Categories
IPTEK Nasional

Rakornas BIG 2021, Menteri Suharso: IG Bagian Penting dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Informasi Geospasial (IG) merupakan bagian penting dalam perencanaan nasional. Terlebih saat ini pembangunan nasional telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial (THIS).

Hal tersebut disampaikan Suharso saat membuka Rakornas IG yang digelar secara virtual pada Kamis (05/08/2021).

Rakornas bertema “Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial, dan Pembangunan Berkelanjutan” tersebut merupakan kelanjutan dari pra-Rakornas pada 23-24 Juni 2021. Pra-Rakornas membahas persiapan penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG dalam jangka waktu 25 tahun.

Rencana Induk Penyelenggaraan IG disusun dengan memperhatikan ketersediaan IG yang mutakhir, kebutuhan pembangunan nasional, kebijakan prioritas nasional, dan perkembangan ilmu teknologi. Dengan adanya IG yang berkualitas dan andal, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, reformasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

“Data geospasial ini mewarnai dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Satu Data Indonesia (SDI) yang pembinaannya diprioritaskan pada beberapa aspek. Diantaranya data terkait kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial, data terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta perencanaan dan penganggaran pembangunan. SDI juga digunakan untuk mengurai kekusutan data identitas terpadu,” jelas Suharso.

Suharso beranggapan, ketersediaan data spasial sangat penting dalam rangka menyusun langkah dalam pembangunan nasional. Ini menempatkan IG dalam posisi yang vital.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir sebagai pembicara kunci Rakornas IG 2021 mengatakan jika IG juga berperan penting dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).  Kebijakan ini dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Kebijakan Satu Peta merupakan program prioritas sebagai manifestasi Nawa Cita yang bertujuan menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama,” kata Airlangga.

Hal tersebut, lanjut Airlangga, diperlukan dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial. Sebab, IG merupakan informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

“Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi mencakup ruang darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi membuat rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial,” tutur Airlangga.

Airlangga berharap, produk KSP terus dioptimalkan pemanfaatannya dalam penyediaan sistem informasi berbasis spasial. Khususnya dari aspek ekonomi dan investasi, berupa pemetaan potensi sumber daya ekonomi.

Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa saat ini IG juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antarwilayah. Tidak hanya dalam konteks perencanaan, namun pada tataran decision making system.

Karenanya, Rakornas IG 2021 ini diharapkan setidaknya memuat tiga hal pokok. Pertama, review rencana aksi penyelenggaraan IG oleh K/L dengan terbitnya peraturan perundangan baru seperti UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan IG, serta Peraturan Presiden tentang KPBUMN.

“Kedua, kesepakatan dalam penyusunan framework rencana induk penyelenggaraan IG sebagai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG,” ujar Aris.

Terakhir, terkait isu-isu strategis bidang IG lainnya, seperti keberlanjutan kebijakan SDI, integrasi data statistik dengan data spasial, dan dukungan penyelenggaraan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dengan tiga hal pokok tersebut, penyusunan framework rencana induk menjadi salah satu prime  mover dalam penyelenggaraan IG kedepannya,” pungkas Aris.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Bali, NTT dan NTB, Menteri Suharso Bahas Masalah Pangan

Koran Jurnal, Bali – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan rapat bersama Gubernur Bali, NTT, dan NTB, Sabtu (19/06/2021). Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain Isu Strategis Pembangunan Sektor Pertanian di Bali, NTT dan NTB.

Rekomendasi yang Menteri berikan untuk masalah pengembangan Bali Utara di bidang pangan dan pertanian, pertama, penyediaan infrastruktur wilayah, termasuk sarana dan prasarana irigasi pertanian, yang secara ekonomi akan mendukung pengembangan pertanian di Bali bagian utara.

Kedua, pengembangan potensi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama komoditas pertanian organik, guna dipadukan dengan kebutuhan pariwisata.

Ketiga, pengembangan potensi pertanian yang selama ini telah diinisiasi, yaitu triple helix peternakan, melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi setempat dan dukungan negara lain (Australia).

Keempat, penguatan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam jangka panjang. Kelima, pengembangan nilai tambah hasil pertanian, termasuk penerapan teknologi guna mendorong generasi muda pertanian.

Sementara itu, rekomendasi yang Menteri berikan untuk permasalahan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Sumba Tengah NTT, pertama memastikan penyediaan air irigasi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan air permukaan (perbanyakan embung, longstorage) dan air tanah (sumur bor).

Kedua, memastikan penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian pra- dan pasca-panen (RMU, Gudang, Dryer), serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dengan pelibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal (misal penangkar benih lokal).

Ketiga, diperlukan pelatihan dan penyuluhan secara berkelanjutan baik kepada petani, penangkar benih serta perbanyakan demoplot dan perkuatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Keempat, membangun Korporasi Petani melalui fasilitasi dan pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang sudah terbentuk.

Kelima kepastian kerjasama off taker, pemanfaatan teknologi informasi dan inisiasi untuk pembangunan pabrik pakan ternak yang dapat mengolah jagung hasil produksi petani.
Keenam, pembiayaan terintegrasi multi kementerian melalui Dekon/TP, DAK tematik Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan serta APBD, PHLN (seperti PRISMA) dan sumber pembiayaan lain.

Rekomendasi yang Menteri berikan untuk pengembangan NTB di bidang pangan dan pertanian, pertama penyediaan infrastruktur wilayah, termasuk infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah/pulau, yang secara ekonomi akan mendukung pengembangan pertanian di Nusa Tenggara Barat.

Kedua, pengembangan potensi pertanian termasuk optimalisasi budidaya di lahan kering yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, pengembangan nilai tambah hasil pertanian, termasuk penerapan teknologi guna mendorong generasi muda pertanian.

Keempat, membangun Korporasi Petani melalui fasilitasi dan pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang sudah terbentuk.

Kelima, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan serta infrastruktur penanganan bencana yang disesuaikan dengan tipologi bencana di NTB. Keenam, pembiayaan terintegrasi multi kementerian melalui Dekon/TP, DAK tematik Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan serta APBD dan sumber pembiayaan lain.(hum/red)

Categories
Infrastruktur Polhukam

Bappenas: Semoga Draft RUU Pemindahan Ibu Kota Negara Rampung Pertengahan Tahun 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia masih terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) sebagai landasan hukum terkait pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan. Dalam penyusunan RUU ini, sejumlah Kementerian seperti Kemenpan RB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet juga memberikan masukan serta saran agar RUU ini semakin baik.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, jika naskah akademik serta draf RUU IKN rampung pada pertengahan tahun 2020, maka akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu Bappenas juga menyebut, penyusunan RUU ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan masterplan IKN.

“Draft RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang mulai disusun Pemerintah tahun 2019 lalu, semoga selesai pada pertengahan tahun 2020 ini. Untuk masterplannya, kami juga menargertkan selesai bersamaan dengan RUU ini,” ujar Hayu Parasati selaku Sekretaris Tim Kajian IKN Kementerian PPN/Bappenas, pada hari Rabu 26 Februari 2020, di Jakarta.

Sementara itu, dalam pertemuan Finalisasi Akhir RUU IKN yang diadakan di Kementerian PPN/Bappenas pada hari Kamis (27/02/2020) siang tadi, beberapa Kementerian/Lembaga yang hadir, terus mengkaji lebih lanjut RUU tersebut.

Diharapkan nantinya, produk UU IKN ini menjadi sederhana dan bisa mendukung kelancaran pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan.

Dalam sebuah acara pada bulan Januari 2020 yang lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara bukan semata memindahkan lokasi maupun gedung-gedung pemerintahan. Namun dibalik rencana tersebut terdapat perubahan pola pikir, pola kerja, dan perubahan sistem menyeluruh.

Visi dari dilakukannya pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden Jokowi adalah untuk menghapuskan istilah “Jawasentris”, sehinga pertumbuhan perekonomian di Pulau lainnya juga harus di tingkatkan kontribusinya agar tidak tertinggal sehingga dapat merata.(hum/red)

Categories
Ekonomi IPTEK

Informasi Geospasial Untuk Indonesia Lebih Baik

Koran Jurnal, Bogor – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN Indonesia Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengapresiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memprakarsai sistem informasi modern Kepulauan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Bambang Brodjonegoro saat menghadiri dan membuka secara resmi puncak acara 50 Tahun Hari Informasi Geospasial di Kantor Pusat Badan Informasi Geospasial (BIG), Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2019).

Menteri PPN menjelaskan untuk perencanaan yang baik tentu perlu berbagai macam data, baik data statistik dari BPS serta data sektoral yang menyangkut kementerian. Karena dari waktu kewaktu kementerian terus berkoordinasi dengan BIG untuk memastikan apakah peta-peta yang dibuat itu sudah sesuai perencanaan atau belum. Apalagi Indonesia, negara yang tersentralisasi.

“Dengan bantuan peta jadi sangat penting peta yang detail. Kementerian PPN mendorong BIG dalam membuat peta yang lebih memudahkan kita dalam perencanaan. Dan sejauh ini progresnya sudah sangat baik karena proses perencanaan kita sudah sangat terbantu oleh BIG,” ujarnya.

Bambang berharap kedepan BIG menjadi otoritas untuk pemetaan yang berstandar global. Tentunya bisa membantu pemerintah dalam kesenjangan letak daerah termasuk informasi seakurat mungkin mengenai kondisi berbagai daerah di Indonesia terutama daerah yang di kategorikan tertinggal, daerah terluar dan daerah perbatasan. Sehingga nanti tidak ada lagi isu pemerintah melupakan daerah-daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Hari Informasi Geospasial 2019 Muhtadi Ganda Sutrisna mengungkapkan, peringatan hari Informasi Geospasial ke-50 mengangkat tema ‘Informasi Geospasial Untuk Indonesia Lebih Baik’.

Tema tersebut, jelas Muhtadi, untuk meningkatkan tanggungjawab BIG akan pentingnya kualitas informasi geospasial yang mengacu kepada satu referensi, satu standar, satu geodatabase dan satu geoportal untuk mewujudkan kebijakan satu peta (one map policy).

“Untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta, BIG kedepannya akan mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia,” kata Muhtadi, Sekretaris Utama BIG.

Sebelumnya, rangkaian acara puncak 50 Tahun Hari Informasi Geospasial (HIG) 2019, panitia mengadakan berbagai lomba, antara lain lomba gambar peta untuk anak “We Love Map”. Sosialisasi Anti Narkoba dengan acara Nobar bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) serta berkolaborasi dengan Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN). Indonesia Geospasial Technology Exhibition 2019 (IGTE), Workshop Pengguna IG (KCP III Stakeholder), Workshop Asesor Kompetensi Gudang Informasi Geospasial, Bimbingan Teknis (Bimtek) Toponimi.

Di acara puncak panitia HIG 2019, juga menggelar refleksi 50 th BIG, Senam Bersama BIG, BIG Peduli (donor darah,  layanan kesehatan, khitanan massal, bazar dan santunan pendidikan), Open House BIG, Penghargaan Bhumandhala Award, Penyerahan Produk BIG dan Peluncuran Aplikasi IG.

Sementara rangkaian lain HIG 2019, tambah Muhtadi, panitia akan menggelar Geospasial Soccer Cup pada 18 Oktober 2019 di Stadion Persikabo Kabupaten Bogor dan acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Informasi Geospasial dengan tema Milenial Melek Geospasial yang diadakan 25 Oktober 2019 di Empire XXI Yogyakarta. Dan acara HIG 2019 ditutup dengan acara The Royal Jogja Sand Dunes Geospasial Run 2019 pada 27 Oktober 2019 dengan start-finish Museum Gumuk Pasir, Yogyakarta.

Hadir pada acara puncak HIG 2019 diantaranya sejumlah pejabat kementerian, pejabat daerah, BIN, BNN, mahasiswa dari berbagai universitas, dan tamu undangan.(red)