Netralitas TNI-Polri Archives

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11). Kegiatan ini diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres.

Karena masih Pandemi Covid-19 atau virus corona, beberapa Kapolda dan Kapolres mengikuti acara ini secara virtual. Hal itu dilakukan demi menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa, dalam arahannya Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan beberapa arahan tegas kepada seluruh jajarannya di Indonesia. Diantaranya, terkait dengan penanganan Covid-19.

Kapolri, dikatakan Argo, menginstruksikan untuk para Kasatwil tidak ragu-ragu untuk menegakan protokol kesehatan di masyarakat.

“Jadi kegiatan Apel Kasatwil ini berkaitan dengan beberapa hal. Penanganan Covid-19 bahwa penekanan pada undang-undang yaitu para Kapolda harus menegakkan protokol kesehatan, tidak ada keragu-raguan bersama dengan TNI, Satpol PP dan tokoh masyarakat,” kata Argo.

Kemudian arahan tegas selanjutnya adalah, para Kapolda dan Kapolres diminta untuk netralitas harga mati dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, jajaran juga diinstruksikan menjaga keamanan saat pesta demokrasi itu berlangsung.

“Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, tentunya dengan adanya Pilkada ini mulai dari para Kapolda, Kapolres yang ada Pilkada nya serentak di 270 provinsi, kabupaten/kota akan melakukan pengamanan TPS, mengamankan kotak surat suara, himbauan tentang perhitungan suara dan pentahapan-pentahapan lainnya. Dalam Pilkada penekanannya adalah netralitas harga mati,” ujar Argo.

Argo menekankan, apabila Kasatwil melanggar hal tersebut, maka Kapolri tidak akan segan-segan memberikan sanksi disiplin kepada jajarannya.

“Kemudian apabila ada anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran, ditekankan oleh Bapak Kapolri melalui STR, Vidcon, atau arahan langsung akan ditindak tegas berdasarkan pelanggaran yang dilakukan di lapangan,” ucap Argo.

Selanjutnya, arahan soal UU Cipta Kerja Omnibus Law. Terkait hal itu, Kapolri memperbolehkan masyarakat menggelar aksi namun, para Kasatwil diinstruksikan untuk langsung menindak tegas apabila demonstrasi penolakan berujung anarkis.

“Berkaitan dengan Omnibus Law, tentunya akan dikeluarkan kebijakan, apabila memang dalam menyampaikan pendapat telah diatur dalam amanat undang-undang, apabila terjadi anarkis akan ditindak tegas,” kata Argo.

Sementara terkait pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Polri melakukan pengamanan dengan operasi khusus Kepolisian terpusat dengan sandi Opera Lilin yang diselenggarakan mulai dari tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021.

“Pengamanan Operasi Lilin tersebut ada 191.534 personel yang dilibatkan dalam operasi tersebut, kemudian membuat 4.216 pos pelayanan dan pos pengamanan. Untuk kegiatan tersebut kami mengedepankan kegiatan simpati dan tidak ada represif,” ujar Argo.

Aksi simpati, dikatakan Argo, Kapolri berkeinginan agar jajarannya melakukan aksi simpatik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan apabila ada yang melanggar dengan cara memberikan bantuan sosial berupa sembako, masker serta hand sanitizer.

“Melalui Aslog, Kapolri menyampaikan telah menyediakan 5.000 ton beras yang saat ini berada di Bulog untuk diberikan kepada Polda dan Polres seluruh Indonesia agar dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 terkait pendistribusiannya akan di rumuskan oleh Aslog,” kata Argo.

Dalam Rapim Apel Kasatwil tahun 2020, Kapolri menekankan bahwa, seluruh kegiatan difokuskan kepada giat kemanusiaan/bakti sosial, sinergitas TNI-Polri mengkristal didalam hati seluruh anggota dan pembinaan personel Kepolisian dengan reward and punishment.

Disisi lain, Argo menegaskan, sejak kepemimpinan Kapolri Idham Aziz dan telah dirumuskan oleh ASDM Kapolri bahwa sampai saat ini tidak ada anjak/seluruhnya memiliki jabatan dan sudah ditempatkan.

“Nantinya akan datang lulusan Lemhanas dan Sesko TNI dari Kepolisian yang akan langsung ditempatkan sesuai dengan kompetensinya,” ujar Argo.

“Polri berharap Apel Kasatwil T.A 2020 untuk kemasyarakatan bangsa Indonesia dapat bermanfaat,” tutup Argo.(hum/red)

Panglima TNI: Netralitas TNI-Polri di Bidang Pengamanan Kunci Keberhasilan Pemilu 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Netralitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 adalah salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan Pemilu, khususnya di bidang pengamanan. TNI-Polri harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sinergitas TNI-Polri agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan dapat dicapai kesuksesan, sehingga keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

Demikian pembekalan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. diwakili Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dengan materi “Sinergi TNI-Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2019”di hadapan 364 peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/09/2018).

Menurut Panglima TNI, upaya untuk mensukseskan pelaksanaan perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu tidak bisa dicapai secara instan, dibutuhkan proses untuk mencapai keberhasilan, diperlukan sosialisasi masing-masing pihak tentang aturan yang berlaku, mekanisme perbantuan, prosedur pengamanan dan penyamaan persepsi tentang tujuan perbantuan untuk mencapai keterampilan yang tinggi dan kemampuan interoperability.

Panglima TNI menegaskan bahwa selama pelaksanaan Pemilu 2019, TNI-Polri harus tetap mewujudkan terpeliharanya Kamtibmas, mencegah terjadinya anarkisme, kerusuhan sosial baik vertikal maupun horisontal dan mencegah terjadinya kerawanan lanjutan yang berpotensi mengancam eksistensi negara.

“Mari bersama-sama kita bangun etos kerja sesuai bidang keahlian kita masing-masing, sehingga TNI-Polri akan makin profesional dan dengan dilandasi jiwa ksatria serta loyalitas tegak lurus, kita Dharma Baktikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kerawanan-kerawanan Pemilu 2019 antara lain pada tahap masa tenang, yaitu penyebaran isu hoax, money politik, intimidasi dan perusakan logistik Pemilu pada tahap pemungutan suara.

“Dengan pengalaman Pilkada serentak 2018, TNI-Polri sudah mempersiapkan diri, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu semua sudah disimulasikan,” ungkapnya.

Disisi lain Panglima TNI mengatakan bahwa untuk mengantisipasi pengamanan Pemilu 2019, TNI akan mengerahkan personel sampai dengan dua pertiga dari kekuatan Polri yang terlibat operasi dan kekuatan itu akan digelar di wilayah-wilayah yang memang dianggap rawan termasuk berbagai macam Alutsista dari ketiga matra.

“Jumlah personel yang disiagakan tentunya akan kita sesuaikan dan kita akan menunggu apa yang diperlukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

“Dalam pelaksanaan pentahapan Pemilu 2019, TNI selalu berkoordinasi dengan Polri tentang rencana pengamanan sesuai dengan pentahapan dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon,masa kampanye, distribusi logistik, masa tenang pemungutan dan penghitungan suara serta pengamanan objek vital termasuk pengamanan pejabat penyelenggara Pemilu sampai dengan pelantikan anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa saat ini TNI-Polri sudah melakukan latihan-latihan parsial bersama tentang prosedur pengamanan bersama di setiap wilayah dengan melakukan koordinasi antara Polda dan Kodam.

“Diharapkan pada saat pelaksanaan pengamanan sudah terjadi sinkronisasi dan saling kesepahaman sehingga tidak akan terjadi benturan antara sesama aparat di lapangan,” tegasnya.(red/Pusp)