Tag: Partai Golkar

Categories
Polhukam Politik

Tanggapi Provokasi AHY, Politisi Golkar: Pembangunan Era Jokowi Lebih Membanggakan

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah telah banyak membangun infrastruktur, padahal hanya sekadar seremoni gunting pita.

AHY mengungkap, sebagian besar pembangunan infrastruktur telah dibangun lebih dulu oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jokowi hanya tinggal meresmikan saja.

Menanggapi isu tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V, H. Ilham Pangestu mengungkapkan bahwa kepemimpinan antara Jokowi dan SBY sebagai presiden memiliki keunggulan masing-masing. Namun, untuk sekarang kepemimpinan Jokowi jauh lebih baik daripada SBY pada masanya.

“Untuk masa sekarang, kepemimpinan Pak Jokowi jauh lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan Pak SBY di masa lalu. Hal ini terlihat dari capaian-capaian pembangunan Pak Jokowi,” kata H. Ilham Pangestu.

Dalam jumlah kadar pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi jauh lebih baik dibandingkan era Presiden SBY. Selama era Kabinet Indonesia Bersatu (2004 – 2014) pimpinan Presiden SBY, 189,2 km jalan tol selesai dikonstruksi. Sementara selama era Kabinet Kerja (2014-2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sepanjang 1.762,3 km jalan tol selesai konstruksi hingga September 2022.

“Hanya 222 km jalan tol (9 ruas) yang dimulai di era Pak SBY dan diselesaikan atau diresmikan di era Pak Jokowi, sedangkan 1540 km jalan tol dimulai dan diselesaikan atau diresmikan di era Pak Jokowi. Total jalan tol yang diresmikan Pak SBY hanya 189 km selama 10 tahun kepemimpinannya, sedangkan yang diresmikan Pak Jokowi sepanjang 1.750 km. Capaian ini hingga September 2022, masih 750 km lagi sampai tahun 2024,” ungkap anggota DPR RI dari Partai Golkar tersebut.

Selain itu, selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, 30 bendungan selesai dikonstruksi, dengan 18 bendungan yang dimulai konstruksinya pada Kabinet Indonesia Bersatu. Disamping itu, 29 bandar udara juga selesai konstruksi selama masa kepemimpinan Jokowi, dengan 7 bandar udara dimulai konstruksinya pada era SBY.

H. Ilham Pangestu menyebut bahwa selama era Presiden SBY, 14 bendungan dan 24 bandar udara yang selesai dikonstruksi. Hanya 27% bendungan dari 61 bendungan program Presiden Jokowi yang dimulai di era SBY yang diselesaikan konstruksinya dan 17% yang diresmikan oleh Jokowi. Sisanya dimulai dibangun di era Pak Jokowi sendiri.

“Capaian ini tentunya sangat membanggakan dan merupakan kemajuan bagi bangsa Indonesia, karena mampu melampaui pembangunan infrastruktur pemerintahan era sebelumnya,” kata Ilham.

Ilham mengungkapkan, ke depannya, Presiden Jokowi menargetkan 27 bendungan dan 9 bandar udara yang selesai dikonstruksi. Presiden Jokowi juga membangun jalan desa membangun embung, membangun air bersih di desa, membangun Posyandu di desa, membangun sumur-sumur yang diperlukan di desa, membangun drainase di desa. Karena ini infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa-desa.

“Pembangunan yang merata akan membangun sebuah peradaban, mempersatukan Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja, juga menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Tanah Air,” tutup Ilham.(*)

Categories
Polhukam Politik Ragam

Ridwan Bae: Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi ‘Best of the Best’

Koran Jurnal, Kendari – Pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo sudah berjalan ‘on the track’. Pencapaiannya bahkan melampaui pembangunan infrastruktur pemerintahan Indonesia lainnya, selama ini.

“Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama hampir sembilan tahun ini adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Saya punya data. Kita bicara berdasarkan data, jadi tidak asal ngomong,” ujar Ridwan Bae, politisi senior Partai Golkar, kepada media, Sabtu (17/9/2022).

Wakil Ketua Komisi V DPR yang menggawangi penyusunan Undang-Undang, pengawasan dan APBN ini menyampaikan pendapatnya untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengurai keberhasilan pembangunan di era pemerintahan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY menyebut, pembangunan di masa SBY lebih baik dari era Jokowi. Berbagai parameter juga membuat rakyat lebih sejahtera. Namun, pernyataan AHY lantas menuai berbagai tanggapan, termasuk Ridwan Bae.

Mantan Bupati Muna, Sultra, ini, menegaskan, keberhasilan pembangunan di era Jokowi jauh lebih baik dari era SBY.

“Rakyat juga lebih senang dan sejahtera di era Pak Jokowi, bukan sebelumnya,” tegas Ridwan Bae, yang terpilih sebagai anggota DPR RI dua periode dari Dapil Sultra.

“Saya bicara berdasarkan data, bukan sekadar ngomong seenaknya ke media,” tambahnya.

Ridwan Bae menjabarkan capaian pembangunan di era SBY dan Jokowi. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY melalui Kabinet Indonesia Bersatu, 2004-2014, sepanjang 189,2 km jalan tol selesai konstruksi. Kemudian sebanyak 18 bendungan mulai konstruksi dan selesai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari 2004 hingga 2014, sebanyak 24 bandar udara (bandara) selesai kontruksi.

Dari data Ridwan Bae, sejak 2014 hingga September 2022 melalui dua kabinet pemerintahan Jokowi, telah selesai konstruksi sepanjang 1.762,3 km jalan tol. Bendungan, 30 selesai konstruksi. Lalu, 29 bandar udara. Bahkan terdapat pembangunan sepanjang 316.590 km jalan desa yang juga selesai konstruksi.

Ditegaskan Ridwan, Jokowi masih menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 750 km jalan tol pada dua terakhir pemerintahannya, yakni 2023 dan 2024.

“Target yang direncanakan oleh Pak Jokowi ini kurang lebih 2 tahun, jauh lebih panjang ketimbang capaian jalan tol yang dibangun semasa kepemimpinan SBY selama 10 tahun, yakni hanya 189.2 km,” papar Ridwan Bae.

“Jadi terbukti ‘kan, mana yang lebih baik. Membandingkan itu dengan data sehingga menjadi fakta, bukan sekadar bicara. Bicaralah dengan data,” sambung Ridwan Bae.

“Pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di kota-kota atau perkotaan, akan tetapi juga sampai ke desa-desa dan pelosok. Jadi sangat merata,” ujar Ridwan Bae.

Keberhasilan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ini disebut Ridwan Bae memengaruhi dan mendukung proses percepatan pemulihan perekonomian nasional dari terjangan pandemi Covid-19.

“Proyek Strategis Nasional Infrastruktur juga dibawah Menko Perekonomian,” papar Ridwan Bae.(*)

Categories
Polhukam

Hadiri HUT ke-55, Ini Kata Presiden Jokowi Soal Guncangan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Partai Golongan Karya (Golkar) sudah menjadi tulang punggungnya kekuatan pemerintah saat ini. Karena itu, misalnya (jika) ada keguncangan di Golkar sedikit, pemerintah kita juga ikut.

“Golkar guncang sedikit pemerintah juga ikut tergoncang sedikit juga,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Resepsi Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/11) malam.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan, bahwa kesolidan dan komitmen harus dijaga bersama-sama.

Kepercayaan Besar

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Partai Golkar yang sukses pada pemilu 2019 yang lalu. dan sukses dalam mendukung pemilihan presiden, serta sukses memperoleh kepercayaan besar di lembaga-lembaga strategis di kabinet, baik sebagai Menko Perekonomian, sebagai Menteri Perindustrian, sebagai Menteri Olahraga, sebagai Wakil Menteri Perdagangan, dan juga menjadi Ketua MPR.

Pada usianya yang ke-55 tahun, Presiden menilai, Partai Golkar semakin matang. Ia pun meyakini Partai Golkar ke depan akan terus melejit karena ketuanya top.

“Ya memang top, beliau kan Menko, Menko Perekonomian lho. Jabatan yang sangat strategis saat ini karena apapun. Sekarang ini guncangan ekonomi dunia, guncangan eksternal ekonomi bukan barang yang mudah untuk diatasi dan saya meyakini beliau mampu membawa amanah itu,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden mengajak Partai Golkar menjadi partai yang modern. Presiden juga meyakini dengan generasi muda yang ada, Partai Golkar akan menjadi partai pionir partai yang memanfaatkan teknologi.

“Simbol-simbol tadi yang sudah dipaparkan di dalam panggung ini kelihatan sekali bahwa Partai Golkar mampu merespon perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan dunia yang sekarang ini sangat cepat,” ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie.(DBPers/red)

Categories
Polhukam Politik

Selain Desak Amandemen UUD 1945, RIB dan Forum OKP Nasional Juga Usulkan Jatah Menteri untuk PDI-P dan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.

“Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera diamandemen,  ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara,” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dalam konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (16/08/2019) malam.

Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit. Ia menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, dan bukan hanya mengembalikan GBHN saja.

“Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang,  biaya yang mencapai 25 triliun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut,” lugas Postdam.

“Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/perwakilan, bukan langsung,” terang mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Postdam pun menyakini, bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri dan pendahulu bangsa saat itu, sudah tepat dan sangat mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

“Para pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili representatif seluruh rakyat,” tegas mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Dalam kesempatan sama, Potsdam Hutasoit juga meminta Pak (Presiden RI) Jokowi untuk memberikan porsi (kursi) Menteri terbanyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hal ini wajar sebab PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up,” ujar Potsdam.

“8 kursi wajarlah untuk PDI Perjuangan dan 5 kursi untuk Golkar,” ujar Anggota DPR RI 2 periode (1999-2009) ini.

Hadir dalam konferensi pers, para ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB,  diantaranya Elly Hariyanto Sinaga (Ketua RIB Sumut), Faridah dari Himpasu, Henny Handayani (Ketum Garda JKW2) serta beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan fungsionaris KNPI sebanyak 20 anggota.

“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi,  Pimpinan MPR,  Pimpinan DPR RI dan lain-lain,” tutup Lisman.(red)

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Idrus Marham Resmi Jadi Tahanan KPK

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1

”Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K4 (di belakang gedung Merah Putih KPK),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jum’at (31/08/2018), seperti dilansir antaranews.

KPK pada Jum’at (24/8) memeriksa Idrus dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap tersebut. Seusai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Idrus menyatakan akan menghormati proses penyidikan terhadap dirinya di KPK.

”Jadi gini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Idrus yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

”Saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada,” tukasnya lagi.

Idrus telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan Johannes Budisutrisno Kotjo bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I. Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johannes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp 4 miliar, sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp 2,25 miliar.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tersangka Eni juga diketahui telah mengembalikan uang Rp 500 juta kepada penyidik KPK.(ton/ant)