Tag: Papua Barat

Categories
Polhukam

Pakar Resolusi Konflik: Benny Wenda Tidak Ada Kontribusi Bagi Masyarakat Papua Barat

Koran Jurnal, Jakarta – Tokoh-tokoh separatis Papua dan Papua Barat, khususnya Ketua ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) Benny Wenda, yang telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat beberapa waktu lalu, perlu dipertanyakan kontribusinya kepada masyarakat di wilayah tersebut.

“Tidak ada kontribusi Benny Wenda yang terlihat bagi masyarakat Papua Barat dan tidak ada catatan yang sudah dia lakukan terhadap wilayah yang dia wakili,” kata I Nyoman Sudira (Pakar Resolusi Konflik Universitas Parahyangan Bandung) beberapa waktu lalu di Jakarta, pada acara Diskusi Webinar yang diselenggakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, bertema “Pendekatan Kemanusian dan Keamanan di Papua.”

I Nyoman Sudira menyampaikan bahwa keamanan telah melakukan suatu perkembangan revolusi yang mana dibedakan menjadi keamanan tradisional dan non-tradisional. Kondisi yang terjadi di Papua sekarang disebut sebagai bentuk baru peperangan, karena di Papua sekarang telah sampai kepada situasi internal konflik dimana kentalnya suatu isu identitas ras, etnik, budaya, bahkan adanya kontrol negara yang sangat kuat.

“Keamanan Papua digolongkan kepada keamanan non tradisional, dimana mereka menghadapi ancaman non-militer, misalnya kemiskinan, persoalan bencana alam, penyakit menular (HIV/AIDS), dan juga masalah pengungsian,” ujarnya.

Menurut I Nyoman Sudira, cara mengatasi isu Papua dari sisi keamanan maka dibutuhkan kesadaran baru dalam menangani isu, yaitu menggunakan konsep konvensional. Di Papua terhadap konflik baru (degradasi lingkungan, pandemik penyakit menular, pelanggaran HAM, dan kualitas hidup) harus diatasi dibandingkan dengan mengerahkan serdadu, lebih baik melakukan suatu dialog, kerja sama, negosiasi, atau perjanjian-perjanjian.

I Nyoman Sudira juga mengatakan bahwa persoalan Papua yang paling harus difokuskan sebenarnya adalah bukan senjata, tapi kehidupan atau harga diri dari masyarakat Papua.

“Ada tujuh area keamanan yang harus terbebas dari ancaman yaitu ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, diskriminasi, komunitas, pelanggaran HAM,” ucapnya.(Pusp/red)

Categories
Daerah Ragam

Warga Papua Barat Terima Bansos Kemensos

Koran Jurnal, Sorong – Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini, paket sembako bagi warga terdampak pandemi Covid-19 sampai di tanah Papua.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial RI Grace Batubara, hadir di Kota Sorong, Papua Barat untuk menyerahkan bansos bagi warga terdampak Covid-19. Bansos berupa 6.000 paket sembako senilai Rp.1.200.000.000,- disalurkan melalui 3 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Papua Barat. Yaitu Yayasan Cahaya Kasih Ester Kab.Sorong Selatan, Yayasan Perempuan Papua Kota Sorong, dan Yayasan Sinagi Handayani Kab.Sorong. Masing-masing LKS menerima 2.000 paket sembako.

Bertempat di Kantor Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, bansos diserahkan secara simbolis oleh Grace Batubara kepada perwakilan Yayasan Perempuan Papua. Yayasan ini akan menyalurkan bansos tersebut bagi warga di 10 Distrik Kota Sorong, Papua Barat. Bansos juga akan disalurkan kepada warga di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam sambutannya, Grace Batubara mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan merupakan wujud kepedulian pemerintah, khususnya bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19.

“Bantuan sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah. Melalui Kementerian Sosial, negara hadir dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19. Saya berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu,” ucap Grace, Sabtu (05/12/2020).

Grace menambahkan bahwa pandemi Covid-19 ini belum berakhir. Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, Grace berpesan agar masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19. Yaitu harus mematuhi 3 M : memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Dalam upaya mengatasi dampak pandemi covid-19, Pemerintah tidak dapat melakukan sendiri. Keterlibatan pihak-pihak lain juga sangat diperlukan untuk mendukung program pemerintah. Untuk itu, perlu diperkuat dan ditanamkan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Sehingga, kepedulian terhadap sesama serta rasa saling membantu masyarakat terdampak pandemi covid-19, dapat terus tertanam di setiap individu.

Terlebih bangsa Indonesia sebagai bangsa timur sangat kental akan rasa gotong royong dan saling membantu. Grace yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir apabila kita bersama-sama melawan Covid-19.

“Mari kita bersama-sama melawan Covid-19. Selain tadi dengan cara 3M, kita juga harus tanamkan rasa kesetiakawanan sosial. Dengan peduli dan saling membantu masyarakat terdampak Covid-19. Saya yakin pandemi ini akan segera berakhir jika kita bersama-sama melawan Covid-19,” imbuh Grace.

Usai menyerahkan secara simbolis, Grace Batubara mengunjungi dan memberikan bantuan secara langsung ke rumah warga penerima bansos. Salah satu warga Distrik Malaimsimsa, Yohana Emlayean (45), mengucap syukur atas bantuan yang diterima.

“Semenjak adanya pandemi,kami kesulitan. Kami sangat terbantu atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta kepedulian dan bantuan dari warga setempat. Saya bersyukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami,” ungkap Yohana.

Turut hadir dalam acara tersebut Tim Teknis Menteri bidang Pemberdayaan Sosial, Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM), Walikota Sorong, dan Kepala Dinas Sosial Kota Sorong.(rls/red)

Categories
Polhukam

Otsus Papua Milik Rakyat, Pemerintah Diminta Segera Evaluasi

Koran Jurnal, Jakarta – Desakan melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus Papua dan Papua Barat hari ini disuarakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan MPN P2W Indonesia Timur, di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Aksi yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari gabungan mahasiswa Papua dan Papua Barat maupun masyarakat di Jakarta yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut berlangsung di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Koordinator Lapangan, Petrodes Mega Keliduan, S.Sos, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi terhadap otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.

“Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah? Karena otonomi khusus itu tidak pernah salah maka kami mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap jalannya otonomi khusus tersebut,” ujar Mega dalam orasi di depan gedung Kemendagri.

Mega mengatakan, selama ini otonomi khusus sudah pernah dievakusi sebanyak dua kali, namun hasilnya tidak pernah diketahui publik. Padahal, otonomi itu, sekali lagi, merupakan milik rakyat dan tidak pernah salah. Tidak pernah ada otonomi khusus tanpa ada masyarakat Papua.

Menurut Mega, sebuah evalusi seharusnya memiliki tolak ukur keberhasilan maupun kesuksesan yang jelas. Berdasarkan evaluasi itulah kemudian diambil kesimpulan bahwa sebuah Otsus dilanjutkan atau malah bisa dibatalkan.

Dikatakannya, otsus tidak pernah salah karena dia dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu yang salah adalah birokrat di pusat maupun daerah.

Selama ini dana yang digelontorkan untuk otonomi khusus sudah sangat besar yaitu mencapai Rp129 trilun. Namun dana tersebut seolah menguap tanpa ada kemajuan yang berarti untuk rakyat Papua dan Papua Barat.

“Saya bertanya kepada Anda kalian di sini apakah Anda merasakan manfaat Otsus? Apakah Anda masih tetap merasakan kelaparan dan kemelaratan?” tanya Mega yang langsung dijawab “Iya kami merasakan kelaparan dan kemelaratan” oleh para anggota demonstran.

Karena itu, Mega juga mendesak aparat untuk menindak tegas para birokrat yang telah menyalagunakan dana Otsus untuk kepentingannya sendiri. “Kami minta KPK juga agar turun tangan di Papua, jangan membiarkan penyalahgunaan anggaran terjadi di Papua,” ujarnya.

Orasi yang berlangsung selama 15 menit itu kemudian diterima oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengutus Ottow Awarawi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.

Putera asali Serui ini mengatakan atas nama Menteri Dalam Negeri pihaknya menerima tuntutan suara dari perwakilan Papua dan Papua Barat tersebut.

“Tapi kita semua harus sadar bahwa pemerintah telah melakukan hal yang baik selama ini dengan memberlakukan Otonomi Khusus. Dan Otsus ini adalah bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap orang Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Terhadap tuntutan untuk memeriksa para oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otsus tersebut Ottow mengatakan hal ini akan diteruskan ke pihak yang bertanggung jawab. Pada prinsipinya, pihaknya juga setuju terhadap aspirasi tersebut.

“Kami juga setuju bahwa siapapun yang menyahgunakan dana Otsus harus diproses,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap putera-puteri Papua dan Papua Barat saat ini sangat besar. Hal itu bisa terlihat dari jumlah putera/puteri Papua dan Papua Barat yang bertugas di kementerian/lembaga mencapai 300 orang.

Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan butir-butir tuntutan para demonstran yang dilanjutkan dengan foto bersama.

Sebelumnya, demonstrasi dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB namun molor hingga pukul 14.00 WIB.(rls/red)

Categories
Kesehatan

Doni Monardo Dorong Masyarakat Papua Barat Konsumsi Sagu dan Ikan Guna Tingkatkan Imunitas Lawan Covid-19

Koran Jurnal, Manokwari – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) Doni Monardo mendorong masyarakat dan seluruh komponen Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk lebih giat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kendati sudah sering disampaikan mengenai protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan menjaga jarak, namun Doni menilai bahwa hal itu masih sulit dilakukan.

“Jaga jarak. Sekali lagi protokol kesehatan itu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Jaga jarak ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan,” jelas Doni dalam kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Selasa (07/07/2020).

Sebelumnya, Doni mengatakan bahwa COVID-19 adalah ‘malaikat pencabut nyawa’ bagi mereka yang masuk dalam kategori masyarakat rentan dan memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas. Oleh sebab itu, Doni meminta agar masyarakat dapat menggalakkan upaya pencegahan sehingga tidak terkena COVID-19.

“Tidak boleh lagi ada yang kena COVID-19. Sekali lagi, COVID-19 adalah malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan,” tegas Doni.

Dalam hal ini, jenis-jenis penyakit penyerta yang disinggung Doni dan dapat berisiko fatal apabila penderitanya terserang COVID-19 meliputi hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, paru-paru dan penyakit lainnya.

Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, hal lain yang dapat dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 juga dengan meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) penyakit COVID-19 dapat dicegah apabila seseorang memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan imunitas terjaga dengan baik.

Adapun menurut Doni, bebarapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, di antaranya adalah rutin berolahraga dan menjaga tubuh tetap bugar. Dalam hal ini, aktivitas olahraga juga dapat menghindarkan diri dari stres yang dapat menyebabkan menurunnya imunitas tubuh.

“Olah raga teratur, istirahat yang cukup dan tidak boleh panik, tidak boleh stres, tidak boleh hatinya risau,” jelas Doni.

Selain menjaga tubuh tetap sehat melalui olahraga yang teratur, Doni juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan data tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

Dalam hal ini, Doni mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki makanan khas yang sarat akan gizi yang bermanfaat bagi tubuh yakni sagu. Menurut Doni, sagu sangat melimpah di tanah Papua dan harus dimanfaatkan dengan baik sebagai penunjang daya tahan tubuh.

“Di Papua Barat ini banyak makanan yang bergizi antara lain sagu. Sagu adalah makanan yag bergizi,” tutur Doni.

Menurut laporan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sebelumnya, satu batang sagu di Papua Barat dapat menghasilkan 50-450 kilogram sagu basah, yang mana menurut estimasi rata-rata dapat mencukupi kebutuhan satu keluarga hingga beberapa bulan.

“Satu batang sagu dapat menghidupi satu keluarga hingga beberapa bulan,” jelas Doni mengutip paparan Gubernur Dominggus.

Selain sagu, Doni juga menganjurkan agar masyarakat di Papua Barat untuk rutin mengkonsumsi ikan laut seperti tuna, kakap, kerapu, cakalang, baramundi dan jenis ikan lain yang melimpah di Papua Barat. Doni melihat bahwa mengkonsumsi ikan laut dapat meningkatkan imunitas tubuh, sebagai benteng pertahanan tubuh dalam melawan virus.

“Ada banyak jenis ikan di Papua Barat ini. Kalau warga Papua Barat mengkonsumsi makanan yang berkualitas, saya jamin dapat terhindar dari COVID-19,” terang Doni.

Dalam kunjugan kerja di Provinsi Papua Barat yang juga berserta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Komisi VIII dan IX DPR, Gugus Tugas Nasional juga menyerahkan bantuan untuk mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 di ‘Provinsi Kepala Burung’ itu.

Adapun beberapa bantuan tersebut meliputi monitor pasien 1 unit, ventilator 3 set, humidifier 2 unit, masker non inflasif 2 unit, mesin PCR 1 unit, reagen PCR 1.536 tes, RNA 1.500 tes, VTM + Swab 1.500 tes, alat rapid tes sebanyak 1000 tes, masker KN 95 sebanyak 1000 lembar, masker bedah sebanyak 210.000 lembar dan masker kain sebanyak 45.000 lembar.

Usai melakukan kunjungan kerja di Manokwari, Ketua Gugus Tugas Nasional beserta rombongan kemudian bertolak menuju Sentani dan Jayapura dengan agenda meninjau pengorperasian alat pengasap ikan dan alat pengolah sagu bagi warga Kampung Sereh Sentani yang terdampak banjir bandang 16 Maret 2019 silam, dilanjutkan rapat koordinasi penanganan COVID-19, bersama jajaran pemerintah daerah Provinsi Papua.(pus/red)

Categories
Polhukam

Aliansi Monyet Papua Jakarta Minta Oknum Penyulut Rasisme di Malang Diusut Tuntas

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah pemuda Papua yang mengatasnamakan Aliansi Monyet Papua Jakarta meminta kepada pemerintah untuk segera menindak dan memproses hukum terhadap oknum aparat dan pihak-pihak yang menyulut rasisme kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Koordinator Aliansi Monyet Papua Jakarta, Alfian Akbar Balyanan, SH mengatakan, tindakan represif aparat terhadap mahasiswa Papua pada tanggal 16 Agustus 2019 hingga keesokan harinya telah mencederai amanat UUD 1945 Pasal 28 D tentang jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) tentang setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya serta setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

“Tindakan perlakuan rasisme terhadap mahasiswa Papua juga telah mengkhianati UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” ujar Alfian Akbar Balyanan, di Jakarta, Kamis (22/08/2019).

Alfian menilai, tindakan represif aparat terhadap mahasiswa Papua menunjukan tidak adanya tanggungjawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Penggunaan gas air mata kepada mahasiswa yang berada di asrama juga sangat berlebihan. Karena pada dasarnya tindakan tersebut tidak perlu dilakukan apalagi jika melihat kondisi mahasiswa yang juga tidak mengancam pihak manapun.

“Hal ini juga telah melanggar Perkap No 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,” tandasnya.

Atas perlakuan represif yang dilakukan oknum aparat, sambung Alfian, maka
Aliansi Monyet Papua yang berada di Jakarta menyatakan sikap. Pertama, menolak segala tindakan persekusi dan penghinaan berbasis rasisme terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua. Kedua, mendesak Pemerintah dan pihak TNI/Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan mahasiswa Papua dalam mengemban studi di seluruh Indonesia.

Ketiga, mendesak kepada masyarakat Jawa Timur melalui Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk memelihara hubungan keharmonisan dengan Mahasiswa Papua. Keempat, mendesak Kepolisian agar dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kelima, segera lakukan proses hukum terhadap oknum TNI, aparat kepolisian, dan Ormas reaksioner yang telah melakukan tindakan perusakan dan rasisme terhadap mahasiswa Papua.
Kepada masyarakat agar tidak terprovokasi terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, menjunjung tinggi hukum, tidak main hakim sendiri, serta menghentikan perlakuan rasisme terhadap masyarakat Papua.

Seperti diketahui sebanyak 43 mahasiswa Papua yang berada di asrama mahasiswa Papua, Surabaya telah mendapat perlakuan yang menyimpang dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila pada tanggal 16 Agustus 2019. Akibat kejadian ini, setidaknya ditemukan empat mahasiswa mengalami luka; kaki kiri berdarah akibat bekas tembakan gas air mata, tangan terkilir, dan luka di atas pelipis mata.(red)

Categories
Polhukam

Relawan Pinggiran JIKA “Jokowi Itu KitorAng” Siap Dukung dan Menangkan Paslon Nomor Urut 01

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ratusan warga masyarakat dari enam provinsi di Indonesia, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungannya kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Mereka menamakan diri “Relawan Pinggiran Jokowi Itu KitorAng” atau disingkat JIKA. Pernyataan dukungan digelar di Rumah Aspirasi Jokowi-Amin, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (07/10/2018).

Selain mendukung, Relawan Pinggiran JIKA juga siap memenangkan paslon Jokowi-KH Ma’ruf Amin dari pinggiran wilayah timur Indonesia dan berharap Jokowi melanjutkan kembali pembangunan di Indonesia lebih berkeadilan dan lebih beradab.

“Kami siap mendukung pasangan dan siap memenangkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024 di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Salam satu kali lagi,” demikian bunyi deklarasi yang dibacakan oleh Kamillus Elu dan didampingi para perwakilan dari 6 provinsi Indonesia wilayah Timur.

Adapun tujuan Relawan Pinggiran JIKA melakukan gerakan dari pinggiran ini adalah untuk mengawal Nawa Cita terutama Nawa Cita ke 3 yang berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Selain itu, Relawan Pinggiran JIKA juga mendorong masyarakat di pinggiran Indonesia Timur untuk memenangkan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024 dan mengawal Jokowi-Amin selama menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Deklarasi dihadiri Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Mustar Bonaventura Manurung, Ketua Koordinator Nasional Relawan Pinggiran JIKA Hironimus Hilapok, dan Sekjen Raimondus Arwalembun.

Berikut Koordinator Relawan Pinggiran Jokowi Itu KitorAng (JIKA) dari 6 Provinsi, yakni Provinsi Papua, Michael Himan; Provinsi Papua Barat, Carlo Salakay; Provinsi Maluku Utara, Dwi Ana; Provinsi Maluku, Dey Deonisius Kaluara; Provinsi NTT, Kamillus Elu; dan Provinsi NTB, Severinus Poso.

Dalam kesempatan itu, Mustar Bonaventura menyampaikan harapan kepada seluruh Relawan Pinggiran JIKA ini untuk mampu memenangkan paslon Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan mengawal pemilu 2019 mendatang dengan baik.

“Kita berharap Relawan Pinggiran Jokowi Itu KitorAng tetap semangat dan bekerja memenangkan Jokowi-Amin. Ayo kita kawal pilpres 2019 di setiap TPS,” ujarnya.

Di tempat sama, Sekjen Raimondus Arwalembun mengatakan, deklarasi dukungan ini memiliki alasan yang mendasar bahwa hasil kerja pemerintah Jokowi telah dirasakan oleh masyarakat wilayah Indonesia bagian Timur.

“Selama kepemimpinan dia (Jokowi) sudah berhasil membangun Indonesia dari pinggiran, seperti di Papua, ada trans Papua. Pak Jokowi itu juga hadir disana ditengah-tengah kita sebagai bentuk kehadiran negara. Dan seluruh masyarakat Indonesia ini bersatu disini untuk deklarasi dukungan,” ungkapnya.(ton)