Tag: Presiden RI

Categories
Nasional

Presiden Jokowi: Masyarakat Perlu Informasi Tentang Hasil Kerja Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Sebagai humas pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memang bertugas salah satunya untuk menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian pemerintah melalui berbagai saluran yang tersedia kepada masyarakat. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diminta tanggapannya oleh para jurnalis mengenai iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di salah satu saluran publik.

“Itu kan memang tugasnya Kominfo, amanat undang-undang, bahwa pembangunan yang sudah selesai atau yang masih dalam proses memang terus diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti. Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masa disuruh diam,” ujar Presiden Jokowi di Bogor, Jum’at (14/09/2018).

Menurutnya, informasi serupa itu sebenarnya sudah sering ditayangkan bahkan sejak beberapa tahun lalu melalui berbagai macam saluran, termasuk salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube.

“Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya,” ujar Presiden.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Nasional

Indonesia dan Vietnam Jalin Kemitraan Strategis 2019-2023

Koran Jurnal, Vietnam – Indonesia dan Vietnam berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat beberapa waktu belakangan akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Hal itu disampaikan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama usai bertemu dengan Presiden Vietnam  Trần Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa, (11/09/2018)

Dalam tiga tahun belakangan ini tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai USD6,8 miliar. Kita ingin nantinya pada tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai USD10 miliar,” ujar Jokowi.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang masih terjadi. Termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Untuk diketahui, investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

“Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Trần Đại Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik,” imbuhnya.

Pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara sebelumnya telah dilakuakan. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani dua nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang.

Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.

Pertemuan dilanjutkan dengan komunikasi bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.(red/DBPers)

Categories
Nasional Ragam

Presiden Jokowi: Keberanian dan Semangat Juang Joni Patut Jadi Contoh

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Yohanes Ande Kala, atau yang biasa disapa dengan panggilan Joni, akhirnya bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Kisah Joni menjadi viral setelah video dirinya beredar luas di media sosial maupun pemberitaan. Demi memperbaiki tali di tiang bendera yang cukup tinggi dalam sebuah upacara bendera, seorang diri ia memanjat tiang berukuran kecil tersebut dan memperbaikinya.

“Saya lihat di videonya itu terus terang terkaget-kaget. Joni ini kan naik, tiangnya kan kecil banget. Yang dinaiki itu bukan tiang yang pendek, tiangnya tinggi sekali. Saya cek tinggi sekali kurang lebih 20 meter,” kata Presiden saat acara silaturahmi dengan para teladan nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/08/2018).

Meski mengingatkan Joni bahwa aksinya itu cukup membahayakan dirinya, Presiden Jokowi penasaran dengan aksi Joni itu.

“Terus terang waktu melihat itu saya khawatir dan cemas. Gimana? Kok enggak takut menaiki tiang yang kecil dan katanya itu pas kamu sakit perut?” tanya Presiden.

Siswa SMP di Desa Silawan, Nusa Tenggara Timur, NTT tersebut kemudian memulai kisahnya. Mulanya, Joni mengaku merasakan sakit di perutnya saat upacara berlangsung dan diminta beristirahat di ruang UKS.

“Yang pertama aku sakit perut. Terus dipanggil Ibu disuruh masuk ke ruangan UKS,” kata Joni.

Selang berapa lama, Joni mendengar Wakil Bupati Belu menanyakan apakah ada yang bisa memanjat bendera untuk memperbaiki tali yang tersangkut. Saat itulah Joni langsung melepas sepatunya, berlari kembali ke lapangan, dan langsung memanjat tiang bendera.

“Langsung memanjat, tidak ngomong dulu?” kata Jokowi.

“Enggak,” jawab Joni.

Kepala Negara yang melihat aksi Joni dari video yang beredar itu kemudian bertanya kepada Joni mengapa ketika sudah mencapai setengah tiang bendera Joni sempat berhenti sejenak.

“Saya lihat baru setengah kelihatannya sudah ngos-ngosan. Kenapa berhenti?” ucapnya.

“Capek,” polos Joni yang langsung disambut tawa seisi ruangan.

Dialog kemudian berlanjut hingga Presiden bertanya kepada Joni soal apa yang dilakukan olehnya saat sampai di puncak tiang bendera.

“Tarik tali bendera dibawa turun dengan digigit,” kata Joni.

Di akhir dialog, Presiden kemudian meminta Joni untuk menyebutkan permintaannya. Mulanya, Joni hanya meminta sepeda kepada Presiden.

“Kamu jauh-jauh dari Belu ke Jakarta hanya minta sepeda. Mau minta apa?” tanya Presiden lagi.

Barulah ketika ditanyakan untuk yang kedua kalinya, Joni meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk dibuatkan rumah.

“Nah gitu. Udah gitu aja, sepeda sama rumah. Saya titip ya, belajar yang baik, bekerja keras, tinggal bisa meraih cita-cita,” ucap Presiden.

Kepala Negara kemudian mengingatkan kepada para teladan nasional bahwa apa yang dilakukan oleh Joni sebenarnya sangat berbahaya. Namun, semangat juang yang dimiliki oleh Joni itulah yang patut dicontoh oleh semua orang.

“Sebenarnya yang dilakukan Joni adalah sesuatu yang membahayakan dan harus diingatkan. Tapi itulah saya kira keberanian dan pengorbanan tanpa pamrih yang saya kemarin baca wawancaranya dengan Joni memang ingin agar Merah Putih terus berkibar di Kabupaten Belu,” tuturnya.

Sebagai hadiah khusus untuk Joni, Presiden kemudian meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang hadir dalam acara itu untuk mengajak Joni berkeliling ke wahana hiburan Dunia Fantasi dan Taman Mini Indonesia Indah.

“Mumpung sudah di Jakarta, Pak Mensesneg, diajak lihat Dunia Fantasi sama Taman Mini. Masih anak-anak, jangan dibawa ke yang sulit-sulit,” ucapnya.

Sementara itu sesaat sebelum meninggalkan Istana Negara, Presiden mengatakan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kaki Joni terasa sakit saat memanjat tiang bendera. “Tidak terasa sakit lagi?” tanya Wapres. “Tidak,” jawab Joni.(ton/DBPers)

Categories
Hukum Nasional Polhukam

Partai Hanura Kubu Daryatmo-Sudding Yakin Presiden Jokowi Ambil Sikap Sesuai Hukum

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ketum dan Sekjen Partai Hanura Hasil Munaslub II Tahun 2018, Daryatmo-Sudding meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil sikap dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum DPP Hanura Kubu Daryatmo, H.Adi Warman SH, MH, MBA dalam konferensi pers terkait “Ketidakpatuhan Menkumham RI terhadap penetapan PTUN Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT Tertanggal 19 Maret 2018”.

Terkait ketidakpatuhan hukum tersebut, Adi Warman melalui suratnya bernomor: 171/AW/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, kepada Presiden Jokowi, menjelaskan mengenai diterbitkannya Surat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018, perihal Pengawasan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM terhadap hukum (In casu Penetapan PTUN nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT, tertanggal 19 Maret 2018.

Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Adi Warman menjelaskan, bahwa sifat dari Putusan/Penetapan PTUN berlaku “Asas Erga Omnes” yang artinya Putusan/Penetapan PTUN DKI Jakarta tersebut tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat bagi siapa saja seperti Presiden RI, beserta para Menterinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat pusat maupun kabupaten/kota, termasuk Kepolisian Republik Indonesia serta masyarakat umum.

Adi menyebutkan, akibat Menkumham tidak patuh terhadap penetapan PTUN, pencalonan legislatif (caleg) kader partai Hanura menjadi terganggu dan proses demokrasi politik tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Akibat perbuatan Menkumham, mengakibatkan timbulnya kerugian hak-hak Konstitusi para kader Partai Hanura hasil Munaslub II tahun 2018, yaitu hilangnya hak politik untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif,” kata Adi.

“Bahkan para kader terpaksa mencalonkan diri (caleg) ke partai lain,” tukasnya.

Partai Hanura Kubu Daryatmo berharap Presiden Jokowi, mengabulkan (surat) permohonan yang sudah diterima oleh pihak Istana.

“Kami sudah mengirimkan surat (ke Presiden Jokowi) dan tanda terima surat sudah diterima,” ujarnya sambil menunjukkan berkas tanda terima surat.

“Hukum harus ditegakkan, karena Indonesia negara hukum. Kita berharap dalam waktu 7×24 jam atau 5 hari kedepan, Presiden Jokowi dapat memberikan keputusan sesuai hukum yang berlaku, tanpa intervensi,” pungkasnya.(ton)

Categories
Ekonomi Nasional

Dibawah 4 Persen, Presiden Jokowi Apresiasi Tim Pengendali Inflasi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada seluruh Tim Pengendali Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah atas pencapaian inflasi di bawah 4 persen dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kinerja semua pihak termasuk kepala daerah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah atas capaian inflasi yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, segenap anggota tim pengendali inflasi baik di tingkat pusat dan daerah karena selama 4 tahun ini kita betul-betul bisa menekan inflasi pada angka di bawah 4 persen,” ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/07/2018).

Presiden merinci tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir yaitu 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017. Hal ini menurut Presiden bisa terjadi karena ada sinergi yang baik antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

“Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Ada satgas pangan yang juga ada di pusat maupun daerah juga bekerja dengan baik,” lanjutnya.

Walaupun demikian, Presiden berharap inflasi bisa terus diturunkan hingga menyentuh angka antara 1 atau 2 persen.

“Saya kira kalau ini kita teruskan kita akan memiliki inflasi yang stabil yang kita harapkan semakin tahun semakin turun dan kita harapkan nanti antara 1 atau 2 persen, itu target kita, sehingga seperti negara-negara yang maju, stabilitas harga itu betul-betul bisa kita jaga,” ucap Kepala Negara.

*Investasi Berorientasi Ekspor dan Substitusi Impor*

Pada kesempatan yang sama, Presiden menuturkan dua problem besar yang menjadi kewajiban bersama yang masih harus dicarikan jalan keluarnya bagi negara kita, yaitu problem defisit transaksi berjalan dan problem defisit neraca perdagangan. Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia.

“Neraca perdagangan, saya titip meski sudah berkali-kali saya sampaikan, ini urusan ekspor dan impor. Kita sekarang ini defisit, impornya banyak ekspornya lebih sedikit. Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden pun berpesan kepada para kepala daerah agar memprioritaskan pemberian izin untuk investasi yang berorientasi ekspor dan investasi yang berkaitan dengan substitusi barang-barang impor.

“Sekali lagi, yang namanya investasi yang orientasinya ekpor, buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar. Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga, hari itu juga. Biar besok dia langsung bisa bangun. Ini pelayanan, kecepatan,” kata Presiden.

Presiden pun menuturkan bahwa di pusat sudah ada sistem perizinan terintegrasi berupa _Online Single Submission_ (OSS). Nantinya, Presiden melanjutkan, _OSS_ ini bisa diterapkan juga di daerah.

“Ini mau kita urus yang pusat dulu. Tapi ini nanti bisa masuk ke provinsi, kabupaten, kota. Bisa ditelusuri di mana berhentinya izin-izin itu,” imbuhnya.(red/DBPers)

Categories
Nasional Polhukam

Jokowi Sudah Kantongi Nama ‘Cawapres 2019’

Koranjurnal.co.id, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengantongi satu nama yang akan maju sebagai calon pendampingnya di Pilpres 2019 nanti. Usai santap malam bersama enam ketua umum partai politik koalisi Jokowi, satu dari empat nama bakal cawapres yang dikantongi pun telah diputuskan.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengaku, dalam pertemuan malam ini turut dibahas terkait koalisi partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Ia menyebutkan, partai koalisi pendukung Jokowi pun telah solid dan sepakat mengerucutkan satu nama cawapres pendamping Jokowi.

“Ini sudah diserahkan 100 persen ke Presiden ya soal nama cawapres, sudah mengerucut sudah ditangan Presiden. Tapi kita sudah solid ya koalisinya bulat, mengerucutnya tinggal satu nama ya,” kata Oso di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/07/2018) malam.

Menurut Oso, Jokowi pun akan menyampaikan nama calon pendampingnya pada pekan ini. Kendati demikian, ia enggan menyebut siapa calon yang telah dipilih tersebut.

“Mungkin akan disampaikan dalam satu minggu, saya nggak tau ya, jangan saya yang umumkan, ada tapi itu semua ditangan Presiden supaya nggaksimpang siur,” tambahnya.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menambahkan, pertemuan yang diikuti enam ketum partai koalisi ini berlangsung sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB. Ia pun menyebut partai koalisi ini semakin solid untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Romi mengatakan keputusan penunjukan satu nama pendamping Jokowi inipun merupakan kesepakatan bulat dari partai koalisi. Terkait waktu pengumuman cawapres, partai koalisi pun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Kendati demikian, ia mengatakan pengumuman kemungkinan tak akan dilakukan di hari pertama pendaftaran.

“Jadi mulai dari hari ini kita sudah akan bisa mendapatkan siapa yang akan bisa kita usung untuk jadi capres dan cawapres nanti,” ujar Romi.

“Ya sudah mengerucut ke satu nama dan seperti yang kita sampaikan kita tidak akan menyebutkan nama tersebut karena kita menyerahkan kepada Pak Jokowi,” tambahnya, seperti dilansir republika.co.id. (red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Lawan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Foto: Ist/ant

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan Rembuk Nasional Aktivis 98, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore (07/07/2018). Acara ini dihadiri puluhan ribu aktivis dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Presiden mengajak para aktivis dan masyarakat untuk memerangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, sesuai dengan tema yang diangkat para aktivis 98 dalam acara ini.

“Tadi sudah disampaikan rekomendasi dan usulan-usulan, terutama marilah kita bersama-sama merapatkan barisan, menggalang kekuatan untuk melawan intoleransi, melawan radikalisme, dan melawan terorisme. Pekerjaan besar kita untuk membangun kembali aset besar kita yaitu persatuan dan persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden.

Kaji Usulan Aktivis 98

Sebelumnya, di hadapan Kepala Negara, para aktivis 98 mengusulkan beberapa hal, antara lain usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk korban peristiwa 98 seperti peristiwa Semanggi, Trisakti, Jogja, dan lain-lain. Presiden pun mengatakan akan mengkajinya.

“Mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk korban 98 saya akan tindak lanjuti dengan kajian-kajian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Secepat-cepatnya akan kami sampaikan dan akan kita putuskan,” ujarnya.

Demikian juga dengan usulan lainnya yaitu penepatan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika, Presiden mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.

“Dan juga yang kedua mengenai usulan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika juga akan kita kaji juga nantinya akan segera akan kita sampaikan kalau sudah selesai kita putuskan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional atau bintang jasa bisa menjadi penanda bahwa tahun 1998 adalah tahun terbukanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, dan masyarakat yang lebih demokratis.

“Saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan, era kebebasan di negara kita ini. Kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara dan kepada rakyat,” kata Presiden kepada jurnalis selepas turun dari panggung acara.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.(red/DBPers)

Categories
Nasional

Indonesia Siap Jadi Mitra Utama Pembangunan Timor Leste

Koranjurnal.co.id, Bogor – Presiden Joko Widodo dan Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lú Olo, bersepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi.

“Dalam pertemuan bilateral tadi kami menyepakati untuk meningkatkan hubungan bilateral yang menatap ke depan,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/06/2018) kemarin.

Dalam pertemuan bilateral itu, keduanya juga membahas tentang peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di mana Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra pembangunan ekonomi di Timor Leste.

“Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjadi mitra terpercaya dalam pembangunan ekonomi di Timor Leste,” ucap Presiden Jokowi.

Indonesia sendiri merupakan mitra perdagangan utama Timor Leste dengan setidaknya 9 BUMN dan lebih dari 400 perusahaan yang dimiliki WNI beroperasi di sana. Indonesia juga menanamkan investasinya di Timor Leste dengan nilai lebih dari USD 595 juta. Presiden Jokowi berharap agar Timor Leste mampu memberikan kepastian hukum bagi investasi yang digelontorkan Indonesia.

“Oleh karena itu, kami sepakat memulai negosiasi dan mencapai kesepakatan untuk perjanjian promosi dan perlindungan investasi dan perjanjian penghindaran pengenaan pajak berganda. Saya yakin pemerintahan Presiden Lú Olo akan terus memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi investasi Indonesia,” tuturnya.

Dalam hal peningkatan konektivitas, Presiden Jokowi dan Presiden Lú Olo turut membahas tentang penyelesaian pembangunan jembatan Motaain. Jembatan tersebut merupakan jalur penghubung antara kedua negara dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan ekonomi kedua negara.

Selain itu, Indonesia juga menyambut baik dibukanya rute penerbangan dari Kupang ke Dili. Rute penerbangan tersebut akhirnya terealisasi setelah kedua negara melakukan pembahasan selama 10 tahun belakangan.

“Untuk konektivitas darat, Perum DAMRI Indonesia telah siap untuk meningkatkan konektivitas darat dengan menjadi operator rute dari Kupang ke Dili,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Hal itu ditandai dengan besarnya keinginan pelajar dan mahasiswa Timor Leste untuk melanjutkan studi di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Lú Olo menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan yang selalu diberikan Indonesia selama ini agar Timor Leste dapat masuk menjadi anggota ASEAN. Ia turut mendoakan Indonesia agar dapat menjalani pemilihan presiden di tahun 2019 mendatang dengan baik.

“Timor Leste berterima kasih atas dukungan yang terus menerus dari usaha Indonesia agar Timor Leste bisa masuk menjadi anggota ASEAN. Saya berdoa agar pemilihan umum tahun depan berjalan lancar,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekreteris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir serta Duta Besar Indonesia Untuk Timor Leste Sahat Sitorus.(red/DBPers)

Categories
Nasional Polhukam

Direspon Pemerintah, Panitia Rembug Nasional: Presiden Jokowi Bersedia Hadir Bersama 57 Ribu Aktivis 98

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Setelah melalui rangkaian perjuangan yang cukup lama, akhirnya para pejuang demokrasi Aktivis 98 mendapatkan respon dan kabar baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terkait agenda ‘Rembuk Nasional Aktivis 98’ yang akan diselenggarakan oleh aktivis 98 di Monas, Jakarta pada 07 Juli 2018.

“Kami Aktivis 98 tiada henti untuk melakukan konsolidasi. Hari ini kami menghitung hari,” kata Hengky Irawan, salah satu Panitia yang juga mantan Aktivis 98 dalam konferensi pers kesiapan acara ‘Rembuk Nasional Aktivis 98’, bertempat di gedung Pena 98, kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (28/06/2018).

Hengky mengungkapkan, saat menerima audiensi dengan para Aktivis 98 pada 26 Juni 2018, Presiden Jokowi menyatakan dirinya bersedia menghadiri pertemuan akbar ‘Rembuk Nasional Aktivis 98’ tersebut.

“Kami sudah audiensi. Presiden menyambut baik (Rembuk Nasional Aktivis 98) dan Presiden bersedia hadir,” lanjut Hengky.

Agenda pertemuan dengan Presiden Jokowi itu merupakan upaya dan gerak bersama seluruh Aktivis 98 dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

“Kepada Bapak Presiden RI, kami sampaikan beberapa subtansi yang akan dibahas dalam Rembuk Nasional.
Subtansi-subtansi tersebut: 1.Tema tentang lawan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme; 2. Usulan tentang Pentingnya Peresmian Hari Bhinneka Tunggal Ika; 3. Penguatan terhadap Pemberantasan Korupsi; 4. Menguatkan Perekonomian Rakyat untuk Berdikari secara Ekonomi; 5. Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi untuk Korban Tragedi Trisakti dan Semanggi,” jelas para aktivis 98 memastikan agenda pembahasan Rembuk Nasional.

Selain itu, Panitia Rembuk Nasional Aktivis 98 juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Presiden R.I untuk menghadiri acara Rembuk Nasional.

“Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ungkapan rasa syukur tersebut merupakan wujud dari rasa bahagia atas kelancaran tahap demi tahap menuju Rembuk Nasional yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kerja keras seluruh jajaran panitia baik di tingkat pusat, provinsi-provinsi dan kabupaten,” seraya ucapan syukur para aktivis 98.

Dari informasi yang diterima, data peserta Rembuk Nasional yang masuk dari pendaftaran ‘darat’ sudah mencapai 50 ribu lebih.

“Jumlah tersebut belum termasuk yang mendaftar melalui aplikasi panitia. Jumlah pendaftar melalui jalur online per pukul 12:46 WIB, Kamis siang, mencapai 7.664. Total peserta sudah mencapai 57.664 orang,” kata Hengky.

Sementara itu, Benny Ramadhani menegaskan bahwa ribuan peserta dari para aktivis 98 yang akan hadir pada Rembuk Nasional merupakan sebagai tanda dan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia.

“Tanggal 7 Juli 2018 secara kuantitas aktivis yang akan hadir kurang lebih 57 ribu, sebagai tanda, sebagai sinyal kepada hadirnya kekuatan bahwa ada persoalan bangsa yang ingin kita harapkan,” ujar Benny Ramdhani, aktivis dari Sulawesi Utara menambahkan.

Benny juga menyampaikan bahwa, dirinya yang saat ini sebagai seorang senator dari Sulawesi Utara mengingatkan akan pentingnya kehadiran seluruh aktivis 98 untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi.

“Situasi ini memaksa kami untuk turun kembali ke Jakarta, bergabung dengan sebuah kekuatan. Untuk apa?, ada masalah besar bangsa ini, kita menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme,” ungkap Benny yang menggugah dirinya dan menyikapi secara serius persoalan bangsa.

Ia juga berharap, negara dapat menetapkan para korban penembakan tragedi 98 sebagai pahlawan reformasi.

“Kita juga akan memastikan agenda Rembuk Nasional ini, meminta kepada Presiden, negara menetapkan para korban gerakan reformasi yang telah menjadi hasil gerakan reformasi untuk menjadi pahlawan reformasi,” lugasnya.(ton)

Categories
Militer Nasional TNI

Presiden Jokowi Lantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf Angkatan Laut

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M, sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/05/2018).

Pelantikan Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 43/TNI/Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Kasal.

Sesuai dengan SK Presiden itu, maka jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) resmi dijabat oleh Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., dan menggantikan pejabat sebelumnya yakni Laksamana TNI Ade Supandi S.E.M.A.P, yang akan memasuki masa purna tugas pada tanggal 1 Juni 2018.

Pejabat baru Kasal Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., adalah Perwira kelahiran Kota Cimahi, 14 Mei 1962 yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-30 tahun 1985. Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menyelesaikan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan XXX Tahun 1985.

Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, yakni Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Komando Armada RI Wilayah Timur tahun 2011, Wakil Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut (Waasrena Kasal) tahun 2012. Pada tahun 2013 Siwi Sukma Adji pernah menjabat sebagai Kasarmatim, Kemudian menjabat sebagai Panglima Armada RI Wilayah Barat (Pangarmabar) pada tahun 2016, Lebih lanjut masih pada tahun 2016 Siwi Sukma Adji menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI dan terakhir sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di TNI AL, Laksdya TNI Siwi Sukma Adji menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI sejak 2017.

Berbagai pendidikan militer telah ditempuhnya selain di AAL, di antaranya meliputi Sus Paja (1985), Tar P-4 PP. 45 Jam (1986), Dik Cawak Van Spyck (1987), Ops School (1987), Diklapa-I/SBA Angkatan ke-5 (1992), Diklapa-II/Koum Angkatan-9 (1996), Seskoal Angkatan-36 (1999), Sesko TNI Angkatan-35 (2008), dan Lemhannas RI (PPSA) Angkatan-19 (2013). Pendidikan umum yang pernah ditempuh diantaranya SD (1974), SMP (1977), SMA (1981), S1 Ekonomi (2013), S2 Manajemen SDM (2016).

Atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, berbagai tanda jasa bintang dan satya lencana diperoleh antara lain: Bintang Yudha Dharma Pratama ,Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Kesetiaan XXXII, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Wira Dharma (perbatasan), Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Komandan KRI, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Dharma Samudera.

Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari didampingi istri Dra. Manik Pujianti dan telah dikaruniai dua orang putra yakni Lettu Laut (P) Yana Allen Kusuma, S.T.Han, yang mengikuti jejak sang Ayah sebagai Perwira TNI AL, dan Tubagus Mahendra yang masih berstatus sebagai mahasiswa.

Dari informasi yang diterima redaksi, seusai melakukan prosesi pelantikan, Presiden RI Joko Widodo menaikkan pangkat satu tingkat menjadi Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E.M.M.(red/Disp)