Tag: Relawan Jokowi

Categories
Polhukam Politik

Ganjar Pranowo Sebut Ada Dua Kekuatan Besar di Pilpres 2024

Koran Jurnal, Jakarta – Calon Presiden (capres) 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P,  Ganjar Pranowo menyebut, ada dua kekuatan besar akan memberikan dukungan kepada dirinya pada kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) di Pemilu 2024. Dua kekuatan itu, sebut Ganjar, yakni Partai Politik dan Relawan.

“Ada dua kekuatan besar antara parpol dan relawan,” kata Ganjar Pranowo dihadapan ribuan relawan Jokowi di Hall Basket, kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu malam (3/6/2023).

Lanjut Ganjar Pranowo meminta para relawan untuk bersinergi dengan partai politik (parpol) demi membangun komunikasi memenangkan kontestasi Pilpres di Pemilu 2024.

“Kedua kekuatan harus bersinergi,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, ribuan relawan Jokowi berkumpul di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 3 Juni 2023. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Acara ini dihadiri tujuh ribuan partisipan, dari 140 organ relawan yang berpartisipasi di acara ini,” kata Ketua Pelaksana (OC) Deklarasi Nasional Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo, Teddy Wibisana dalam konferensi pers, Sabtu (3/6/2023) kemarin.

Menurutnya, gagasan acara ini untuk memberikan jawaban kepada para Relawan Jokowi terkait arah Pemilu 2024 mendatang.

“Gagasan acara ini adalah untuk memberikan sebuah jawaban yang pasti pada relawan-relawan pendukung Jokowi. Karena selama ini masih terjadi kemungkinan ini mau kemana, kita tegaskan di sini bahwa relawan Jokowi dukung Ganjar,” lugasnya.(*)

Categories
Ekonomi

Relawan Jokowi Dukung Upaya Presiden Buka Lapangan Kerja di KIT Batang Jawa Tengah

Koran Jurnal, Jawa Tengah – Rakyat Militan Jokowi (Ramijo) menyambut baik dan mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kawasan industri di Batang, Jawa Tengah.

Untuk itu, Pengurus Pusat Relawan Ramijo dan Pengurus Daerah Ramijo Kab.Batang, Usman menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam menyukseskan program pemerintah pusat guna mendorong sektor perekonomian di daerah tersebut. Salah satu yakni membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

“Kami segenap relawan Ramijo (Rakyat Militan Jokowi) baik yang berada di Pusat, terutama yang berada dijajaran pengurus dan anggota di Kab.Batang kiranya manajemen KIT (Kawasan Industri Terpadu) Kab.Batang bisa bersinergi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat setempat,” imbuh Pengurus Pusat Relawan Ramijo dan Pengurus Daerah Ramijo Kab.Batang, Usman, di Batang Jawa Tengah, Selasa (30/06/2020).

KIT Batang memiliki lahan seluas 4.300 hektare. Pembangunan Fase 1 seluas 450 hektare akan segera dibangun. Dalam Fase 1 ini akan dibangun industri manufaktur dan logistik, industri inovasi dan ekonomi kreatif, industri ringan serta menengah.

“Kawasan ini memiliki potensi investasi yang tinggi karena keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategi yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang berdaya saing nasional dan internasional,” ungkap Usman.

Terlebih, lanjut Usman, KIT Batang berada di lokasi strategis yang dekat dengan Semarang, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki dukungan dan akses berupa bandara internasional dan pelabuhan kelas dunia.

“KIT Batang diharapkan akan bersinergi dengan KIT Kendal sehingga akan menjadikan daerah Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi) menjadi sebuah kawasan industri yang terintegrasi. Oleh karena itu, segala usaha percepatan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi terus dilakukan pemerintah termasuk salah satunya KIT Batang,” ujar Usman.

Seperti dilansir detakindonesia, Presiden Joko Widodo meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang Wihaji dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah pada Selasa, 30 Juni 2020. Kawasan yang terletak di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tersebut dikembangkan selain untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia, juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.

“Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu saja jawabannya. Kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju,” ujar Presiden dalam sambutannya, Selasa (30/06).

Pengembangan kawasan di wilayah tersebut salah satunya juga dimaksudkan untuk menyiapkan lokasi bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang belakangan banyak melakukan relokasi dari Tiongkok ke sejumlah negara lainnya.

Setidaknya, kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri terpadu ini. Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.

“Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu,” kata Presiden.

Sebagai salah satu nilai tambah dan daya saing, pemerintah mengonsepkan kawasan industri ini untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia. Nantinya, urusan perizinan akan dipegang langsung oleh pemerintah dan para investor hanya perlu menyewa tanah dalam jangka panjang di kawasan khusus industri yang telah disiapkan tersebut.

“Sudah saya perintahkan kepada menteri dan Kepala BKPM untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia baik itu dari Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, atau dari negara manapun berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” ucapnya.

Pada acara itu, Presiden didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah perwakilan investor asing.(red)

Categories
Ekonomi

Pengkritik Erick Thohir Gagal Paham Soal Dana Talangan BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah Ketua Umum Relawan Jokowi menilai kritikan yang dialamatkan kepada salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir, salah kaprah. Langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyelamatkan perekonomian nasional di tengah Pandemi Covid-19, dianggap tidak memiliki dasar hukum sangat membingungkan masyarakat. Apalagi, kritikan itu dilontarkan oleh pihak-pihak yang notabene, pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tampaknya mereka gagal paham sebagai pendukung Jokowi, yang menyerang jajaran kabinet Jokowi-Maruf Amin yang ditujukan ke Erick Thohir dengan cara membabi buta,” ujar Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi, Riano Oscha, di Jakarta, Sabtu (20/6).

Menurut Riano, kritik yang membabi buta itu, di saat Erick Thohir melakukan restrukturisasi atau perombakan jajaran unit-unit BUMN sama halnya mereka mengganggu program-program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Perlu diketahui, menyerang (kritik) Erick Thohir sama saja menyerang program pak Jokowi. Pemerintah sedang bekerja keras melakukan penyelamatan ekonomi nasional. Itu sangat tidak etis jika pendukung Pemerintahan Jokowi malah mengganggu. Apalagi mereka mengaku dekat dan pendukung die-heart Jokowi sejak 2014,” tandasnya.

“Saya kira mereka gagal paham, saya rasa mereka tidak mengerti makna daripada pembenahan BUMN itu. Jadi saya agak prihatin mendengar serangan-serangan kepada ET (Erick Thohir) yang sebenarnya adalah tumpuan harapan kita yang tengah melakukan pembenahan kinerja BUMN,” tambah Riano.

Sementara Ketua Umum Pojok Satu, Yuyun Pringadi menyebut, cara pandang pengkritik seolah tidak memahami persoalan secara subtansial dan mendasar. Sehingga, lanjut Yuyun, persoalan (kritikan) yang diangkat ke permukaan terkesan mempunyai maksud dan tujuan atau “ada udang dibalik batu”.

Yuyun mengatakan, ada 3 aspek yang diangkat ke permukaan oleh pengkritik, yang pertama soal dana talangan yang dipersoalkan tidak memiliki payung hukum menurut cara pandangnya. Yang kedua persoalan utang BUMN yg membengkak dan ketiga persoalan perombakan atau restrukturisasi BUMN.

“Nah ketiga aspek itu saya melihat apa yang dikritik tidak substansial dan tidak mendasar,” tukasnya.

Menurut Yuyun, payung hukum dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional jelas: PP No.1/2020, PP 23/2020/ UU No.17/2003/UU No.1/2004 dan masih banyak lagi. Ironisnya, secara yuridis formal, mereka tidak membaca PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara cakap dan komprehensif-integral, tetapi justru dipenggal-penggal untuk mencari pembenaran dalam kritik ke BUMN itu.

Oleh karenanya yang muncul ke permukaan adalah seolah dana talangan itu tidak mempunyai payung hukum, jadi semua itu tidak benar, itu penyesatan dan pembohongan publik. Betapa tidak, sumber dana menurut PP itu terang benderang dan peruntukkannya pun jelas dalam rangka PEN. Dengan begitu, justru memberikan kesempatan dan peluang kepada sektor sektor ekonomi untuk bangkit dari keterpurukan. Nah ini yang perlu digarisbawahi,” lugasnya.

Hal tersebut, tambah Yuyun yang juga Peneliti Yp institute for fiscal and monetary policy, PEN juga dikuatkan dengan payung hukum lainnya yaitu UU 17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.45 dan lain sebagainya.

Menyelamatkan sektor-sektor ekonomi dalam era masa wabah atau Pandemi Covid-19 ini, menjadi keharusan sebelum dunia usaha ambruk. Artinya, itu domain presiden dan menteri-menterinya yang tengah bekerja keras, janganlah niat baik itu diganggu oleh permintaan yang bukan-bukan,” pungkas Yuyun.

Ia menuturkan, Pandemi Covid-19 ini merupakan keadaan emergency, bahwa Presiden Jokowi ingin menyelamatkan perekonomian nasional secara cepat dan tepat. Perlu diketahui bahwa defisit APBN 2020 sudah terlalu melebar dan masuk ke tahapan 6,34 persen terhadap PDB. Artinya ini sudah setara seribu triliun lebih. Bagaimana mungkin kalau sektor-sektor ekonomi tidak bergerak maka (akan) kandas-lah negara kita ini.

“Yang paling penting hendaknya si pengkritik itu mengetahui bahwa dana talangan itu jangan ditudingkan kepada personalitas sebagai menyalahi aturan seolah-olah BUMN ini tidak memiliki dasar hukum dan akal-akalan, Jadi (tudingan) itu tidak benar, dan salah kaprah,” tandas Yuyun.

Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat perlu meluruskan, karena apa yang dilakukan BUMN untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik itu dalam mengatasi wabah Covid-19 dan maupun penyelamatan perekonomian nasional.

“Kita harus mencermati dengan baik dan tidak ada kepentingan dibalik itu yang akan membawa suasana semakin keruh. Jadi kalau kritik-kritik itu bernuansa dahaga kuasa pasti berimplikasi dan membahayakan roda perekonomian, terutama dalam konteks kepemimpinan Erick Thohir yang memang banyak disoroti dalam kerja kerja memperbaiki BUMN,” ujarnya.

Sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi, Yuyun dan Riano menyayangkan, kepentingan sejumlah kelompok tersebut hanya mengganggu kerja-kerja Erick Thohir yang tengah merombak jajaran Dirut maupun Komisaris.

“Padahal kita tau dibalik itu semua ada kesan jatah kursi sesuai rekomendasi yang diminta organisasi yang mereka geluti,” ungkapnya.

“Menurut saya sebagai masyarakat dan Ketum Relawan Jokowi, tidak relevan lah, bukan waktunya lagi, cara-cara seperti itu. Jika dibandingkan di era Kemeneg BUMN sebelumnya mungkin bisa demikian. Tetapi, kepada pemimpin BUMN Eric Thohir tidak berlaku, karena ia bukan pemimpin kaleng-kaleng, dia punya integritas dan reputasinya baik,” tutup Yuyun.

Seperti diberitakan, politisi PDI-Perjuangan Adian Napitupulu (notabene pendukung Jokowi) menilai kebijakan-kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir syarat dengan kepentingan elit dan mengabaikan rakyat. Penyataan Adian Napitupulu itu juga terangkum dalam sebuah tulisannya, berjudul “BUMN dan UMKM dalam Cerita dan Angka, Siapa Pahlawan Sesungguhnya?”.(red)

Categories
Ekonomi

Posisi Utang BUMN Dalam Perpektif Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Menyeruaknya isu utang BUMN yang dilansir anggota DPR RI Komisi I, besaran angkanya Rp 5.600 triliun dinilai sesuatu yang menyeramkan. Nampaknya, ia tak terlalu paham, bahwa kenaikan utang di saat Covid 19 dianggap sepi.

Padahal, ULN Pemerintah Indonesia pada bulan April 2020 tumbuh dramatis 2,6 persen atau setara US$ 400,2 miliar dibanding Maret 2020 sebesar 0,6 yoy sebgai upaya merealisasikan PEN.

Tak cuma itu, ULN Swasta termasuk BUMN jika dikonversi ke USD sebesar US$ 207,8 miliar, tetapi yang disoroti anggota dewan tersebut hanya ULN BUMN.

Menanggapi hal itu, Peneliti Yp institute for fiscal and monetary policy, Yuyun Pringadi menilai sikap Anggota Komisi I DPR RI itu terlalu berlebihan.Karena utang BUMN dilakukan karena untuk kepentingan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

“Ada apa gerangan? Bicara ULN, ia lupa atau tidak mengerti sama sekali bahwa utang BUMN dilakukan untuk kepentingan Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Jika mau mencari akar utang, carilah akarnya dari atas yakni, presiden sebagai Chief Financial Officer (CFO), bukan kepada pembantu presiden sebagai Operational Financial Officer (OFO) atau pelaksana program,” kata Yuyun dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (19/06/2020).

Yuyun menyebutkan bahwa bagaimana utang di saat wabah Covid 19 ? Ini adalah krisis ekonomi yang diakibatkan Coronavirus global, termasuk Indonesia.

“Bayangkan defisit APBN sudah mencapai angka 6,34 persen atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap PDB. Angka defisit itu akan masuk dalam revisi Perpres No. 54 Tahun 2020. Di mana awalnya asumsi Pemerintah yakin sebesar 5,07 persen atau setara Rp 852,9 triliun terhadap PDB, ternyata meleset defisit pun meningkat tajam,” jelasnya.

Namun Yuyun mempertanyakan sikap pengkritik yang tidak bernyanyi kepada presiden?.BI mencatat utang luar negeri Indonesia April 2020 mencapai US$ 400,2 miliar dan tumbuh 2,9 persen secara yoy. Jauh dibanding Maret ULN 0,6 persen. Tak berlebihan jika Pemerintah menerbitkan Perpu No. 1/2020 sebagai pengganti UU No. 17/2003. Tentu saja Perpu tersebut sebuah pengecualian (exception) yang
telah memaksa semua sektor ekonomi termasuk BUMN untuk tetap survival.

“Bagi saya disinilah anggota komsi I DPR RI yang membidangi Luar negeri dan Pertahanan harus mengerti. Sebagai contoh, belanja pemerintah pusat APBN 2020 meningkat menjadi Rp 1.974,4 triliun dari sebelumnya Rp 1.851,1 triliun, ada kenaikan Rp 123,3 triliun,” ujarnya.

Selain itu kata dia, kenaikan tersebut akan memicu Pemerintah untuk menambah suplai penerbitan surat berhaga negara (SBN) guna memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN 2020.

Pemerintah akan mengoptimalkan penerbitan melalui lelang, Obligasi Negara Ritel (ORI), serta private placement.Terkait program PEN (pemulihan ekonomi Nasional) dibutuhkan dana sekitar Rp 677,2 triliun dan kenaikan defisit itu dipastikan pemerintah mencari pembiayaan aias utang baik itu sumber penggunaan pinjaman program, termasuk sumber internal seperti, SAL, Dana abadi pemerintah dan BLU yang pasti didayagunakan.

Tidak hanya itu, penerbitan portofolio domestik dan global dengan back-up kebijakan moneter seperti, penurunan GWM, Stand by buyer di pasar perdana akan dilakukan. Kebijakan ekspansif untuk mendorong pembelian barang secara agregat, meningkatkan uang beredar agar roda ekonomi bergerak ke titik keseimbangan.

Semesti pengkritik tahu dan itu harus di alamatkan ke presiden. Mengapa itu tidak dilakukan? Masih ingatkah di awal wabah Covid 19, pemerintah mengelontorkan dana talangan APBN sebesar Rp 405,1 triliun untuk tiga komponen yakni, kesehatan,
jaring sosial dan dunia usaha.

Namun kata dia, jika dilihat, dari tiga komponen tersebut, dunia usaha mendapat porsi terbesar 53 persen. Artinya, presiden menangani wabah Covid 19 terkesan tak fokus dan panik dengan Covid 19, tetapi disisi lain presiden khawatir kinerjanya anjlok
.Menurut masyarakat itu didiamkan oleh pengkritik-pengkritik, terkuali Fadli Zon yang konsisten.

Menurut dia jika kembali ke utang BUMN, besaran utang tersebut tidak berdiri sendiri. Utang portofolio yang dimiliki investor non residensial harus dibaca sebagai pencarian pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan.

“Kepentingan Pemerintah mencari
pembiayaan melalui unit-unit BUMN sangat beralasan. Perlu diketahui, pos-pos APBN sudah sulit untuk direstrukturisasi atau dikotak katik. Mengapa? Sekitar 96 persen alokasi dan distribusi anggaran pada APBN sudah menjadi Mandatory (diikat oleh undang-undang). Tak heran, ruang fiskal sempit dan Presiden nyaris tak memiliki diskresi untuk merealisasikan program pembangunan,” pungkasnya.

Ketika presiden Jokowi ingin merealisasikan program infrastruktur jalan tol, mencari pembiayaan suatu keniscayaan, maka utang pun meningkat. Ironisnya, nominal absolut sering digelindingkan sebagai isu bad debt (piutang ragu-ragu) yang dialamatkan ke BUMN. Apalagi isu itu sexy bagi lawan-lawan politiknya, seringkali isu itu untuk menohok orang yang tengah memimpin dan bekerja membenahi BUMN.

“Maka kalau dilihat di sini, pengkritik tak steril dari kepentingan konco-konconya yang dahaga kuasa. Serangan membabi buta di arahkan ke Erick Tohir, sampai batas hari ini Erick pun tak menyerah atau berdamai untuk dagang sapi,” tegasnya.

Selain itu, integritas Erick Tohir bukanlah Menteri kaleng-kaleng yang takut dengan politik beleng-beleng. Erick Tohir mahfum bahwa utang negara tak lepas dari syarat dan ketentuan undang-undang. Utang maksimal 60 persen dari debt to GDP ratio.

Dia menambahkan, rasio itu tertuang dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan protokol utang World Bank. Pertanyaannya kemudian, apakah undang-undang melarang negara berhutang? Jawabnya tidak, yang dilarang ketika sudah menabrak batas maksimal rasio utang terhadap PDB.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana utang di saat wabah Covid 19? Ini adalah krisis ekonomi yang diakibatkan Coronavirus global, termasuk Indonesia.

Bayangkan defisit APBN sudah mencapai angka 6,34 persen, atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap PDB. Angka defisit itu akan masuk dalam revisi Perpres No. 54 Tahun 2020. Di mana awalnya asumsi Pemerintah yakin defisit akan tembus sebesar 5,07 persen atau setara Rp 852,9 triliun terhadap PDB.

Ternyata meningkat tajam. Mengapa pengkritik tidak bernyanyi kepada presiden? BI mencatat utang luar negeri Indonesia April 2020 meningkat tajam US$ 400,2 miliar dan tumbuh 2,9 persen secara yoy. Jauh dibanding Maret ULN 0,6 persen.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, tak berlebihan jika pemerintah menerbitkan Perpu No. 1/2020 sebagai pengganti UU No. 17/2003. Tentu saja Perpu tersebut sebuah pengecualian (exception) yang telah memaksa semua sektor ekonomi termasuk BUMN untuk tetap survival. Disinilah pengkritik pura-pura diam sebagai angota komsi 1 DPR RI yang membidangi Luar negeri dan Pertahanan.

Ia juga mencontohkan seperti, belanja pemerintah pusat APBN 2020 meningkat menjadi Rp 1.974,4 triliun dari sebelumnya Rp 1.851,1 triliun, ada kenaikan Rp 123,3 triliun. Kenaikan tersebut akan memicu Pemerintah untuk menambah suplai penerbitan surat berhaga negara (SBN) guna memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN 2020.

“Nah di sini, Pemerintah tentunya akan mencetak lagi dan akan mengoptimalkan penerbitan melalui lelang, Obligasi Negara Ritel (ORI), serta private placement. Nah disini, peran BUMN sangat diperlukan dalam pencarian pembiayaan pemerintah,” ucapnya.

Pengkritik hrs jelas mengkritik BUMN sama halnya itu mendekonstruksi kinerja presiden. Ingat !! jangan karena jatah kursi berkurang, lalu menabrak nabrak itu berbahaya.(red)

Categories
Ekonomi

Relawan Jokowi Jelaskan Skema Dana Talangan BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum organ relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Pojok Satu, Yuyun Pringadi mengatakan, belakangan ini kritik anggota DPR RI marak menghiasi media sosial. Oleh sebab itu, kritikan yang di alamatkan ke BUMN patut direspon secara konstruktif.

Yuyun menjelaskan, terbitnya PP 1 tahun 2020 dan PP 23 tahun 2020 menunjukkan respon pemerintah begitu intens. Penyelamatan Perekonomian Nasional (PEN) menjadi agenda mendesak sebelum ambruknya sektor-sektor ekonomi, di tengah wabah virus Covid 19 yang meluas, namun tidak menyurutkan langkah Pemerintah untuk selalu merespon dinamika perubahan perekonomian global maupun nasional.

“Ketika BUMN di bawah kendali Erick Thohir, bergerak secara eksponensial dan perombakan besar terjadi di mana-mana. Ternyata tidak sedikit yang terluka dan berkepentingan terhadap unit-unit BUMN,” ujar Yuyun, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu sore (18/06/2020).

Dia mengutarakan, bahwa kritik pun menyeruak dari soal dana talangan hingga soal perombakan BUMN.

“Disinilah terkuak banalitas intelektual elit politik yang semakin absurd, bukan sebaliknya, berfikir cerdas dan memberikan solusi dalam meningkatkan kinerja BUMN,” kata Yuyun.

Yuyun yang juga Peneliti Yp institute for fiscal and monetary policy, mengungkapkan, bahwa betapa tidak, kesan penolakan terhadap dana talangan di tengah wabah Covid 19 pertanda tidak cakap menafsirkan PP 23 tahun 2020 tentang Penyelamatan perekonomian Nasional (PEN). Kecurigaan dan penolakan skema penyelamatan unit-unit BUMN sama halnya membuat daftar panjang ambruknya sektor-sektor
ekonomi.

Padahal, payung hukumnya jelas. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 23
tahun 2020 tentang PEN, PP 72 tahun 2016 tentang tata cara penyertaan dan
penatausahaan modal negara – BUMN, Perpres No. 102 tahun 2016 tentang
pendanaan pengadaan tanah, PP 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.

Bahkan, Pemerintah pun akan merevisi PP 45 tahun 2020 tersebut demi membuat perusahaan pelat merah lebih akuntabel dan mampu mengembangkan bisnis menjadi lebih besar.

Yuyun menegaskan, bahwa skema dana talangan, pernah diberikan kepada Kemen PURT, Kementerian Kesehatan , tetapi ketika akan diberikan ke Kemen BUMN banyak pihak yang protes.

Kucuran Dana Talangan Untuk 12 BUMN Untuk Kurangi Dampak Pandemi Covid-19

Padahal, Pemerintah mengucurkan dana talangan untuk 12 BUMN, bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi virus Corona yang dirasakan perusahaan pelat merah itu.

Bahkan, dana talangan itu relatif tidak terlalu besar sekitar Rp 19,65 triliun
dari Rp 152 triliun atau setara 12 persen.
Justru alokasi terbesar 75 persen
peruntukannya jelas membayar utang pemerintah ke BUMN. Pembayaran itu jangan sampai menjadi bed debt ketika menjalankan kerjasama tugas PSO (public service obligation). Distribusinya pun langsung ke unit-unit BUMN yang membutuhkan suntikan dana segar seperti, PLN, Pertamina dan selebihnya Rp 15,5 triliun berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Hendaknya para politisi itu menafsirkan
PEN secara komprehensif – integral, bukan dipenggal-penggal lalu dipolitisasi memunculkan konfliktual,” ungkapnya.

Misalnya, unit BUMN seperti PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Pemilik
saham terbesar adalah Pemerintah sebesar 60,5 persen, TransAirways milik
Chaerul Tanjung 30,5 persen dan publik 9 persen.

Namun menurut dia, berdasarkan PP 23 tahun 2020 tentang PEN, dalam ketentuan umum pasal 1 dijelaskan “ program pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya disebut program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid -19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional”.

Dia menambahkan, bahwa dalam Pasal 1 tersebut, memberikan peluang dan tidak ada yang dilanggar, bahkan azas keadilan harus terpenuhi.

Terkait saham Pemerintah 60,5 persen tercermin pada pasal 4 yang berbunyi “ investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, suratutang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya”.

Tak cuma itu, dalam tujuan dan prinsip PEN pada pasal 2 berbunyi “
program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pasal 3 berbunyi program PEN dilaksanakan dengan prinsip: a) azas keadilan sosial, b) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 3) mendukung pelaku usaha, d) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, e) tidak menimbulkan moral hazard, dan f) adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Jika melihat ruang lingkup dan sumber dana PEN, pada pasal 4, PP 23
tahun 2020 berbunyi: 1) PMN, 2) Penempatan dana, 3) Investasi Pemerintah dan/atau 4) Penjaminan. Menelaah empat sumber dana dalam pelaksanaan program PEN pada pasal 8, ayat 2 sub b) berbunyi.”meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan program PEN”.

Selain itu, perlu dipelajari, pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap BUMN, sebagai pemilik saham mayoritas. Oleh karenanya, jangan terbalik-balik berpikirnya, pemilik saham minoritas berfikir ekstra “L”, tetapi pemilik saham mayoritas berfikir size “S”.

Namun, kata dia ,lucu dan memalukan, dan tidak beralasan jika skema dana talangan untuk unit-unit BUMN dianggap akal-akalan dan tak lazim dalam ekonomi-bisnis.

“Itu cara berfikirnya banalitas intelektual elit politik yang selalu mengada-ada. Semua mahfum, APBN tidak mengalokasikan dana talangan untuk BUMN, tetapi pemerintah memberikan underwriting atas skema modal kerja investasi Garuda Indonesia, dan itu tidak menyalahi aturan,” ucapnya.

Mengapa sekarang dipermasalahkan? Perlu diketahui, bentuk underwriting atas skema modal merupakan investasi yang lazim dalam dunia bisnis. Artinya, resiko investasi itu ditanggung Garuda Indonesia dalam ruang bisnis, bukan tanggungjawab Pemerintah jika terjadi masalah.

Dalam skema underwriting, PT. Garuda Indonesia itu milik Pemerintah,
karena mayoritas sahamnya ada pada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan kemen BUMN sebagai operational financial officer yang membolehkan Garuda melakukan penjajakan dan mencari pembiayaan bank atau pinjaman dana venture baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penempatan dana talangan nantinya berada di bank peserta atau di bank pelaksana, itu soal kebijakan saja. Prinsipnya, Pemerintah memfasilitasi dan memberikan underwriting
sebagai bentuk pencarian pinjaman yang harus diperhitungkan kemudian.

Secara sederhana Underwriting itu adalah proses identifikasi dan seleksi
resiko. Dengan adanya underwriting contract atau suatu perjanjian yang diadakan perusahaan yang akan mengeluarkan sekuritas baru dengan perusahaan lain yang bersedia menjamin untuk pengambilan sekuritas tersebut. Itu berarti satu sama lain memiliki tanggungjawab secara yuridis formal.

“Underwriting dapat dibedakan yakni,
declined risk, substandard risk, standard risk dan prefered risk. Intinya semakin
tinggi resiko, semakin besar pula premi yang dibebankan kepada calon tertanggung,” sebutnya.

Sementara itu, dengan mekanisme skema dana talangan itu semestinya pengkritik tidak parno atau lebai kekhawatiran. BUMN itu kontribusinya besar terhadap APBN. Lebih dari itu, Erick Tohir pun melakukan perombakan jajaran dirut dan komisaris pada intinya untuk meningkatkan kinerja unit-unit BUMN agar menjadi institusi publik berbasis value for money.

“Masyarakat harus merespon positif, bahwa yang dilakukan Erick Tohir semata-mata untuk menata kembali BUMN agar lebih profesional, transparan, akuntabel, good governance dan berbasis kinerja. Semoga lebih baik,” tutupnya.(red)

Categories
Polhukam

Ini Pernyataan Sikap Elemen Masyarakat Cinta Damai Hingga Serukan ‘KamiBersamaJokowi’

Koran Jurnal, Jakarta – Para pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Damai dan Cinta NKRI mengaku prihatin atas maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang berujung rusuh, serta adanya upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019.

Masyarakat Cinta Damai dan Cinta NKRI pun membuat pernyataan sikap yang dibacakan Andi Azwan,BBus,MBA selaku jubir, bersama Trivya Suherman, Jeffry Yunus, James Talakva, Henny Handayani, Diddy Budiono, serta sejumlah tokoh.

Berikut pernyataan sikapnya:

1. Kami Masyarakat cinta damai dan cinta NKRI menghimbau dan mengajak anak-anakku dan adik-adiku para mahasiswa untuk menahan diri dan menjaga negeri ini tetap kondusif sena mematuhi segenap ketentuan hukum konstitusional.

2. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI mengecam keras segala bentuk penghinaan terhadap lambang negara dan harkat martabat setiap warga negara, karena bertentangan dengan nilai dan adab leluhur bangsa Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

3. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI menentang dan mengecam keras segala bentuk unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya dengan tindakan anarkis bertujuan mendowngrade Pemerintahan yang sah dan konstitusional. Untuk itu kami siap sebagai garda terdepan untuk mengawal pemerintahan dan Presiden Jokowi. #KAMIBERSAMAJOKOWI

4. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI akan tetap mengawai pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih 2019-2024 yang teiah dipilih secara sah dan konstitusional.

5. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI mendukung penuh kekompakan TNI dan POLRI untuk memberantas upaya-upaya inkonstisional yang mengarah makar dan separatisme untuk mengganti UUD 1945 dan PANCASILA

6. Kami masyarakat cinta damai dan cinta NKRI turut berduka cita atas korban kekerasan yang terjadi di Wamena dan kami meminta pihak keamanan bisa menjaga situasi di Papua kembali aman dan aktifitas berjaian normal kembali.

Kami juga berduka cita atas wafatnya adik adik kami mahasiswa Unhalu di Kendari dan meminta adik adik mahasiswa dan aparat Keamanan untuk saling menahan diri dan tidak terprovokasi.(red)

Categories
Polhukam

Relawan Jokowi Tegaskan Tidak Tinggal Diam Jika Ada Pihak Gagalkan Agenda Pelantikan 20 Oktober

Koran Jurnal, Jakarta – Organ relawan pendukung Jokowi-KH Maruf Amin dibawah koordinasi Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) melakukan pertemuan siaga untuk menyikapi aksi massa dan dugaan upaya penggagalan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sah pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Penanggungjawab ARJ Haidar Alwi mengatakan, akhir-akhir ini semakin terlihat adanya upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk mengagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden yang sah pada 20 Oktober 2019.

“Maka itu, ARJ dan semua relawan mengambil peran aktif untuk melindungi pak Jokowi dari serbuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kaum radikal dan intoleran yang ada di balik aksi itu,” ujar Penanggungjawab ARJ Haidar Alwi saat menghadiri Konsolidasi Relawan Jokowi, di kawasan Kramat Raya-Salemba, Jakarta, Selasa (24/09/2019).

Haidar mengatakan, pihaknya mengumpulkan relawan baik itu yang berada di bawah ARJ maupun yang tidak, untuk bahu-membahu menjaga Jokowi dan menjaga negara dari serbuan orang orang radikal dan intoleran yang tidak ingin melihat negara Indonesia maju dibawah kepemimpinan terbaik Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Ia juga mengatakan, gerakan yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi itu sudah sangat jelas dan sangat masif, bahkan sudah tersiar aksi demo di DPR yang jumlahnya terus bertambah.

“Per hari ini saya dengar berita itu sudah mencapai angka 5.000 dan katanya akan bertambah terus hingga 10.000 pada 20 Oktober,” lanjut Haidar.

Penanggung jawab tunggal ARJ ini pun menegaskan bahwa ARJ dan para relawan Jokowi-KH Ma’ruf Amin masih aktif. Semua relawan pendukung Jokowi masih berkibar untuk melindungi Jokowi sampai dengan dilantik hingga memimpin Indonesia 5 tahun kedepan.

“Relawan masih aktif dan solid, siap menjaga sampai dengan pak Jokowi aktif menjabat menjadi presiden, menjadi pimpinan kita tertinggi selama periode lima tahun kedepan, 2019 sampe tahun 2024,” tegas Haidar.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Dewan Pimpinan Pusat Foreder (Forum Relawan Demokrasi), Aidil Fitri mengimbau, para mahasiswa yang berdemonstrasi jangan sampai ditunggangi kaum radikal.

“Kami himbau adik-adik mahasiswa jangan ditungangi kelompok-kelompok radikal dan yang mau menggagalkan pelantikan 20 Oktober,” jelasnya.

Kalau melakukan gerakan mengagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 yang sah, jelas Aidil, maka Foreder dan Aliansi Relawan tak akan tinggal diam.

“Kami siap dan sudah konsolidasi, baik konsolidasi ke dalam maupun keluar untuk menjaga suksesnya pelantikan pemerintahan yang sah,” tegas Aidil yang juga selaku Koordinator ARJ.(red)

Categories
Polhukam Politik

Selain Desak Amandemen UUD 1945, RIB dan Forum OKP Nasional Juga Usulkan Jatah Menteri untuk PDI-P dan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.

“Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera diamandemen,  ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara,” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dalam konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (16/08/2019) malam.

Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit. Ia menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, dan bukan hanya mengembalikan GBHN saja.

“Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang,  biaya yang mencapai 25 triliun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut,” lugas Postdam.

“Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/perwakilan, bukan langsung,” terang mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Postdam pun menyakini, bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri dan pendahulu bangsa saat itu, sudah tepat dan sangat mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

“Para pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili representatif seluruh rakyat,” tegas mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Dalam kesempatan sama, Potsdam Hutasoit juga meminta Pak (Presiden RI) Jokowi untuk memberikan porsi (kursi) Menteri terbanyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hal ini wajar sebab PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up,” ujar Potsdam.

“8 kursi wajarlah untuk PDI Perjuangan dan 5 kursi untuk Golkar,” ujar Anggota DPR RI 2 periode (1999-2009) ini.

Hadir dalam konferensi pers, para ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB,  diantaranya Elly Hariyanto Sinaga (Ketua RIB Sumut), Faridah dari Himpasu, Henny Handayani (Ketum Garda JKW2) serta beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan fungsionaris KNPI sebanyak 20 anggota.

“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi,  Pimpinan MPR,  Pimpinan DPR RI dan lain-lain,” tutup Lisman.(red)

Categories
Polhukam Ragam

Seribu Relawan JPKP se-Indonesia Siap Hadiri Pidato ‘Visi Indonesia’ Bersama Jokowi 

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken mengatakan, sedikitnya seribu relawan JPKP se-Indonesia akan turut serta menghadiri acara pidato ‘Visi Indonesia’ bersama presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin yang akan diselenggarakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Minggu 14 Juli 2019 mendatang.

Menurut Maret, kehadiran relawan-relawan JPKP dalam acara ‘Visi Indonesia’ merupakan ajang keterpanggilan guna mendengarkan langsung pidato Jokowi untuk kepemimpinan 2 periode (2019-2024).

JPKP, tambah Maret, sangat berharap isu menuntas habis koruptor tetap menjadi prioritas utama dalam program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Karena isu korupsi masih mewarnai kabinet kerja jilid I. Hal ini tidak boleh berulang dalam pemerintahan kabinet kerja jilid II, tanpa pandang bulu !!. Siapapun yang coba-coba “maling” uang rakyat harus dihabisin,” tegas Maret saat dijumpai seusai rapat koordinasi acara ‘Visi Indonesia’, di Jakarta, Rabu (10/07/2019) malam.

Diketahui, acara ‘Visi Indonesia’ yang akan dihadiri oleh Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, selain diikuti seluruh pendukung, simpatisan serta relawan 01, juga mengundang seluruh elemen bangsa dan masyarakat yang pada intinya tidak ada lagi sebutan pendukung 01 atau 02, semuanya diharapkan menyatu dalam ‘Persatuan Indonesia’.

“Seperti yang sudah disampaikan pak Jokowi sebagai presiden terpilih (periode 2019-2024) setelah pengumuman resmi penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” imbuhnya.

Sebagai informasi, acara tersebut akan dihadiri sekitar 60 ribu massa dan juga dimeriahkan oleh penampilan group band ternama ‘SLANK’.(red)

Categories
Ragam

Potong Tumpeng Tinggi 1 Meter, RIB Siap Kawal Program Jokowi Lima Tahun Kedepan

Koran Jurnal, Jakarta – Sekitar ratusan orang dari puluhan organ relawan yang tergabung dalam Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) menggelar syukuran kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019, di kawasan Monas, Jakarta, Jum’at (05/07/2019).

Acara syukuran kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin bertajuk ‘Kenduri Rakyat’ ini dikemas dengan do’a bersama dan pemotongan tumpeng tinggi 1 meter.

Ketua Presidium RIB Lisman Hasibuan mengatakan, syukuran atas kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin ini (undangannya) terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung 01 maupun 02.

“Bersama rakyat Indonesia dengannya menyatukan seluruh potensi bangsa untuk mendukung pemerintahan yang akan dipimpin oleh Jokowi-KH Maruf Amin periode 2019-2024. Sehingga bangsa Indonesia mendapatkan berkah Tuhan Yang Maha Esa menuju Indonesia yang rukun, damai dan sejahtera,” kata Lisman.

RIB, lanjut dia, juga mendorong rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo segera dilaksanakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

“RIB tetap mengutamakan rekonsiliasi terjadi antara Jokowi dan Prabowo karena sudah tidak ada lagi 01 atau 02 seperti yang pernah disampaikan Jokowi, ” ujar Lisman Hasibuan.

Lisman berharap rekonsiliasi tersebut bisa segera dilakukan dan Prabowo juga dapat menerima hasil Pilpres 2019 dengan lapang dada.

“Beliau sebagai tokoh bangsa, kami anak negeri ingin bersatu. Pilpres sudah selesai, apa lagi yang mau dikejar. Rakyat ingin tenang, aman, dan damai,” tukasnya.

Ditempat sama, Penasihat RIB yang juga menjabat Ketua Umum DPN Gepenta
Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit menuturkan, acara ini dalam rangka mengucapkan rasa syukur atas terpilihnya Jokowi-Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024.

“Kami melakukan pengucapan syukur dikabulkannya permohonan kami atas terpilihnya pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-K.H Ma’ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2019-2024,” ujar Parasian.

Parasian juga mengajak seluruh relawan Jokowi dan elemen masyarakat untuk mengawal serta ikut menyukseskan program-program pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.

“Relawan Jokowi Tanpa Pamrih Siap Mendukung Program Presiden Joko Widodo Lima Tahun Kedepan, Mari Merajut Kembali Persatuan,  Persaudaraan dan Kerukunan Kita,”  ucapnya membacakan tekad relawan Presidium RIB.(red)