Tag: Menteri Bappenas

Categories
Ekonomi Nasional

Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Bali, NTT dan NTB, Menteri Suharso Bahas Masalah Pangan

Koran Jurnal, Bali – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan rapat bersama Gubernur Bali, NTT, dan NTB, Sabtu (19/06/2021). Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain Isu Strategis Pembangunan Sektor Pertanian di Bali, NTT dan NTB.

Rekomendasi yang Menteri berikan untuk masalah pengembangan Bali Utara di bidang pangan dan pertanian, pertama, penyediaan infrastruktur wilayah, termasuk sarana dan prasarana irigasi pertanian, yang secara ekonomi akan mendukung pengembangan pertanian di Bali bagian utara.

Kedua, pengembangan potensi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama komoditas pertanian organik, guna dipadukan dengan kebutuhan pariwisata.

Ketiga, pengembangan potensi pertanian yang selama ini telah diinisiasi, yaitu triple helix peternakan, melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi setempat dan dukungan negara lain (Australia).

Keempat, penguatan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam jangka panjang. Kelima, pengembangan nilai tambah hasil pertanian, termasuk penerapan teknologi guna mendorong generasi muda pertanian.

Sementara itu, rekomendasi yang Menteri berikan untuk permasalahan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Sumba Tengah NTT, pertama memastikan penyediaan air irigasi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan air permukaan (perbanyakan embung, longstorage) dan air tanah (sumur bor).

Kedua, memastikan penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian pra- dan pasca-panen (RMU, Gudang, Dryer), serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dengan pelibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal (misal penangkar benih lokal).

Ketiga, diperlukan pelatihan dan penyuluhan secara berkelanjutan baik kepada petani, penangkar benih serta perbanyakan demoplot dan perkuatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Keempat, membangun Korporasi Petani melalui fasilitasi dan pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang sudah terbentuk.

Kelima kepastian kerjasama off taker, pemanfaatan teknologi informasi dan inisiasi untuk pembangunan pabrik pakan ternak yang dapat mengolah jagung hasil produksi petani.
Keenam, pembiayaan terintegrasi multi kementerian melalui Dekon/TP, DAK tematik Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan serta APBD, PHLN (seperti PRISMA) dan sumber pembiayaan lain.

Rekomendasi yang Menteri berikan untuk pengembangan NTB di bidang pangan dan pertanian, pertama penyediaan infrastruktur wilayah, termasuk infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah/pulau, yang secara ekonomi akan mendukung pengembangan pertanian di Nusa Tenggara Barat.

Kedua, pengembangan potensi pertanian termasuk optimalisasi budidaya di lahan kering yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, pengembangan nilai tambah hasil pertanian, termasuk penerapan teknologi guna mendorong generasi muda pertanian.

Keempat, membangun Korporasi Petani melalui fasilitasi dan pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang sudah terbentuk.

Kelima, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan serta infrastruktur penanganan bencana yang disesuaikan dengan tipologi bencana di NTB. Keenam, pembiayaan terintegrasi multi kementerian melalui Dekon/TP, DAK tematik Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan serta APBD dan sumber pembiayaan lain.(hum/red)

Categories
Infrastruktur

Menteri PPN Hadiri Pertemuan Konsorsium Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang

Koran Jurnal, Batang – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Tengan dan Yogyakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Pertemuan Konsorsium Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Senin (12/10/2020).

Di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah di triwulan II – 2020 terkontraksi hingga -5,9 persen (yoy). Kontraksi terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi akibat Covid-19. Seluruh komponen pengeluaran tercatat mengalami penurunan. Pada sisi lapangan usaha, semua sektor yang memiliki share besar dalam perekonomian mengalami penurunan, kecuali sektor pertanian.

Untuk mengatasi dampak krisis ini, pemerintah akan segera menjalankan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. KIT Batang diproyeksikan akan menjadi kawasan untuk menampung perusahaan dan pabrik besar. Pengembangan kawasan ini akan dibagi menjadi 3 kluster utama. Kluster pertama, pembangunan akan difokuskan pada lahan seluas 450 Ha.

“Rencana pelaksanaan proyek KIT Batang di tahun 2020 ini memasuki tahap 1 yakni finalisasi master plan untuk lahan seluas 450 Ha, kemudian penyesuaian RTRW dan perizinan lain, pembangunan jalan boulevard, serta pengintegrasian masterplan darat dan laut,” ujar Menteri Suharso.

Memasuki tahun 2021, akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, air limbah, tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berteknologi refuse-derived fuel (RDF), rusun pekerja, dan SPAM.

“Kawasan industri ini direncanakan akan memiliki fasilitas dry port dengan konektivitas ke pelabuan di Tanjung Emas, Kota Semarang, yang menghubungkan akses ke transportasi Tol Trans Jawa,” ungkap Menteri Suharso.

Pengembangan KIT Batang berpotensi meningkatkan pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Tengah hingga 6,0 persen dari tren sebelumnya sebesar 4,5 persen. Potensi ini pun berpeluang membangkitkan peluang ekonomi baru di Jawa Tengah sebesar Rp10 triliun per tahun. Selain itu, akan terjadi penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan IKM/UMKM pada rantai nilai produksi lebih dari 50 ribu tenaga kerja.

“Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang juga akan menciptakan pusat pertumbuhan baru dengan spesialisasi pada nilai tambah tinggi, serta dari efisiensi proses produksi dan distribusi,” tambah Menteri.(hum/red)

Categories
Nasional

Rakornas IG 2019, Ini Kata Menteri Bappenas Soal Pentingnya Ketersediaan Data dan Informasi Geospasial

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menerima hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019 yang meliputi antara lain penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah, efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

“Penyediaan data informasi geospasial memiliki peran signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ketersediaan data dan informasi geospasial,” kata Bambang sesuai menghadiri Rakornas Informasi Geospasial 2019 bertema “Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial”, di Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Bambang menuturkan untuk mendapatkan gambaran geospasial yang tajam dan akurat sudah tentu diperlukan informasi geospasial yang lebih rinci.

Dia menuturkan rakornas itu diselenggarakan dalam konteks yang strategis karena waktunya bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hasil rakornas itu akan mempertajam rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024, karena penyusunan RPJMN tidak hanya didasarkan pada analisis ekonomi tapi juga pada analisis lokasi dan kewilayahan.

“Ketersediaan data informasi geospasial akan sangat memudahkan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pencapaian prioritas pembangunan nasional,” tuturnya.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan rakornas itu mencatat sejumlah arah kebijakan dan strategi.

Arah kebijakan pertama adalah mendorong peningkatan penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah secara berkala dengan fokus pada data akuisisi skala 1:25.000 dan 1:5.000 dalam ukuran milimeter.

Kedua, meningkatkan efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan pendekatan desain jaringan hibrid.

Ketiga, meningkatkan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia informasi geospasial berkualitas dalam upaya menyediakan permintaan melalui peningkatan sumber daya manusia terutama S1 di pemerintah daerah.

Keempat, mempercepat penetapan batas wilayah negara dan administrasi dengan pendekatan kurva tertutup.

Hasanuddin menginginkan agar data dan informasi yang sudah diproduksi oleh BIG maupun kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa ditempatkan di satu jaringan online portal yang kemudian bisa diakses sebanyak mungkin secara gratis oleh berbagai pihak di Indonesia.

“Jadi di negara yang sebesar Indonesia ini pengelolaan informasi geospasial sentralistik hanya umumnya oleh BIG untuk peta-peta dasar. Nah ini nampaknya berikutnya Indonesia perlu punya semacam lembaga yang khusus menangani informasi geospasial di level provinsi sehingga masalah-masalah penataan ruang pembangunan di level tapak, mitigasi bencana yang terjadi di level tapak itu bisa ditangani cepat oleh daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Acara Rakornas IG 2019 diikuti oleh ratusan peserta dari Kementerian dan Lembaga dan stakeholder.(ant/red)