untuk bersiap melawan Kamboja pada pertandingan ketiga.

Sejak pertandingan pada babak pertama, Timnas Indonesia memang langsung mendominasi dengan kuat. Pasalnya, pada 5 menit awal pertandingan dimulai saja, selisih poin yang dimiliki oleh Timnas Indonesia dibandingkan dengan Tim Argentina bisa dikatakan cukup jauh. Hingga pada babak pertama usai, Timnas Indonesia memperoleh kemenangan dengan poin 25-5, hal tersebut berlanjut pada babak kedua dengan kemenangan 12-6.

Hasil kemenangan dari Timnas Indonesia selama dua pertandingan beruntun ini juga tidak bisa dipungkiri berkat dukungan yang sangat deras mengalir dari seluruh supporter. Dukungan dari para penonton yang bahkan rela untuk berdatangan secara langsung ke Meusaka, Nusa Dua turut meningkatkan semangat para pemain dalam bertanding. Bagaimana antusiasme yang dimiliki oleh para pendukung ini berhasil membuat seluruh atlet esports semakin bersemangat untuk terus mencetak poin demi poin hingga membawa kemenangan.

Kemungkinan Timnas Indonesia untuk bisa memenuhi target, yakni menjadi juara umum pada ajang IESF Bali 14th WEC 2022 menjadi jauh semakin lebar. Hal tersebut setelah pertandingan kedua yang sangat lancar dilakukan dengan persembahan kemenangan dengan skor mutlak, yakni 2-0 tatkala melawan Tim Argentina, setelah sebelumnya pada pertandingan pertama melawan Filipina juga menang dengan skor yang sama.

Categories
Olahraga Opini

E-Sports Harumkan Nama Indonesia di Level Internasional

Oleh: Agung Wijayanto

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali resmi membuka kejuaraan dunia esports IESF Bali 14th World Esports Championship 2022 di Meruska, Nusa Dua, Bali, Jum’at malam (02/12/2022).

Olahraga elektronik atau eSports adalah bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif. Pemain Esports terdiri dari tim yang bermain game untuk melawan satu sama lain pada tingkat profesional untuk memenangkan sejumlah besar uang sebagai hadiah dan trofi.

IESF Bali 14th World Esports Championship 2022 akan berlangsung hingga 11 Desember 2022. Kejuaraan dunia esports tersebut dibarengi dengan Indonesia Esport Summit 2022, yang rencananya menjadi ajang tahunan PBESI bagi penggerak industry esports untuk memamerkan produk mereka, mulai dari game lokal hingga brand teknologi.

Menpora Amali mengapresiasi hasil kerja Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) mampu menyelenggarakan ajang internasional yang dihadiri oleh 105 negara dengan sekira 700 atlet.

Esports semakin dilirik oleh banyak pihak ketika hadir menjadi permainan ekshibisi di Asian Games 2018. Kala itu, Asian Games menyajikan enam judul gim, antara lain Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, StarCraft 2, PES 2018, dan LoL.

Selang setahun kemudian, IESPL (Indonesia Esports Premier League) mengadakan turnamen nasional Piala Presiden eSports 2019 di Indonesia. Turnamen ini diselenggarakan berkat kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor Staf Kepresidenan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Turnamen yang menyajikan lomba tunggal Mobile Legends ini menggunakan format kualifikasi regional untuk mencari pemain hingga pelosok Indonesia. Format seperti ini diharapkan dapat memajukan Esports Indonesia dan memberikan peluang bagi para pemain di daerah terpencil.

Pada 25-27 Agustus 2020, Kemenpora serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sedang melaksanakan Rakernas. Dalam Rakernas tersebut, esports secara resmi diakui dan ditetapkan sebagai sebuah cabang olahraga prestasi di Indonesia.

Pada acara tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia juga menyetujui PB Esports Indonesia yang saat ini dipimpin Ketua Umum Budi Gunawan yang juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Esports dibawah kepemimpinan Budi Gunawan dijadikan olahraga prestasi di Indonesia di bawah KONI.

Selama kepemimpinan Budi Gunawan, PBESI dalam waktu relatif singkat berhasil membentuk kepengurusan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini dinilai sangat luar biasa, mengingat PBESI merupakan induk olahraga termuda di bawah naungan KONI yang baru resmi berdiri pada 2020.

PBESI dibawah kepemimpinan Budi Gunawan juga berhasil menorehkan sejarah baru bagi esports nasional ketika Esports menjadi salah satu cabang olahraga ekshibisi di PON XX Papua 2021.

Melalui perhelatan nasional tersebut, PBESI mampu menghadirkan gambaran nyata potensi Esports yang besar dan luas. Esports tidak hanya terbatas pada olahraga prestasi, namun juga sportainment, sports tourism dan penguatan ekonomi digital kreatif.

Sementara pada perhelatan SEA Games 2021 di Vietnam, tim esports Indonesia berhasil meraih enam medali. Perinciannya, dua medali emas, tiga perak dan satu medali perunggu. Raihan medali tersebut disumbangkan oleh divisi PUBG Mobile (emas dan perak), Mobile Legends (perak), Free Fire (emas dan perak), dan Crossfire (perunggu).

Hal ini menambah bangga karena olahraga yang dianggap sangat baru ini telah mampu mempersembahkan medali bagi kontingen Indonesia, Dan ini patut diapresiasi karena kerja keras pengurus dan para staf telah membuahkan hasil yang sangat membanggakan negara kita.

Dengan terselenggaranya sejumlah turnamen esports, baik yang bersifat nasional dan internasional, diharapkan dapat membuat masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan dunia Esports yang sebenarnya sudah lama hadir di Indonesia.

Meskipun belum bisa dikatakan ideal bahwa esports merupakan cabang olahraga di Indonesia yang sangat menjanjikan, setidaknya esports Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup baik hingga saat ini.

Ke depan, kita sangat berharap bahwa para atlet esports mampu mengharumkan nama bangsa dan negara, dalam setiap event yang dilaksanakan di luar negeri. Kita yakin karena para atlet Esports bisa membawa pulang medali yang sudah ditargetkan oleh PBESI.

Categories
Militer Opini

Pengamat Maritim: Penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Calon Panglima TNI Pemenuhan Janji Politik Presiden Jokowi Menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit adalah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, sehingga pada 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima Tertinggi TNI telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke Pimpinan MPR. Dalam Surpres tersebut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya dan menjatuhkan pilihan kepada Calon Tunggal yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI H. Yudo Margono sebagai calon pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) yang juga Pengurus  Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI),  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M.Mar,  menyatakan langkah Presiden Jokowi mencalonkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat.

“Saya mengapresiasi positif Presiden Jokowi dalam menunjuk KSAL Laksamana Yudo sebagai Calon Tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Ini sangat tepat, karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan,” tegasnya dalam keterangan pers kepada media, Rabu (30/11/2022) di Jakarta.

Capt. Hakeng menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi Panglima TNI. “Jika merujuk pada UU TNI yang menyebutkan bahwa Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran panglima TNI berasal dari matra TNI AL. Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL,” imbuhnya.

Disamping amanah UU TNI tersebut, Capt. Hakeng menyebutkan bahwa Indonesia adalah bangsa maritim. Negara Indonesia ini terdiri dari lautan, yang ditaburi oleh pulau-pulau.

“Sebagai bangsa maritim harusnya kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari  Miangas hingga Rote. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2). Dimana 5.80 km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Dan juga, dalam kesempatan pertama Ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa kita telah terlalu lama memunggungi lautan. Jadi penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Calon Panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan disamping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya,” jelas Capt. Hakeng.

Karena itu, tambah Capt. Hakeng dengan dipilihnya Yudo Margono diharapkan TNI mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi. Serta diharapkan Panglima TNI yang baru nanti dapat ikut mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang  terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu: Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;  Tata kelola dan kelembagaan laut; Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; Budaya Bahari; dan Diplomasi Maritim.

Lanjut Capt. Hakeng saat ini yang juga patut dikaji adalah telah terjadi peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania  dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik. “Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis Kapal-Kapal dari seluruh Dunia. Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgent untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat,” ungkap Capt. Hakeng.

Persoalan lain yang juga muncul menurut pendiri dari Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) ini adalah persoalan pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan.

“Perlu diperhatikan Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu pula kedaulatan pangan menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat.  Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia Coast Guard,” pungkas Capt. Hakeng. (*)

Categories
Opini TNI

KSAL: Interkoneksi Diperlukan Dalam Menjamin Keamanan Maritim 

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, serta kesejahteraan maritim agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan ancaman yang semakin kompleks dan dinamis, diperlukan sinergitas antar stakeholder, ditopang oleh industri pertahanan nasional yang berdaya saing, serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada kemandirian industri pertahanan nasional.

Demikian kesimpulan Keynote Speech Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono pada Indo Marine Forum Tahun 2022 yang diberi judul “Mewujudkan Keselamatan, Keamanan dan Kesejahteraan Maritim” yang dilaksanakan di Junior Ballroom 1, Convention Building, Indo Defence 2022 Expo & Forum JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (3/11/2022).

Mengawali pembicaraannya, Laksamana Yudo menyampaikan penghargaan yang tinggi atas terselenggaranya forum yang membahas kebijakan pembangunan maritim yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan yang aman dan sejahtera. “Besar harapan kita semua forum ini dapat melahirkan pemikiran-pemikiran cemerlang sebagai alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam kebijakan pembangunan maritim,” harapnya.

Dikatakan, sebagai negara maritim, laut selalu dan akan selamanya menjadi urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan telah menganugerahkan karunia yang sangat besar pada bangsa ini dengan menempatkan posisi geografis Indonesia berada pada posisi strategis pertemuan dan penghubung jalur perdagangan dunia, dari barat ke timur maupun dari utara ke selatan. Empat dari sepuluh choke point dunia berada di wilayah Indonesia. “Sehingga, bisa dikatakan bahwa keberlangsungan hidup bangsa ini tidak terlepas dari bagaimana kita melihat lautan nusantara sebagai sumber kehidupan dan cara untuk bertahan hidup,” papar Kasal.

Di samping itu, lautan menjadi sarana penting bagi pemerataan kebutuhan vital masyarakat seperti akses kesehatan, pendidikan, maupun kegiatan perekonomian. Bahkan, lautan nusantara berkontribusi besar dalam pendapatan negara yang mencakup sumber daya perikanan dan pariwisata bahari serta yang berasal dari pengolahan sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalamnya. Tidak kalah penting adalah peranan kegiatan ekonomi berbasis maritim baik perdagangan, industri dan jasa maritim dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa. “Hal ini membuktikan bahwa sektor maritim memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup bangsa ini sekarang dan di masa datang,” ungkapnya.

Selanjutnya, Laksamana Yudo menegaskan bahwa dengan kontruksi sebagai negara maritim, maka sangat pantas bila dikatakan bahwa keselamatan dan keamanan maritim merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Sebagai negara dengan belasan ribuan pulau, dibutuhkan jaminan keamanan jalur distribusi ekonomi lewat laut, jaminan keamanan bernavigasi bagi setiap kapal yang melintasinya, serta jaminan atas terbukanya akses yang sama pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” tegasnya.

“Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, tentu saja dibutuhkan kekuatan pertahanan dan keamanan maritim yang memiliki kemampuan penegakan hukum, daya gentar dan manuver tinggi, serta mampu diproyeksikan ke seluruh perairan yurisdiksi nasional maupun internasional bila diperlukan,” lanjut Kasal.

Menurut Kasal, dihadapkan dengan tantangan maritim yang semakin kompleks dan bergerak cepat, pemenuhan kebutuhan alutsista membutuhkan dukungan penuh dari industri pertahanan nasional dalam menghasilkan produk yang tepat waktu, bermutu, dan berteknologi tinggi, yang tentu saja didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong pada terbentuknya kemandirian industri pertahanan nasional.

Kasal Laksamana Yudo juga menegaskan dalam menjamin keamanan maritim, interkoneksi antar elemen sangat diperlukan terutama adalah kerja sama dan kolaborasi antar stake holder keamanan maritim, juga kerja sama dan kolaborasi antara industri pertahanan, user dan pemerintah.

Kegiatan Forum ini menghadirkan narasumber Ibu Carmelita Hartoto (Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association), Bapak Kaharuddin Djenod (Direktur Utama PT. PAL) dan Bapak Bobby Rasyidin (Direktur Utama PT. Len), serta didukung moderator Janet Dyah Ekawati Gibson (Praktisi Bidang Pertahanan dan Keamanan Srikandi Adhirajasa Nayyotama).(disp)

Categories
Megapolitan Opini

Maritim Indonesia, Emas Biru yang belum Dimaksimalkan Potensinya

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia dengan luas lautnya yang mencapai 5,8 juta Kilometer dan panjang pantainya yang merupakan nomor dua terpanjang di dunia, yakni mencapai lebih dari 97.000 Kilometer. Luasnya wilayah maritim Indonesia memang belum sepenuhnya dapat tertangani secara optimal, karena adanya keterbatasan Pemodalan serta Keterbatasan Sumber Daya Manusia Indonesia yang memberikan perhatiannya kepada dunia Maritim.

Namun demikian bukan berarti Indonesia tidak bisa menjadi poros maritim dunia seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode kepemimpinannya, demikian diungkapkan Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) kepada media pada ( 20/10/2022) di Jakarta.

Dengan fokus pada kata maritim saja menurut Capt. Hakeng yang mengutip pendapat dari Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto saat menjadi narasumber di Seminar PPRA Angkatan Ke – 64 Tahun 2022 LEMHANNAS RI pada 11 Oktober 2022 lalu yang bertemakan ‘Kolaborasi/Kepemimpinan G20 : Konektivitas dan Rantai Pasokan Global’, maka kita menjadi realistis dalam memperjuangkan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia, dimana dijelaskan bahwa Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia melalui sumber daya protein ikan atau yang diistilahkan Gubernur Lemhannas sebagai protein biru (blue protein).

Pernyataan dari Gubernur Lemhannas itu menurut Capt. Hakeng sudah sangat tepat. Sebab, “Indonesia memiliki sebelas wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang meliputi antara lain perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Ini seperti memiliki Emas Biru yang mahal harganya tapi sayang belum dikembangkan secara maksimal,” katanya.

Untuk saat ini lanjut Capt. Hakeng, Indonesia berada dalam posisi keempat di dunia sebagai negara produsen ikan. “Indonesia dapat berada di posisi ketiga atau bahkan nomor satu dunia sebagai produsen ikan jika WPPNRI itu digarap secara serius dan berkesinambungan,” tegasnya.

Memang, lanjut Capt. Hakeng, untuk dapat mengoptimalkan kawasan WPPNRI tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, baik ditingkat pusat maupun di daerah guna bisa mewujudkannya. “Bukan hanya hasil tangkapan yang melimpah tapi juga dibutuhkan pelabuhan terpadu untuk perikanan tangkap. Di pelabuhan perlu juga dibangun pabrik pengolahan ikan, sehingga hasil ikan dapat langsung diolah. Dibutuhkan juga Gudang-gudang penyimpanan Ikan ber-pendingin (Cold Storage) untuk menjaga kesegaran ikan sebelum sampai ke konsumen serta untuk memperkecil biaya pengiriman hasil laut tersebut,” jelas Capt. Hakeng.

Hal lain yang menjadi perhatian Capt. Hakeng adalah agar pemerintah mau mengadakan kapal-kapal penampung atau kapal pengumpul ikan yang berdimensi lebih besar (Feeder ships to ships) di tengah laut. Kapal penampung atau pengumpul ikan ini nantinya juga bisa menyediakan bahan bakar, kebutuhan pokok, fasilitas pendinginan dan kebutuhan air tawar secara regular bagi kapal-kapal nelayan yang dilayaninya. Sehingga kapal dapat difungsikan sebagai kapal penampungan hasil tangkapan bagi para nelayan di titik–titik kapal nelayan atau kapal ikan tersebut biasa beroperasi di WPPNRI dan kapal-kapal nelayan tidak perlu lagi pulang pergi hanya untuk mengisi bahan bakar di darat.

Indonesia memang kaya akan sumber ikan lautnya. Namun berdasarkan parameter, laut sebagai sumber pangan dalam rentang penilaian 0 sampai 100, nilai dari parameter laut Indonesia teramat rendah, hanya 34. Pengelolaan pangan perikanan di tanah air masih dinilai jauh dari praktik berkelanjutan.
“Dari parameter itu artinya konsumsi ikan laut masyarakat Indonesia masih rendah,” ujar dia.

Konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih dikatakan rendah menurut Capt. Hakeng bisa jadi karena ada beberapa hal. “Pertama, paradigma berpikir kita masih kontinental atau masih memiliki pola pikir Indonesia ini negara agraris. Kedua, sudah berlangsung lama sektor perikanan dimasukkan ke dalam sektor pertanian sehingga kurang mendapatkan perhatian dimana fokus lebih diberikan bagi sektor pertanian yang ada di daratan. Ketiga, sektor perikanan dimasukan ke kategori pangan. Sementara kebanyakan masyarakat kita dominan memahami pangan itu adalah beras serta bahan makanan karbohidrat lainnya yang ada di darat serta daging hewan ternak. Untuk ikan dan sumber pangan laut lainnya baru belakangan ini dapat perhatian,” ungkap Capt. Hakeng.

Oleh sebab itu, sudah saatnya Indonesia fokus kembali ke maritim. “Saya mengusulkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan lautan, tentu tak berlebihan bila memposisikan laut menjadi pusat pemecahan dari berbagai persoalan bangsa Indonesia seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran hingga pada persoalan kelaparan,” katanya.

Persoalan kesehatan atau kebersihan laut atau ocean health juga harus jadi fokus perhatian. Untuk parameter kebersihan perairan laut Indonesia berada pada skor 58. “Ini mengindikasikan lautan masih dianggap sebagai tempat pembuangan sampah raksasa oleh sebagian besar masyarakat. Laut dipakai untuk menampung berbagai bahan pencemar yang membahayakan kualitas hidup warga dan ekosistem laut beserta isinya. Ubah segera paradigma ini, kita menuju Ekonomi Biru, dimana kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia bisa dicapai dan ditopang dengan memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian Maritim kita. Dan hal tersebut hanya bisa dicapai dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Alam Maritim serta Sumber Daya Manusia Maritim yang kita miliki,” katanya.

“Dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi samudera kita. Banyak sekali potensi yang bisa kita dapatkan dari potensi ekonomi maritim ke depan,” pungkasnya. (**)

Categories
BP2MI Opini Ragam

Pemuda Katolik Dorong Penambahan Anggaran untuk BP2MI

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2021.

Prestasi ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma.

“Predikat WTP ini merupakan bukti bahwa selama ini BP2MI bekerja serius menyelesaikan berbagai persoalan yang sangat kompleks terkait pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ujar Gusma, Kamis (22/9/2022).

“Kiprah dan langkah-langkah yang diambil BP2MI, kami sudah melihat secara langsung bagaimana bentuk perlakuan sebuah Lembaga negara kepada Pekerja Migran yang notabene merupakan pahlawan Devisa,” imbuhnya.

Namun yang disayangkan menurut Gusma anggaran tahunan BP2MI selama ini kecil, jika dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawab BP2MI menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, apalagi dalam memerangi sindikasi PMI Ilegal yang sangat massive.

Sehingga lanjut Gusma Pemuda Katolik mendorong agar BP2MI mendapatkan penambahan anggaran, mengingat anggaran tahun 2021 hanya 316 Milyar, tahun 2022 hanya 304 milyar dan rata-rata BP2MI memperoleh anggaran sekitar 300 milyar per tahunnya.(*)