Tag: BBM Subsidi

Categories
Ekonomi Hukum Kriminalitas Polhukam

Sepanjang 2022 BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,4 Juta Liter

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 2022 berhasil mengungkapkan kasus dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi dan telah mengamankan BBM Subsidi sebanyak 1.422.263 liter, yang didominasi BBM Solar Subsidi.

“Banyaknya kasus yang diungkap tidak terlepas dari faktor -faktor yang mempengaruhi yaitu sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM Solar subsidi yang belum optimal, disparitas harga solar industri dan solar subsidi yang cukup besar, permintaan pasar (demand) untuk Solar yang dipergunakan bagi Pelabuhan perikanan, industri dan pertambangan yang jumlahnya sangat besar dan tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dan solar industri, perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait dengan penyalahgunaan BBM (Penerapan sanksi administrasi),” jelas Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam dalam konferensi pers Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Tahun 2022 Kerjasama Antara BPH Migas dengan Polri, di Jakarta, Selasa (3/1/2022).

Lebih lanjut Erika menjelaskan beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama Polri sepanjang Tahun 2022 antara lain sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara BPH Migas dengan Polri di beberapa kota seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.

Penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi terbanyak Sumsel 114,8 ton, Jawa Barat 22 ton, Jambi 700 liter dan Jawa Tengah 40 ton

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menegaskan peran masyarakat sangat penting untuk memberikan informasi apabila terdapat penyimpangan penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).

“Sekarang ini tidak ada yang bisa lepas dari media. Media sosial sudah luar biasa kekuatannya. Saya rasa kekuatan yang luar biasa kekuatan media. Oleh karena itu, kami mohon, kalau ada yang seperti itu (penyimpangan bbm) di media kan saja. Pasti akan kita tindaklanjuti,” tutur Agus Andrianto.

Dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi, beberapa modus operandi yang sering ditemukan yakni di SPBU dengan cara helikopter (pembelian berulang)/tangki modifikasi. Selain itu penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian JBT dari instansi terkait. Ada pula keterlibatan oknum operator SPBU, dan lainnya.

“Kami kembali mengingatkan akan sanksi pidana pada penyalahgunaan BBM subsidi yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” tukasnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

BLT BBM Ringankan dan Lindungi Rakyat dari Gejolak Kenaikan Harga Global

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM dialokasikan sebesar Rp 24,17 triliun, yang terdiri atas dua jenis.

“Pertama, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 yang akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Kedua, BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 keluarga penerima manfaat sebesar Rp 150.000 per bulan, diberikan sebanyak empat bulan,” ungkap Sri Mulyani.

Menkeu berharap bantuan sosial ini akan membantu meringankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga global, sehingga angka kemiskinan Indonesia tetap dapat kita upayakan menurun.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada 3 September 2022 lalu, agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan bahwa hingga 16 September 2022, PT Pos Indonesia telah menyalurkan BLT BBM kepada 12.701.985 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 482 kabupaten dan kota.

Risma mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan seluruh data penerima manfaat BLT BBM kepada PT Pos Indonesia. Namun, terdapat beberapa daerah, terutama di daerah pegunungan seperti di Papua dan Papua Barat, yang datanya belum lengkap.

“Untuk itu, Kemensos akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman sekaligus penyaluran, khususnya di daerah yang sulit akses,” tutur Risma.

Mensos juga menyampaikan Kemensos telah menerima anggaran tambahan sebesar lebih dari Rp 400 miliar dari Kemenkeu yang akan digunakan sebagai bantuan sosial yatim piatu dengan target 946.863 penerima.

“Itu akan dipergunakan untuk di bulan Desember, kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak Rp200 ribu per bulan,” kata Mensos Risma.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Dr. Emrus Sihombing berpendapat kebijakan bantalan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak dari kenaikan BBM bersubsidi.

“Sangat tepat pemerintah mengeluarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini mampu mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar di seluruh tanah air.(*)

Categories
Ekonomi Ragam

Warga Daerah 3T Apresiasi Pemberian BLT BBM oleh Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Pos Indonesia (Persero) terus berupaya untuk menuntaskan penyaluran BLT BBM hingga ke daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan). Para penerima bantuan juga sangat bersyukur dan menaruh apresiasi terhadap pemerintah karena menerima BLT BBM dan bansos sembako.

Executive General Manager Pos Batam, Elan, menyebutkan bahwa penyaluran BLT BBM di Kota Batam telah mencapai 95 persen, atau telah disalurkan kepada 29.059 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pihaknya, lanjut Elan, melakukan strategi percepatan dan memudahkan KPM menerima bantuan BLT BBM dimana dengan tim yang terdiri dari 20 petugas Pos berupaya maksimal melayani 10-12 pulau di tiga wilayah kecamatan dengan menggunakan transportasi air. Disisi lain, penyaluran di wilayah terdepan harus memiliki strategi khusus karena kerap terkendala sinyal.

“Kepulauan memiliki karakteristik yang harus kita khususkan pelayanan kepada KPM. Kami melakukan strategi percepatan dan memudahkan KPM menerima bantuan BLT BBM,” jelas Elan kepada media, Minggu (25/9/2022) kemarin.

Elan berharap, kerja sama dan koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemkot Batam, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan setempat, dan aparatur keamanan TNI/Polri dapat terus terjalin untuk kemudahan dalam menyalurkan bantuan kepada penerima.

Salah satu warga di Pulau Kasu, Kota Batam Rusmiana, sangat Bahagia karena tidak mengalami kesulitan saat menerima bantuan.

Uang bantuan ini, kata Rusmiana, akan dipakai untuk kebutuhan rumah dan anak sekolah. Sebelumnya, dirinya harus pergi ke kecamatan sedangkan sekarang petugas Pos datang ke pulau.

“Kalau sekarang petugas Pos datang ke pulau. Kita tinggal datang, dan antre. Alhamdulillah uangnya diterima utuh,” ungkap Rusmiana.

Sementara itu, di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, penyaluran BLT BBM untuk KPM dilaksanakan oleh Kantor Pos Wates selama 2 hari, yakni tanggal 21 s/d 22 September 2022.

Tim Monitoring Kapanewon Wates yang dipimpin oleh Kepala Jawatan Sosial, Fajar Pramukti SE MM mengatakan, masyarakat antusias datang ke Kantor Pos Wates untuk menerima BLT BBM senilai Rp. 300.000,- untuk 2 bulan, September dan Oktober 2022. KPM yang datang mengambil BLT BBM hanya perlu menyertakan Undangan, KTP KK asli dan fotocopy serta wajib mentaati protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga memberikan edukasi kepada KPM agar BLT yang telah diterima dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari, bukan untuk kebutuhan konsumtif lainnya bahkan yang dilarang seperti minuman keras dan judi.

Terkait penyaluran BLT BBM ini, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia, Tonggo Marbun mengungkapkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos menjadi panduan PT Pos dalam menyalurkan BLT BBM sehingga dapat dipastikan penyalurannya Tepat Sasaran.

Sebelumnya, di Papua, Menteri Sosial Tri Rismaharini menggandeng para kepala suku hingga tokoh agama dalam proses penyaluran BLT BBM, untuk mempermudah KPM yang memiliki kendala untuk datang langsung ke Kantor Pos.

“Di pegunungan seperti di Papua, kami akan siapkan khusus, kami sudah sepakat dengan PT Pos kami akan siapkan, kami akan kerjasama dengan kepala suku adat, kemudian dengan pemda dan tokoh agama untuk membagi salurkan di sana dengan melakukan penerbangan khusus ke sana, itu sudah kami janjikan,” tutur Risma, panggilan akrab Menteri Rismaharini, saat konferensi pers.

Risma juga menerangkan, untuk penyandang disabilitas maupun warga yang sedang dalam kondisi sakit tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pos.

Sedangkan untuk penerima manfaat yang memang belum menerima BLT bisa langsung melaporkan ke berbagai saluran yang disiapkan. Mulai dari command center hingga situs Usul Sanggah.

Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran BLT BBM, jika dibandingkan dengan BLT Covid-19 lalu.

Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.

“Pemerintah berusaha keras memastikan memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan,” ujarnya kepada awak media, Minggu (25/9) lalu.

Categories
Ekonomi Polhukam

Pentingnya Mencegah Politisasi Isu Penyesuaian Harga BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Politisi Fahri Hamzah memandang pemerintah perlu untuk lebih memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian yang sedang dialami Indonesia saat ini.

Fahri juga menilai pentingnya peran para ekonom untuk aktif memberikan informasi ke publik, mengenai kondisi perekonomian global dan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah.

“Memang kita punya masalah karena kita kekurangan ekonom sebagai juru bicara kepada masyarakat dan banyak ekonom kita sulit untuk menemukan media untuk berkomunikasi,” pungkasnya.

Selain itu, ia melihat bahwa minimya sosialisasi ke publik terkait peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi kerap kali dimanfaatkan para politisi untuk melawan pemerintah. Sehingga para politisi mengeksploitir kekurangan ruang komunikasi tersebut.

“Sehingga sebenarnya khotbah melawan pemerintah ketika menaikan harga BBM atau khotbah pemerintah dalam menyelamatkan APBN selalu dilawan dan selalu itu-itu saja topiknya oleh mereka yang tidak berkuasa, padahal ketika mereka berkuasa, melakukan hal yang sama dan mengalami hal yang sama,” tandasnya.

Selain itu, Fahri juga memandang bahwa dengan situasi global saat ini pemerintah sebetulnya dapat menemukan berbagai formulasi baru untuk mendukung perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.

“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu Pengamat Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara akibat tekanan ekonomi global.

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM mampu menghadirkan keadilan karena subsidi BBM dialihkan ke bantalan sosial agar manfaat subsidi dapat tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak.

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” ungkapnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

BLT BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah Pada Rakyat Secara Optimal

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas, Ph.D menilai pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah meningkatkan kualitas penyaluran BLT BBM yang jauh lebih baik dibandingkan BLT Covid lalu.

“Pemerintah berusaha keras memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu di kerahkan oleh pemerintah. Saya kira ini ada keberpihakan pemerintah pada rakyat yang membutuhkan”, ujarnya kepada awak media, Sabtu (24/9/2022).

Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah kenaikan BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan.

Ia berharap masyarakat dapat memberikan dukungan pada pemerintah yang sudah berupaya keras dalam mengatasi masalah saat ini.

“Pak Jokowi sekarang menyarankan dan memerintahkan aparaturnya untuk memastikan semua program ini berjalan secara mudah diakses, cepat proses deliverynya, dan tepat sasaran. Itu untuk memastikan layanan pemerintah betul-betul berjalan dengan baik”, pungkasnya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Arsjad Rasjid mengungkapkan BLT sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan untuk menjaga daya beli ditengah kenaikan harga BBM.

“Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, dari sudut dunia usaha, kenaikan harga BBM pasti akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor. Sehingga BLT akan berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Produktivitas perusahaan terancam mengalami penurunan, sementara tingkat upah mendesak untuk dinaikkan. Oleh sebab itu, bantuan sosial berupa BLT, BPNT, PKH dan insentif pada UMKM agar dapat memperkecil efek pada penurunan daya beli masyarakat,” ungkapnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Pemberian BLT Upaya Menjaga Daya Beli Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Pengalihan subsidi BBM ke BLT merupakan langkah yang adil bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, subsidi BBM selama ini hampir 70 persen tidak tepat sasaran dan ini membuat APBN tidak sehat akibat membengkaknya anggaran subsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mengatakan kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa menjadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat hingga inflasi tetap terjaga.

Menurut Lamhot, pihaknya menyadari betul jika ada kenaikan harga BBM maka akan berpengaruh pada inflasi karena daya beli masyarakat menurun, namun kekhawatiran tersebut kemudian diatasi oleh pemerintah lewat pengalihan subsidi dalam bentuk bantuan sosial dan BLT, hingga kebijakan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat dan Indonesia terhindar dari inflasi.

“Mau tidak mau karena setiap kenaikan 10% BBM itu akan ada inflasi 0,5%, yang konsekuensinya adalah daya beli menurun. Maka ini jangka pendeknya ya pemerintah memberikan bantuan sosial supaya mereka punya kemampuan untuk daya belinya, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi kita tetap terjaga,” ucap Lamhot, sesuai rilis yang diterima, di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Senada dengan Lamhot, Pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof Imron Cotan menyampaikan bahwa skema single identity number memang bisa menjadi salah satu solusi mengenai penyaluran bantalan sosial.

“Bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Salah satunya bisa menggunakan Single Identity Number. Begitu ada penyelewengan maka akan segera terdeteksi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat secara tepat,” jelasnya.

Sejatinya, kebijakan penyesuaian harga BBM disertai dengan penyaluran bantalan sosial oleh pemerintah menurutnya memang merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar programnya benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” kata Prof Imron Cotan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.

“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara Pengamat kebijakan publik, Iwan Bento Wijaya, mengatakan penyesuaian harga BBM harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). EBT akan menjadi solusi jangka panjang yang tepat bagi Indonesia. Baik untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim maupun sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dari luar.

“Indonesia harus mempersiapkan hilirisasi dan huluisasi energi. Alokasi subsidi BBM saat ini sebaiknya dialihkan kepada sektor energi yang produktif,” kata Iwan.

Dia sepakat bansos yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM.

“Kebijakan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai patut kita dukung. Selain itu harus dijaga ketersediaan bahan pangan di pasar untuk menahan laju angka inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat,” terangnya.(*)

Categories
Uncategorized

Pengamat: Penyesuaian Harga BBM Tak Akan Picu Resesi di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Setelah pemerintah secara resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sejumlah pengamat menilai bahwa kebijakan tersebut sangat wajar dan sama sekali tidak akan menimbulkan resesi pada perekonomian Indonesia.

Pengamat isu-isu strategis, Prof. Imron Cotan menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat wajar dan masuk akal. Pasalnya, keputusan tersebut diambil guna menyesuaikan dengan kondisi geopolitik global yang masih tak kunjung stabil, lantaran konflik Rusia dan Ukraina yang belum berakhir.

Karena ada gejolak geopolitik itu, tentu berdampak juga pada rantai pasok dunia terutama energi. Maka dari itu, dengan seluruh ketidakstabilan yang terjadi, Prof. Imron Cotan menilai bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah menjadi beralasan kuat.

“Penyesuaian harga BBM wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” katanya, Jum’at (23/9/2022).

Selain itu, upaya pemerintah dengan menyesuaikan harga BBM juga dilakukan agar bisa mempertahankan kekuatan APBN yang sudah jebol akibat subsidi BBM yang selama ini sangat banyak terbuang.

Namun, untuk mempertahankan kekuatan fiskal nasional dan menjaga daya beli masyarakat, serta agar inflasi tidak terlalu tinggi melonjak, pemerintah pun mengimbanginya dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat.

Mengenai hal tersebut, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki potensi sampai terjerumus ke fase resesi.

Menurutnya, dengan kondisi geopolitik yang masih panas, inflasi akan tetap terjadi karena harga-harga akan meningkat, tapi Indonesia tidak akan terlalu terjerumus sampai ke tahap resesi.

“Geopolitik ketidakpastian akan meningkat sehingga harga-harga dan dorongan inflasi akan makin tinggi dalam enam bulan kedepan, trennya meningkat,“ jelas Berly.

Pria yang juga menjabat sebagai Dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI tersebut mengimbau supaya pemerintah tetap mampu menjaga stabilnya harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, jika memang inflasi masih terus terjadi, menurutnya Bank Indonesia (BI) harus menaikkan suku bunga acuan.

“Karena kalau inflasi tinggi, nilai rupiah secara riil turun, kalau selisih terlalu jauh dengan Dollar atau Euro, capital outflow Rupiah bakal melemah, BI akan terpaksa untuk menaikkan suku bunga,” jelas Berly.

Bukan hanya itu, cara lain yang bisa tetap mempertahankan kekuatan ekonomi Indonesia menurutnya adalah dengan terus menjaga aktivitas ekspornya.

“Kita lihat tahun ini, sumber pertumbuhan yang besar adalah ekspor, jadi kalau daya beli barat berkurang, maka ekspor berkurang dan pertumbuhan kita bisa terpengaruh,“ ungkap Berly.(*)

Categories
Ekonomi Ragam

Pengamat: BLT Merupakan Itikad Baik Pemerintah Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai langkah Pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak dari kenaikan BBM.

Agus menilai, selama ini banyak masyarakat mampu justru menikmati BBM bersubsidi yang sebetulnya ditujukan untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu pengalihan subsidi BBM ke BLT diharapkan dapat tepat sasaran agar efektif.

“Keputusan tersebut sudah tepat asalkan data pemerintah soal masyarakat miskin penerima bansos sesuai sasaran,” kata Agus, Selasa (20/9/2022).

Senada dengan hal tersebut, Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) , Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga mereka yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.

”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.

Di tempat terpisah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Dwini Handayani angkat bicara soal perlunya bantalan sosial yang dilakukan pemerintah.

Dirinya menilai, bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lantaran untuk memenuhi kebutuhan dan daya beli.

“Bantalan sosial menurut saya diperlukan, untuk memastikan penduduk yang terdampak ini dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Dwini Handayani di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dwini juga mengapresiasi BLT yang diberikan kepada masyarakat. “Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai bentuk tegas pemerintah untuk memastikan hidup masyarakat khususnya yang terdampak tetap memiliki daya beli lebih baik serta wujud keadilan dari pengalihan subsidi,” katanya.

Dwini juga mengharapkan kepada pemerintah agar selalu udpate data terkait penerima BLT.

“Yang pastinya, tentu perlu terus ada update data agar dapat meminimal eksklusion dan inclusion error., sehingga yang menerima tepat sesuai kriteria dan diharapkan juga dipastikan bahwa bantalan sosial ini digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar dan bukan untuk kebutuhan yang tidak diperlukan,” tutup Dwini.(**)

Categories
Ekonomi Polhukam

Tokoh Agama Mengamini Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Demi Kemaslahatan Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Dukungan datang dari para tokoh agama terkait kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Mereka melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk keadilan subsidi kepada masyarakat.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan penyesuaian harga BBM sebagai bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

“Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari Pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah, ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” katanya.

Dalam keterangan Yaqut, Presiden Jokowi menegaskan kepada dirinya bahwa perubahan harga BBM ialah ikhtiar pemerintah guna menempatkan subsidi kepada masyarakat kalangan bawah.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Jami’yyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi setelah mencermati perkembangan situasi di masyarakat pasca kebijakan tersebut.

“DPP JATMI berprasangka baik terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tidak punya niat buruk apalagi jahat untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).

DPP JATMI menyatakan dapat memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi kemaslahatan dan penyelamatan APBN.

Bukan hanya itu, DPP JATMI juga meminta kepada pemerintah agar memastikan BLT jatuh ditangan yang benar.

“DPP JATMI meminta kepada pemerintah supaya memastikan dan menjamin program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan dan berkeadilan,” tulisnya.

DPP JATMI berharap agar masyarakat memahami dan mengerti atas kondisi saat ini dengan sikap legowo dan menghadapi kehidupan sehari hari dengan penuh rasa optimisme, tidak skeptis dan selalu berusaha untuk ikhtiar.

DPP JATMI juga menghimbau masyarakat untuk tawakal dan percaya bahwa Allah SWT senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi bersama.

Dukungan juga datang dari tokoh agama Sumatra Barat, Buya Bagindo M. Leter. Dirinya mendukung rencana penyesuaian harga BBM yang telah diambil oleh pemerintah. Ia menilai hal itu untuk menekan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi.

Dengan langkah penyesuaian harga BBM subsidi ini, ia berharap dapat mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.

“Harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, sehingga membuat beban keuangan negara sangat berat terkait dengan beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha,” ujarnya.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Nadhlatul Ulama Mendukung Upaya Pemerintah Melindungi Masyarakat Rentan dengan Mengalihkan Subsidi BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Fahrur Rozi memandang penyesuaian harga BBM sebagai opsi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat ekonomi kecil.

Pasalnya, Gus Fahrur menyoroti bahwa selama ini justru masyarakat ekonomi menengah ke atas yang masih menikmati subsidi dimana sebetulnya ditujukan bagi masyarakat kecil.

Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintah terkait BBM justru membentuk jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat ekonomi rentan.

Gus Fahrur juga melihat bahwa pemerintah sudah memikirkan berbagai opsi dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat.

“Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil,” ungkap Gus Fahrur, Rabu (14/9/2022).

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Dia justru menyebut penyesuaian harga BBM merupakan “bentuk keadilan subsidi untuk rakyat”.

Ia pun tidak mengindahkan bahwa situasi ini memang sulit apalagi pasca pandemi dan saat ini masuk dalam situasi global yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia yang tinggi.

Namun Yaqut menilai pemerintah telah memilih opsi terbaik untuk menempatkan subsidi pada masyarakat bawah.

“Kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat,” tegasnya.

Hal serupa juga diaminkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia menilai bahwa penyesuaian harga BBM adalah keputusan sulit yang harus diambil dalam menghadapi situasi sulit saat ini.

Namun menurutnya bila tidak dilakukan justru negara akan semakin sulit. Sehingga menjadi hal yang wajar pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, untuk kepentingan masyarakat.

“Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Namun, kami memaklumi kenapa Pemerintah menaikkan BBM,” pungkasnya.(*)