Tag: Kabinet Kerja

Categories
Polhukam

Prediksi Kabinet Kerja Jilid II dengan Masuknya Gerindra

Koran Jurnal, Jakarta – Isu Gerindra bergabung ke koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin kian santer terdengar. Selain menawarkan konsep, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kini disebut mengajukan penawaran 3 jatah kursi menteri di kabinet periode kedua Jokowi.

Seperti dikutip dari detik news beberapa waktu lalu, Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra sudah menyampaikan gagasan kepada pemerintah, tetapi gagasan tersebut masih dibicarakan. Jika gagasan itu diterima, maka Gerindra akan berada di dalam pemerintahan.

“Kalau diterima ya kita masuk, kalau belum bisa diterima ya kemungkinan kita memperkuat pemerintahan dari luar. Memperkuat di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran,” ungkap Dasco kepada wartawan, Jum’at (04/10/2019).

Apabila hal tersebut terwujud, maka Pemerintahan Jokowi dalam periode selanjutnya kedepan diperkirakan akan berjalan dengan lancar dan stabil, mengingat hampir seluruh Partai Politik telah bergabung dalam Pemerintahan.

Selain itu, perkiraan susunan Kabinet Kerja Jilid II juga dapat dilihat berdasarkan isu yang sudah berkembang jauh melalui broadcast yang tersebar di jejaring whatsapp dan media sosial lainnya, dapat diperkirakan susunan Kabinet Kerja Jilid II Pemerintahan Jokowi adalah sebagai berikut :

Berikut Komposisi Kabinet Kerja 2019-2024

Presiden RI: Ir. H. Joko Widodo
Wakil Presiden RI : Prof. Dr (HC) KH. Ma’ruf Amin

MENTERI KOORDINATOR
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Moeldoko
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sri Mulyani
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Retno Marsudi

MENTERI
1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Arief Budimanta
3. Menteri Dalam Negeri: Budi Gunawan
4. Menteri Luar Negeri : Mahendra Siregar
Wakil Menlu: Rizal Sukma
5. Menteri Pertahanan: Olly Dondokambey
6. Menteri Hukum & HAM: Mahfud MD
7. Menteri Komunikasi & Informatika: Wahyu Sakti Trenggono
8. Menteri PAN & Reformasi Birokrasi: Gede Narayana
9. Menteri Keuangan: Chatib Basri
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Erick Thohir
11. Menteri Pertanian: Kadir Karding
12. Menteri Koperasi & UKM: Amran Sulaiman
13. Menteri Perindustrian & Perdagangan: Sandiaga Uno
14. Menteri Digital & Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf
15. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
16.Menteri PU & Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Agraria, & Tata Ruang: Sofyan Djalil
18. Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan : Doni Monardo
19. Menteri Agama: Nasarudin Umar
20. Menteri Kesehatan: Terawan
21. Menteri Sosial: Agus Gumiwang Kartasasmita
22. Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: Tsamara Amani
23. Menteri Pendidikan Dasar & Menengah: Abdul Mu’ti
24. Menteri Pariwisata & Kebudayaan: Fadli Zon
25. Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Tehnologi : Philips J. Vermonte
Wakil Menteri : Billy Mambrasar
26.Menteri Pemuda dan Olah Raga : Agus Harimurti Yudhoyono
27. Menteri Desa & PDT: Djarot Saiful Hidayat
28.Menteri Transportasi: Budi Karya Sumadi
29. Menteri Kelautan & Perikanan: Marsetio
30.Menteri Energi & Sumber daya Mineral: Jonny Plate

PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Jaksa Agung: Ferri Wibisono
2. Panglima TNI: Andhika Perkasa
3. Kapolri: Tito Karnavian
4. Sekretaris Kabinet: Hadi Tjahjanto
5. Kepala Badan Intelijen Negara: Joni Supriyanto
6. Kepala Staf Kepresidenan: Pramono Anung Wibowo

EMPAT JABATAN BARU
1. Kepala Pusat Legislasi Nasional: Widodo Eka Cahyana
2. Kepala Lembaga Ekonomi & Keuangan Syariah: Erani Yustika
3. Kepala Badan Manajemen Talenta: Eriko Sotarduga
4. Kepala Badan Otorita Pemindahan Ibukota: Bambang Brodjonegoro.(rls/red)

Categories
Polhukam Politik

Selain Desak Amandemen UUD 1945, RIB dan Forum OKP Nasional Juga Usulkan Jatah Menteri untuk PDI-P dan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.

“Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera diamandemen,  ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara,” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dalam konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (16/08/2019) malam.

Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit. Ia menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, dan bukan hanya mengembalikan GBHN saja.

“Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang,  biaya yang mencapai 25 triliun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut,” lugas Postdam.

“Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/perwakilan, bukan langsung,” terang mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Postdam pun menyakini, bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri dan pendahulu bangsa saat itu, sudah tepat dan sangat mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

“Para pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili representatif seluruh rakyat,” tegas mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Dalam kesempatan sama, Potsdam Hutasoit juga meminta Pak (Presiden RI) Jokowi untuk memberikan porsi (kursi) Menteri terbanyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hal ini wajar sebab PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up,” ujar Potsdam.

“8 kursi wajarlah untuk PDI Perjuangan dan 5 kursi untuk Golkar,” ujar Anggota DPR RI 2 periode (1999-2009) ini.

Hadir dalam konferensi pers, para ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB,  diantaranya Elly Hariyanto Sinaga (Ketua RIB Sumut), Faridah dari Himpasu, Henny Handayani (Ketum Garda JKW2) serta beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan fungsionaris KNPI sebanyak 20 anggota.

“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi,  Pimpinan MPR,  Pimpinan DPR RI dan lain-lain,” tutup Lisman.(red)

Categories
Polhukam

Soal Usulan Nama Calon Menteri, Haidar Alwi: Jokowi Tau Persis Siapa dan Apa yang Dibutuhkan

Koran Jurnal, Jakarta – Gabungan lintas organisasi relawan yang berisi para aktifis melakukan diskusi terbuka bertema “Komposisi Kabinet Kerja Ideal Menuju Indonesia Unggul”, di Apollo Cafe Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (03/08/2019).

Penyelenggaraan diskusi tersebut kolaborasi antara Gerakan Relawan Untuk Demokrasi (Garuda) bersama Forum Relawan Demokrasi (Foreder) dan Aliansi Relawan Jokowi (ARJ).

Hadir sebagai pembicara, tokoh gerakan anti radikalisme dan intoleransi, Haidar Alwi, aktivis Prodem, Bursah Zarnubi, dan praktisi geologi dan tambang, Alimin Ginting, serta Direktur Central Budget Analysis, Ucok Skydafi, dan Yulianto Widirahardjo sebagai moderator.

Dalam kesempatan itu, Haidar Alwi mengatakan, kabinet saat ini adalah kabinet presidensial.

“Presiden berhak penuh memilih pendampingnya (menteri, red) berdasarkan kebutuhan yang diinginkan oleh orang nomor satu itu (presiden),” ujarnya.

Karena, kata Haidar, sebagai Presiden yang telah memimpin dalam periode sebelumnya, dirinya meyakini bahwa Jokowi memahami apa yang dibutuhkan.

“Sudah pernah memerintah 5 tahun, tentunya Pak Jokowi tahu persis siapa yang terbaik dan siapa yang baik, karena Pak Jokowi tidak punya beban,” jelas Haidar.

Sementara itu, aktivis Prodem, Bursah Zarnubi menilai, sebagai Presiden, Jokowi terlalu royal. Sehingga setiap elemen dianjurkan ikut berpartisipasi (usulkan calon menteri), namun tidak boleh memaksakan kehendak.

“Saya pikir memang ini fase setiap kelompok perlu ikut berpartisipasi memberikan masukan,” imbuhnya.

“Kita berharap kabinet jokowi ini kabinet yang responsif,” tambah Haidar.

Bursah mengharapkan, portofolio kabinet Jokowi nanti harus diisi orang yang memiliki komitmen.

“Kita bisa usulkan di kabinet kerja ini menjadi lebih baik karena Pak Jokowi tidak punya beban,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Jokowi mempersilahkan kepada para pendukungnya untuk menyodorkan nama-nama calon menteri yang sesuai dengan kemampuan.(red)