Tag: Doni Monardo

Categories
Kesehatan Ragam

Doni Monardo Tinjau Kesiapan Pos Penyekatan GT Palimanan

Koran Jurnal, Jakarta – Larangan mudik lebaran sudah resmi diumumkan pemerintah untuk meminimalisir mobilitas masyarakat. Salah satu langkah preventif juga dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 berikut adendumnya. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang masih menjadi musuh bersama.

Mendukung hal ini, TNI/POLRI, Kementrian Perhubungan (Kemenhub), juga instansi lainnya mendukung larangan mudik dengan melakukan penyekatan di beberapa ruas utama jalur mudik. Adapun penyekatan ini tersebar di wilayah yang dianggap sering dilalui oleh para pemudik setiap tahunnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Dr. (H.C) Doni Monardo berkesempatan untuk meninjau lokasi pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Palimanan, Kamis (29/04/2021). Didampingi jajaran Forkopimda Jawa Barat (Jabar), di antaranya, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, Kajati Jabar Ade Eddy Adhyaksa, dan lainnya.

Doni berpesan jangan sampai ada posko yang kosong. Pastikan petugas yang berjaga diatur agar tidak menyebabkan kendornya penjagaan, sehingga tidak ada kendaraan yang lolos.

“Mohon diperhatikan sehingga posko penyekatan ini terus dijaga selama 24 jam,” Kata Doni.

Dalam kesempatan itu, Doni juga meninjau simulasi penyekatan di GT Palimanan yang dilaksanakan petugas gabungan dari Polresta Cirebon, Dishub, BPBD, dan lainnya. Petugas akan memberhentikan sejumlah kendaraan berpelat nomor dari luar cirebon kemudian menanyakan daerah asal dan tujuannya. Kemudian akan dilakukan pengecekan sesuai prosedur yang ada, apabila tidak memenuhi, selanjutnya petugas langsung memutarbalikkan ke daerah asalnya. Bagi para pengendara yang masuk dalam pengecualian yang diperbolehkan mudik, maka petugas akan memasang sticker sebagai tanda sudah dilakukan pengecekan.

Tidak hanya itu, pos penyekatan juga akan melakukan pengambilan sample swab secara acak kepada para pengendara. Hal ini dilakukan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan.(Pus/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Cegah Penularan Covid-19, Ketua Satgas Ajak Masyarakat Mudik secara Virtual

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo mengajak masyarakat agar pelaksanaan mudik Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui jarak jauh secara virtual.

Hal itu dikatakan Doni usai melakukan Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC PEN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/04/2021).

“Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual,” jelas Doni.

Dalam implementasinya, Doni berharap agar tiap-tiap posko yang ada di daerah dapat membantu warganya dalam melakukan komunikasi virtual sebagai pengganti silaturahmi secara langsung.

Hal itu khususnya hanya dilakukan bagi warga yang memiliki keterbatasan alat maupun kondisi lain yang dapat menghambat silaturahmi melalui komunikasi virtual jarak jauh.

“Mohon berkenan, posko-posko yang ada di tiap daerah, bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual, untuk bisa difasilitasi,” kata Doni.

Adapun berkenaan dengan kegiatan keagamaan tersebut, sebelumnya Doni mengatakan bahwa bulan suci Ramadan dan kegiatan Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 menjadi momentum yang harus disadari sebagian besar masyarakat di Tanah Air untuk tidak melakukan kegiatan mudik karena dapat memicu terjadinya penularan virus SARS-CoV-2.

“Harus kita sadari tahun ini pun mohon tidak mudik dulu. Harus bersabar, harus bisa menahan diri,” kata Doni.

Adapun imbauan yang terus digaungkan Doni tersebut adalah semata-mata untuk melindungi segenap masyarakat dari potensi ancaman COVID-19.

Di sisi lain, hal itu sebagaimana yang juga dikatakan Presiden Joko Widodo dalam arahannya bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

“Ini semuanya untuk kepentingan bersama. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita,” jelas Doni.

Dalam hal ini, Doni menjelaskan bahwa berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, momentum libur hari raya nasional dan keagamaan selalu diikuti oleh tren kenaikan kasus COVID-19 di Tanah Air.

Selain angka kasus aktif, peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR) di setiap rumah sakit juga terjadi pascaliburan.

Di sisi lain, angka kematian juga selalu naik usai liburan. Bahkan angka kematian tenaga medis dan dokter serta perawat cenderung naik.

“Sudah terbukti dengan pasti, setiap libur panjang akan diakhiri dengan peningkatan kasus,” jelas Doni.

“Akan diikuti dengan jumlah pasien di rumah sakit yang meningkat, dan juga akan diikuti dengan angka kematian yang tinggi, termasuk juga gugurnya para dokter, dan juga para tenaga kesehatan lainnya,” tandasnya.(pus/red)

Categories
Nasional

Doni Monardo Dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan oleh IPB

Koran Jurnal, Bogor – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dianugerahi gelar doktor kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) atau yang sekarang menjadi IPB University. Penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut dipimpin langsung oleh Rektor IPB University Arif Satria di Graha Wisuda Widya IPB, Sabtu (27/03/2021).

IPB University telah melakukan pertimbangan secara matang dengan memperhatikan kinerja Doni Monardo. Keputusan pembemberian gelar akademik diputuskan dalam surat keputusan senat akademik IPB University nomor 21/IT3.SA/PP/2020 tentang Persetujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa Kepada Doni Monardo dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Pada bulan November 2020, IPB University sudah menyetujui pemberian gelar doktor kehormatan. Hal ini diungkapkan Arif Satria dalam sambutannya.

“Pada tahun 2020 senat akademik memberikan persetujuan pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa kepada Letjen TNI Doni Monardo dalam bidang ilmu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan,” kata Arif Satria.

Doni Monardo dinilai berhasil dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini terlihat dari ‘buah pikiran’ yang nyata seperti Citarum Harum, Program Emas Biru dan Emas Hijau yang diinisiasi Doni Monardo juga dinilai berhasil dalam meredam konflik di kepulauan Maluku.

Dalam sidang terbuka senat akademik IPB University, Doni menyampaikan orasi ilmiah dengan judul ‘Metode Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan’.

Doni bertekad akan bertanggung jawab atas penghargaan dan kepercayaan yang telah diberikan IPB University.

“Saya akan mempertanggungjawabkan penghargaan dan kepercayaan yang diberikan IPB University kepada saya, gelar doktor kehormatan ini menjadi energi baru bagi saya untuk terus konsisten membantu menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam indonesia” kata Doni.

Tim promotor yang mengkaji pemberian gelar kehormatan tersebut antara lain Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Arifin, MS (ketua tim promotor), Prof. Dr. Ir. Widiatmika, DAA, Prof. Dr. Ir. Anas M. Fauzi, M.Eng, Prof. Dr. Ir. M.H. Bintoro, M.Agr, dan Dr. Ir. Suryo Adiwibowo, MS.(Pus/red)

Categories
Bencana Nasional

Kepala BNPB Tinjau Penanganan Banjir di Karawang dan Serahkan Bantuan Rp. 500 Juta

Koran Jurnal, Karawang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Menteri PMK Muhadjir Effendy dan Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang Barat, Minggu (21/02/2021).

Dalam peninjauan tersebut, Doni Monardo beserta rombongan melihat langsung giat penanganan banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Ciseet, Sungai Citarum, dan Kali Cimalaya sejak Minggu (07/02).

Saat menyambangi pos dapur umum, Doni Monardo melihat kegiatan penyelenggaraan dapur umum guna memastikan makanan yang disajikan bagi para pengungsi sudah sesuai dengan gizi seimbang.

Usai meninjau dapur umum, rombongan kemudian menyempatkan diri ke lokasi pos pengungsian. Adapun tujuannya untuk memastikan penanganan berjalan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Karawang, sebanyak lima belas kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian muka air beragam. Tepantau tinggi permukaan air antara 10 hingga 250 cm.

Data BPBD setempat mencatat lima belas kecamatan terdampak yaitu Kec. Rengasdengklok, Kec. Telukjambe Barat, Kec. Telukjambe Timur, Kec. Karawang Barat, Kec. Batujaya, Kec. Cikampek, Kec. Tirtamulya, Kec. Ciampel, Kec. Pangkalan.

Selanjutnya Kec. Rawamerta, Kec. Jatisari, Kec. Banyusari, Kec. Karawang Timur, Kec. Cimalaya Wetan, dan Kec. Pakis Jaya.

Dari lima belas kecamatan tersebut, terdapat 14.754 KK terdampak banjir dan 3.393 KK Mengungsi. BPBD mencatat kerugian material akibat banjir berupa 14.340 unit rumah terdampak, 51 unit rumah rusak berat, 157 unit rumah rusak sedang, 870 unit rumah rusak ringan, 40 unit fasos dan fasum terdampak dan 217 hektar sawah terdampak.

Pada kesempatan tersebut, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 berpesan agar penanganan pengungsi hendaknya dilakukan dengan cara memisahkan kelompok rentan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19

Dalam hal ini, kelompok rentan yang dimaksud yaitu lansia, warga yang memiliki komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak-anak.

Selain itu, Doni juga mengecek ketersediaan alat tes antigen di pos kesehatan. Hal ini untuk menunjang para petugas medis untuk tetap memastikan kondisi kesehatan para pengungsi dan sekaligus mencegah penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

BNPB Serahkan Bantuan 500 Juta

Guna membantu percepatan penanganan banjir, BNPB memberikan bantuan secara simbolis Dana DSP Sebesar Rp500 Juta kepada Sekda Karawang. Selain itu bantuan lain yang diserahkan berupa masker 10.000 pcs, selimut 80 lembar, lampu emergency air garam 300 unit.

Sebelumnya BNPB telah menyerahkan dukungan kepada BPBD Kabupaten Karawang berupa tenda gulung 200 lembar, matras 200 lembar, selimut 200 lembar, mie sago 100 karton, sarung 200 lembar dan perahu karet 1 set.

Kerja Sama Multi Pihak

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, Doni menilai bahwa dalam upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir yang bersifat tahunan di Kabupaten Karawang tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.

“Diperlukan kerja sama, koordinasi dan kegigihan untuk bisa melakukan berbagai upaya, sehingga risiko ini tidak berulang setiap tahun,” ujar Doni.

Selain itu, Doni juga menyoroti bahwa permasalahan limbah industri maupun rumah tangga juga berpotensi menjadi faktor penyebab banjir Kabupaten Karawang harus diselesaikan secara bersama-sama.

“Tidak sedikit sumber daya yang dapat dikelola disini, ada banyak industri dan perusahaan, mereka harus diikutsetakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ekosistem untuk mengelola limbah industri dan rumah tangga,” tambah Doni.

Adapun untuk mengurangi risiko bencana banjir ke depannya, BNPB akan mendukung normalisasi yang dimulai dari muara sungai dengan alat berat jenis excavator amphibious guna melakukan pengerukan sedimentasi.(pus/red)

Categories
Nasional Ragam

BNPB Akan Berikan Dana Stimulan Bagi Rumah Rusak Akibat Gempa Mamuju Sulbar

Koran Jurnal, Mamuju – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan dana stimulan bagi warga yang memiliki rumah dan mengalami kerusakan akibat Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) Magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1) dini hari.

Adapun besaran dana stimulan tersebut masing-masing adalah 50 juta rupiah untuk Rumah Rusak Berat (RB), 25 juta rupiah untuk Rumah Rusak Sedang (RS) dan 10 juta rupiah untuk Rumah Rusak Ringan (RR).

Menurut Kepala BNPB, Doni Monardo, jumlah besaran dana stimulan tersebut merupakan usulan yang diberikan dari Pemerintah Sulbar kepada Pemerintah Pudat melalui BNPB.

“Ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelas Doni, Minggu (17/01/2021).

Sebelumnya, Doni telah memastikan bahwa kerusakan rumah warga akibat gempabumi merupakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Pemerintah pasti akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban, termasuk rumah yang rusak nanti menjadi tanggung jawab BNPB bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” pungkas Doni.(pus/red)

Categories
Kesehatan

Kasus Corona Daerah Naik, Ketua Satgas Minta Reaktivasi Posko Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk mengaktifkan kembali Posko-posko Covid-19, guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat di tingkat kelurahan hingga mencakup RT dan RW.

Adapun yang mendasari tentang perlunya posko Covid-19 di daerah adalah didasarkan dari adanya perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah mulai berkurang.

Hal itu pula yang menjadi penyebab angka kasus Covid-19 kembali naik di sejumlah daerah.

“Jadi mohon berkenan tahun anggaran baru, Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan, sukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW,” ujar Doni dalam Rapat Rencana Sosialisasi Program Vaksinasi Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (05/01/2021).

Lebih lanjut, Doni optimis apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka kasus aktif yang selama ini selalu meningkat kemudian dapat ditekan kembali.

Sebab, kunci dari keberhasilan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah peran serta masyarakat sebagai garda terdepan.

“Kalau ini bisa dilakukan, maka kami yakin kasus aktif yang selama ini cukup tinggi bisa kita tekan kembali,” ucap Doni.

Dalam hal ini, Doni menjelaskan bahwa data mengenai adanya penurunan kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan 3M seperti; mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan, didapatkan dari hasil monitoring di beberapa daerah oleh tim dengan jumlah ribuan orang.

Dia juga mengatakan bahwa hasil dari monitoring lapangan tersebut juga dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah melalui situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 maupun dari dashboard Bersatu Lawan Covid-19.

“Sudah ratusan juga orang yang telah dipantau oleh para pelapor yang jumlahnya mencapai ribuan orang,” kata Doni.

Sebagaimana laporan sebelumnya, bahwa kasus aktif secara nasional berada pada angka 14,26 persen. Hal itu mengalami penurunan selama dua bulan terakhir.

Kemudian untuk angka kesembuhan berada pada 82,77 persen dan hal itu juga mengalami penurunan dibandingkan pada periode dua bulan yang lalu.

Selanjutnya kasus harian aktif dilaporkan ada sebanyak 772.103 orang yang terpapar COVID-19. Untuk kasus sembuh sudah mencapai 639.103 orang.

Berikutnya untuk angka kematian sebesar 22.911, yang secara nasional masih berada di bawah rata-rata angka kematian global dengan selisih 0,81 persen.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus kematian masih cukup tinggi meskipun kasus aktif dan angka kesembuhan sudah jauh dari rata-rata global, tetapi lebih rendah dibandingkan pada bulan November yang lalu dengan selisih 12,83 persen.

Adapun menurut Doni, selisih penurunan dan peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia pada dua bulan terakhir terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya libur panjang.

Hal itu tentunya harus menjadi catatan penting bagi setiap daerah, khususnya yang sebelumnya terus aktif melaporkan data kejadian dan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan agar segera mengambil kebijakan sesuai arahan sebelumnya.

“Setelah libur panjang kita lihat peningkatan kasusnya luar biasa ketat,” ujar Doni.

“Ini alarm bagi kita semua, mohon ini kita cermati, terutama di daerah yang secara rutin setiap hari laporan yang kami terima belum mengalami penurunan,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Ketua Satgas: Hotel Karantina Bagi Penumpang Pesawat dari Luar Negeri dapat Dibuka untuk Umum

Koran Jurnal, Tangerang – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan restu kepada pihak hotel yang secara khusus ditunjuk untuk melayani karantina sementara bagi para penumpang pesawat dari luar negeri pada tanggal 30-31 Desember 2020, tetap dibuka untuk tamu umum.

Kebijakan tersebut diambil sebagaimana menurut hasil kesepakatan antara Satgas Penanganan COVID-19 bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia (PHRI) dalam melaksanakan adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020, sekaligus sebagai persiapan implementasi hasil Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020, yang menghasilkan keputusan untuk menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia per 1-14 Januari 2021.

“Bahwa hotel yang sudah ‘dipesan’ (untuk karantina penumpang pesawat dari luar negeri) tetap boleh melayani tamu umum,” ujar Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12).

Adapun karantina sementara selama lima hari bagi penumpang pesawat luar negeri di hotel tersebut perlu dilakukan sebagai antisipasi dari adanya potensi penyebaran COVID-19 jenis varian baru VUI-202012/01, sebagai garis keturunan strain B-117 yang diduga berasal dari Inggris. Menurut hasil penelitian beberapa pakar dunia, jenis virus varian baru tersebut lebih cepat menyebar dan sangat mudah menulari.

Dalam implementasinya, para penumpang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun WNA yang tiba dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta wajib menjalani karantina sementara di 104 hotel kelas bintang dua dan tiga yang sudah mendapatkan rekomendasi dan disiapkan Satgas Penanganan COVID-19 bersama PHRI.

Menyinggung soal biaya, Doni mengatakan bahwa khusus bagi penumpang WNI akan ditanggung penuh oleh pemerintah di hotel yang telah disesuaikan dan direkomendasikan tersebut. Sedangkan bagi WNA maka biaya dibebankan kepada penumpang.

“Kalau WNI nanti dibiayai oleh Pemerintah,” ungkap Doni.

Kemudian Doni juga menjelaskan, apabila terdapat WNI atau WNA yang menghendaki hotel lain di luar 104 hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka biaya dan akomodasinya dibebankan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi penerapannya tetap dipantau dan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Satgas Penanganan COVID-19.

“Apabila ada yang ingin memilih hotel lain yang masih direkomendasikan Satgas Penanganan COVID-19, maka pihak yang bersangkutan wajib membiayai diri sendiri,” jelas Doni.

Adapun menurut rekapitulasi PHRI, daftar hotel yang dapat melayani karantina sementara di DKI Jakarta meliputi; Jakarta Pusat 43 hotel, Jakarta Selatan 24 hotel, Jakarta Barat 16 hotel, Jakarta Utara 17, Jakarta Timur 4 hotel dengan total keseluruhan kamar mencapai kurang lebih 9.521 kamar.

Kemudian untuk hotel di wilayah Provinsi Banten masing-masing ada 5 hotel di Kota Tangerang dan 1 hotel di Kota Cilegon dengan kapasitas kamar sebanyak 525 kamar.(hum/red)

Categories
Kesehatan TNI

Doni Monardo Apresiasi Kodam III Siliwangi Atas Dukungan Fasilitas TNI AD untuk Isolasi Mandiri Covid-19

Koran Jurnal, Bandung – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan apresiasi kepada Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi yang telah mengizinkan penggunaan seluruh fasilitas milik TNI AD yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi untuk perawatan pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG.

Menurut Doni Monardo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan merupakan mantan Panglima Kodam III/Siliwangi (2017-2018), dengan adanya dukungan dari TNI AD tersebut, maka rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi dapat lebih fokus untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga kritis.

“Kami berikan apresiasi terutama bantuan dari Kodam III/Siliwangi, atas arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah mengizinkan semua fasilitas milik TNI Angkatan Darat yang berada di wilayah Kodam III/Siliwangi bisa digunakan untuk perawatan pasien,” ungkap Doni usai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Markas Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/12/2020).

Sebelumnya, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat dengan berbagai upaya.

Adapun Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto juga mengaku bahwa rencana itu sudah dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa dan telah mendapatkan restu.

“Pada prinsipnya TNI AD akan mendukung sepenuhnya,” ujar Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Adapun sejumlah fasilitas milik TNI AD tersebut yang kemudian dapat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri tersebut meliputi asrama-asrama TNI maupun tempat pusat pendidikan TNI AD, wisma atlet TNI AD dan sebagainya.

Selain itu, Kodam III/Siliwangi juga menerjunkan sekitar 6.376 personel untuk membantu Polri dan instansi terkait dalam rangka menertibkan dan mengajak masyarakat agar lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan.

“Kita juga sudah mengerahkan sekitar 6.376 personel untuk pendisiplinan masyarakat tergabung bersama Polri dan Satpol PP,” tegasnya.

Ke depannya, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto bersama jajarannya juga akan membuat pelaporan terpusat yang lebih maksimal sehingga melalui data tersebut, maka penanganan COVID-19 di wilayah Kodam III/Siliwangi dapat lebih dimaksimalkan.

“Kita akan sama-sama untuk lebih menyampaikan hal yang riil kepada BNPB,” pungkas Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Tingkat Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pilkada Serentak di Atas 89 Persen, Ketua Satgas: Jangan Kita Puas

Koran Jurnal, Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi 309 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berada di atas 89 persen hingga 96 persen.

Data tersebut didapatkan dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Pilkada, Rabu (9/12/2020).

Adapun protokol kesehatan menjadi penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana hal itu juga menjadi salah satu yang tertuang dalam Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 dan No.10 Tahun 2020.

Melihat data yang menunjukkan tingkat rata-rata kepatuhan tersebut sudah cukup baik, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk tidak cepat puas.

Dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan melalui media daring di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Doni mengingatkan bahwa tahapan-tahapan dari penyelenggaraan Pilkada masih berjalan dan belum berakhir.

“Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir,” kata Doni.

Ke depannya menurut Doni masih akan ada beberapa kegiatan penghitungan suara yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar seluruh unsur tidak lengah sampai batas akhir.

“Hari ini saja, untuk kegiatan penghitungan suara, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya jangan lengah jangan kendor,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni juga meminta agar seluruh pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan kepada siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada Serentak.

“Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan,” kata Doni.

Doni Tegur Pejabat Daerah

Dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Doni juga mengatakan bahwa pihaknya tidak segan untuk mengingatkan pejabat daerah yang terpantau di wilayahnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan pemunguntan suara.

“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait,” jelas Doni.

Melalui peringatan seperti yang telah dilakukannya tersebut, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak dapat lebih baik dan ada perubahan untuk keamanan serta keselamatan masyarakat.

“Kita lihat datanya sudah masuk sepuluh besar. Artinya apa, kalau ada pemberitahuan dan segera ditindak lanjuti maka di lapangan pun ada perubahan”, jelas Doni.

Lebih lanjut, dia juga meminta agar peringatan ada sebelum terjadinya pelanggaran. Sebab, hal itu juga berarti ada kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Tentunya, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 juga berawal dari kerja keras dari seluruh pihak yang selalu menjaga konsisten dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

“Kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang. Begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan-peringatan,” kata Doni.

“Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik,” pungkasnya.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Libur Nataru, Doni Monardo Ajak Masyarakat di Rumah Saja

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mengisi libur akhir tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dengan melakukan kegiatan di rumah saja.

Tidak perlu mengadakan kegiatan di luar rumah, apalagi hingga menimbulkan adanya kerumunan banyak orang. Sebab, kegiatan yang dapat memicu terjadinya kerumunan dapat meningkatkan risiko penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

“Akan ada juga libur Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2021, yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga,” kata Doni dalam keterangan resmi melalui media daring di Jakarta, Senin (0712/2020).

Oleh sebab itu, dia berharap agar liburan akhir tahun tersebut dapat menjadi momentum yang lebih berharga dan tentunya aman serta nyaman untuk tetap berada di rumah saja.

“Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan tanpa bepergian,” kata Doni.

Adapun selain dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem dalam tiga pekan ke depan, sebagaimana menurut prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sehingga dalam hal ini masyarakat diminta untuk mengantisipasi dari adanya potensi dampak bencana alam yang dapat dipicu oleh faktor cuaca tersebut.

“Karena kita lihat perkembangan cuaca pada dua tiga minggu yang akan datang, cuaca ekstrem hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG,” tutup Doni.(KPC/red)