Relawan Indonesia Bersatu Archives

Koran Jurnal, Jakarta – Kordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) meminta Presiden Jokowi segera turun ke Papua dan Papua Barat. Guna meredakan situasi kericuhan yang terjadi di Papua serta Papua Barat.

Hal ini dikatakan Kordinator Nasional (Kornas) Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan, di Jakarta, Selasa (20/08/2019).

Menurut Lisman Hasibuan, insiden yang terjadi di Malang terhadap Mahasiswa Papua dinilai telah melukai rasa keadilan dan kesamaan dalam ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Lebih lanjut, sebagai Putra Batak yang dibesarkan di Papua ini juga menilai perkataan yang tidak pantas dan menyerang asrama mahasiswa dengan persenjataan lengkap dan dengan gas air mata sangat tidak mendasar disebut sebagai evakuasi atau mengamankan.

“Orang Papua yang selama ini belajar ditanah Jawa karena orang Papua itu sangat ingin belajar dan berjuang untuk pendidikan yang lebih baik guna meningkatkan infrastruktur ekonomi untuk wilayah Papua khususnya,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.

Untuk itu, Lisman mengharapkan Presiden Jokowi bisa turun ke Papua dan Papua Barat dan segera menemui masyarakat Papua untuk meredakan masalah ini. Ia juga meminta Presiden Jokowi memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan terkait SOP Polri terhadap Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

“Bila terbukti ada kesalahan penanganan, tentunya harus segera di tangkap dan dicopot. bila terbukti,” tegas Ketua Relawan DJM.

Hal serupa juga disampaikan Daniel Ketua Umum Relawan Lingkaran Satu, yang meminta agar Presiden Jokowi segera melakukan langkah yang lebih bersifat emosional dengan lebih mengedepankan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dalam tubuh NKRI.

“RIB meminta agar pelaku yang mengatakan, “Monyet” tersebut untuk segera ditangkap dan itu jelas melukai Kemerdekaan hak setiap bangsa dan mencederai Pancasila,” lugas Daniel, yang juga tergabung dalam RIB.

Presidium Relawan Indonesia Bersatu mengajak dan mendo’akan agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara tuntas.

“Kita mengajak semua untuk mendo’akan saudara kita, orang Jawa yang saat ini warungnya pada di bakar baik tukang bakso, warung solo yang habis semua di Papua Barat, agar mereka sabar dan bisa mendapat perhatian pemerintah pusat dan segera pelakunya yang mengatakan “Monyet” secepatnya di tangkap. Karena sudah jelas di videonya, tinggal Bagaimana Polri sikapi dengan cepat dan tanggap,” ucap Lisman.

“Kasihan rakyat Jawa di Papua dan Papua Barat menjadi korban dan ketakutan saat ini berdagang,” imbuhnya.(red)

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.

“Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera diamandemen, ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara,” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dalam konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (16/08/2019) malam.

Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit. Ia menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, dan bukan hanya mengembalikan GBHN saja.

“Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang, biaya yang mencapai 25 triliun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut,” lugas Postdam.

“Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/perwakilan, bukan langsung,” terang mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Postdam pun menyakini, bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri dan pendahulu bangsa saat itu, sudah tepat dan sangat mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

“Para pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili representatif seluruh rakyat,” tegas mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Dalam kesempatan sama, Potsdam Hutasoit juga meminta Pak (Presiden RI) Jokowi untuk memberikan porsi (kursi) Menteri terbanyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hal ini wajar sebab PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up,” ujar Potsdam.

“8 kursi wajarlah untuk PDI Perjuangan dan 5 kursi untuk Golkar,” ujar Anggota DPR RI 2 periode (1999-2009) ini.

Hadir dalam konferensi pers, para ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB, diantaranya Elly Hariyanto Sinaga (Ketua RIB Sumut), Faridah dari Himpasu, Henny Handayani (Ketum Garda JKW2) serta beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan fungsionaris KNPI sebanyak 20 anggota.

“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR RI dan lain-lain,” tutup Lisman.(red)