Tag: Menkes

Categories
Kesehatan Megapolitan TNI

Panglima TNI dan Menkes RI Teken MoU Sinergitas Penyelenggaraan Kerjasama Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/11/2023).

Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan antara TNI dan Kemenkes yang ditandai dengan penandatangan MoU ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan memiliki ruang lingkup sebagai berikut : Pertama, Pelayanan kesehatan; Kedua, Penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Ketiga, Penanggulangan krisis kesehatan; Keempat, Kesehatan masyarakat; Kelima, Sosialisasi dan pelaksanaan program kesehatan; Keenam, Pendidikan dan pelatihan SDM bidang kesehatan; Ketujuh, Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta logistik kesehatan; Kedelapan, Riset bidang kesehatan; Kesembilan, Kerja sama luar negeri bidang kesehatan; dan Kesepuluh, Kegiatan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas TNI selain Operasi Militer Perang (OMP) juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yakni menjaga kedaulatan keutuhan NKRI dan menjaga keselamatan bangsa dan negara. Salah satu dari 14 tugas pokok TNI dalam OMSP diantaranya membantu Polri dan Pemerintah Daerah serta melindungi bangsa dan negara dari segala macam ancaman yang ada, baik bencana alam atau pun bencana non alam seperti penyakit, “Bencana dari virus yang telah kita lalui bersama yaitu Covid-19 yang tidak pernah kita duga,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa di Papua saat ini ada bencana kelaparan, dan banyak Puskesmas yang dibakar yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan penanganan dokter, dan tenaga kesehatan sangat minim karena diganggu KSTP, “Kita memiliki tenaga dokter di seluruh jajaran TNI dari Sabang sampai Merauke, Kapuskes sebagai leading sektor rumah sakit yang tersebar dari kelas A, B maupun C di seluruh wilayah kita punya, tentunya kita berdayakan ruma sakit di daerah-daerah tersebut,” katanya.
Panglima TNI berharap MoU dengan Kemenkes ini, ke depan harus lebih bisa membantu masyarakat di daerah-daerah yang tidak terjangkau atau daerah-daerah yang terancam keamanannya terutama daerah terpencil yang sangat membutuhkan untuk dilaksanakan perawatan dan pengobatan.
Turut hadir pada acara tersebut, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han), para Asisten Panglima TNI, para Kabalakpus TNI dan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono.(Pusp)

Categories
Kesehatan Nasional

Menkes BGS: 169 Juta Dosis Vaksin Sudah Didistribusikan ke Daerah

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sebanyak 169 juta dosis vaksin telah didistribusikan ke setiap daerah, Kabupaten dan Kota.

“Sampai sekarang, Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin, termasuk yang di weekend kemarin. (Sebanyak) 169 juta [dosis] sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Budi dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (20/09/2021) sore.

Dari total dosis vaksin yang telah didistribusikan tersebut, sebanyak 125,7 juta dosis sudah disuntikkan kepada masyarakat. Menkes mengungkapkan bahwa sejak bulan September laju suntikan meningkat 10 juta per 7 hari.

“Kita juga sudah menjangkau 35 persen dari populasi. [Sebanyak] 75 juta orang sudah kita berikan perlindungan suntik pertama dan sekitar 45 juta orang sudah mendapatkan dua dosis suntikannya,” terangnya.

Menkes mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama di seluruh ibu kota provinsi di tanah air mencapai 70 persen di bulan Oktober. Hingga saat ini, baru sebanyak tujuh provinsi dari 34 provinsi yang sudah mencapai suntikan dosis pertama minimal 70 persen. Secara khusus, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengakselarasi vaksinasi di dua provinsi yang cakupan dosis pertamanya masih di bawah 20 persen, yaitu Sumatra Barat dan Lampung.

“Masih ada dua provinsi, yaitu Sumatra Barat dan Lampung yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20 persen dari target populasi yang disuntikan dosis pertama,” ujar Menkes.

Budi menambahkan, dalam minggu ini pihaknya kembali mendistribusikan sekitar 15 juta dosis vaksin ke daerah.

“Minggu ini, kami akan mengirimkan 15 juta [dosis vaksin] lagi. Jadi total dalam minggu ini stok yang tersedia, yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten/kota ada sekitar 60 juta dosis,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar stok vaksin yang telah didistribusikan ke daerah segera dihabiskan.

“Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin, untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan,” ungkap Airlangga.

Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, pemerintah pun menambah alokasi vaksin yang harus disuntikkan oleh TNI dan Polri, dari sebelumnya 20 persen menjadi 25 persen.

“Terkait dengan efektivitas dan fleksibilitas, dialokasikan vaksin bagi TNI-Polri menjadi masing-masing 25 persen untuk TNI [dan] 25 persen untuk Polri, yang sebelumnya 20 persen. Sementara 50 persen untuk dinkes [dinas kesehatan], baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Airlangga.(set/red)

 

Categories
Kesehatan Nasional

Panglima TNI, Kapolri dan Menkes Tinjau Vaksinasi Massal Jelang HUT Bhayangkara

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung vaksinasi massal masyarakat dalam rangka menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara pada 1 Juli.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Kamis (24/06/2021). Mereka meninjau secara langsung proses vaksinasi masyarakat mulai dari tahap pendaftaran, penyuntikan hingga observasi pasca-vaksin.

“Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka menyambut momentum hari Bhayangkara,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di lokasi.

Menurut Kapolri, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mengimplementasikan program vaksinasi satu juga dosis per hari sebagaimana arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

“Sesuai dengan arahan bapak Presiden dalam rangka melaksanakan program vaksinasi massal untuk mencapai 1 juta sehari maka kami dari jajaran Kepolisian bergabung dengan TNI dan tentunya rekan-rekan di Dinkes melaksanakan vaksinasi masal secara serentak,” ujar mantan Kapolda Banten itu.

Eks Kabareskrim Polri ini mengungkapkan bahwa, pada hari ini terdapat 2.100 titik yang melakukan vaksinasi massal. Dengan begitu, Sigit berharap, pada akhir Juni 2021 nanti program sehari satu juta vaksin dapat terwujud.

“Harapan kami sesuai dengan arahan Presiden di akhir Juni kami masuk di angka 1 juta. Tanggal 26 kami laksanakan dalam kegiatan serentak. Harapan kami di tanggal tersebut dapat tercapai oleh karena itu kami harus bisa melaksanakan program tersebut dan bisa kami pertahankan harapan kami di minggu ke depannya lagi bisa kami tingkatkan,” tutur Kapolri.

Senada, Panglima TNI menyebut bahwa, untuk mewujudkan target Presiden Jokowi, TNI, Polri serta Dinas Kesehatan bakal menggelar program vaksinasi massal di titik-titik sentral masyarakat.

“Kami laksanakan vaksinasi secara serentak yang dilaksanakan TNI-Polri, selain itu TNI sendiri di wilayah remote di wilayah terpencil seperti Kodim, Koramil, Lanud, Lanal, juga melaksanakan kegiatan secara serentak. Apabila wilayah di situ juga ada satuan TNI-Polri dan Dinkes maka dilaksanakan secara bersama-sama. Kami berharap 1 juta perhari bisa terealisasi apabila ka.i laksanakan serentak. Dan kami lihat, Insya Allah semuanya bisa terealisasi,” kata Hadi di kesempatan yang sama.

Sementara Menkes Budi menyampaikan apresiasinya kepada pihak TNI-Polri yang berusaha mewujudkan program vaksinasi untuk masyarakat dalam rangka mencegah Covid-19 atau virus corona.

“Sekali lagi, untuk mengejar angka 1 juta suntik perhari tidak mungkin dilakukan sendiri, kami harus kompak bersama melakukan. Dan saya bangga melihat TNI-Polri mampu membantu kita bersama sama,” ujar Budi.(hum/red)

Categories
Daerah Kesehatan

Kunker Bersama Menkes dan Menko PMK, Ketua Gugus Tugas Nasional Tinjau RS Darurat Covid-19 di Surabaya

Koran Jurnal, Surabaya – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) Doni Monardo melakukan rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah wilayah Indonesia untuk mendorong upaya percepatan penanganan COVID-19 di daerah.

Adapun agenda kegiatan kunker yang pertama adalah peninjauan kesiapan Rumah Sakit (RS) Darurat COVID-19 Hotel Grand Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (05/07/2020).

Doni Monardo berangkat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Komisi VIII dan IX DPR RI, beserta rombongan lainnya, dari Lanud Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada ‪pukul 14.00‬ WIB dan mendarat di Lanudal Juanda, Surabaya pada ‪pukul 15.‬10 WIB.

Setelah mendarat, Ketua Gugus Tugas Nasional beserta rombongan langsung bergerak menuju ke Hotel Grand Surabaya yang terletak di ‪jalan Pemuda Nomor 21‬, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dan disambut oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mohammad Fadil Imran.

Sebelum memasuki hotel, Ketua Gugus Tugas Nasional, Menko PMK dan Menkes melewati proses pemeriksaan suhu tubuhnya terlebih dahulu oleh petugas menggunakan thermo gun, sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Dari lobby, Ketua Gugus Tugas Nasional bersama Menko PMK dan Menkes melihat kondisi ruangan kamar hotel yang berada di lantai 3.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK memastikan bahwa fasilitas hotel telah memadai untuk penanganan pasien COVID-19 dan tempat penampungan sementara bagi para tenaga kesehatan.

Bersama Ketua Gugus Tugas dan Menkes, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menanyakan perihal kualitas tempat tidur dan sarana lainnya kepada petugas.

“Ini (tempat tidur) masih bagus ya,” kata Menko Muhadjir.

Sebagai informasi, Hotel Grand Surabaya dialih fungsikan menjadi RS Darurat Khusus penanganan COVID-19 oleh Pemprov Jawa Timur, sebagai tempat untuk menangani para pasien yang terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 dan juga tempat istirahat bagi para tenaga medis.

Adapun RS Darurat Hotel Grand Surabaya tersebut sekaligus melengkapi RS Lapangan Indrapura sebagai sarana dan prasarana penanganan COVID-19, yang sebelumnya diresmikan Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo pada 3 Juni 2020.

Upaya Pemprov untuk menjadikan Hotel Grand Surabaya menjadi RS Darurat COVID-19 sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Timur bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo sebelumnya pada (24/06).

Dalam arahan presiden, penanganan COVID-19 tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Dalam hal ini setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur harus bersinergi dan mengambil kebijakan dengan merujuk pada sains dan menggandeng para pakar dan ahli keilmuan yang terkait.

Selain itu, Presiden juga meminta agar Kota Surabaya dapat mensinergikan RS Rujukan dan RS Darurat, sehingga tidak terjadi penumpukan dan dapat meringankan beban tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19.

Rapat Virtual Penanganan COVID-19 Bersama 58 Rektor

Usai meninjau RS Darurat Hotel Grand Surabaya, Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), beserta rombongan menuju Gedung Grahadi untuk melaksanakan rapat koordinasi bersama para rektor universitas di Jawa Timur melalui virtual.

Sesampainya di lobby gedung Grahadi, rombongan disambut oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, beserta jajaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Dalam rapat tersebut, Menko PMK meminta agar universitas sebagai salah satu komponen ‘pentaheliks’ dalam penanggulangan bencana, dapat mendukung penanganan COVID-19 melalui inovasi-inovasi sains dan akademik serta peranan dalam menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

“Saya minta peran serta universitas, baik negeri maupun swasta untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19, sebagaimana akademisi merupakan bagian dari komponen ‘pentaheliks’, dalam penanggulangan bencana, sesuai yang dimarwahkan oleh Ketua Gugus Tugas sekaligus Kepala BNPB, Pak Doni Monardo,” kata Menko Muhadjir.

Di samping itu, Menko Muhadjir Effendy juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini telah menuju upaya dalam rangka membangkitkan gairah ekonomi akibat pandemi.

“Kita sedang berupaya bangun dari hibernasi ekonomi akibat pandemi,” ujar Menko Muhadjir.

Dalam kesempatan yang sama, Menkes Terawan Agus Putranto menilai bahwa pengembangan teknologi dari hasil riset dan inovasi akademisi sangat bagus dan dibutuhkan.

Di sisi lain, Menkes Terawan juga meminta agar dalam implementasinya, seluruh pasien dan spesimen tetap diawasi dan dijaga. Selain itu para tenaga medis dan tenaga laboratorium juga harus mendapatkan pelatihan sebelum terjun dalam penanganan COVID-19.

“Uji kepada pasien secara klinis dan harus diawasi,” ujar Menkes Terawan.

Di samping itu, Menkes Terawan juga mengingatkan agar penyiapan ruangan laboratorium harus betul-betul memenuhi syarat.

“Jangan sampai laboratorium menjadi episentrum baru,” imbuh Terawan.

Melengkapi dari arahan Menko PMK dan Menkes, Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo menambahkan agar peran universitas melalui mahasiswanya dapat membantu untuk menggerakkan masyarakat untuk perubahan perilaku sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, menerapkan protokol kesehatan.

“Pendekatan kemanusiaan dari peran akademisi dan komunitas penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat,” kata Doni.

Dalam hal ini, Doni memberikan gambaran solusi perubahan perilaku dengan peran mahasiswa dapat dilakukan melalui sejumlah aktivitas seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sejumlah wilayah di Jawa Timur secara khusus dan seluruh Indonesia pada umumnya.

Menurut Doni, kegiatan KKN dapat menjadi upaya inivatif, efisien dan lebih tepat sasaran dalam rangka mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19.

“KKN Tematik dapat mengajak masyarakat mengubah perilaku sesuai protokol kesehatan ditambah menjaga imunitas dengan olahraga dan mengkonsumsi makanan sehat,” jelas Doni.

Usai melaksanakan rangkaian kegiatan di Surabaya, Ketua Gugus Tugas Nasional, Menko PMK, Menkes dan rombogan segera bergegas kembali ke Lanudal Juanda untuk kemudian bertolak ke Ambon, Maluku, guna melakukan Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Bupati/Wali Kota Se Provinsi Maluku dan Maluku Utara esok hari.(pus/red)

Categories
Kesehatan TNI

KSAL-Menkes Bahas Perizinan Pembangunan Unit Tranfusi Darah di RSPAL dr. Ramelan dan Mintohardjo

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka menangani Covid-19, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, SE MM, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksamana Pertama TNI dr Ahmad Samsulhadi, melaksanakan courtesy call ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) yang diterima langsung oleh Menteri Kesehatan RI Letjen (Purn) Dr dr Terawan Agus Putranto Sp Rad (K), di Kantor Kemenkes, Jalan HS Rasuna Said, Jakarta Pusat, Jum’at (12/06/2020) kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, membahas tentang perizinan pembangunan Unit Tranfusi Darah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan dan Mintohardjo, serta sosialisasi donor plasma bagi pasien Covid-19 yang sudah sembuh karena plasma tersebut bermanfaat untuk men-support penyembuhan pasien Covid-19 (Plasma Convalescent).

Kemudian, untuk kebijakan perawatan pasien Covid-19 di RSAL, diutamakan untuk pasien berat, namun bagi pasien confirm tetapi tanpa keluhan, dapat dirawat secara mandiri sesuai tatalaksana protokol kesehatan.

Pada pertemuan tersebut diharapkan pula agar RSPAL dr. Ramelan dapat menjadi rumah sakit profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pasien di era New Normal dan juga mampu menangani Kasus Covid-19, sekaligus juga tetap mampu memberikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dengan baik, terhadap pasien-pasien Non Covid-19 tanpa ada rasa khawatir tertular.

Demikian juga agar Lembaga Farmasi TNI AL dapat lebih optimal dalam memperbanyak produksi obat yang tersertifikasi Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) agar mampu mensupport kebutuhan Obat-obatan bagi RS TNI pada umumnya, dengan biaya yang lebih ekonomis.

Selain itu, saat bertugas di lapangan para aparat diharapkan bersikap santun dan sabar dalam menanggapi masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi.(red)